logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Muara Bulian

Jl. Jend. Sudirman No.1, Rengas Condong, Muara Bulian, Kab. Batang Hari, Jambi 36613

Pelantikan Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata Pada Pengadilan Negeri Muara Bulian

Pelantikan Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata Pada Pengadilan Negeri Muara Bulian

Jumat, 5 November 2021 bertempat di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Muara Bulian, dilaksanakan Pelantikan Bapak Antoni Panjaitan, S.H. sebagai Panitera Muda Pidana dan Bapak Hendra Rahmansyah, S.H. sebagai Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Muara Bulian. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Bapak Agung Sutomo Thoba, SH. MH dengan 2 orang saksi yakni Bapak Alidin, S.H. dan Ibu Asminar Fitriyani SE, Serta Rohaniawan.

Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian menyampaikan kepada Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata yang baru agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik berbekal pengalaman – pengalaman yang telah dimiliki. Kegiatan pelantikan dimulai pukul 10.00 WIB dengan dihadiri para Hakim, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pengadilan Negeri Muara Bulian. Kegiatan berjalan dengan tertib dan menerapkan protocol Kesehatan pencegahan covid-19.







NILAI IPK NILAI IKM

 

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Sekretaris Ma Melantik Tujuh Pejabat Fungsional Barang Dan Jasa Serta Satu Pejabat Eselon Iii

      jakarta-humas: Sekretaris Mahkamah Agung (ma) , Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.h., M.h., Melantik Dan Mengambil Sumpah Jabatan Tujuh Orang Pejabat Fungsional Pengelola Barang Dan Jasa Pada Jumt, 13 Mei 2022 Di Lantai 2 Gedung Tower Mahkamah Agung, Jakarta. Pada Kesempatan Yang Sama, Sekretaris Mahkamah Agung Juga Melantik Satu Orang Pejabat Eselon Iii.

      pelantikan Ini Berdasarkan Dua Surat Keputusan. Pertama, Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 383/sek/kp. I/sk/iii/2022 Tentang Pengangkatan Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain Ke Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa. Kedua, Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 591/sek/kp.1/sk/v/2022 Tentang Promosi Dan Mutasi Pejabat Struktural Di Lingkungan Mahkamah Agung.

      dalam Sumpahnya Para Pejabatyang Dilantik Berjanji Akan Setia Dan Taat Pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Akan Menjalankan Segala Peraturan Perundang"undangan. Mereka Juga Berjanji Akan Menjunjung Tinggi Etika Jabatan Dan Akan Bekerja Dengan Sebaik-baiknya Dan Dengan Rasa Penuh Tanggung Jawab.

      Berikut Adalah Tujuh Nama Pejabat Fungsional Pengelola Barang Dan Jasa Yang Dilantik Dan Diambil Sumpahnya Yakni: 1.yuda Agusta, S.h., M.h., Sebagai Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi; 2.syaiful Anwar, S.e., M.m., Sebagai Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Balitbang Diklat Kumdil; 3.andi Asbi Muslini, S.ip., Sebagai Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi; 4.bintang Puwan Permata, S.h., Sebagai Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi; 5.prencis Sianturi., S.e., S.h., Sebagai Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Balitbang Diklat Kumdil; 6.mohd. Dedy Aprilan, S.p., M.h., Sebagai Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi; 7.septarina Ardina Wati, S.t., Sebagai Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi.

      sedangkan Pejabat Yang Baru Dilantik Sebagai Kepala Bidang Program Dan Evaluasi Badan Litbang Diklat Kumdil Yaitu Danny Agus Setiyanto, S.e., M.h.

      pelantikan Ini Dihadiri Oleh Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Perencaan Dan Organisasi, Kepala Biro Kepegawaian, Sekretaris Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung, Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Biro Hukum Dan Humas, Para Pejabat Eselon Iii Di Lingkungan Mahkamah Agung, Dan Yang Lainnya. Acara Dilaksakan Dengan Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Yang Ketat. (azh/rs)

    • Prof. Hasbi Tanda Tangani Dokumen Penyelenggaraan Spip Pada Mahkamah Agung

      jakarta-humas: Dalam Rangka Meningkatkan Pengawasan Di Bidang Keuangan Dan Pembangunan, Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. Hasbi, S.h., M.h., Menandatangani Dokumen Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (spip) Pada Mahkamah Agung Tahun 2022 Pada Rabu, 11 Mei 2022 Di Ruang Wiryono, Mahkamah Agung, Jakarta.

      sekretaris Mahkamah Agung Menyatakan Bahwa Penandatanganan Ini Bertujuan Untuk Memberi Keyakinan Memadai Atas Tercapainya Tujuan Organisasi Melalui Kegiatan Yang Efektif Dan Efisien, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset Negara, Dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

      penyandang Gelar Guru Besar Dari Universitas Lampung Ini Menyampaikan Bahwa Tahun Ini Mahkamah Agung Untuk Pertama Kalinya Berhasil Menyelesaikan 100% Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Bpk.

      ia Menambahkan Mahkamah Agung Merupakan Satu Dari Empat Lembaga Yang Telah Sempurna Menindaklanjuti Temuan Bpk Ri Secara 100%. Ketiga Lembaga Lainnya Adalah Arsip Nasional Republik Indonesia (anri), Sekretariat Kabinet (setkab), Dan Bpk Ri.

      untuk Meningkatkan Hal Tersebut, Alumnus Pondok Pesantren Modern Gontor Ini Menyatakan Mahkamah Agung Akan Terus Meningkatkan Pengawasan Dalam Hal Keuangan Dan Pembangunan.

      ia Menjelaskan Bahwa Mahkamah Agung Telah Menyusun Serangkaian Proses Dan Kegiatan Pada Rencana Penilaian Maturitas Spip Di Mahkamah Agung, Sebagai Dasar Acuan Bagi Tim Penilai Mandiri Dan Tim Penjamin Kualitas Dalam Pelaksanaan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Spip Pada Mahkamah Agung Ri Tahun 2022

      kegiatan Ini Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/lembaga/pemerintah Daerah, Yang Menyatakan Setiap Kementerian/lembaga Perlu Dilakukan Sistem Pengendalian Intern, Yaitu Sebuah Proses Yang Terintegrasi Pada Tindakan Dan Kegiatan.

      perwakilan Dari Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan (bpkp) Nugroho Sri Danardono Selaku Koordinator Pengawasan Bidang Penegakkan Hukum Pada Ditwas Bidang Politik Dan Penegakan Hukum Deputi Bidang Pip Bidang Polhukam Pmk, Menyampaikan Bahwa Ada Empat Komponen Esensial Dalam Mewujudkan Implementasi Spip. Keempatnya Yakni Kegiatan Yang Efektif Dan Efisien, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset Negara, Dan Ketaatan Terhadap Perundang-undangan.

      menurut Nugroho, Wtp Saja Tidak Menjamin Bahwa Kementerian/lembaga Bisa Bebas Dari Temuan. Untuk Itu Menurutnya Setiap Kementerian/lembaga Harus Memiliki Spip.

      pada Kesempatan Tersebut, Nugroho Menjelaskan Prosesnya, Pertama, Penilaian Mandiri Oleh Instansi. Kedua, Penjaminan Kualitas Oleh Apip, Dalam Hal Ini Mahkamah Agung Dilakukan Oleh Badan Pengawasan (auditor), Dan Yang Ketiga Adalah Evaluasi Oleh Bpkp.

      di Mahkamah Agung Sendiri Proses Penilaian Mandiri Akan Dilaksanakan Sampai Dengan Tanggal 31 Mei 2022. Lalu Penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri (lhpm), Penjaminan Kualitas Dan Finalisasi Lhpm Diagendakan Pada Juni 2022. Selanjutnya Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Spip Mahkamah Agung Tahun 2022 Akan Dilaksanakan Pada Tanggal 30 Juni 2022.

      acara Yang Dilaksanakan Secara Hybrid Ini Dihadiri Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Dr. Drs. H. Aco Nur, S.h., M.h., Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Perencanaan Dan Organisasi, Kepala Biro Perlengkapan, Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan, Dan Undangan Lainnya. (azh/rs)

    • Ketua Mahkamah Agung Indonesia Kunjungi Mahkamah Agung Norwegia

      oslo-humas: Setelah Sebelumnya Mengunjungi Fakultas Hukum Di Universitas Oslo, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bersama Para Delegasi Mengunjungi Pengadilan Distrik Oslo (oslo Tingret), Mahkamah Agung Norwegia, Dan Pusat Pelayanan Mediasi Nasional Norwegia Pada Selasa,10 Mei 2022.

      kunjungan Ini Dimaksudkan Untuk Mendiskusikan Sistem Peradilan Kedua Negara, Fitur-fitur Yang Dimiliki Pengadilan Norwegia. Selain Itu, Rombongan Juga Melihat Langsung Fasilitas Dan Situasi Gedung Pengadilan Dan Infrastruktur Pendukung Yang Tersedia. Secara Khusus Sistem Peradilan Yang Menjadi Fokus Pembahasan Di Hari Kedua Ini Adalah Seputar Kesatuan Hukum, Disparitas Putusan Serta Implementasi Keadilan Restoratif Di Norwegia.

      di Pengadilan Distrik Oslo Delegasi Diterima Oleh Hakim Steinar Backe Dan Berkesempatan Untuk Melakukan Tur Keliling Pengadilan Distrik Oslo Dan Membahas Tentang Sistem Peradilan Di Norwegia. Peradilan Norwegia Sendiri Terdiri Dari Satu Mahkamah Agung, Enam Peradilan Tingkat Banding , Dua Puluh Tiga Pengadilan Distrik Dan 356 Badan Konsiliasi.

      pengadilan Oslo Yang Merupakan Pengadilan Terbesar Dan Tersibuk Di Norwegia. Pengadilan Tersebut Memiliki 90 Orang Hakim, 40 Orang Hakim Muda (deputy Judge), 110 Judicial Clerks Dan 50 Orang Staf Administrasi. Pengadilan Oslo Menempati Gedung 11 Lantai Yang Dibangun Tahun 1994 Dan Merupakan Pengadilan Dengan Infrastruktur Paling Lengkap Dan Canggih Di Oslo. Gedung Tersebut Memuat 50 Ruang Sidang Selain Juga Memuat Ruang Untuk Notaris Publik. Pengadilan Ini Pada Intinya Menangani Mayoritas Perkara Perdata Dan Perkara Pidana, Dengan Sedikit Perkara Administrasi.

      salah Satu Fitur Penting Dalam Peradilan Norwegia Adalah Hakim Awam (layjudges) Pada Setiap Perkara. Ada Sekitar 600 Layjudges Di Seluruh Norwegia Yang Ditunjuk Dalam Daftar Layjudge Untuk Periode 4 Tahun. Layjudge Ini Adalah Tokoh Masyarakat Yang Dinominasikan Oleh Pemerintah Daerah Untuk Duduk Pada Perkara2 Pidana Tertentu. Dalam Persidangan Majelis, Maka Layjudge Memiliki Suara Yang Setara Dengan Hakim Biasa.

      mahkamah Agung Norwegia Merupakan Puncak Dari Kekuasaan Yudikatif Di Norwegia Yang Memeriksa Perkara Perdata, Pidana, Konstitusi. Mahkamah Agung Norwegia Dibentuk Tahun 1815, Dan Saat Ini Memiliki 20 Orang Hakim Agung Termasuk Ketua Mahkamah Agung. Setiap Tahunnya Mahkamah Agung Norwegia Menerima Sekitar 2000 Perkara, Dan Dari Situ Perkara Harus Memperoleh Persetujuan Appeal Selection Committee Untuk Dapat Diperiksa Oleh Mahkamah Agung Norwegia. Appeal Selection Committe Memiliki Dua Tugas, Yaitu Menentukan Upaya Hukum Yang Diajukan Layak Untuk Diperiksa, Dan Memeriksa Upaya Hukum Terhadap Penetapan Dan Putusan. Biasanya Appeal Selection Committee Terdiri Dari Majelis Yang Berjumlah Total 5 Orang, Yang Dipilih Dari Antara Hakim Mahkamah Agung Norwegia.

      mahkamah Agung Norwegia Bukan Sekedar Pengadilan Banding Tingkat Ketiga, Tugasnya Tidak Untuk Memperbaiki Kesalahan Putusan Pengadilan Tingkat Banding. Hanya Perkara-perkara Yang Dianggap Penting Yang Akan Diperiksa Oleh Mahkamah Agung, Perkara Yang Tidak Memuat Masalah Prinsip Juga Dapat Diijinkan Untuk Diperiksa, Apabila Perkara Tersebut Membawa Konsekuensi Besar Bagi Pemohon Dan Diperkirakan Putusan Pengadilan Banding Tidak Tepat, Atau Telah Terjadi Kelemahan Signifikan Dalam Pelaksanaan Hukum Acara Di Pengadilan Banding. Hanya Izin Khusus Diberikan Kepada Perkara Tersebut Atas Dasar Kebutuhan Kontrol Terhadap Kualitas Putusan.

      chief Justice Toril Marie Ie Dalam Sambutannya Menyambut Baik Kedatangan Delegasi Mari. Ia Didampingi Oleh Sekretaris Jenderal Supreme Court Bente J Kraugerud Dan Professor Morten Holmboe Phd Dari Norwegian Police University College. Mereka Menerima Delegasi Mari Di Ruang Rapat Utama Supreme Court Norwegia.

      pada Kesempatan Tersebut Pimpinan Mari Didampingi Duta Besar Ri Untuk Norwegia Dan Islandia Prof. Dr. Todung Mulya Lubis Meninjau Salah Satu Ruang Sidang Mahkamah Agung Norwegia Dengan Dipandu Oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung Norwegia Ms Bente J Kraugerud. (as/humas Ma)