logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Muara Bulian

Jl. Jend. Sudirman No.1, Rengas Condong, Muara Bulian, Kab. Batang Hari, Jambi 36613

Prosedur Pengajuan Perkara

Prosedur Pengajuan Perkara

PROSEDUR PERKARA PIDANA

MEJA PERTAMA

Menerima perkara pidana, lengkap dengan surat dakwaannya dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Pendaftaran perkara pidana biasa dalam buku register induk, dilaksanakan dengan mencatat nomor perkara sesuai dengan urutan dalam buku register tersebut.

Pendaftaran perkara pidana singkat, dilaksanakan setelah Hakim menetapkan dalam persidangan, bahwa perkara tersebut akan diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat.

Pendaftaran perkara tindak pidana ringan dan lalu lintas dilaksanakan setelah perkara itu diputus oleh Pengadilan.

Pengisian kolom-kolom buku register, harus dilaksanakan dengan tertib dan cermat, berdasarkan jalannya penyelesaian perkara.

Berkas perkara yang diterima, harus dilengkapi dengan formulir Penetapan Majelis Hakim disampaikan kepada Wakil Panitera, selanjutnya segera diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera.

Perkara yang sudah ditetapkan Majelis Hakimnya, segera diserahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk setelah dilengkapi dengan formulir Penetapan Hari Sidang, dan pembagian perkara dicatat dengan tertib.

Penetapan hari sidang pertama dan penundaan sidang beserta alasan penundaannya yang dilaporkan oleh Panitera Pengganti setelah persidangan, harus dicatat didalam buku register dengan tertib.

Pemegang buku register, harus mencatat dengan cermat dalam register yang terkait, semua kegiatan perkara yang berkenaan dengan perkara banding, kasasi, peninjauan kembali, grasi dan pelaksanaan putusan ke dalam buku register induk yang bersangkutan.

MEJA KEDUA

Menerima pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali, dan grasi/remisi.

Menerima/memberikan tanda terima atas:

  1. Memori banding.
  2. Kontra memori banding.
  3. Memori kasasi.
  4. Kontra memori kasasi.
  5. Alasan peninjauan kembali.
  6. Jawaban/tanggapan peninjauan kembali.
  7. Permohonan grasi/remisi.
  8. Penangguhan pelaksanaan putusan.
  9. Membuat akta permohonan berpikir bagi terdakwa.
  10. Membuat akta tidak mengajukan permohonan banding.
  11. Menyiapkan dan menyerahkan salinan-salinan putusan Pengadilan, apabila ada permintaan dari pihak yang bersangkutan.
  12. Pelaksanaan tugas-tugas pada Meja Pertama dan Meja Kedua, dilakukan oleh Panitera Muda Pidana dan berada langsung dibawah pengamatan Wakil Panitera.

ADMINISTRASI PERKARA PIDANA BANDING

Permohonan banding diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan, atau setelah putusan diberi­tahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan.

Permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut harus ditolak dengan. membuat surat keterangan.

Permohonan banding yang telah memenuhi prosedur dan waktu yang ditetapkan, harus dibuatkan akta pemyataan banding yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon banding, serta tembusannya diberikan kepada pemohon banding.

Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh Panitera dengan disertai alasannya dan catatan tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara serta juga ditulis dalam daftar perkara pidana.

Permohonan banding yang diajukan harus dicatat dalam buku register induk perkara pidana dan register banding.

Panitera wajib memberitahukan permohonan banding dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Tanggal penerimaan memori dankontra memori banding, harus dicatat dan salinannya disampaikan kepada pihak yang lain, dengan membuat relas pemberitahuan/penyerahannya.

Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, selama 7 hari pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara.

Dalam waktu 14 (empat betas) hari sejak permohonan banding diajukan, berkas perkara banding berupa berkas A dan B harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi.

Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu, dan dalam hal sudah dicabut tidak boleh diajukan permohonan banding lagi.

PERKARA PIDANA KASASI

Permohonan kasasi diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang diminta­kan kasasi diberitahukan.

Permohonan kasasi yang telah memenuhi prosedur, dan tenggang waktu yang te1ah ditetapkan harus dibuatkan akta pernyataan kasasi yang ditandatangani oleh Panitera.

Permohonan kasasi wajib diberitahukan kepada pihakl awan dan dibuatkan akta/relaas pemberitahuan permohonan kasasi.

Terhadap permohonan kasasi yang melewati tenggang waktu tersebut, tetap diterima dengan membuat surat keterangan oleh Panitera yang diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri, dan berkas perkara tersebut dikirim ke Mahkamah Agung.

Memori kasasi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat betas) hari sesudah pernyataan kasasi, harus sudah diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Dalam hal terdakwa selaku pemohon kasasi kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan kasasi dengan membuat memori kasasi baginya.

Dalam hal pemohon kasasi tidak menyerahkan memori kasasi, panitera harus membuat pernyataan bahwa pemohon tidak mengajukan memori kasasi.

Sebelum berkas perkara dikirim kepada Mahkamah Agung, pihak yang bersangkutan hendaknya diberi kesempatan mempelajari berkas perkara tersebut.

Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas perkara berupa berkas A dan B harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung.

Foto copy relas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung, supaya dikirim ke Mahkamah Agung.

PERKARA PIDANA PENINJAUAN KEMBALI

Permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana atau ahli warisnya beserta alasan-alasannya, diterima oleh Panitera dan ditulis dalam suatu surat keterangan yang ditanda tangani oleh Panitera dan pemohon.

Dalam hal terpidana selaku pemohon peninjauan kembali kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan secara jelas. dengan membuatkan surat permohonan peninjauan kembali.

Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permintaan peninjauan kembali, wajib memberitahukan permintaan peninjauan kembali kepada Jaksa Penuntut Umum.

Dalam waktu 14 (empat belas) hari, setelah permohonan peninjauan kembali diterima Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali, untuk memeriksa alasan permintaan peninjauan kembali tersebut, yang mana pemohon dan Jaksa ikut hadir dalam menyampaikan pendapatnya.

Panitera wajib membuat berita acara pemeriksaan peninjauan kembali dan ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, pemohon dan Panitera.

Panitera wajib membuat berita acara pendapat Ketua/Hakim Pengadilan Negeri tentang peninjauan kembali.

Dalam waktu 30 hari Panitera mengirimkan berkas perkara permohonan peninjauan kembali, berita acara pemeriksaan, dan berita acara pendapat Ketua/Hakim, dan menyampaikan tembusan surat pengantarnya kepada pemohon dan Jaksa.

Dalam hal yang dimintakan peninjauan kembali putusan Pengadilan tingkat banding, maka tembusan surat pengantar, berita acara pemeriksaan, dan berita acara pendapat Ketua/Hakim disampaikan kepada Pengadilan Tingkat Banding yang bersangkutan.

Foto copy relas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung supaya dikirim ke Mahkamah Agung.

PROSEDUR PENERIMAAN PERMOHONAN GRASI/REMISI.

Permohonan grasi/remisi harus diajukan kepada Panitera Pengadilan yang memutus pada tingkat pertama.

Surat permohonan grasi tersebut, beserta berkas perkara semula termasuk putusan-putusan atas perkara tersebut, disampaikan kepada Hakim yang memutus pada tingkat pertama atau kepada Ketua Pengadilan untuk mendapatkan pertimbangan tentang permohonan grasi tersebut.

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan grasi/remisi diterima, maka permohonan grasi serta berkas perkara yang bersangkutan, dengan disertai pertimbangan Hakim/Ketua Pengadilan, kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

Dalam perkara singkat permohonan dan berkas perkara dikirim kepada Mahkamah Agung.

Permohonan grasi/remisi dicatat dalam register induk perkara pidana dan register grasi/remisi.

PROSEDUR PERKARA PERDATA

MEJA PERTAMA

Menerima permohonan gugatan, permohonan banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali, permohonan eksekusi, dan permohonan somasi.

Permohonan perlawanan yang merupakan verzet terhadap putusan verstek, tidak didaftar sebagai perkara baru.

Permohonan perlawanan pihak ke III (derden verzet) didaftarkan sebagai perkara baru dalam gugatan.

Menentukan besarnya panjar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM rangkap tiga.

Dalam menentukan besarnya panjar biaya perkara. mempertimbangkan jarak dan kondisi daerah tempat tinggal para pihak, agar proses persidangan yang berhubungan dengan panggilan dan pemberitahuan dapat terselenggara dengan lancar.

Dalam mernperhitungkan panjar biaya perkara, bagi Pengadilan Tingkat Pertama, agar mempertimbangkan pula biaya administrasi yang dipertanggungjawabkan dalam putusan sebagai biaya administrasi.

Menyerahkan surat permohonan, gugatan, permohonan banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kernbali, permo­honan eksekusi, dan permohonan somasi yang dilengkapi dengan SKUM kepada yang bersangkutan, agar membayar uang panjar perkara yang tercantum dalam SKUM, kepada Pemegang Kas Pengadilan Negeri.

KAS

Kas merupakan bagian dari Meja Pertama.

Pemegang Kas rnenerima dan membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum didalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara yang bersangkutan.

Pencatatan panjar perkara dalam buku jurnal, khusus perkara tingkat pertama (Gugatan, Permohonan, dan Somasi), nomor urut perkara harus sama dengan nomor halaman buku jurnal.

Nomor tersebut menjadi nomor perkara yang oleh pemegang Kas diterakan dalam SKUM dan lembar pertama surat gugat/permohonan.

Pencatatan perkara banding, kasasi, peninjauan kernbali dan eksekusi dalam SKUM dan Buku Jurnal menggunakan nomor perkara awal.

Biaya administrasi untuk perkara gugatan, permohonan, dan somasi, dikeluarkan pada saat telah diterimanya panjar biaya perkara.

Hak-hak Kepaniteraan yang berupa pencatatan permohonan banding dan kasasi, juga dikeluarkan pada saat telah diterimanya panjar biaya perkara.

Biaya meterai dan redaksi dikeluarkan pada saat perkara diputus.

Pengeluaran uang perkara untuk keperluan lainnya didalam ruang lingkup hak-hak kepaniteraan dilakukan menurut ketentuan yang berlaku.

Semua pengeluaran uang yang merupakan hak­-hak kepaniteraan, adalah sebagai pendapatan negara.

Seminggu sekali Pemegang Kas barus menye­rahkan uang hak-hak kepaniteraan kepada Bendaharawan penerima, untuk disetorkan kepada Kas Negara. Setiap penyerahan, besarnya uang agar dicatat dalam kolom 19 KI-A9, dengan dibubuhi tanggal dan tanda tangan serta nama Bendaharawan Penerima.

Pengeluaran uang yang diperlukan bagi penyeleng­garaan peradilan untuk ongkos-ongkos panggilan, pemberitahuan, pelaksanaan sita, pemeriksaan setempat, sumpah penerjemah, dan eksekusi harus dicatat dengan tertib dalam masing-masing buku jurnal.

0ngkos-ongkos tersebut dapat dikeluarkan atas keperluan yang nyata, sesuai dengan jenis kegiatan tersebut.

Kasir mencatat penerimaan dan pengeluaran uang setiap bari, dalam buku jurnal yang bersangkutan dan mencatat dalam buku kas bantu yang dibuat rangkap dua, lembar pertama disimpan Kasir, sedangkan lembar kedua diserahkan kepada Panitera sebagai laporan.

Panitera atau staf Panitera yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri, mencatat dalam buku induk keuangan yang bersangkutan.

MEJA KEDUA

Mendaftar perkara yang masuk ke dalam buku register induk perkara perdata sesuai nomor perkara yang tercantum pada SKUM/surat gugatan/permohonan.

Pendaftaran perkara dilaksanakan setelah panjar biaya perkara dibayar pada Pemegang Kas.

Perkara verzet terhadap putusan verstek tidak didaftar sebagai perkara baru.

Sedangkan perlawanan pihak ke III (derden verzet) didaftar sebagai perkara baru.

Nomor perkara dalam register sama dengan nomor perkara dalam buku jurnal.

Pengisian kolom-kolom buku register, harus dilaksanakan dengan tertib dan cermat berdasarkan jalannya penyelesaian perkara.

Berkas perkara yang diterima, dilengkapi dengan formulir Penetapan Majelis Hakim, disampaikan kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera.

Perkara yang sudah ditetapkan Majelis Hakimnya, segera diserahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk, setelah dilengkapi dengan formulir Penetapan Hari Sidang, dan pembagian perkara dicatat dengan tertib.

Penetapan hari sidang pertama, penundaan persidangan, beserta alasan penundaan berdasarkan laporan Panitera Pengganti setelah persidangan, harus dicatat di dalam buku register dengan tertib.

Pemegang buku register induk, harus mencatat dengan cermat dalam register yang terkait, semua kegiatan perkara yang berkenaan dengan perkara banding, kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi ke dalam register buku induk yang bersangkutan.

MEJA KETIGA

Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan Pengadilan apabila ada permintaan dari para pihak.

Menerima dan memberikan tanda terima atas:

(a) memori banding.

(b) kontra memori banding.

(c) memori kasasi.

(d) kontra memori kasasi.

(e) jawaban/tanggapan atas alasan P.K.

Mengatur urutan dan giliran Jurusita atau para Jurusita Pengganti yang melaksanakan pekerjaan kejurusitaan yang telah ditetapkan oleh Panitera.

Pelaksanaan tugas-tugas pada Meja Pertama, Meja Kedua, dan Meja Ketiga dilakukan oleh Kepaniteraan Perdata dan berada langsung dibawah pengamatan Wakil Panitera.

Sumber: Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II), Cet. II, 1997.






NILAI IPK NILAI IKM

 

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Perkuat Kerja Sama Yudisial, Delegasi Mahkamah Agung Kunjungi Belanda

      belanda-humas: Belanda Menjadi Negara Kedua Yang Dikunjungi Delegasi Mahkamah Agung Ri Dalamrangkaiankunjungan Kerja Ke Eropa Bulan Mei 2022 Ini. Kunjungan Yang Berlangsung Tanggal 12 Sampai13 Mei 2022 Difokuskan Ke Hoge Raad Kerajaan Belanda, Stichting Studiecentrum Rechtspleging (ssr) Dan Koninklijke Beroepsorganisatie Van Gerechtsdeurwaarders (kbvg). Ini Semua Merupakan Bagian Dari Kerjasama Jangka Panjang Antara Mahkamah Agung Ri Dengan Lembaga-lembaga Tersebut.

      kunjungan Ke Hoge Raad Kerajaan Belanda

      kerjasama Mahkamah Agung Ri Dengan Hoge Raad Sudah Memasuki Tahun Ke-9 Sejak Nota Kesepahaman Kerjasama Yudisial Ditandatangani Pertama Kali Oleh Ketua Mahkamah Agung Ri Ym Muhammad Hatta Ali Dengan Presiden Hoge Raad Saat Itu Gjm Corstens Pada 18 Maret 2013. Nota Kesepahaman Ini Selanjutnya Ditandatangani Pada 2018 Dan Akan Berakhir 2023 Yang Akan Datang.

      kunjungan Kerja Ke Hoge Raad Berlangsung Dua Hari. Hari Pertama Tanggal 12 Mei 2022 Adalah Kunjungan Oleh Perwakilan Tim Pemilah Perkara Mahkamah Agung Ri Yaitu Ibu Dr. Titik Tejaningsih, Sh., Mh Dan Ibu Ferry Agustin Budi Utami, Sh., Mh Untuk Berdialog Dengan Tim Pemilah Hoge Raad Terkait Dengan Tata Kerja Dan Tata Kelola Tim Pemilah Di Mahkamah Agung Ri Dan Di Belanda. Dialog Ini Penting Sebagai Tindak Lanjut Dari 4 (empat) Rangkaian Lokakarya Online Yang Diselenggarakan Selama Tahun 2021 Untuk Memperkuat Tim Pemilah Perkara Di Mahkamah Agung Ri Sebagai Unit Baru Yang Dibuat Untuk Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Penanganan Perkara.

      delegasi Tim Pemilah Diterima Oleh Sander Lugtenburg- Panitera Pengganti Hoge Raad, Fanny De Graaf " Biro Akademik Hoge Raad, Dan Aafke Woller Van Welie - Biro Akademik Hoge Raad. Diskusi Utamanya Berada Pada Implementasi Pasal 80a Dan 81 Rechterlijke Organisatie (ro) Yang Memberikan Kewenangan Dasar Bagi Hoge Raad Untuk Menyeleksi Perkara-perkara Yang Akan Mereka Terima. Berdasarkan Aturan Itu, Maka Hoge Raad Menyeleksi Perkara Yang Masuk Dan Mengenyampingkan:

      1. Perkara Yang Alasan Kasasinya Mempermasalahkan Mengenai Fakta Yang Sudah Ada Dalam Putusan Judex Facti

      2. Pihak Yang Mengajukan Kasasi Tidak Memiliki Kepentingan Terhadap Perkara

      perkara-perkara Yang Masuk Dalam Kategori Pasal 80a Ro Hanya Akan Diperiksa Secara Singkat Dengan Putusan Yang Sangat Sederhana. Selanjutya Perkara Yang Masuk Kategori Pasal 80a Ro Diperiksa Secara Sederhana Dan Kemudian Diputus Tidak Dapat Diterimaatau N.o. Dengan Sistem Ini Hoge Raad Berhasil Mengontrol Jumlah Perkara Yang Masuk Dengan Hanya Memeriksa Perkara Yang Benar-benar Perlu Diputus Sesuai Dengan Kewenangan Hoge Raad.

      selanjutnya Pada 13 Mei 2022 Delegasi Mari Yang Didampingi Oleh Duta Besar Ri Di Den Haag Ym Mayerfas Diterima Oleh Pimpinan Hoge Raad Kerajaan Belanda. Delegasi Diterima Langsung Oleh Presiden Hoge Raad Kerajaan Belanda Ym Dinneke De Groot Yang Didampingi Oleh Hans Storm (panitera), Taru Sponken (advokat General Pidana), Annelies Rottgering (hakim Agung Kamar Pidana) Dan Tijs Kooijmans (hakim Agung Kamar Pidana), Marike Van Hilten (wakil Ketua Kamar Pajak), Marjan Boerlage (hakim Agung Kamar Pajak), Sander Lugtenburg (panitera Pengganti) Dan Ibu Aafke Woller (biro Akademik/ Asisten Ketua Mahkamah Agung). Presiden De Groot Mengatakan Bahwa Sangat Penting Untuk Melestarikan Persahabatan Diantara Kedua Instansi Tersebut, Dan Memberikan Apresiasi Terhadap Semua Kegiatan Pertukaran Pengetahuan Yang Bersifat Intelektual, Dan Juga Menyinggung Tentang Kemungkinan Kedatangan Iapada Acara Indonesia-netherlands Legal Update (inlu) Yang Sedianya Akan Diselenggarakan Pada September 2022 Yang Akan Datang.

      ketua Mahkamah Agung Ri Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h., Dalam Sambutan Pembukaannya Memberikan Apresiasi Setinggi-tingginya Kepada Hoge Raad Kerajaan Belanda, Yang Tetap Memberikan Komitmen Tinggi Terhadap Pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerja Samayudisial Yang Terakhir Kali Ditandatangani 19 Januari 2018. Ia Mengakui Bahwa Tahun 2020 Ketika Pandemi Mulai Melanda, Ternyata Sangat Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Nota Kesepahaman, Yang Melambat Secara Signifikan.

      dialog Berjalan Dalam Tiga Sesi, Yang Meliputi Kerja Samakemajuan Implementasi Sistem Kamar, Modernisasi Manajemen Perkara Dalam Pemilahan Perkara, Dan Terakhir Evaluasi Pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerja Samayudisial.

      ketua Mari Meyebutkan Bahwa Pelaksanaan Kerja Samamemang Sedikit Melambat Pada 2020 Karena Pandemi, Namun Pada 2021 Terjadi Akselerasi Luar Biasa Dalam Pelaksanaan Nota Kesepahaman Antara Kedua Pengadilan. Sepanjang 2021 Setidaknya Ada Empat Lokakarya Online Yang Telah Dilakukan Dalam Rangka Memperkuat Implementasi Sistem Kamar Di Mahkamah Agung Ri, Lokakarya Ini Dihadiri Oleh 18 Hakim Tinggi Pemilah Yang Telah Direkrut Mahkamah Agung Ri Untuk Memperkuat Pelaksanaan Sistem Kamar Dengan Menampilkan Nara Sumber Hoge Raad Kerajaan Belanda, Yang Intinya Mencoba Mempromosikan Dialog, Pertukaran Pengetahuan, Dan Berbagi Pengalaman Antara Peradilan Tertinggi Di Kedua Negara Tersebut Untuk Mempromosikan Kepastian Dan Kesatuan Hukum.

      ketua Mari Menambahkan Bahwa Lokakarya Online Merupakan Metode Yang Luar Biasa Efektif Dan Efisien, Dan Merupakan Masa Depan Dari Kerja Samayudisial. Namun Iatetap Melihat, Bahwa Manfaat Pertemuan Fisik Secara Langsung Dan Dialog Terbuka Masih Belum Sepenuhnya Tergantikan, Oleh Karena Itu, Dalam Kunjungan Ini, Selain Delegasi Inti, Mari Menyertakan Dua Orang Hakim Tinggi Pemilah Perempuan, Yaitu Dr Titik Tejaningsih, Sh., Mh Dan Ferry Agustina Budi Utami, Sh., Mh Supaya Bisa Bertemu Langsung Dengan Mitra-mitranya Hoge Raad Kerajaan Belanda Untuk Melihat, Berdialog Supaya Bisa Memahami Sepenuhnya, Praktek Terbaik Pemilahan Perkara Di Hoge Raad, Sebagai Sistem Memang Mengilhami Sistem Kamar Di Mari.

      kunjungan Ke Stichting Studiecentrum Rechtspleging (ssr) Dan Koninklijke Beroepsorganisatie Van Gerechtsdeurwaarders (kbvg)bersamaan Dengan Kunjungan Kerja Ke Hoge Raad, Maka Delegasi Mari Juga Melakukan Kunjungan Kerja Ke Ssr Dan Kbvg. Kerja Samadengan Ssr Sudah Berjalan Cukup Lama, Terkait Dengan Reformasi Sistem Pelatihan Dan Pendidikan Hakim Serta Anggaran Berbasis Kinerja. Dalam Kunjungan Ini Mari Diwakili Oleh Ibu Lulik Tri Cahyaningrum, Sh., Mh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara Dan Bambang Hery Mulyono, Sh., Mh, Kepala Pusat Pendidikan Dan Latihan Teknis Hukum Dan Peradilan Balitbangdiklat Mari Dan Memfokuskan Diri Kepada Kemajuan Kerja Samadalam Bidang Diklat. Delegasi Diterima Oleh Remco Van Tooren, Anna Tahapary And Tonnie Hulman Dari Ssr, Dan Menghasilkan Beberapa Kesepakatan Tentang Penyempurnaan Kerja Samayang Sudah Berjalan Dan Meninjau Permasalahan Dalam Program Berjalan, Yang Utamanya Disebabkan Oleh Pelambatan Karena Pandemi Covid 19.

      selanjutnya Delegasi Juga Melakukan Kunjungan Ke Koninklijke Beroepsorganisatie Van Gerechtsdeurwaarders (kbvg) Asosiasi Juru Sita Belanda. Diwakili Oleh Dr Ridwan Mansyur, Sh., Mh Panitera Mari Dan Dr Aria Suyudi Sh., Llm (staf Khusus Ketua Mahkamah Agung Ri) Delegasi Diterima Oleh Oscar Jans (anggota Dewan Pengurus Kbvg) Dan Stephanie Van Koninsbrugge (legal Officer). Kunjungan Ke Kbvg Menjadi Penting Dalam Kerangka Reformasi Sistem Eksekusi Yang Sedang Dijalankan Oleh Mahkmah Agung Ri, Yang Juga Akan Melihat Peluang Penyempurnaan Institusi Pelaksana Eksekusi Nasional. Sebelum 2001 Kbvg Adalah Jabatan Juru Sita Yang Berada Dibawah Pengadilan, Namun Karena Tuntutan Efisiensi Dan Efektivitas, Maka Belanda Mengeluarkan Uu Kejuru Sitaan Yang Memisahkan Jurusita Dari Pengadilan Dan Menjadikannya Jabatan Mandiri Di Luar Pengadilan. Dalam Diskusi Singkat Ini Dijajaki Kemungkinan Keterlibatan Kbvg Dalam Panel Indonesia Netherlands Legal Update (inlu) September 2022 Yang Akan Datang.(as/humas Ma)

    • Sekretaris Ma Melantik Tujuh Pejabat Fungsional Barang Dan Jasa Serta Satu Pejabat Eselon Iii

      jakarta-humas: Sekretaris Mahkamah Agung (ma) , Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.h., M.h., Melantik Dan Mengambil Sumpah Jabatan Tujuh Orang Pejabat Fungsional Pengelola Barang Dan Jasa Pada Jumt, 13 Mei 2022 Di Lantai 2 Gedung Tower Mahkamah Agung, Jakarta. Pada Kesempatan Yang Sama, Sekretaris Mahkamah Agung Juga Melantik Satu Orang Pejabat Eselon Iii.

      pelantikan Ini Berdasarkan Dua Surat Keputusan. Pertama, Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 383/sek/kp. I/sk/iii/2022 Tentang Pengangkatan Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain Ke Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa. Kedua, Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 591/sek/kp.1/sk/v/2022 Tentang Promosi Dan Mutasi Pejabat Struktural Di Lingkungan Mahkamah Agung.

      dalam Sumpahnya Para Pejabatyang Dilantik Berjanji Akan Setia Dan Taat Pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Akan Menjalankan Segala Peraturan Perundang"undangan. Mereka Juga Berjanji Akan Menjunjung Tinggi Etika Jabatan Dan Akan Bekerja Dengan Sebaik-baiknya Dan Dengan Rasa Penuh Tanggung Jawab.

      Berikut Adalah Tujuh Nama Pejabat Fungsional Pengelola Barang Dan Jasa Yang Dilantik Dan Diambil Sumpahnya Yakni: 1.yuda Agusta, S.h., M.h., Sebagai Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi; 2.syaiful Anwar, S.e., M.m., Sebagai Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Balitbang Diklat Kumdil; 3.andi Asbi Muslini, S.ip., Sebagai Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi; 4.bintang Puwan Permata, S.h., Sebagai Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi; 5.prencis Sianturi., S.e., S.h., Sebagai Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Balitbang Diklat Kumdil; 6.mohd. Dedy Aprilan, S.p., M.h., Sebagai Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi; 7.septarina Ardina Wati, S.t., Sebagai Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi.

      sedangkan Pejabat Yang Baru Dilantik Sebagai Kepala Bidang Program Dan Evaluasi Badan Litbang Diklat Kumdil Yaitu Danny Agus Setiyanto, S.e., M.h.

      pelantikan Ini Dihadiri Oleh Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Perencaan Dan Organisasi, Kepala Biro Kepegawaian, Sekretaris Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung, Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Biro Hukum Dan Humas, Para Pejabat Eselon Iii Di Lingkungan Mahkamah Agung, Dan Yang Lainnya. Acara Dilaksakan Dengan Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Yang Ketat. (azh/rs)

    • Prof. Hasbi Tanda Tangani Dokumen Penyelenggaraan Spip Pada Mahkamah Agung

      jakarta-humas: Dalam Rangka Meningkatkan Pengawasan Di Bidang Keuangan Dan Pembangunan, Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. Hasbi, S.h., M.h., Menandatangani Dokumen Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (spip) Pada Mahkamah Agung Tahun 2022 Pada Rabu, 11 Mei 2022 Di Ruang Wiryono, Mahkamah Agung, Jakarta.

      sekretaris Mahkamah Agung Menyatakan Bahwa Penandatanganan Ini Bertujuan Untuk Memberi Keyakinan Memadai Atas Tercapainya Tujuan Organisasi Melalui Kegiatan Yang Efektif Dan Efisien, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset Negara, Dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

      penyandang Gelar Guru Besar Dari Universitas Lampung Ini Menyampaikan Bahwa Tahun Ini Mahkamah Agung Untuk Pertama Kalinya Berhasil Menyelesaikan 100% Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Bpk.

      ia Menambahkan Mahkamah Agung Merupakan Satu Dari Empat Lembaga Yang Telah Sempurna Menindaklanjuti Temuan Bpk Ri Secara 100%. Ketiga Lembaga Lainnya Adalah Arsip Nasional Republik Indonesia (anri), Sekretariat Kabinet (setkab), Dan Bpk Ri.

      untuk Meningkatkan Hal Tersebut, Alumnus Pondok Pesantren Modern Gontor Ini Menyatakan Mahkamah Agung Akan Terus Meningkatkan Pengawasan Dalam Hal Keuangan Dan Pembangunan.

      ia Menjelaskan Bahwa Mahkamah Agung Telah Menyusun Serangkaian Proses Dan Kegiatan Pada Rencana Penilaian Maturitas Spip Di Mahkamah Agung, Sebagai Dasar Acuan Bagi Tim Penilai Mandiri Dan Tim Penjamin Kualitas Dalam Pelaksanaan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Spip Pada Mahkamah Agung Ri Tahun 2022

      kegiatan Ini Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/lembaga/pemerintah Daerah, Yang Menyatakan Setiap Kementerian/lembaga Perlu Dilakukan Sistem Pengendalian Intern, Yaitu Sebuah Proses Yang Terintegrasi Pada Tindakan Dan Kegiatan.

      perwakilan Dari Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan (bpkp) Nugroho Sri Danardono Selaku Koordinator Pengawasan Bidang Penegakkan Hukum Pada Ditwas Bidang Politik Dan Penegakan Hukum Deputi Bidang Pip Bidang Polhukam Pmk, Menyampaikan Bahwa Ada Empat Komponen Esensial Dalam Mewujudkan Implementasi Spip. Keempatnya Yakni Kegiatan Yang Efektif Dan Efisien, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset Negara, Dan Ketaatan Terhadap Perundang-undangan.

      menurut Nugroho, Wtp Saja Tidak Menjamin Bahwa Kementerian/lembaga Bisa Bebas Dari Temuan. Untuk Itu Menurutnya Setiap Kementerian/lembaga Harus Memiliki Spip.

      pada Kesempatan Tersebut, Nugroho Menjelaskan Prosesnya, Pertama, Penilaian Mandiri Oleh Instansi. Kedua, Penjaminan Kualitas Oleh Apip, Dalam Hal Ini Mahkamah Agung Dilakukan Oleh Badan Pengawasan (auditor), Dan Yang Ketiga Adalah Evaluasi Oleh Bpkp.

      di Mahkamah Agung Sendiri Proses Penilaian Mandiri Akan Dilaksanakan Sampai Dengan Tanggal 31 Mei 2022. Lalu Penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri (lhpm), Penjaminan Kualitas Dan Finalisasi Lhpm Diagendakan Pada Juni 2022. Selanjutnya Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Spip Mahkamah Agung Tahun 2022 Akan Dilaksanakan Pada Tanggal 30 Juni 2022.

      acara Yang Dilaksanakan Secara Hybrid Ini Dihadiri Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Dr. Drs. H. Aco Nur, S.h., M.h., Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Perencanaan Dan Organisasi, Kepala Biro Perlengkapan, Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan, Dan Undangan Lainnya. (azh/rs)