logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Muara Bulian

Jl. Jend. Sudirman No.1, Kec. Muara Bulian, Kab. Batang Hari, Jambi 36613

Sosialisasi Restoratif Justice oleh Pengadilan Tinggi Jambi

Sosialisasi Restoratif Justice oleh Pengadilan Tinggi Jambi

Rabu, 27 Juli 2022 bertempat di Command Center Pengadilan Negeri Muara Bulian, Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian, Ibu Sri Peni Yudawati, S.H., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Bapak Subiar Agung Wijaya, S.H., dan seluruh Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian mengikuti kegiatan sosialiasi Restorative Justice diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Provinsi Jambi.

Acara ini diselenggarakan menggunakan media Zoom Cloud Meeting dimulai dari pukul 08.00 WIB hingga selesai dan dihadiri oleh seluruh Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan, dan Hakim-hakim se-wilayah Pengadilan Tinggi Jambi.

Dalam sosialisasi ini dijelaskan mengenai perkara-perkara apa saja yang bisa/wajib dilakukan Restorative Justice, perkara-perkara apa saja yang belum/tidak bisa dilakukan Restorative Justice, dan Pelaksanaan Restorative Justice pada Instansi Penegak Hukum. Restorative Justice sendiri adalah alternatif penyelesaian perkara pidana  melalui proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan  yang adil dan seimbang dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula serta   keseimbangan masyarakat.







NILAI IPK NILAI IKM

 

NILAI ZI-SPAK NILAI ZI-SPKP

 

  • Berita Pengumuman Badan Peradilan Umum (Badilum)

    • Bangkit Untuk Indonesia Emas, Ditjen Badilum Ikuti Upacara Hari Kebangkitan Nasional

      turut Mendukung Dan Memperingati Hari Kebangkitan Nasional Ke-116, Mahkamah Agung Ri Melaksanakan Upacara Bendera Pada Tanggal 20 Mei 2024. Bertempat Di Gedung Mahkamah Agung Ri, Upacara Ini Diikuti Oleh Seluruh Pejabat Dan Pegawai Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Sekretariat Mahkamah Agung, Termasuk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Upacara Dipimpin Oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Ri Bidang Yudisial, Ym Dr. H. Sunarto, S.h., M.h. Dan Berlangsung Dengan Khidmat. Penyelenggaraan Upacara Ini Diharapkan Dapat membawa Nilai-nilai Semangat Dan Kekuatan Untuk Bangkit Menuju Indonesia Emas.sebagaimana Tema Yang Diusung Pada Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2024, Yaitu "bangkit Untuk Indonesia Emas"

    • Hadirkan Kppn Jakarta Vi, Ditjen Badilum Sosialisasikan Kebijakan Baru Perjalanan Dinas Dan Pengelolaan Anggaran

       untuk Pelaksanaan Keuangan Negara Yang Lebih Baik, Kementerian Keuangan Telah Membuat Peraturan Baru Agar Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dan Pembayaran Yang Lebih Tepat Sasaran Dan Transparan. Menyikapi Kebijakan Terbaru Ini, Maka Sekretariat Ditjen Badilum Mengadakan Sosialisasi Dengan Mengundang Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (kppn) Jakarta Vi Selaku Mitra Pengelolaan Keuangan.

      sosialisasi Kebijakan Kementerian Keuangan Kali Ini Diadakan Di Ruang Command Center Ditjen Badilum Pada Hari Senin, 20 Mei 2024. Hadir Sebagai Narasumber Istianah, S.e., M.s.i., Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia Kppn Jakarta Vi. Sekretaris Ditjen Badilum, Kurnia Arry Soelaksono, S.e., S.h., M.hum Mengikuti Kegiatan Ini Bersama Para Pengelola Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen Dan Pejabat Struktural Pada Ditjen Badilum

      dua Aturan Pokok Yang Dibahas Dalam Kegiatan Ini Adalah Peraturan Mentari Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan, Dan Peraturan Mentari Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap.

      materi Yang Dibahas Termasuk Rencana Peluncuran Aplikasi Perjalanan Dinas, Untuk Memantau Pelaksanaan Perjalanan Dinas Maupun Perjalanan Pindah (mutasi) Pejabat, Serta Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (kkp) Untuk Mempermudah Pembayaran. Proses Pembayaran Biaya Mutasi Ini Sangat Penting Karena Ditjen Badilum Bertanggung Jawab Atas Pelaksanaan Dan Pembayaran Mutasi Bagi Para Hakim, Panitera Dan Tenaga Teknis Peradilan.

    • Ditjen Badilum Adakan Diseminasi Penegak Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Untuk Wilayah Provinsi Lampung

      dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Aparat Penegak Hukum Dan Pemantapan Pelaksanaan Tugas"tugas Peradilan, Ditjen Badilum Kembali Adakan Diseminasi Penegak Hukum Dalam Penyelesaian Perkara. Kali Ini, Kegiatan Diseminasi Untuk Penegak Hukum Di Wilayah Lampung Dilaksanakan Di Hotel Grand Mercure Lampung, Pada 14 S.d 16 Mei 2024

      kegiatan Diseminasi Penegak Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Ini Dibuka Langsung Oleh Langsung Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Hasanudin S.h., M.h Dengan Didampingi Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Asnahwati, S.h., M.h. Dan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Lingga Setiawan, S.h., M.h.

      kegiatan Diseminasi Penegak Hukum Kali Ini Menghadrikan Narasumber:

      1. Dr. Catur Iriantoro, S.h., M.hum, (hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Bandung), Dengan Materi Ulasan Mengenai Rancangan Peratuan Mahkamah Agung Tentang Eksekusi

      2. Tavip Dwiyatmiko., S.h., M.h, (panitera Pengadilan Tinggi Jakarta), Dengan Materi Kendala Eksekusi Dan Penyelesaiannya

      selain Dihadiri Para Panitera, Panitera Muda Perdata Dan Panitera Pengganti Dari Pengadilan Negeri Di Wilayah Lampung, Kegiatan Diseminasi Penegak Hukum Ini Juga Dihadiri Oleh Peserta Dari Biro Hukum Provinsi Lampung Dan Kepolisian Resor Kota Lampung.

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Ketua Ma Membuka Sosialisasi Dan Fgd Mengenai Fungsi, Tugas Dan Wewenang Lps

      belitung-humas: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h Membuka Kegiatan Sosialisasi Dan Focus Group Discussion (fgd) Mengenai Fungsi, Tugas Dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (lps), Pada Hari Senin, 20 Mei 2024, Bertempat Balroom Sheraton Belitung Resort.

      dalam Sambutannya Ketua Ma Mengatakan Sinergi Antara Mahkamah Agung Dan Lps Sebagaimana Telah Terjalin Dengan Baik Selama Ini Harus Terus Berjalan Agar Kita Dapat Saling Bertukar Informasi, Memperkaya Wawasan Baik Dari Perspektif Lembaga Pinjaman Simpanan Maupun Dari Perspektif Penanganan Perkara Dipengadilan, Untuk Kemudian Dapat Memecahkan Permasalahan-permasalahan Aktual Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Tugas Masing-masing.

      menurutnya Harus Dipahami Bersama, Bahwa Kegiatan Ini Tidak Bermaksud Menggangu Independensi Hakim Dalam Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman, Khususnya Dalam Mengadili Perkara Yang Berkaitan Dengan Sektor Keuangan, Baik Perkara Perdata, Perdata Agama Maupun Perkara Tata Usaha Negara.

      lebih Lanjut Prof Syarifuddin Menyatakan Tumbuhnya Ekonomi Tentunya Akan Berkolerasi Linear Dengan Meningkatnya Sengketa Hukum. Terhadap Hal Ini, Kita Aparatur Peradilan Perlu Mempersiapkan Diri Dengan Baik. Selain Pemahaman Menyeluruh Atas Produk Hukum Yang Berlaku, Diperlukan Juga Regulasi Penyelesaian Sengketa Yang Mampu Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan Bagi Masyarakat Pencari Keadilan.

      sementara Itu Ketua Dewan Komisioner Lps Dalam Hal Ini Diwakili Direktur Eksekutif Hukum Lps Ary Zulfikar Mengutarakan Sebagaimana Diatur Undang-undang, Lps Memiliki Salah Satu Fungsi Dan Wewenang Untuk Melakukan Proses Penanganan Dan Penyelesaian Bank Gagal. Selama Kurun Waktu 18 Tahun Ini Atau Sejak Tahun 2005 Ketika Lps Mulai Beroperasi Hingga Saat Ini, Berdasarkan Data Per April 2024, Lps Telah Melaksanakan Fungsinya Untuk Membayar Klaim Penjaminan Terhadap Nasabah-nasabah Bank Yang Dicabut Izin Usahanya Dan Melaksanakan Proses Likuidasi Terhadap 132 Bank Dan Telah Melakukan Penyelamatan Terhadap 1 Bank Umum (bank Century).

      dimana Dalam Bidang Penegakkan Hukum, Lps Berkomitmen Untuk Terus Melakukan Upaya Permintaan Tanggung Jawab Terhadap Pihak-pihak Yang Menyebabkan Kerugian Pada Bank Dan Mengakibatkan Bank Menjadi Gagal Dan Ditutup. Hal Ini Selain Untuk Menimbulkan Efek Jera Dan Pembelajaran Agar Pelaku Industri Keuangan Untuk Selalu Patuh Terhadap Ketentuan Yang Berlaku, Juga Dimaksudkan Sebagai Pendukung Upaya Optimalisasi Dan Pemulihan Biaya Penjaminan Yang Telah Dikeluarkan Lps, Ujar Ary Zulfikar.

      acara Sosialisasi Dan Fgd Yang Berlangsung Selama 3 Hari Ini, Diikuti Oleh Ketua Kamar Pembinaan Ma, Ketua Kamar Perdata Ma, Hakim Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Peradilan Umum, Peradilan Agama Dan Peradilan Tata Usaha Negara Sewilayah Bangka Belitung, Serta Para Hakim Yustisial Pada Mahkamah Agung. (humas)

    • Mahkamah Agung Selenggarakan Upacara Hari Kebangkitan Nasional

      jakarta-humas: Mahkamah Agung Menyelenggarakan Hari Kebangkitan Nasional, Pada Hari Senin, 20 Mei 2024, Bertempat Halaman Depan Gedung Mahkamah Agung, Dengan Pembina Upacara,wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dr. Sunarto, S.h., M.h.

      upacara Hari Kebangkitan Nasional Diawali Dengan Laporan Pemimpinupacara, Pengibaran Bendera Sang Merah Putih Diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Dinyanyikan Seluruh Peserta Upacara, Mengheningkan Cipta, Lalu Pembacaan Naskah Pancasila Oleh Pembina Upacara Diikuti Oleh Peserta Upacara, Pembacaan Naskah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Serta Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri Dan Satu Nusa Satu Bangsa Dan Diakhiri Dengan Pembacaan Doa.

      Hari Kebangkitan Nasional Yang Ke 116 Tahun Ini Mengambil Tema Bangkit Untuk Indonesia Emas Dimana Mencerminkan Semangat Dan Tekad Bangsa Indonesia Untuk Bangkit Dan Maju Menuju Masa Depan Yang Gemilang.

      Upacara Ini Diikuti Oleh Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Adhoc, Hakim Yustisial, Pejabat Eselon I - 4, Pejabat Fungsional Serta Para Pegawai Dan Pengurus Pusat Dharmayukti Karini. (humas)

    • Ucap Sumpah Jabatan Di Hadapan Presiden, Suharto Resmi Menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-yudisial

      jakarta-humas: H. Suharto, S.h., M.hum. Mengucapkan Sumpah Jabatan Sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-yudisial Di Hadapan Presiden Joko Widodo Pada Rabu, 15 Mei 2024 Di Istana Negara, Jakarta. Hadir Menyaksikan Pengucapan Sumpah Ini Yaitu Ketua Mahkamah Agung, Wakil Presiden, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Para Ketua Lembaga/kementerian, Para Ketua Kamar Mahakamah Agung, Dan Undangan Lainnya. Pengucapan Sumpah Ini Menandakan Bahwa Kini Hakim Agung Suharto Resmi Menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-yudisial. Suharto Menggantikan Posisi Sunarto Yang Telah Menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.

      sebelumnya, Mahkamah Agung Telah Menyelenggarakan Sidang Paripurna Khusus Dengan Agenda Tunggal Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Pada Senin, 22 April 2024 Di Balairung Mahkamah Agung. Pada Pemilihan Yang Digelar Dalam Dua Putaran Tersebut, Suharto Meraih 24 Suara Yang Berbeda Tipis Dengan Hakim Agung Haswandi Yang Meraih 22 Suara.

      pengucapan Sumpah Jabatan Suharto Didahului Dengan Pembacaan Keputusan Presiden (keppres) Nomor 54p/2024 Tanggal 7 Mei 2024 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung Dan Pengangkatan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Oleh Nanik Purwanti Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg.

      dalam Sumpahnya, Suharto Berjanji Akan Menjalankan Tugas Barunya Dengan Sebaik-baiknya Dan Seadil-adilnya.

      "demi Allah Saya Bersumpah Bahwa Saya Akan Memenuhi Kewajiban Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-yudisial Dengan Sebaik-baiknya Dan Seadil-adilnya, Memegang Teguh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Menjalankan Segala Peraturan Perundang-undangan Dengan Selurus-lurusnya Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Serta Berbakti Kepada Nusa Dan Bangsa," Sumpah Suharto Di Hadapan Presiden.

      Profil Suharto, Sang Kamus Hukum Berjalan

      suharto Merupakan Hakim Agung Kelahiran Madiun 13 Juni 1960. Ia Dilantik Menjadi Hakim Agung Oleh Ketua Mahkamah Agung Pada Selasa 19 Oktober 2021. Pada Awal 2023 Lalu, Alumnus Universitas Jember (1984) Dan Universitas Merdeka Malang (2003) Tersebut Dipercaya Menjadi Juru Bicara Mahkamah Agung Menggantikan Andi Samsan Nganro Yang Telah Memasuki Masa Purnabakti.

      saat Menjabat Sebagai Juru Bicara, Ia Dekat Dengan Jurnalis Baik Jurnalis Cetak, Online, Maupun Elektronik. Ia Dinilai Cerdas Dan Menjadi Tempat Bertanya Yang Mengasyikan, Karena Pertanyaan-pertanyaan Terkait Hukum Akan Dijawab Dengan Sangat Detail Oleh Suharto. Lalu, Karena Pengetahuan Hukumnya Yang Sangat Dalam Dan Luas Serta Cara Menjelaskannya Yang Mudah Dipahami Tersebut, Awak Media Menjulukinya Sebagai Kamus Hukum Berjalan.

      selanjutnya, Pada Tahun 2023 Suharto Dipercaya Mengemban Amanah Sebagai Ketua Kamar Pidana. Ia Dilantik Oleh Ketua Mahkamah Agung Pada 23 Oktober 2023 Menggantikan Suhadi Yang Telah Memasuki Masa Purnabakti.

      beberapa Jabatan Lain Yang Pernah Diemban Suharto Sebelum Menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Adalah Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Dan Lain-lain. (azh/rs/photo:yrz,adr)