logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Muara Bulian

Jl. Jend. Sudirman No.1, Rengas Condong, Muara Bulian, Kab. Batang Hari, Jambi 36613

Prosedur Pengajuan Perkara

Prosedur Pengajuan Perkara

PROSEDUR PERKARA PIDANA

MEJA PERTAMA

Menerima perkara pidana, lengkap dengan surat dakwaannya dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Pendaftaran perkara pidana biasa dalam buku register induk, dilaksanakan dengan mencatat nomor perkara sesuai dengan urutan dalam buku register tersebut.

Pendaftaran perkara pidana singkat, dilaksanakan setelah Hakim menetapkan dalam persidangan, bahwa perkara tersebut akan diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat.

Pendaftaran perkara tindak pidana ringan dan lalu lintas dilaksanakan setelah perkara itu diputus oleh Pengadilan.

Pengisian kolom-kolom buku register, harus dilaksanakan dengan tertib dan cermat, berdasarkan jalannya penyelesaian perkara.

Berkas perkara yang diterima, harus dilengkapi dengan formulir Penetapan Majelis Hakim disampaikan kepada Wakil Panitera, selanjutnya segera diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera.

Perkara yang sudah ditetapkan Majelis Hakimnya, segera diserahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk setelah dilengkapi dengan formulir Penetapan Hari Sidang, dan pembagian perkara dicatat dengan tertib.

Penetapan hari sidang pertama dan penundaan sidang beserta alasan penundaannya yang dilaporkan oleh Panitera Pengganti setelah persidangan, harus dicatat didalam buku register dengan tertib.

Pemegang buku register, harus mencatat dengan cermat dalam register yang terkait, semua kegiatan perkara yang berkenaan dengan perkara banding, kasasi, peninjauan kembali, grasi dan pelaksanaan putusan ke dalam buku register induk yang bersangkutan.

MEJA KEDUA

Menerima pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali, dan grasi/remisi.

Menerima/memberikan tanda terima atas:

  1. Memori banding.
  2. Kontra memori banding.
  3. Memori kasasi.
  4. Kontra memori kasasi.
  5. Alasan peninjauan kembali.
  6. Jawaban/tanggapan peninjauan kembali.
  7. Permohonan grasi/remisi.
  8. Penangguhan pelaksanaan putusan.
  9. Membuat akta permohonan berpikir bagi terdakwa.
  10. Membuat akta tidak mengajukan permohonan banding.
  11. Menyiapkan dan menyerahkan salinan-salinan putusan Pengadilan, apabila ada permintaan dari pihak yang bersangkutan.
  12. Pelaksanaan tugas-tugas pada Meja Pertama dan Meja Kedua, dilakukan oleh Panitera Muda Pidana dan berada langsung dibawah pengamatan Wakil Panitera.

ADMINISTRASI PERKARA PIDANA BANDING

Permohonan banding diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan, atau setelah putusan diberi­tahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan.

Permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut harus ditolak dengan. membuat surat keterangan.

Permohonan banding yang telah memenuhi prosedur dan waktu yang ditetapkan, harus dibuatkan akta pemyataan banding yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon banding, serta tembusannya diberikan kepada pemohon banding.

Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh Panitera dengan disertai alasannya dan catatan tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara serta juga ditulis dalam daftar perkara pidana.

Permohonan banding yang diajukan harus dicatat dalam buku register induk perkara pidana dan register banding.

Panitera wajib memberitahukan permohonan banding dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Tanggal penerimaan memori dankontra memori banding, harus dicatat dan salinannya disampaikan kepada pihak yang lain, dengan membuat relas pemberitahuan/penyerahannya.

Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, selama 7 hari pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara.

Dalam waktu 14 (empat betas) hari sejak permohonan banding diajukan, berkas perkara banding berupa berkas A dan B harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi.

Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu, dan dalam hal sudah dicabut tidak boleh diajukan permohonan banding lagi.

PERKARA PIDANA KASASI

Permohonan kasasi diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang diminta­kan kasasi diberitahukan.

Permohonan kasasi yang telah memenuhi prosedur, dan tenggang waktu yang te1ah ditetapkan harus dibuatkan akta pernyataan kasasi yang ditandatangani oleh Panitera.

Permohonan kasasi wajib diberitahukan kepada pihakl awan dan dibuatkan akta/relaas pemberitahuan permohonan kasasi.

Terhadap permohonan kasasi yang melewati tenggang waktu tersebut, tetap diterima dengan membuat surat keterangan oleh Panitera yang diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri, dan berkas perkara tersebut dikirim ke Mahkamah Agung.

Memori kasasi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat betas) hari sesudah pernyataan kasasi, harus sudah diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Dalam hal terdakwa selaku pemohon kasasi kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan kasasi dengan membuat memori kasasi baginya.

Dalam hal pemohon kasasi tidak menyerahkan memori kasasi, panitera harus membuat pernyataan bahwa pemohon tidak mengajukan memori kasasi.

Sebelum berkas perkara dikirim kepada Mahkamah Agung, pihak yang bersangkutan hendaknya diberi kesempatan mempelajari berkas perkara tersebut.

Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas perkara berupa berkas A dan B harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung.

Foto copy relas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung, supaya dikirim ke Mahkamah Agung.

PERKARA PIDANA PENINJAUAN KEMBALI

Permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana atau ahli warisnya beserta alasan-alasannya, diterima oleh Panitera dan ditulis dalam suatu surat keterangan yang ditanda tangani oleh Panitera dan pemohon.

Dalam hal terpidana selaku pemohon peninjauan kembali kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan secara jelas. dengan membuatkan surat permohonan peninjauan kembali.

Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permintaan peninjauan kembali, wajib memberitahukan permintaan peninjauan kembali kepada Jaksa Penuntut Umum.

Dalam waktu 14 (empat belas) hari, setelah permohonan peninjauan kembali diterima Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali, untuk memeriksa alasan permintaan peninjauan kembali tersebut, yang mana pemohon dan Jaksa ikut hadir dalam menyampaikan pendapatnya.

Panitera wajib membuat berita acara pemeriksaan peninjauan kembali dan ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, pemohon dan Panitera.

Panitera wajib membuat berita acara pendapat Ketua/Hakim Pengadilan Negeri tentang peninjauan kembali.

Dalam waktu 30 hari Panitera mengirimkan berkas perkara permohonan peninjauan kembali, berita acara pemeriksaan, dan berita acara pendapat Ketua/Hakim, dan menyampaikan tembusan surat pengantarnya kepada pemohon dan Jaksa.

Dalam hal yang dimintakan peninjauan kembali putusan Pengadilan tingkat banding, maka tembusan surat pengantar, berita acara pemeriksaan, dan berita acara pendapat Ketua/Hakim disampaikan kepada Pengadilan Tingkat Banding yang bersangkutan.

Foto copy relas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung supaya dikirim ke Mahkamah Agung.

PROSEDUR PENERIMAAN PERMOHONAN GRASI/REMISI.

Permohonan grasi/remisi harus diajukan kepada Panitera Pengadilan yang memutus pada tingkat pertama.

Surat permohonan grasi tersebut, beserta berkas perkara semula termasuk putusan-putusan atas perkara tersebut, disampaikan kepada Hakim yang memutus pada tingkat pertama atau kepada Ketua Pengadilan untuk mendapatkan pertimbangan tentang permohonan grasi tersebut.

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan grasi/remisi diterima, maka permohonan grasi serta berkas perkara yang bersangkutan, dengan disertai pertimbangan Hakim/Ketua Pengadilan, kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

Dalam perkara singkat permohonan dan berkas perkara dikirim kepada Mahkamah Agung.

Permohonan grasi/remisi dicatat dalam register induk perkara pidana dan register grasi/remisi.

PROSEDUR PERKARA PERDATA

MEJA PERTAMA

Menerima permohonan gugatan, permohonan banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali, permohonan eksekusi, dan permohonan somasi.

Permohonan perlawanan yang merupakan verzet terhadap putusan verstek, tidak didaftar sebagai perkara baru.

Permohonan perlawanan pihak ke III (derden verzet) didaftarkan sebagai perkara baru dalam gugatan.

Menentukan besarnya panjar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM rangkap tiga.

Dalam menentukan besarnya panjar biaya perkara. mempertimbangkan jarak dan kondisi daerah tempat tinggal para pihak, agar proses persidangan yang berhubungan dengan panggilan dan pemberitahuan dapat terselenggara dengan lancar.

Dalam mernperhitungkan panjar biaya perkara, bagi Pengadilan Tingkat Pertama, agar mempertimbangkan pula biaya administrasi yang dipertanggungjawabkan dalam putusan sebagai biaya administrasi.

Menyerahkan surat permohonan, gugatan, permohonan banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kernbali, permo­honan eksekusi, dan permohonan somasi yang dilengkapi dengan SKUM kepada yang bersangkutan, agar membayar uang panjar perkara yang tercantum dalam SKUM, kepada Pemegang Kas Pengadilan Negeri.

KAS

Kas merupakan bagian dari Meja Pertama.

Pemegang Kas rnenerima dan membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum didalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara yang bersangkutan.

Pencatatan panjar perkara dalam buku jurnal, khusus perkara tingkat pertama (Gugatan, Permohonan, dan Somasi), nomor urut perkara harus sama dengan nomor halaman buku jurnal.

Nomor tersebut menjadi nomor perkara yang oleh pemegang Kas diterakan dalam SKUM dan lembar pertama surat gugat/permohonan.

Pencatatan perkara banding, kasasi, peninjauan kernbali dan eksekusi dalam SKUM dan Buku Jurnal menggunakan nomor perkara awal.

Biaya administrasi untuk perkara gugatan, permohonan, dan somasi, dikeluarkan pada saat telah diterimanya panjar biaya perkara.

Hak-hak Kepaniteraan yang berupa pencatatan permohonan banding dan kasasi, juga dikeluarkan pada saat telah diterimanya panjar biaya perkara.

Biaya meterai dan redaksi dikeluarkan pada saat perkara diputus.

Pengeluaran uang perkara untuk keperluan lainnya didalam ruang lingkup hak-hak kepaniteraan dilakukan menurut ketentuan yang berlaku.

Semua pengeluaran uang yang merupakan hak­-hak kepaniteraan, adalah sebagai pendapatan negara.

Seminggu sekali Pemegang Kas barus menye­rahkan uang hak-hak kepaniteraan kepada Bendaharawan penerima, untuk disetorkan kepada Kas Negara. Setiap penyerahan, besarnya uang agar dicatat dalam kolom 19 KI-A9, dengan dibubuhi tanggal dan tanda tangan serta nama Bendaharawan Penerima.

Pengeluaran uang yang diperlukan bagi penyeleng­garaan peradilan untuk ongkos-ongkos panggilan, pemberitahuan, pelaksanaan sita, pemeriksaan setempat, sumpah penerjemah, dan eksekusi harus dicatat dengan tertib dalam masing-masing buku jurnal.

0ngkos-ongkos tersebut dapat dikeluarkan atas keperluan yang nyata, sesuai dengan jenis kegiatan tersebut.

Kasir mencatat penerimaan dan pengeluaran uang setiap bari, dalam buku jurnal yang bersangkutan dan mencatat dalam buku kas bantu yang dibuat rangkap dua, lembar pertama disimpan Kasir, sedangkan lembar kedua diserahkan kepada Panitera sebagai laporan.

Panitera atau staf Panitera yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri, mencatat dalam buku induk keuangan yang bersangkutan.

MEJA KEDUA

Mendaftar perkara yang masuk ke dalam buku register induk perkara perdata sesuai nomor perkara yang tercantum pada SKUM/surat gugatan/permohonan.

Pendaftaran perkara dilaksanakan setelah panjar biaya perkara dibayar pada Pemegang Kas.

Perkara verzet terhadap putusan verstek tidak didaftar sebagai perkara baru.

Sedangkan perlawanan pihak ke III (derden verzet) didaftar sebagai perkara baru.

Nomor perkara dalam register sama dengan nomor perkara dalam buku jurnal.

Pengisian kolom-kolom buku register, harus dilaksanakan dengan tertib dan cermat berdasarkan jalannya penyelesaian perkara.

Berkas perkara yang diterima, dilengkapi dengan formulir Penetapan Majelis Hakim, disampaikan kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera.

Perkara yang sudah ditetapkan Majelis Hakimnya, segera diserahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk, setelah dilengkapi dengan formulir Penetapan Hari Sidang, dan pembagian perkara dicatat dengan tertib.

Penetapan hari sidang pertama, penundaan persidangan, beserta alasan penundaan berdasarkan laporan Panitera Pengganti setelah persidangan, harus dicatat di dalam buku register dengan tertib.

Pemegang buku register induk, harus mencatat dengan cermat dalam register yang terkait, semua kegiatan perkara yang berkenaan dengan perkara banding, kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi ke dalam register buku induk yang bersangkutan.

MEJA KETIGA

Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan Pengadilan apabila ada permintaan dari para pihak.

Menerima dan memberikan tanda terima atas:

(a) memori banding.

(b) kontra memori banding.

(c) memori kasasi.

(d) kontra memori kasasi.

(e) jawaban/tanggapan atas alasan P.K.

Mengatur urutan dan giliran Jurusita atau para Jurusita Pengganti yang melaksanakan pekerjaan kejurusitaan yang telah ditetapkan oleh Panitera.

Pelaksanaan tugas-tugas pada Meja Pertama, Meja Kedua, dan Meja Ketiga dilakukan oleh Kepaniteraan Perdata dan berada langsung dibawah pengamatan Wakil Panitera.

Sumber: Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II), Cet. II, 1997.






NILAI IPK NILAI IKM

 

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Komunikasi Dan Koordinasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Mengenai Pengaduan " Pengaduan Terhadap Mahkamah Agung Dan Empat Lingkungan Peradilan

      jakarta " Humas : Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr. Sunarto, Sh., Mh Menerima Kunjungan Komisi Hak Asasi Manusia, Yang Diketuai Oleh Wakil Komnas Ham Munafrizal Manan, Pada Hari Senin 25/10/2021, Bertempat Diruang Rapat Wkma Bidang Non Yudisial Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Yang Ketat.

      sejarah Berdirinya Komnas Ham Berdasarkan Kepres No 50 Tahun 1993, Tentang Komnas Ham Dimotori Oleh Ali Said Yang Juga Merupakan Mantan Ketua Mahkamah Agung, Sehingga Komnas Ham Ingin Melakukan Komunikasi Dan Koordinasi Mengenai Pengaduan " Pengaduan Terhadap Ma Dan Empat Lingkungan Peradilan

      sementra Itu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr. Sunarto, Sh., Mh Menerima Dengan Baik Tujuan Wakil Komnas Ham Tersebut, Dan Juga Komunikasi Dan Koordinasi Mengenai Pengaduan " Pengaduan Terhadap Ma Dan Empat Lingkungan Peradilan Tidak Sampai Disini Saja, Dan Bisa Dilakukan Lebih Intensif Lagi Untuk Kedepannya.

      acara Audensi Ini Juga Dihadiri Oleh Ketua Kamar Pengawasan, Plt Kepala Badan Pengawasan, Inspektur Wilayah Badan Pengawasan Dan Kepala Biro Hukum Dan Humas Mahkamah Agung. Diakhir Pertemuan Ditutup Dengan Foto Bersama. (humas)

    • Resmikan Seminar Internasional, Prof. Syarifuddin Nyatakan Ma Berkomitmen Penuhi Hak Perempuan Dan Anak Dalam Penyelesaian Perkara Di Peradilan

      jakarta-humas: Jangan Biarkan Kegelapan Kembali Datang, Jangan Biarkan Kaum Wanita Kembali Diperlakukan Semena-mena. Demikian Disampaikan Oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h., Saat Meresmikan Webinar Virtual Dengan Tema "meningkatkan Kesetaraan Gender Di Peradilan" Pada Senin Pagi, (25/10) Di Ruang Conference Centre. Prof. Syarifuddin Mengutip Ucapan Raden Ajeng Kartini, Pahlawan Nasional Dan Tokoh Feminis Pertama Indonesia.

      pada Kesempatan Tersebut, Ketua Mahkamah Agung Memaparkan Bahwa Mahkamah Agung Memiliki Visi Untuk Meningkatkan Akses Perempuan Dan Anak Di Peradilan. Salah Satu Komitmen Terbebut Dibuktikan Dengan Membentuk Kelompok Kerja Perempuan Dan Anak. Kelompok Kerja Ini Bertugas Menghasilkan Berbagai Rancangan (draft) Peraturan Mahkamah Agung (perma) Yang Kemudian Dibahas Dan Disetujui Dalam Rapat Pimpinan Mahkamah Agung.

      sejauh Ini, Terdapat 2 (dua) Rancangan Perma Yang Disusun Kelompok Kerja Dan Telah Disetujui Oleh Rapat Pimpinan Mahkamah Agung Kemudian Diundangkan, Yaitu Pertama Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Yang Menjadi Panduan Bagi Hakim Agung Dan Hakim Pada Badan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung.

      kedua Yaitu Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Yang Menjadi Panduan Hakim Dalam Menangani Perkara Permohonan Izin Menikah Anak Yang Belum Berumur 19 Tahun, Di Lingkungan Peradilan Umum/perdata Dan Peradilan Agama, Agar Hakim Benar-benar Memperhatikan Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Khususnya Anak Perempuan Yang Selama Ini Banyak Menjadi Objek Perkawinan Anak Dengan Semangat Untuk Mengendalikan Bahkan Mencegah Terjadinya Perkawinan Anak (child Marriage).

      dalam Sambutannya, Mantan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Tersebut Menyampaikan Bahwa Kedua Perma Yang Penyusunannya Difasilitasi Oleh Australia Indonesia Partnership For Justice 2 (aipj2) Tersebut, Merupakan Langkah Awal, Sekaligus Pembuktian Komitmen Mahkamah Agung Dalam Memastikan Terpenuhinya Hak-hak Perempuan Dan Anak Dalam Penyelesaian Perkara Di Peradilan. Untuk Melengkapi Kedua Perma Tersebut Mahkamah Agung Juga Telah Menerbitkan Buku Panduan, Kurikulum Dan Modul Pelatihan Serta Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Upaya Diseminasi Informasi Atas Kedua Perma Tersebut.

      pada Saat Ini Kelompok Kerja Perempuan Dan Anak Sedang Membahas Rancangan Perma Tentang Tata Cara Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana, Sebagai Implementasi Undangundang Perlindungan Saksi Dan Korban. Tujuan Penyusunan Perma Restitusi Dan Kompensasi Itu, Kelak Memang Tidak Secara Khusus Melindungi Kepentingan Hukum Kaum Perempuan, Akan Tetapi Dalam Kenyataan Banyak Kaum Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Antara Lain Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Tindak Pidana Kesusilaan, Sehingga Jika Rancangan Perma Ini Disetujui Dan Diundangkan, Kaum Perempuan Di Indonesia Juga Akan Memperoleh Manfaat Terbesar, Dari Keberadaan Perma Ini.

      selain Itu, Prof. Syarifuddin Menambahkan Bahwa Mahkamah Agung Juga Berupaya Menjaga Secara Konsistensi Pendapat Hukumnya Melalui Putusan-putusan Majelis Hakim Agung. Upaya Ini Dilakukan Melalui Penyusunan Dan Penghimpunan Yurisprudensi Serta Penyusunan Rumusan Kesepakatan Kamar Perkara Yang Dituangkan Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (sema) Setiap Tahunnya.

      "upaya Ini Telah Menghasilkan Beberapa Putusan Atau Norma Yang Mencerminkan Keadilan Berperspektif Gender. Di Antaranya, Dalam Perkara Waris, Perempuan Dapat Memperoleh Hak Warisan Dari Orang Tua Mereka Dengan Porsi Yang Sama Dengan Porsi Saudara Laki-laki. Dalam Perkara Perceraian, Hakim Dapat Menambahkan Kalimat Dalam Amar Putusan Cerai Gugat Di Mana Pengambilan Akta Cerai Hanya Dapat Dilakukan Setelah Mantan Suami Memenuhi Kewajiban Pembayaran Hak-hak Mantan Isteri. Sebelumnya, Banyak Terjadi Para Mantan Suami Tidak Memenuhi Hak-hak Mantan Isteri Sebagaimana Ditetapkan Dalam Putusan Karena Telah Dapat Mengambil Akta Cerainya Terlebih Dahulu," Tutur Guru Besar Universitas Diponegoro Tersebut.

      webinar Ini Merupakan Kerja Sama Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan International Commission Of Jurists (icj). Hadir Sebagai Pembicara Dalam Webinar Yaitu Chinara Aidarbekova, Komisioner Icj (kyrgyzstan) Dan Hakim Agung Kamar Konstitusional Ma Kyrgyzstan, Nahla Haidar El Addal, Komisioner Icj (lebanon) Dan Wakil Ketua Komite Cedaw, Dame Silvia Cartwright Komisioner Icj (selandia Baru). Hadir Pula Memberikan Kata Sambutan Yaitu Gustav Dahlin, Wakil Ketua Misi, Kedutaan Besar Swedia Di Jakarta Serta Sam Zarifi, Sekretaris Jenderal Icj Memberikan Kata Penutup. Webinar Diikuti Oleh Ratusan Peserta Yang Hadir Secara Virtual Dari Dalam Maupun Luar Negeri.

      turut Hadir Mendampingi Ketua Mahkamah Agung Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Yang Ketat Yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-yudisial, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Serta Para Pejabat Eselon 1 Mahkamah Agung. (azh/rs)

    • 180 Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Mengikuti Seleksi Profile Assesment

      megamendung-humas : Sebanyak 180 Peserta Mengikuti Seleksi Profile Assesment Dan Wawancara Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tahap Xvi Tahun 2021 Pada Senin 25 Oktober 2021 Di Pusdiklat Mahkamah Agung.180 Peserta Tersebut Merupakan Peserta Yang Dinyatakan Lulus Ujian Tulis Dari Total 372 Peserta.

      acara Tersebut Dibuka Oleh Dr. Suhadi, S.h., M.h., Ketua Kamar Pidana Selaku Ketua Panitia Pelaksana Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Yang Sangat Ketat.

      dalam Sambutannya Dr. Suhadi Mengatakan Bahwa Kegiatan Profile Assesment Dalam Dua Hari Ke Depan, Akan Dilaksanakan Oleh Tim Assessment Dari Ppsdm. Para Assessor Yang Tergabung Dalam Tim Assesment Memiliki Kompetensi Dan Pengalaman Yang Cukup Serta Kualifikasi Ahli Psikologi Yang Tidak Diragukan Lagi. Diharapkan Dari Hasil Kegiatan Profile Assesment Tersebut, Diperoleh Gambaran Psikogram Secara Komprehensif Tentang Karakter Psikologi Para Peserta, Untuk Ditentukan Layak Tidaknya Diangkat Menjadi Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi.

      setelah Kegiatan Profile Assessment, Para Peserta Akan Mengikuti Seleksi Wawancara Dengan Tim Pewawancara Yang Terdiri Dari Unsur Praktisi, Pejabat Mahkamah Agung Dan Akademisi Yang Tergabung Dalam Tim Seleksi Yang Pelaksananannya Akan Dilakukan Secara Offline (tatap Muka) Dan Virtual (daring). Selanjutnya Hasil Seleksi Profile Assesment Dan Wawancara Akan Dikombinasikan Untuk Kemudian Dilakukan Rapat Penentuan Kelulusan Peserta Oleh Panitia Seleksi,pungkas Ketua Kamar Pidana Tersebut.

      diakhir Sambutannya Suhadi Menyampaikan Kepada Seluruh Peserta Untuk Menjaga Kesehatan Dan Kebersihan Dengan Baik Dengan Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan Pencegahan Covid19, Semoga Mendapatkan Hasil Yang Maksimal.

      turut Hadir Dalam Acara Tersebut, Suharto, S.h., M.hum., Hakim Agung Selaku Sekretaris Panitia Seleksi, Panitera Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, Kepala Balitbangdiklat Kumdil Mahkamah Agung, Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan, Serta Tamu Undangan Lainnya.(erw/foto:yrz)