logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Muara Bulian

Jl. Jend. Sudirman No.1, Kec. Muara Bulian, Kab. Batang Hari, Jambi 36613

Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Hadiri Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-62 Di Kejaksaan Negeri Batanghari

Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Hadiri Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-62 Di Kejaksaan Negeri Batanghari

Pada hari Jumat, 22 Juli 2022 Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II, Wakil Ketua Pengadilan dan Hakim-hakim menghadiri acara peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-62 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Batanghari, acara tersebut juga dihadiri oleh FORKOPIMDA kabupaten Batanghari. Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-62 mengusung tema “Kepastian Hukum, Humanis, Menuju Pemulihan Ekonomi.







NILAI IPK NILAI IKM

 

NILAI ZI-SPAK NILAI ZI-SPKP

 

  • Berita Pengumuman Badan Peradilan Umum (Badilum)

    • Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Dampingi Ketua Mahkamah Agung Tinjau Lokasi Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Tanjungpandan

      pembangunan Gedung Pengadilan Baru Di Daerah Merupakan Contoh Upaya Mahkamah Agung Dalam Meningkatkan Akses Pelayanan Bagi Pencari Keadilan. Salah Satu Gedung Yang Sedang Dibangun Saat Ini Adalah Gedung  pengadilan Negeri Tanjungpandan, Bertempat Di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

      pada Hari Senin, 20 Mei 2024, Ketua Mahkamah Agung Ri, Prof. Dr. H.m Syarifuddin, S.h., M.h. Berkenan Meninjau Langsung Kemajuan Pembangunan Gedung  pengadilan Negeri Tanjungpandan. Dalam Kunjungan Ini Beliau Didampingi Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.h., M.h., Ketua Pengadilan  tinggi Bangka Belitung, H. Suwidya, S.h., Ll.m Dan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Patanudin, S.h., M.h.

      gedung Baru Pengadilan Negeri Tanjungpandan Ini Akan Digunakan Untuk Menggantikan Gedung Sementara Yang Saat Ini Digunakan. Meski Saat Ini Masih Menggunakan Gedung Sementara, Jajaran Pegawai Dan Pejabat Pengadilan Negeri Tanjungpandan Tetap Berkomitmen Memberikan Pelayanan Sebaik Mungkin.   

    • Bangkit Untuk Indonesia Emas, Ditjen Badilum Ikuti Upacara Hari Kebangkitan Nasional

      turut Mendukung Dan Memperingati Hari Kebangkitan Nasional Ke-116, Mahkamah Agung Ri Melaksanakan Upacara Bendera Pada Tanggal 20 Mei 2024. Bertempat Di Gedung Mahkamah Agung Ri, Upacara Ini Diikuti Oleh Seluruh Pejabat Dan Pegawai Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Sekretariat Mahkamah Agung, Termasuk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Upacara Dipimpin Oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Ri Bidang Yudisial, Ym Dr. H. Sunarto, S.h., M.h. Dan Berlangsung Dengan Khidmat. Penyelenggaraan Upacara Ini Diharapkan Dapat membawa Nilai-nilai Semangat Dan Kekuatan Untuk Bangkit Menuju Indonesia Emas.sebagaimana Tema Yang Diusung Pada Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2024, Yaitu "bangkit Untuk Indonesia Emas"

    • Hadirkan Kppn Jakarta Vi, Ditjen Badilum Sosialisasikan Kebijakan Baru Perjalanan Dinas Dan Pengelolaan Anggaran

       untuk Pelaksanaan Keuangan Negara Yang Lebih Baik, Kementerian Keuangan Telah Membuat Peraturan Baru Agar Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dan Pembayaran Yang Lebih Tepat Sasaran Dan Transparan. Menyikapi Kebijakan Terbaru Ini, Maka Sekretariat Ditjen Badilum Mengadakan Sosialisasi Dengan Mengundang Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (kppn) Jakarta Vi Selaku Mitra Pengelolaan Keuangan.

      sosialisasi Kebijakan Kementerian Keuangan Kali Ini Diadakan Di Ruang Command Center Ditjen Badilum Pada Hari Senin, 20 Mei 2024. Hadir Sebagai Narasumber Istianah, S.e., M.s.i., Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia Kppn Jakarta Vi. Sekretaris Ditjen Badilum, Kurnia Arry Soelaksono, S.e., S.h., M.hum Mengikuti Kegiatan Ini Bersama Para Pengelola Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen Dan Pejabat Struktural Pada Ditjen Badilum

      dua Aturan Pokok Yang Dibahas Dalam Kegiatan Ini Adalah Peraturan Mentari Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan, Dan Peraturan Mentari Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap.

      materi Yang Dibahas Termasuk Rencana Peluncuran Aplikasi Perjalanan Dinas, Untuk Memantau Pelaksanaan Perjalanan Dinas Maupun Perjalanan Pindah (mutasi) Pejabat, Serta Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (kkp) Untuk Mempermudah Pembayaran. Proses Pembayaran Biaya Mutasi Ini Sangat Penting Karena Ditjen Badilum Bertanggung Jawab Atas Pelaksanaan Dan Pembayaran Mutasi Bagi Para Hakim, Panitera Dan Tenaga Teknis Peradilan.

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Ketua Ma Membuka Sosialisasi Dan Fgd Mengenai Fungsi, Tugas Dan Wewenang Lps

      belitung-humas: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h Membuka Kegiatan Sosialisasi Dan Focus Group Discussion (fgd) Mengenai Fungsi, Tugas Dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (lps), Pada Hari Senin, 20 Mei 2024, Bertempat Balroom Sheraton Belitung Resort.

      dalam Sambutannya Ketua Ma Mengatakan Sinergi Antara Mahkamah Agung Dan Lps Sebagaimana Telah Terjalin Dengan Baik Selama Ini Harus Terus Berjalan Agar Kita Dapat Saling Bertukar Informasi, Memperkaya Wawasan Baik Dari Perspektif Lembaga Pinjaman Simpanan Maupun Dari Perspektif Penanganan Perkara Dipengadilan, Untuk Kemudian Dapat Memecahkan Permasalahan-permasalahan Aktual Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Tugas Masing-masing.

      menurutnya Harus Dipahami Bersama, Bahwa Kegiatan Ini Tidak Bermaksud Menggangu Independensi Hakim Dalam Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman, Khususnya Dalam Mengadili Perkara Yang Berkaitan Dengan Sektor Keuangan, Baik Perkara Perdata, Perdata Agama Maupun Perkara Tata Usaha Negara.

      lebih Lanjut Prof Syarifuddin Menyatakan Tumbuhnya Ekonomi Tentunya Akan Berkolerasi Linear Dengan Meningkatnya Sengketa Hukum. Terhadap Hal Ini, Kita Aparatur Peradilan Perlu Mempersiapkan Diri Dengan Baik. Selain Pemahaman Menyeluruh Atas Produk Hukum Yang Berlaku, Diperlukan Juga Regulasi Penyelesaian Sengketa Yang Mampu Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan Bagi Masyarakat Pencari Keadilan.

      sementara Itu Ketua Dewan Komisioner Lps Dalam Hal Ini Diwakili Direktur Eksekutif Hukum Lps Ary Zulfikar Mengutarakan Sebagaimana Diatur Undang-undang, Lps Memiliki Salah Satu Fungsi Dan Wewenang Untuk Melakukan Proses Penanganan Dan Penyelesaian Bank Gagal. Selama Kurun Waktu 18 Tahun Ini Atau Sejak Tahun 2005 Ketika Lps Mulai Beroperasi Hingga Saat Ini, Berdasarkan Data Per April 2024, Lps Telah Melaksanakan Fungsinya Untuk Membayar Klaim Penjaminan Terhadap Nasabah-nasabah Bank Yang Dicabut Izin Usahanya Dan Melaksanakan Proses Likuidasi Terhadap 132 Bank Dan Telah Melakukan Penyelamatan Terhadap 1 Bank Umum (bank Century).

      dimana Dalam Bidang Penegakkan Hukum, Lps Berkomitmen Untuk Terus Melakukan Upaya Permintaan Tanggung Jawab Terhadap Pihak-pihak Yang Menyebabkan Kerugian Pada Bank Dan Mengakibatkan Bank Menjadi Gagal Dan Ditutup. Hal Ini Selain Untuk Menimbulkan Efek Jera Dan Pembelajaran Agar Pelaku Industri Keuangan Untuk Selalu Patuh Terhadap Ketentuan Yang Berlaku, Juga Dimaksudkan Sebagai Pendukung Upaya Optimalisasi Dan Pemulihan Biaya Penjaminan Yang Telah Dikeluarkan Lps, Ujar Ary Zulfikar.

      acara Sosialisasi Dan Fgd Yang Berlangsung Selama 3 Hari Ini, Diikuti Oleh Ketua Kamar Pembinaan Ma, Ketua Kamar Perdata Ma, Hakim Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Peradilan Umum, Peradilan Agama Dan Peradilan Tata Usaha Negara Sewilayah Bangka Belitung, Serta Para Hakim Yustisial Pada Mahkamah Agung. (humas)

    • Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Kepada Publik, Mahkamah Agung Laksanakan Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas Spip

      jakarta-humas: Sebagai Bentuk Komitmen Dalam Meningkatkan Pengawasan Di Bidang Keuangan Dan Pembangunan, Mahkamah Agung Melalui Biro Perencanaan Dan Organisasi Melaksanakan Kegiatan Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (spip) Pada Mahkamah Agung Tahun 2024 Pada Senin 20 Mei 2024 Di Jakarta.

      kegiatan Yang Dilaksanakan Rutin Ini Merupakan Ejawantah Dari Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/lembaga/pemerintah Daerah.

      kepala Bagian Evaluasi Dan Pelaporan Biro Perencanaan Dan Organisasi Didik Purwanto, S.h., M.m. Dalam Laporannya Menyatakan Bahwa Tujuan Kegiatan Ini Untuk Meningkatkan Pemahaman Dan Kemampuan Unit Kerja Dan Satuan Kerja Sampel Dalam Menerapkan Spip Secara Efektif Dan Efisien, Sehingga Dapat Mencapai Tingkat Maturitas Yang Diharapkan Sesuai Standar Yang Ditetapkan.

      kegiatan Ini Diikuti Oleh 100 Orang Peserta Yang Terdiri Atas 64 Perwakilan Dari 32 Satuan Kerja Di Seluruh Indonesia, 14 Auditor, 2 Orang Narasumber Dan 20 Orang Panitia.

      kegiatan Dibuka Secara Resmi Oleh Kepala Biro Perencanaan Dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Sahwan, S.h., M.h. Pada Kesempatan Tersebut Sahwan Menyatakan Bahwa Kegiatan Ini Adalah Bentuk Pertanggungjawaban Lembaga Kepada Pemerintah Yang Telah Memberikan Amanat Kepada Mahkamah Agung Dan Juga Pertanggungjawaban Kepada Publik Terkait Apa Yang Telah Direncanakan Dan Dilaksanakan Mahkamah Agung.

      bagaimana Kita Melaporkan Keadaan Penggunaan Keuangan, Mengamankan Asset Milik Pemerintah Dan Mempertanggungjawabkannya Kepada Masyarakat, Dan Juga Bagaimana Kita Taat Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Berkenaan Dengan Itu, Jelas Sahwan.

      sahwan Mengungkapkan Bahwa Periode 2022-2023 Lalu, Mahkamah Agung Mendapatkan Penilaian Kurang Dari 3 Oleh Bpkp. Hal Tersebut Dikarenakan Ada Beberapa Peristiwa Menimpa Lembaga Mahkamah Agung. Peristiwa-peristiwa Tersebut Memiliki Dampak Langsung Bukan Hanya Bagi Citra Lembaga Namun Juga Bagi Keberlangsungan Pengendalian Internal Yang Telah Dibangun Bersama. Selain Itu, Peristiwa Tersebut Juga Berdampak Pada Aspek Penilaian Berkaitan Dengan Zona Integrtas, Wilayah Bebas Dari Korupsi (wbk), Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (wbbm) Pada Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya . Terkait Hal Tersebut, Ia Berharap Sebagaimana Yang Diamanatkan Pimpinan Mahkamah Agung Bahwa Penilaian Periode 2023 " 2024 Bisa Mendapatkan Hasil Yang Baik Seperti Tahun Sebelumnya Pada Periode 2021 " 2022.

      mari Bersama-sama Bangkit Untuk Mewujudkan Kembali Marwah Lembaga Kita Yang Betul-betul Dapat Menginspirasi Kita Semua Untuk Menjadi Tauladan. Mari Mengawali Dari Diri Kita Sendiri Dengan Benar-benar Mencamkan Apa Yang Menjadi Amanat Pimpinan Mahkamah Agung, Ungkap Sahwan.

      ia Menambahkan Bahwa Pengendalian Internal Tidak Sekedar Untuk Memenuhi Formalitas Penilaian, Namun Juga Harus Bersumber Dari Lubuk Hati Yang Paling Dalam Untuk Dapat Dipertanggungjawabkan Kelak Di Hadapan Tuhan Yang Maha Esa.

      acara Pendampingan Yang Dilakukan Oleh Auditor Badan Pengawasan Mahkamah Agung Ini Akan Berlangsung Hingga 23 Mei 2024 Mendatang. Hadir Sebagai Narasumber Pada Kegiatan Ini Yaitu Auditor Madya Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Dyah Sulistowati Dan Auditor Muda Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Fandya R. Hakim.

      berikut Adalah 25 Satuan Kerja Yang Menjadi Sampling Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas Spip Mahkamah Agung 1. Pengadilan Tinggi Tanjung Karang 2. Pengadilan Tinggi Dki Jakarta 3. Pengadilan Tinggi Surabaya 4. Pengadilan Tinggi Semarang 5. Pengadilan Tinggi Bandung 6. Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru 7. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta 8. Pengadilan Tinggi Agama Pontianak 9. Pengadilan Tinggi Agama Bandung 10. Pengadilan Militer Utama 11. Pengadilan Negeri Pekanbaru 12. Pengadilan Negeri Bandung 13. Pengadilan Negeri Yogyakarta 14. Pengadilan Negeri Wates 15. Pengadilan Negeri Pontianak 16. Pengadilan Negeri Gorontalo 17. Pengadilan Negeri Ambon 18. Pengadilan Agama Pekanbaru 19. Pengadilan Agama Jakarta Pusat 20. Pengadilan Agama Batam 21. Pengadilan Agama Banjarmasin 22. Pengadilan Agama Magelang 23. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 24. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang 25. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

      diharapkan Satuan Kerja Lain Pada Empat Lingkungan Peradilan Di Seluruh Indonesia Bisa Terinspirasi Dari 25 Satuan Kerja Yang Telah Menjadi Sampling. (azh/rs/ddk/photo:sny)

    • Mahkamah Agung Selenggarakan Upacara Hari Kebangkitan Nasional

      jakarta-humas: Mahkamah Agung Menyelenggarakan Hari Kebangkitan Nasional, Pada Hari Senin, 20 Mei 2024, Bertempat Halaman Depan Gedung Mahkamah Agung, Dengan Pembina Upacara,wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dr. Sunarto, S.h., M.h.

      upacara Hari Kebangkitan Nasional Diawali Dengan Laporan Pemimpinupacara, Pengibaran Bendera Sang Merah Putih Diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Dinyanyikan Seluruh Peserta Upacara, Mengheningkan Cipta, Lalu Pembacaan Naskah Pancasila Oleh Pembina Upacara Diikuti Oleh Peserta Upacara, Pembacaan Naskah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Serta Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri Dan Satu Nusa Satu Bangsa Dan Diakhiri Dengan Pembacaan Doa.

      Hari Kebangkitan Nasional Yang Ke 116 Tahun Ini Mengambil Tema Bangkit Untuk Indonesia Emas Dimana Mencerminkan Semangat Dan Tekad Bangsa Indonesia Untuk Bangkit Dan Maju Menuju Masa Depan Yang Gemilang.

      Upacara Ini Diikuti Oleh Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Adhoc, Hakim Yustisial, Pejabat Eselon I - 4, Pejabat Fungsional Serta Para Pegawai Dan Pengurus Pusat Dharmayukti Karini. (humas)