logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Muara Bulian

Jl. Jend. Sudirman No.1, Kec. Muara Bulian, Kab. Batang Hari, Jambi 36613

Prosedur Pengajuan Perkara

Prosedur Pengajuan Perkara

PROSEDUR PERKARA PIDANA

MEJA PERTAMA

Menerima perkara pidana, lengkap dengan surat dakwaannya dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Pendaftaran perkara pidana biasa dalam buku register induk, dilaksanakan dengan mencatat nomor perkara sesuai dengan urutan dalam buku register tersebut.

Pendaftaran perkara pidana singkat, dilaksanakan setelah Hakim menetapkan dalam persidangan, bahwa perkara tersebut akan diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat.

Pendaftaran perkara tindak pidana ringan dan lalu lintas dilaksanakan setelah perkara itu diputus oleh Pengadilan.

Pengisian kolom-kolom buku register, harus dilaksanakan dengan tertib dan cermat, berdasarkan jalannya penyelesaian perkara.

Berkas perkara yang diterima, harus dilengkapi dengan formulir Penetapan Majelis Hakim disampaikan kepada Wakil Panitera, selanjutnya segera diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera.

Perkara yang sudah ditetapkan Majelis Hakimnya, segera diserahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk setelah dilengkapi dengan formulir Penetapan Hari Sidang, dan pembagian perkara dicatat dengan tertib.

Penetapan hari sidang pertama dan penundaan sidang beserta alasan penundaannya yang dilaporkan oleh Panitera Pengganti setelah persidangan, harus dicatat didalam buku register dengan tertib.

Pemegang buku register, harus mencatat dengan cermat dalam register yang terkait, semua kegiatan perkara yang berkenaan dengan perkara banding, kasasi, peninjauan kembali, grasi dan pelaksanaan putusan ke dalam buku register induk yang bersangkutan.

MEJA KEDUA

Menerima pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali, dan grasi/remisi.

Menerima/memberikan tanda terima atas:

  1. Memori banding.
  2. Kontra memori banding.
  3. Memori kasasi.
  4. Kontra memori kasasi.
  5. Alasan peninjauan kembali.
  6. Jawaban/tanggapan peninjauan kembali.
  7. Permohonan grasi/remisi.
  8. Penangguhan pelaksanaan putusan.
  9. Membuat akta permohonan berpikir bagi terdakwa.
  10. Membuat akta tidak mengajukan permohonan banding.
  11. Menyiapkan dan menyerahkan salinan-salinan putusan Pengadilan, apabila ada permintaan dari pihak yang bersangkutan.
  12. Pelaksanaan tugas-tugas pada Meja Pertama dan Meja Kedua, dilakukan oleh Panitera Muda Pidana dan berada langsung dibawah pengamatan Wakil Panitera.

ADMINISTRASI PERKARA PIDANA BANDING

Permohonan banding diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan, atau setelah putusan diberi­tahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan.

Permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut harus ditolak dengan. membuat surat keterangan.

Permohonan banding yang telah memenuhi prosedur dan waktu yang ditetapkan, harus dibuatkan akta pemyataan banding yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon banding, serta tembusannya diberikan kepada pemohon banding.

Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh Panitera dengan disertai alasannya dan catatan tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara serta juga ditulis dalam daftar perkara pidana.

Permohonan banding yang diajukan harus dicatat dalam buku register induk perkara pidana dan register banding.

Panitera wajib memberitahukan permohonan banding dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Tanggal penerimaan memori dankontra memori banding, harus dicatat dan salinannya disampaikan kepada pihak yang lain, dengan membuat relas pemberitahuan/penyerahannya.

Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, selama 7 hari pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara.

Dalam waktu 14 (empat betas) hari sejak permohonan banding diajukan, berkas perkara banding berupa berkas A dan B harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi.

Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu, dan dalam hal sudah dicabut tidak boleh diajukan permohonan banding lagi.

PERKARA PIDANA KASASI

Permohonan kasasi diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang diminta­kan kasasi diberitahukan.

Permohonan kasasi yang telah memenuhi prosedur, dan tenggang waktu yang te1ah ditetapkan harus dibuatkan akta pernyataan kasasi yang ditandatangani oleh Panitera.

Permohonan kasasi wajib diberitahukan kepada pihakl awan dan dibuatkan akta/relaas pemberitahuan permohonan kasasi.

Terhadap permohonan kasasi yang melewati tenggang waktu tersebut, tetap diterima dengan membuat surat keterangan oleh Panitera yang diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri, dan berkas perkara tersebut dikirim ke Mahkamah Agung.

Memori kasasi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat betas) hari sesudah pernyataan kasasi, harus sudah diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Dalam hal terdakwa selaku pemohon kasasi kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan kasasi dengan membuat memori kasasi baginya.

Dalam hal pemohon kasasi tidak menyerahkan memori kasasi, panitera harus membuat pernyataan bahwa pemohon tidak mengajukan memori kasasi.

Sebelum berkas perkara dikirim kepada Mahkamah Agung, pihak yang bersangkutan hendaknya diberi kesempatan mempelajari berkas perkara tersebut.

Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas perkara berupa berkas A dan B harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung.

Foto copy relas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung, supaya dikirim ke Mahkamah Agung.

PERKARA PIDANA PENINJAUAN KEMBALI

Permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana atau ahli warisnya beserta alasan-alasannya, diterima oleh Panitera dan ditulis dalam suatu surat keterangan yang ditanda tangani oleh Panitera dan pemohon.

Dalam hal terpidana selaku pemohon peninjauan kembali kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan secara jelas. dengan membuatkan surat permohonan peninjauan kembali.

Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permintaan peninjauan kembali, wajib memberitahukan permintaan peninjauan kembali kepada Jaksa Penuntut Umum.

Dalam waktu 14 (empat belas) hari, setelah permohonan peninjauan kembali diterima Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali, untuk memeriksa alasan permintaan peninjauan kembali tersebut, yang mana pemohon dan Jaksa ikut hadir dalam menyampaikan pendapatnya.

Panitera wajib membuat berita acara pemeriksaan peninjauan kembali dan ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, pemohon dan Panitera.

Panitera wajib membuat berita acara pendapat Ketua/Hakim Pengadilan Negeri tentang peninjauan kembali.

Dalam waktu 30 hari Panitera mengirimkan berkas perkara permohonan peninjauan kembali, berita acara pemeriksaan, dan berita acara pendapat Ketua/Hakim, dan menyampaikan tembusan surat pengantarnya kepada pemohon dan Jaksa.

Dalam hal yang dimintakan peninjauan kembali putusan Pengadilan tingkat banding, maka tembusan surat pengantar, berita acara pemeriksaan, dan berita acara pendapat Ketua/Hakim disampaikan kepada Pengadilan Tingkat Banding yang bersangkutan.

Foto copy relas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung supaya dikirim ke Mahkamah Agung.

PROSEDUR PENERIMAAN PERMOHONAN GRASI/REMISI.

Permohonan grasi/remisi harus diajukan kepada Panitera Pengadilan yang memutus pada tingkat pertama.

Surat permohonan grasi tersebut, beserta berkas perkara semula termasuk putusan-putusan atas perkara tersebut, disampaikan kepada Hakim yang memutus pada tingkat pertama atau kepada Ketua Pengadilan untuk mendapatkan pertimbangan tentang permohonan grasi tersebut.

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan grasi/remisi diterima, maka permohonan grasi serta berkas perkara yang bersangkutan, dengan disertai pertimbangan Hakim/Ketua Pengadilan, kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

Dalam perkara singkat permohonan dan berkas perkara dikirim kepada Mahkamah Agung.

Permohonan grasi/remisi dicatat dalam register induk perkara pidana dan register grasi/remisi.

PROSEDUR PERKARA PERDATA

MEJA PERTAMA

Menerima permohonan gugatan, permohonan banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali, permohonan eksekusi, dan permohonan somasi.

Permohonan perlawanan yang merupakan verzet terhadap putusan verstek, tidak didaftar sebagai perkara baru.

Permohonan perlawanan pihak ke III (derden verzet) didaftarkan sebagai perkara baru dalam gugatan.

Menentukan besarnya panjar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM rangkap tiga.

Dalam menentukan besarnya panjar biaya perkara. mempertimbangkan jarak dan kondisi daerah tempat tinggal para pihak, agar proses persidangan yang berhubungan dengan panggilan dan pemberitahuan dapat terselenggara dengan lancar.

Dalam mernperhitungkan panjar biaya perkara, bagi Pengadilan Tingkat Pertama, agar mempertimbangkan pula biaya administrasi yang dipertanggungjawabkan dalam putusan sebagai biaya administrasi.

Menyerahkan surat permohonan, gugatan, permohonan banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kernbali, permo­honan eksekusi, dan permohonan somasi yang dilengkapi dengan SKUM kepada yang bersangkutan, agar membayar uang panjar perkara yang tercantum dalam SKUM, kepada Pemegang Kas Pengadilan Negeri.

KAS

Kas merupakan bagian dari Meja Pertama.

Pemegang Kas rnenerima dan membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum didalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara yang bersangkutan.

Pencatatan panjar perkara dalam buku jurnal, khusus perkara tingkat pertama (Gugatan, Permohonan, dan Somasi), nomor urut perkara harus sama dengan nomor halaman buku jurnal.

Nomor tersebut menjadi nomor perkara yang oleh pemegang Kas diterakan dalam SKUM dan lembar pertama surat gugat/permohonan.

Pencatatan perkara banding, kasasi, peninjauan kernbali dan eksekusi dalam SKUM dan Buku Jurnal menggunakan nomor perkara awal.

Biaya administrasi untuk perkara gugatan, permohonan, dan somasi, dikeluarkan pada saat telah diterimanya panjar biaya perkara.

Hak-hak Kepaniteraan yang berupa pencatatan permohonan banding dan kasasi, juga dikeluarkan pada saat telah diterimanya panjar biaya perkara.

Biaya meterai dan redaksi dikeluarkan pada saat perkara diputus.

Pengeluaran uang perkara untuk keperluan lainnya didalam ruang lingkup hak-hak kepaniteraan dilakukan menurut ketentuan yang berlaku.

Semua pengeluaran uang yang merupakan hak­-hak kepaniteraan, adalah sebagai pendapatan negara.

Seminggu sekali Pemegang Kas barus menye­rahkan uang hak-hak kepaniteraan kepada Bendaharawan penerima, untuk disetorkan kepada Kas Negara. Setiap penyerahan, besarnya uang agar dicatat dalam kolom 19 KI-A9, dengan dibubuhi tanggal dan tanda tangan serta nama Bendaharawan Penerima.

Pengeluaran uang yang diperlukan bagi penyeleng­garaan peradilan untuk ongkos-ongkos panggilan, pemberitahuan, pelaksanaan sita, pemeriksaan setempat, sumpah penerjemah, dan eksekusi harus dicatat dengan tertib dalam masing-masing buku jurnal.

0ngkos-ongkos tersebut dapat dikeluarkan atas keperluan yang nyata, sesuai dengan jenis kegiatan tersebut.

Kasir mencatat penerimaan dan pengeluaran uang setiap bari, dalam buku jurnal yang bersangkutan dan mencatat dalam buku kas bantu yang dibuat rangkap dua, lembar pertama disimpan Kasir, sedangkan lembar kedua diserahkan kepada Panitera sebagai laporan.

Panitera atau staf Panitera yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri, mencatat dalam buku induk keuangan yang bersangkutan.

MEJA KEDUA

Mendaftar perkara yang masuk ke dalam buku register induk perkara perdata sesuai nomor perkara yang tercantum pada SKUM/surat gugatan/permohonan.

Pendaftaran perkara dilaksanakan setelah panjar biaya perkara dibayar pada Pemegang Kas.

Perkara verzet terhadap putusan verstek tidak didaftar sebagai perkara baru.

Sedangkan perlawanan pihak ke III (derden verzet) didaftar sebagai perkara baru.

Nomor perkara dalam register sama dengan nomor perkara dalam buku jurnal.

Pengisian kolom-kolom buku register, harus dilaksanakan dengan tertib dan cermat berdasarkan jalannya penyelesaian perkara.

Berkas perkara yang diterima, dilengkapi dengan formulir Penetapan Majelis Hakim, disampaikan kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera.

Perkara yang sudah ditetapkan Majelis Hakimnya, segera diserahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk, setelah dilengkapi dengan formulir Penetapan Hari Sidang, dan pembagian perkara dicatat dengan tertib.

Penetapan hari sidang pertama, penundaan persidangan, beserta alasan penundaan berdasarkan laporan Panitera Pengganti setelah persidangan, harus dicatat di dalam buku register dengan tertib.

Pemegang buku register induk, harus mencatat dengan cermat dalam register yang terkait, semua kegiatan perkara yang berkenaan dengan perkara banding, kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi ke dalam register buku induk yang bersangkutan.

MEJA KETIGA

Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan Pengadilan apabila ada permintaan dari para pihak.

Menerima dan memberikan tanda terima atas:

(a) memori banding.

(b) kontra memori banding.

(c) memori kasasi.

(d) kontra memori kasasi.

(e) jawaban/tanggapan atas alasan P.K.

Mengatur urutan dan giliran Jurusita atau para Jurusita Pengganti yang melaksanakan pekerjaan kejurusitaan yang telah ditetapkan oleh Panitera.

Pelaksanaan tugas-tugas pada Meja Pertama, Meja Kedua, dan Meja Ketiga dilakukan oleh Kepaniteraan Perdata dan berada langsung dibawah pengamatan Wakil Panitera.

Sumber: Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II), Cet. II, 1997.






NILAI IPK NILAI IKM

 

NILAI ZI-SPAK NILAI ZI-SPKP

 

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Lantik Kepala Pengadilan Militer Tingkat Banding, Kma Ingatkan Ekspetasi Publik Terhadap Pengadilan, Ibarat Hidup Diruang Kaca Yang Transparan

      jakarta-humas: Di Tengah Tingginya Ekspektasi Publik Terhadap Lembaga Peradilan, Terlebih Di Era Keterbukaan Informasi Seperti Sekarang Ini, Kita Ibarat Hidup Di Suatu Ruang Kaca Yang Transparan, Di Mana Semua Mata Bisa Memandang, Dan Semua Orang Bisa Memberi Penilaian Terhadap Kinerja Yang Kita Lakukan. Di Saat Seperti Inilah, Kepemimpinan Yang Kokoh Amat Kita Butuhkan Untuk Membangun Integritas Hakim Dan Aparatur Peradilan. Perlu Kita Camkan Bersama, Bahwa Memelihara Integritas Adalah Harga Mati, Tanpa Integritas, Kehormatan Kita Akan Mati!

      demikian Disampaikan Oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h Dalam Pidato Pelantikan Kepala Pengadilan Militer Utama Dan Kepala Pengadilan Militer Tinggi, Pada Hari Selasa 23 April 2024, Bertempat Diruang Kusumaatmadja Lantai 14 Gedung Mahkamah Agung.

      lebih Lanjut Ketua Mahkamah Agung Mengatakan Pemimpin Di Pengadilan Militer Juga Turut Andil Menjaga Disiplin Di Dalam Barisan Angkatan Bersenjata, Sehingga Setiap Pelanggaran Terhadap Hukum Yang Dilakukan Oleh Prajurit Dapat Diminimalisir Dan Diselesaikan Secara Tegas, Adil, Efisien Dan Transparan. Untuk Itu, Dibutuhkan Suatu Kualitas Kepemimpinan Yang Khas, Yang Berintegritas Tinggi, Kemampuan Bekerja Dalam Tekanan, Kemampuan Komunikasi Yang Baik, Dan Keberanian Untuk Mengambil Keputusan Sulit Ketika Diperlukan.

      menurutnya, Kepemimpinan Di Pengadilan Militer Tidak Hanya Membutuhkan Keahlian Hukum Yang Mendalam, Tetapi Juga Kepekaan Terhadap Aspek-aspek Khusus Yang Terkait Dengan Hukum Kemiliteran. Pemimpin Di Pengadilan Militer Harus Memahami Kode Etik, Aturan, Dan Tata Cara Yang Berlaku Di Dalam Kehidupan Militer, Di Samping Mampu Memastikan Bahwa Proses Hukum Berjalan Sesuai Dengan Prinsip-prinsip Keadilan Dan Hak Asasi Manusia.

      seorang Pemimpin Yang Baik Bukan Hanya Dituntut Untuk Mampu Memberikan Instruksi Dan Perintah, Namun Juga Harus Mampu Memberikan Contoh Keteladanan Yang Baik Bagi Seluruh Anggotanya. Petuah Lama Selalu Mengingatkan Kita: The Most Effective Leader Is One Who Leads By Example, Not Just By Instructions (pemimpin Yang Paling Efektif Adalah Mereka Yang Memberikan Contoh, Bukan Sekedar Instruksi), Ujar Mantan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

      diakhir Sambutannya, Prof Syarifuddin Berharap Kepada Bapak Dan Ibu Yang Baru Saja Dilantik, Agar Mampu Menjalankan Fungsi Kawal Depan (voor Post) Secara Maksimal, Dalam Rangka Mengawasi Perilaku Dan Etika Aparatur Peradilan Militer Dalam Melaksanakan Tugas. Demikian Juga Kepada Para Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding Pada Umumnya. Saya Ingin Berpesan, Bahwa Seorang Pimpinan Di Pengadilan Tingkat Banding, Harus Peka Terhadap Setiap Laporan Dan Pengaduan, Atas Pelanggaran Disiplin Dan Pelanggaran Kode Etik, Yang Berpotensi Merusak Kehormatan Dan Nama Baik Pengadilan.

      adapun Kepala Pengadilan Militer Utama Dan Kepala Pengadilan Militer Tinggi Yang Dilantik Sebagai Berikut :

      1. Laksma Tni Ismu Edy Aryanto, S.h., M.h

      Sebagai Kepala Pengadilan Militer Utama

      2. Laksma Tni Tuty Kiptiani, S.h., M.h

      Sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi Ii Jakarta

      3. Laksma Tni Hari Aji Sugianto, S.h., M.h

      Sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan

      4. Brigjen Tni Dr. Esron Sinambela, S.s., S.h., M.h

      Sebagai Kepala Pengadilan Tinggi Iii Surabaya

      acara Pelantikan Ini Juga Dihadiri Oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Para Ketua Kamar Pada Mahkamah Agung, Pejabat Eselon I Dan Ii Dilingkungan Mahkamah Agung, Ketua Dharmayukti Karini Mahkamah Agung, Serta Para Undangan Lainnya. (humas)

    • Suharto Terpilih Menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial

      jakarta-humas: Mengisi Kekosongan Posisi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Pasca Dr. Sunarto S.h., M.h., Dilantik Menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Pada 3 April 2023 Lalu, Mahkamah Agung Menyelenggarakan Sidang Paripurna Khusus Dengan Agenda Tunggal Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Pada Senin, 22 April 2024 Di Balairung Mahkamah Agung.

      sidang Yang Dibuka Dan Terbuka Untuk Umum Ini Dipimpin Langsung Oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h. Warga Peradilan Di Seluruh Indonesia Serta Masyarakat Indonesia Dan Dunia Bisa Menyaksikan Secara Langsung Proses Pemilihan Ini Melalui Tayangan Langsung Di Kanal Youtube Mahkamah Agung.

      pemilihan Ini Diikuti Oleh Seluruh Hakim Agung Yang Berjumlah 51 Orang. Namun Berdasarkan Daftar Hadir Terdapat 47 Orang Hakim Agung Yang Hadir Pada Sidang Tersebut, Dengan Rincian 46 Hadir Secara Langsung Di Ruang Kusumah Atmadja Dan 1 Orang Hadir Di Lantai 12 Karena Alasan Sakit. Adapun 4 Orang Hakim Agung Lainnya Tidak Hadir. Meskipun Demikian Sidang Memenuhi Kuorum Untuk Dilaksanakan.

      seluruh Hakim Agung Yang Hadir Tersebut Memiliki Hak Untuk Memilih Dan Dipilih Menjadi Wakil Ketua Mahkamah. Hal Ini Berdasarkan Uu No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Ri Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Uu Ri No 5 Tahun 2004, Dan Terakhir Uu Ri No 3 Tahun 2009 Yang Menetapkan Bahwa Ketua Dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Dipilih Dari Dan Oleh Hakim Agung.

      sebelum Pemilihan Digelar, Bersamaan Dengan Undangan Sidang Paripurna Khusus, Panitia Memberikan Formulir Kebersediaan Menjadi Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung Kepada Seluruh Hakim Agung. Dari 51 Hakim Agung Terdapat Lima Nama Hakim Agung Yang Menyatakan Kesediaannya Menjadi Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Berikut Adalah Kelima Nama Mereka Yang Disusun Seusia Abjad:

      Dr. Hamdi, S.h., M.hum. Prof. Dr. H. Haswandi, S.h., S.e., M.hum., M.m. Dr. Irfan Fachruddin, S.h., Cn. Dr. Pri Pambudi Teguh, S.h., M.h. Suharto, S.h., M.hum.

      ketika Proses Pemilihan Akan Dimulai, Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Syarifuddin Menyampaikan Bahwa Untuk Menjaga Netralitas Sebagai Ketua, Maka Ia Tidak Menggunakan Hak Pilihnya. Meskipun Begitu Ia Menegaskan Tetap Mendukung Proses Pemilihan Dan Mendukung Siapapun Yang Akan Terpilih Nantinya.

      berikut Adalah Perolehan Suara Pada Putaran Pertama,

      Dr. Hamdi, S.h., M.hum. Mendapatkan 4 Suara Prof. Dr. H. Haswandi, S.h., S.e., M.hum., M.m. Meraih 10 Suara Dr. Irfan Fachruddin, S.h., Cn. Meraih 7 Suara Dr. Pri Pambudi Teguh, S.h., M.h. Meraih 8 Suara Suharto, S.h., M.hum Meraih 16 Suara

      dan Terdapat Satu Suara Tidak Sah Dan Satu Suara Abstain.

      karena Belum Memenuhi Kuorum, Maka Pimpinan Sidang Memutuskan Untuk Melakukan Sidang Putara Kedua Dengan. Pada Putaran Kedua Ini Menyisakan Dua Calon Yang Meraih Suara Terbanyak Yaitu Haswandi Meraih 22 Suara Dan Suharto Meraih 24 Suara. Dengan Demikian, Suharto Disahkan Oleh Ketua Ma Sebagai Wakil Ketua Ma Bidang Non-yudisial Terpilih Periode 2024-2029.

      dalam Sambutannya, Suharto Mengucapkan Terima Kasih Kepada Semua Hakim Agung Yang Telah Memilih Dirinya Untuk Mendampingi Ketua Mahkamah Agung. Ia Mengatakan Bahwa Ia Tidak Bisa Membayangkan Pekerjaan Ke Depan Seperti Apa, Karena Memang Itu Bukan Bidangnya, Namun Ia Akan Berusaha Sebaik Mungkin Dengan Banyak Bertanya Kepada Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Sebelumnya Dr. Sunarto, S.h., M.h. Yang Saat Ini Menjabat Sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.

      saya Tidak Membayangkan Ke Depannya Akan Seperti Apa, Tapi Alhamdulillah Masih Ada Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Sebelumnya Yang Bisa Saya Tanya, Yang Bisa Memberikan Arahan Pada Saya. Inilah Yang Menguatkan Hati Saya Dalam Menjaga Marwah Mahkamah Agung Ke Depan Kata Suharto Dengan Suara Bergertar.

      pada Kesempatan Yang Sama, Ketua Mahkamah Agung Dalam Sambutannya Mengatakan Selamat Kepada Suharto Yang Telah Terpilih. Ia Berharap Suharto Dapat Mengemban Tugas Dan Amanah Yang Dipercayakan Kepadanya Selama 5 Tahun Mendatang Dengan Baik. Ia Berharap Suharto Bisa Membawa Perubahan Positif Bagi Mahkamah Agung Dan Lembaga Peradilan Ke Depan.

      Sekilas Tentang Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Terpilih

      suharto Merupakan Hakim Agung Kelahiran Madiun 13 Juni 1960. Ia Dilantik Menjadi Hakim Agung Oleh Ketua Mahkamah Agung Pada Selasa 19 Oktober 2021. Pada Awal 2023 Lalu, Alumnus Universitas Jember (1984) Dan Universitas Merdeka Malang (2003) Tersebut Dipercaya Menjadi Juru Bicara Mahkamah Agung Menggantikan Andi Samsan Nganro Yang Telah Memasuki Masa Purnabakti. Pada Tahun Yang Sama, Suharto Dipercaya Mengemban Amanah Sebagai Ketua Kamar Pidana Yang Dilantik Oleh Ketua Mahkamah Agung Pada 23 Oktober 2023 Menggantikan Suhadi Yang Telah Memasuki Masa Purnabakti.

      beberapa Jabatan Yang Pernah Diembannya Sebelum Terpilih Menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Adalah Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Dan Lain-lain. (azh/rs/photo:adr,alf,yrz)

    • Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Raih Gelar Profesor Kehormatan

      semarang-humas: Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Dr. H. Yulius, S.h., M.h. Meraih Gelar Profesor Kehormatan (honoris Causa) Dari Universitas Diponegoro (undip) Pada Sabtu, 20 April 2024 Di Gedung Prof. Soedarto Universitas Diponegoro Semarang.

      pemberian Gelar Ini Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 133/un7.a/iv/2024 Tentang Pengangkatan Dr. H. Yulius, S.h., M.h. Sebagai Profesor Kehormatan/honoris Causa Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Berkaitan Dengan Hal Itu, Penulisan Nama Lengkap Hakim Asal Bukittinggi Itu Adalah Prof. (h.c. Undip) Dr. H. Yulius, S.h., M.h.

      profesor Yulius Diberikan Gelar Tersebut Karena Kepakarannya Dalam Bidang Hukum Administrasi Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Kepakaran Tersebut Dinyatakan Telah Memberikan Kontribusi Positif Pada Penegakan Hukum Di Indonesia Melalui Putusan-putusannya Yang Membawa Paradigma Baru Bagi Hakim-hakim Peradilan Tun Di Seluruh Indonesia.

      kegiatan Ini Dihadiri Oleh Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Para Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, Rektor Undip, Ketua Senat Akademik Undip, Majelis Wali Amanat Undip, Para Hakim Tun Dari Seluruh Indonesia, Menteri Dalam Negeri Prof. Tito Karnavian, Guru Besar Universitas Islam Indonesia Prof. Dr. Machfud Md, Guru Besar Universitas Indonesia Prof. Yusril Ihza Mahendra, Ketua Kpk, Dan Lain-lain.

      suami Dari Nelfaleni Ini Menyatakan Bahwa Pemberian Gelar Tersebut Merupakan Tambahan Tanggung Jawab Baginya. Ia Memohon Doa Agar Ia Diberikan Kekuatan Dan Keistikamahan Dalam Menjaga Integritasnya.

      saya Mohon Doa Dan Dukungannya, Semoga Gelar Ini Semakin Memotivasi Diri Saya Dalam Menjaga Integritas Baik Di Bidang Hukum Maupun Di Bidang Pendidikan, Harapnya.

      dalam Kesempatan Tersebut, Prof. Yulius Menyampaikan Pidato Pengukuhan Dengan Judul Peranan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelamatan Uang Negara.

      sekilas Tentang Prof. (h.c. Undip) Dr. H. Yulius, S.h., M.h.

      prof. Yulius Merupakan Pria Kelahiran Bukittinggi, 17 Juli 1958. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Andalas Ini Memulai Karir Hakimnya Sebagai Calon Hakim Di Pengadilan Negeri (pn) Padang Pada 1984. Setahun Setelahnya Ia Dimutasi Ke Pn Blangkejeren Aceh Tenggara Untuk Memulai Tugasnya Sebagai Hakim.

      hakim Yang Suka Bernyayi Ini Pernah Merangkap Hakim Pn Sekaligus Hakim Pengadilan Agama (pa) Saat Bertugas Di Balai Asahan Pada Tahun 1989-1992. Saat Itu, Ia Bercerita Bahwa Pa Kekurangan Hakim.

      karirnya Sebagai Hakim Tata Usaha Negara Dimulai Pada Tahun 1992 Saat Ia Ditugaskan Di Pengadilan Tata Usaha Negeri (ptun) Manado Hingga Tahun 1996. Selanjutnya Ia Berpindah Ke Ptun Jakarta (1996-2001).

      pada 2001 Ia Mulai Mendapat Kepercayaan Sebagai Pimpinan Pengadilan. Diawali Sebagai Wakil Ketua Ptun Semarang Pada 2001-2003. Kemudian Dipercaya Sebagai Ketua Ptun Pekanbaru Pada 2003-2005. Setelah Itu Ia Dilantik Menjadi Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (pttun) Medan Pada 2005-2006, Hakim Tinggi Pada Pttun Jakarta Pada 2006 Sampai 2010.

      alumnus Program Magister Ilmu Hukum Universitas Krisna Dwipayana Semakin Memantapkan Karirnya Sebagai Hakim, Hal Ini Terbukti Dengan Ia Mengikuti Seleksi Hakim Agung Pada 2010. Setelah Melewati Beragam Tes Uji Kelayakan Dan Kepatutan, Ia Dinyatakan Lulus Dan Dilantik Sebagi Hakim Agung Pada 2010 Hingga Sekarang. Selang 12 Tahun Setelahnya Yaitu Tahun 2022 Ia Dilantik Menjadi Ketua Muda Tata Usaha Negara.

      selain Menjalani Tugasnya Sebagai Hakim, Alumnus Program Pasca Sarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Ini Juga Rajin Mengisi Seminar Baik Skala Nasional Maupun Internasional. Ia Juga Aktif Menulis Jurnal Dan Buku Sesuai Dengan Kepakarannya, Salah Satu Bukunya Berjudul Pemeriksaan Sengketa Tindakan Pemerintahan Di Peradilan Tata Usaha Negara.

      Bukan Sekedar Gelar

      dalam Sambutan Pengukuhan, Rektor Undip Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.h., M.hum. Menyatakan Bahwa Pemberian Gelar Profesor Kehormatan Bukan Sekedar Pemberian Gelar Namun Sebuah Pencapaian Terhadap Dedikasi Yang Bersumber Dari Kepakaran Ilmu Pengetahuan. Gelar Kehormatan Ini Juga Merupakan Simbol Kematangan Jiwa Dan Integritas.

      pemberian Gelar Ini, Menurut Rektor, Melalui Proses Yang Sangat Ketat. Beberapa Di Antaranya Yaitu Penilaian Attitude, Integritas, Dan Lainnya. Penerima Gelar Juga Harus Memiliki Kepakaran Dalam Suatu Bidang Ilmu. Kepakaran Tersebut Harus Mendapat Pengakuan Bukan Hanya Di Skala Nasional Namun Juga Internasional.

      di Undip, Lanjut Rektor, Pemberian Gelar Kehormatan Dilakukan Melalui Seleksi Yang Sangat Ketat, Untuk Itu Undip Hanya Memiliki 10 Guru Besar.

      para Penerima Gelar Kehormatan Ini Memiliki Kewajiban Untuk Menjaga Nama Baik Undip Dan Berkontrubusi Pada Bangsa Dan Negara. Mereka Diharapkan Bisa Menyumbangkan Tenaga Dan Fikiran Bukan Hanya Bagi Undip, Namun Juga Bangsa, Dan Negara. (azh/rs/photo:alf & Adr)