Kunjungan Kerja Komisi Iii Dpr Ri Ke Provinsi Jambi Pada Masa Persidangan I Tahun 2023 - 2024
jambi - Humas : Hari Ini Kita Ingin Mendengar Dan Berdiskusi Bersama Yang Nantinya Akan Menjadi Bahan Kami Untuk Disampaikan Ke Pusat Demikan Disampaikan Oleh Moh. Rano Alfath S. H,.m. H Selaku Ketua Tim Komisi Iii Pada Saat Kunjungan Kerja Dpr Provinsi Jambi Masa Persidangan I Tahun 2023-2024 Bidang Penegakan Hukum Pada Hari Senin 9 Desember 2024 Bertempat Di Polda Jambi.
lebih Lanjut,moh.rano Menyampaikan Bahwa Rapat Ini Juga Sangat Penting Untuk Membahas Isu-isu Apa Yg Sedang Berkembang Dan Harus Disampaikan, Serta Masukan Dan Permohonan Yang Perlu Diketahui Oleh Komisi Iii, Juga Merupakan Kesempatan Yang Baik Karena Dapat Bertatap Muka Langsung Di Provinsi Jambi.
hadir Bersama Dengan Ketua Tim Komisi Iii Dpr Ri Para Anggota Yang Terdiri Dari : Dr Habiburokhman, S.h., M. H, Gilang Dhielafararez, S.h, Ll.m, Sudin, S.e, Hj, Dewi Juliani S. H, Mangihut Sinaga, S. H, M. H, H. Benny Utama, S. H, M. M, Dr. H. Jazilul Fawaid, S. Q, M. A, H. Hasbiallah Ilyas, S. Ag. Dr. H. M Nasir Djamil, M. Si, H. Nazaruddin Dek Gam S. Ip, Dr. Hinca I. P Pandjaitan Xiii S.h., M. H., Accs.
dalam Rapat Gabungan Tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Jambi,
Dr. Herdi Agusten, S.h., M.hum Menyampaikan Dalam Paparannya Bahwa Untuk Meningkatkan Kemampuan Dari Personil Pengadilan Tinggi, Baik Hakim Maupun Pegawai/personil Pelaksana, Pengadilan Tinggi Telah Mengadakan Bimbingan Teknis Selain Itu Pengikutsertaan Hakim Dalam Pelatihan-pelatihan Baik Yang Diselenggarakan Oleh Mahkamah Agung Ri Ataupun Instansi Lain.
dalam Hal Pengawasan, Pengadilan Tinggi Menunjuk Hakim Tinggi Untuk Melakukan Pengawasan Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Yang Berada Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jambi Selain Itu Pt Juga Melakukan Pembinaan Secara Berkala Termasuk Sidak.
dilanjutkan Dengan Pemaparan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi,
Dr. H. Yusuf Buchori., S.h., M.s.i. Menyampaikan Peningkatan Integritas, Profesionalitas Dan Kualitas Hakim Telah Dilaksanakan Oleh Pta Jambi Melalui Pembangunan Zona Integritas, Diskusi Hukum,bimbingan Tenaga Teknis Baik Secara Luring Dan Maupun Daring, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Mou/ Kerjasama Dengan Instansi Lembaga Lain ( Polda Jambi, Pt. Pos Indonesia, Kanwil Kemenag, Pemprov Jambi, Komisi Informasi Dan Lembaga Adat Melayu ( Lam) Jambi.
sedangkan Dalam Perkara Eksekusi , Kendala Yang Dihadapi Oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi Dalam Proses Eksekusi Adalah Terdapatnya Objek Yang Di Lelang Namun Tidak Adanya Peminat/ Pembeli.
pada Sesi Terakhir Pemaparan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Andri Swasono, S.h., M.kn. Menyampaikan Tentang Terobosan Implementasi Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Berbiaya Ringan
sejak Diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dan Telah Dirubah Dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Maka Seluruh Tahapan Penyelesaian Perkara Dimulai Dari
Pendaftaran Gugatan, Pembayaran Panjar Biaya Perkara, Pemanggilan Persidangan Kepada Para Pihak, Persidangan Dari Pembacaan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik Dilakukan Secara Elektronik. Terhadap Pembuktian Dan Pemeriksaan Saksi, Ahli Dilakukan Secara Tatap Muka.
lebih Lanjut, Kptun Menyampaikan Bahwa Apabila Diperlukan Untuk Mengatasi
Hambatan Dalam Pemeriksaan Saksi Dan Atau Ahli Dapat Dilakukan Secara Elektronik Atau Zoom Meeting, Dan Putusan Dilaksanakan
Secara Elektronik Dalam Sistem Informasi Pengadilan (sip).
dari Hal-hal Tersebut Maka Telah Memangkas Biaya Dan Menciptakan Peradilan Yang Cepat Dan Sederhana. Sehingga Asas Contante Justitie Atau Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Berbiaya Ringan Terwujud Dan Terlaksana.
turut Hadir Dalam Kegiatan Tersebut Para Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, Para Hakim Tinggi, Panitera Dan Sekretaris Dari 3 Lingkungan Peradilan Se Wilayah Provinsi Jambi Serta Para Undangan Dari Lembaga Terkait Lainnya.
kegiatan Kunjungan Kerja Kali Ini Dilaksanakan Secara Bersamaan Dengan Kepolisian Provinsi Jambi, Kejaksaan Tinggi Jambi, Dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.( Ish/rs/pn)
by zenorss
Ketua Mahkamah Agung Hadiri Penyerahan Sertifikat Smap, Penganugerahan Insan Anti-gratifikasi, Dan Seminar Nasional Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2024
jakarta - Humas: Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (hakordia) Tahun 2024 Yang Jatuh Pada Tanggal 9 Desember Dengan Tema "teguhkan Komitmen Berantas Korupsi Untuk Indonesia Maju", Di Peringati Oleh Mahkamah Agung Dengan Menyelenggarakan Penyerahan Sertifikat Smap, Penganugerahan Insan Anti-gratifikasi, Dan Seminar Nasional Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2024, Bertempat Di Balairung Gedung Mahkamah Agung.
ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Sunarto, S.h., M.h, Saat Menghadiri Acara Tersebut Menyampaikan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (hakordia) Yang Dilaksanakan Setiap Tanggal 9 Desember Merupakan Salah Satu Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Bahaya Korupsi Dan Pentingnya Peran Serta Semua Pihak Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi.
mahkamah Agung Telah Banyak Menyampaikan Pesan Antikorupsi Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat, Terutama Kepada Hakim Dan Aparatur Peradilan Melalui Berbagai Media, Baik Yang Dilakukan Secara Mandiri Maupun Kolaborasi Dengan Lembaga Lain.
peringatan Hakordia Hari Ini Juga Menunjukkan Komitmen Mahkamah Agung Dalam Upaya Melawan Korupsi Dan Mengajak Semua Pihak Untuk Bersatu Menciptakan Lingkungan Yang Bebas Dari Korupsi, Tegas Kma.
lebih Lanjut Prof. Sunarto Mengatakan, Integritas Hakim Dan Aparatur Pengadilan Adalah Aspek Mendasar Untuk Mewujudkan Visi Mahkamah Agung Menuju Badan Peradilan Yang Agung. Oleh Karena Itu, Mahkamah Agung Terus Berupaya Melakukan Asesmen Dan Mendeteksi Potensi Terjadinya Pelanggaran Perilaku Hakim Dan Aparatur Pengadilan, Untuk Kemudian Mencari Jalan Keluar Dan Menutup Peluang Tersebut.
pada Kesempatan Yang Sama Plt. Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Sugiyanto, S.h., M.h Dalam Laporannya Menyampaikan, Rangkaian Acara Dalam Rangka Memperingati Hakordia Ini Bertujuan Mempromosikan Budaya Dan Sistem Anti Korupsi Di Lingkungan Badan Peradilan.
olehnya Itu Kata Sugiyanto, Hari Ini Secara Simultan Digelar 3 (tiga) Acara Yaitu Penganugerahan Insan Anti-gratifikasi, Penyerahan Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (smap) Tahun 2024 Dan Seminar Nasional Peringatan Hari Anti-korupsi Sedunia 2024.
hadir Pada Acara Tersebut Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Para Hakim Agung, Panitera, Sekretaris, Para Pejabat Eselon I Dan Ii Pada Mahkamah Agung, Para Hakim Tinggi Pengawas, Para Hakim Yustisial, Seta Para Ketua Dan Panitera Pengadilan Wilayah Jabodetabek.
penganugerahan Insan Anti-gratifikasi
pelaporan Gratifikasi Menjadi Salah Satu Bentuk Budaya Anti Korupsi, Sehingga Pada Tahun 2021, Kepala Badan Pengawasan Mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya Untuk Memberikan Petunjuk Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Peradilan.
mulai Di Tahun 2024, Setiap Triwulan, Badan Pengawasan Mempublikasi Dan Menyampaikan Apresiasi Kepada Hakim Dan Aparatur Pengadilan Yang Melaporkan Penerimaan Maupun Penolakan Gratifikasi.
dari Hasil Penilaian Tersebut Maka Terpilih Beberapa Hakim Dan Aparatur Pengadilan Untuk Mendapatkan Penganugerahan Insan Anti-gratifikasi, Yaitu:
1. Sugiyanto, S.h., M.h., Sekretaris Mahkamah Agung Dan Plt. Kepala Badan Pengawasan;
2. Hasanudin, S.h., M.h., Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
3. I Ketut Darpawan, S.h., Ketua Pengadilan Negeri Dompu;
4. Muh. Irfan Husaeni, S.ag., M.s.i., Ketua Pengadilan Agama Ambarawa;
5. Mohamad Zakiuddin, S.h., Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau;
6. Badar Hikmat, A.md., S.h., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
7. Rizka Dwi Puspita Sari, A.md.a.b., Arsiparis Terampil Sekaligus Bendahara Pengadilan Agama Polewali.
selain Dari Pelaporan Gratifikasi, Badan Pengawasan Bekerjasama Dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (kpk) Juga Mengadakan Pelatihan Mengenai Gratifikasi Melalui Metodee-learning. Pelatihan Ini Diikuti Oleh 447 (empat Ratus Empat Puluh Tujuh) Satuan Kerja Di Bawah Mahkamah Agung.
dan Pengadilan Negeri Ambon Adalah Satuan Kerja Yang Paling Aktif Belajar Dengan Mengirimkan Peserta Terbanyak (berjumlah 8 Orang) Dan Berkomitmen Menyelesaikan Seluruh Module-learning. Sehingga Pada Hari Ini, Pengadilan Negeri Ambon Juga Akan Dianugerahi Sebagai Insan Anti Gratifikasi.
penyerahan Sertifikat Smap
salah Satu Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Adalah Dengan Membangun Sistem Manajemen Anti Penyuapan (smap) Pada Lembaga Peradilan.
smap Merupakan Sistem Yang Dirancang Untuk Membantu Organisasi Dalam Mencegah, Mendeteksi, Dan Merespons Penyuapan Serta Mematuhi Peraturan Perundang Undangan Yang Berlaku. Sistem Ini Dikembangkan Oleh Badan Pengawasan Dari Iso 37001:2016 Dengan Menambahkan Prosedur Dan Syarat Yang Sesuai Dengan Kekhasan Pengadilan.
pada Moment Ini Mahkamah Agung Mengapresiasi Satuan Kerja Yang Telah Membangun Sistem Manajemen Anti Penyuapan (smap) Melalui Penyerahan Sertifikat Smap Kepada Satuan Kerja.
adapun Hasil Penilaian Pembangunan Dan Evaluasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (smap), Yang Dilaksanakan Badan Pengawasan Pada Tahun 2024 Adalah Sebagai Berikut:
a. Hasil Penilaian Terhadap 3 (tiga) Satuan Kerja Dalam Tahap Evaluasi Ii Yaitu:
1. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang,lulusdengan Nilai85,99dan Predikata.
2. Pengadilan Negeri Wateslulusdengan Nilai82,96dan Predikatb.
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinangditangguhkan.
b. Hasil Penilaian Terhadap 9 (sembilan) Satuan Kerja Dalam Tahap Evaluasi I Yaitu:
1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartalulusdengan Nilai77,11dan Predikatb.
2. Pengadilan Negeri Gorontalolulusdengan Nilai73,13dan Predikatc
3. Pengadilan Agama Jakarta Pusatditangguhkan.
4. Pengadilan Agama Batamditangguhkan.
5. Pengadilan Negeri Medanditangguhkan.
6. Pengadilan Tata Usaha Negara Manadolulusdengan Nilai92,94dan Predikata.
7. Pengadilan Agama Bantullulusdengan Nilai85,94dan Predikata.
8. Pengadilan Militer Ii-11 Yogyakartalulusdengan Nilai80,53dan Predikatb.
9. Pengadilan Agama Makassarditangguhkan.
c. Hasil Penilaian Terhadap 15 (lima Belas) Satuan Kerja Dalam Tahap Pembangunan Dan Pembangunan Ulang, Yaitu:
1. Pengadilan Pengadilan Agama Banjarmasinlulusdengan Nilai91,13dan Predikata.
2. Pengadilan Agama Jakarta Selatanlulusdengan Nilai84,52dan Predikatb.
3. Pengadilan Negeri Ambonlulusdengan Nilai81,36dan Predikatb.
4. Pengadilan Negeri Bogorditangguhkan.
5. Pengadilan Negeri Bandungditangguhkan.
6. Pengadilan Negeri Pontianakditangguhkan.
7. Pengadilan Negeri Semaranglulusdengan Nilai79,97dan Predikatb.
8. Pengadilan Negeri Klatenlulusdengan Nilai76,27dan Predikatb.
9. Pengadilan Negeri Jambilulusdengan Nilai73,21dan Predikatc.
10. Pengadilan Agama Magelanglulusdengan Nilai88,57dan Predikata.
11. Pengadilan Negeri Sidoarjolulusdengan Nilai78,17dan Predikatb.
12. Pengadilan Negeri Patilulusdengan Nilai77,40dan Predikatb.
13. Pengadilan Negeri Palembangditangguhkan.
14. Pengadilan Agama Denpasarditangguhkan.
15. Pengadlan Negeri Palangkarayaditangguhkan.
terhadap Satuan Kerja Yang Dinyatakan Lulus, Pada Tahun 2024, Akan Kembali Diberikan Penghargaan (reward)berupa Penambahan Anggaran Untuk Pemenuhan Sarana Dan Prasarana. Diharapkan Denganrewardini Satker-satker Lainnya Akan Semakin Bersemangat Untuk Bekerja Dan Berprestasi.
acara Ini Dilanjutkan Dengan Seminar Nasional Yang Bertujuan Untuk Menggali Dan Mendapatkan Ide-ide Segar Dan Relevan Dengan Upaya Mahkamah Agung Mencapai Visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, Dengan Narasumber;
1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.h., Ll.m., Ph.d., Ketua Komisi Yudisial Ri.
2. Bapak Komisaris Jenderal Polisi, Drs. Setyo Budiyanto, Sh., Mh., Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
3. Bapak Amien Sunaryadi, Ak., M.p.a, Ketua Komite Pengawas Perpajakan (dahulu Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (kpk) Periode 2003 S.d. 2007).
yang Dimoderatori Oleh Lucia Ridayanti, S.h., M.h. Dan Andhy Martuaraja, S H., M.h. Hakim Yustial Pada Biro Hukum Dan Humas Mahkamah Agung. (enk/pn/photo:sno).
by zenorss
Mahkamah Agung Berpartisipasi Dalam Pameran Hakordia 2024
jakarta-humas: Mahkamah Agung Republik Indonesia, Melalui Biro Hukum Dan Humas, Turut Ambil Bagian Dalam Pameran Hari Anti Korupsi Sedunia (hakordia) Yang Digelar Di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (kpk) Ri Pada 9-10 Desember 2024. Partisipasi Mahkamah Agung Ini Bertujuan Untuk Menyampaikan Pesan-pesan Antikorupsi Kepada Masyarakat Luas Melalui Berbagai Kegiatan Yang Edukatif, Kolaboratif, Dan Interaktif.
ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Sunarto, S.h., M.h., Menyempatkan Diri Hadir Di Booth Mahkamah Agung Di Sela-sela Pembukaan Peringatan Hakordia. Dalam Kunjungannya, Ia Menyatakan Dukungannya Terhadap Pelaksanaan Pameran Ini Sebagai Langkah Penting Dalam Membangun Kesadaran Publik Mengenai Bahaya Korupsi.
kehadiran Mahkamah Agung Di Pameran Ini Mencerminkan Komitmen Kami Untuk Terus Mendukung Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. Edukasi Dan Keterlibatan Langsung Masyarakat Dalam Acara Seperti Ini Sangat Penting Untuk Menanamkan Nilai-nilai Antikorupsi, Ujar Ketua Mahkamah Agung.
hakordia Tahun Ini Mengusung Temateguhkan Komitmen Berantas Korupsi Untuk Indonesia Maju.ketua Kpk Ri Menyampaikan Bahwa Tema Tersebut Menggambarkan Pentingnya Momentum Hakordia Sebagai Pengingat Bagi Seluruh Elemen Bangsa Untuk Memperkuat Komitmen Dalam Melawan Korupsi.
kami Percaya Bahwa Melalui Pameran Ini, Kesadaran Akan Bahaya Korupsi Bisa Meningkat, Dan Semangat Kolektif Untuk Melawannya Dapat Tumbuh Semakin Kuat. Korupsi Adalah Musuh Bersama Yang Harus Kita Perangi Demi Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Generasi Mendatang, Jelas Ketua Kpk.
selain Mahkamah Agung, Pameran Hakordia 2024 Juga Diikuti Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia,pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan, Kementerian Hukum, Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Imigrasi Jakarta, Dan Lainnya.
selain Itu, Pameran Ini Juga Mengundang Berbagai Elemen Masyarakat, Termasuk Pemerintah, Akademisi, Swasta, Dan Organisasi Masyarakat Sipil, Untuk Berpartisipasi Dalam Membangun Komitmen Bersama Melawan Korupsi.
Belajar Dan Bermain Di Booth Mahkamah Agung di Booth Mahkamah Agung, Pengunjung Dapat Mengikuti Berbagai Kegiatan Edukatif, Seperti Kuis Hukum, Serta Pemutaran Video Edukasi Terkait Transparansi Dan Integritas Di Lingkungan Peradilan. Kegiatan Ini Dirancang Agar Pengunjung, Baik Dari Kalangan Pelajar Maupun Masyarakat Umum, Dapat Memahami Secara Langsung Pentingnya Pemberantasan Korupsi Dan Peran Hukum Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih.
booth Ini Juga Memberikan Ruang Interaktif Bagi Pengunjung Untuk Menyampaikan Ide Dan Harapan Mereka Terkait Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. Mahkamah Agung Berharap Inisiatif Ini Dapat Mempererat Hubungan Antara Lembaga Peradilan Dan Masyarakat Dalam Perjuangan Bersama Melawan Korupsi.
terbuka Untuk Umum Dan Tanpa Biaya
pameran Hakordia 2024 Berlangsung Selama Dua Hari, Mulai Pukul 08.00 Hingga 16.00 Wib. Acara Ini Gratis Dan Terbuka Untuk Masyarakat Umum, Termasuk Pelajar. Melalui Penyelenggaraan Pameran Ini, Kpk Dan Mahkamah Agung Berharap Dapat Memperkuat Sinergi Antarlembaga Sekaligus Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Dampak Buruk Korupsi Terhadap Pembangunan Bangsa.
partisipasi Mahkamah Agung Dalam Pameran Hakordia 2024 Menjadi Salah Satu Bentuk Nyata Kontribusi Lembaga Peradilan Dalam Mengedukasi Masyarakat Dan Memperkuat Semangat Kolektif Melawan Korupsi. Dengan Kolaborasi Yang Kuat Antar Semua Elemen, Diharapkan Indonesia Dapat Mencapai Cita-cita Sebagai Negara Maju Yang Bersih Dari Korupsi. (azh/rs/ Photo:adr)
by zenorss
