logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Muara Bulian

Jl. Jend. Sudirman No.1, Kec. Muara Bulian, Kab. Batang Hari, Jambi 36613

Yasinan dan Doa Bersama Pengadilan Negeri Muara Bulian

Yasinan dan Doa Bersama Pengadilan Negeri Muara Bulian

Jum’at, 08 September 2023 bertempat di Mushola Pengadilan Negeri Muara Bulian, diadakan acara yasinan dan tahlilan bersama untuk Almarhumah Ibu Inna Herlina, S.H., M.H. (Ketua Dharmayukti Karini Cab. Muara Bulian Periode 2021-2022) yang diikuti oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian, Ibu Sri Peni Yudawati, S.H., dan pegawai Pengadilan Negeri Muara Bulian yang beragama Islam. Pada kesempatan ini pembacaan surat yasin dipimpin oleh Bapak Rudianto, Pembacaan Tahlil dipimpin oleh Bapak M. Hasan Nasution, dan dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh Bapak Eli Suhendar. Kegiatan dilanjutkan dengan sarapan bersama di Ruang Tunggu Sidang.







NILAI IPK NILAI IKM

 

NILAI ZI-SPAK NILAI ZI-SPKP

 

  • Berita Pengumuman Badan Peradilan Umum (Badilum)

    • Pengelola Keuangan Di Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Terima Materi Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (ikpa) Dan Rencana Penarikan Dana (rpd) Dari Kppn Jakarta Vi

      dalam Rangkaian Kegiatan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Dan Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Ta, Pada Hari Kamis, 29 Februari 2024, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mengadakan Sosialisasi Kepada Para Pengelola Keuangan Seluruh Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Secara Daring (online) Terkait Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (apbn).

      hadir Dalam Kediatan Ini Pemateri Yaitu Istianah, S.e., M.s.i. Dan bramastoro Rio Pratama, Yang Merupakan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (kppn) Jakarta Vi, Sedangkan Sebagai Peserta Hadir Secara Online Para Bendahara Dan Pengelola Keuangan Dari Seluruh Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri.

      materi Pada Kegiatan Ini Adalah Tentang Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (ikpa) Dan Rencana Penarikan Dana (rpd), Serta Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (kkp) Dalam Pelaksanaan Belanja Operasional Maupun Non-operasional Di Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri.

      penyusunan Rpd Yang Disusun Dengan Baik Akan Membantu Satuan Kerja Pengadilan, Karena Kegiatan Yang Derencanakan Dapat Dilaksanakan Tepat Waktu Dan Belanja Satuan Kerja Dapat Dibayarkan Tepat Waktu. Rpd Yang Sesuai Kebutuhan Satuan Kerja Juga Akan Memudahkan Kementerian Keuangan Dalam Menyediakan Dana Yang Dibutuhkan Kementerian Dan Lembaga.

      pada Kesempatan Ini, Para Pengelola Keuangan Di Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Juga Berkesempatan Berdiskusi, Seperti  Pembayaran Perjalanan Dinas, Serta Tentang Revisi Mata Anggaran Jika Target Kegiatan Sudah Dicapai.

    • Tingkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Apbn, Ditjen Badilum Adakan Kegiatan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Dan Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Ta 2024

      sebagai Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Dan Dalam Rangka Menyusun Langkah-langkah Pada  Tahun Anggaran 2024, Maka ditjen Badilum Kembali Mengadakan Kegiatan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Dan Koordinasi Pelaksanaan Anggaran. Kegiatan Ini Dhadiri Oleh Para Pejabat Pembuat Komitmen (ppk), Bendahara Dan Pengelola Keuangan Ditjen Badilum, Serta Para Narasumber Dari Instansi Terkait.

      kegiatan Ini Dilaksanakan Di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Pada Tanggal 28 Februari S.d. 1 Maret 2024. Saat Membuka Acara Ini, Sekretaris Ditjen Badilum, Kurnia Arry Soelaksono, S.e., S.h., M.hum. Meminta Agar Para Pengelola Keuangan Dapat Menyampaikan Kendala Yang Dihadapi Dalam Tahun Anggaran 2023 Lalu Kepada Para Narasumber Untuk Dapat Dicarikan Solusinya Agar Pengelolaan Anggaran Di Ditjen Badilum Dapat Semakin Baik, Serta Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (apbn) Di Ditjen Badilum.

      permasalahan Pengelolaan Keuangan Yang Dibahas Dalam Kegiatan Ini Misalnya Peraturan Terbaru Dari Kementerian Keuangan, Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (kkp), Upaya Pengingkatan Penyerapan Anggaran, Perhitungan Biaya Mutasi Hakim, Dan  Proses Pembayaran perjalanan Dinas.

      pada Sesi Pertama Hari Rabu, 28 Februari 2024, Hadir Pemateri Dari direktorat Jenderal Perbendaharaan (djpb) Yang Membahas Peraturan Menteri Keuangan (pmk) nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap. Narasumber Menyampaikan Rencana Penerapan Sistem Perjalanan Dinas Elektronik, Dengan Sistem Geotagging Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Perjalanan Dinas, Serta Mencegah Perjalanan Dinas Fiktif.

    • Penugasan Judicial Dialog Tentang Rahasia Dagang

      lampiran
      filedescriptionfile Sizedownloads
      jadwal Acara Uspto Judicial Dialog.pdf 438 Kb32
      penugasan Peserta Judicial Dialog Tentang Rahasia Dagang_sign.pdf 350 Kb59
  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Plt. Sekretaris Ma Melantik 17 Pejabat Struktural Dan 15 Pejabat Fungsional

      jakarta-humas: Plt Sekretaris Mahkamah Agung Sugiyanto, S.h., M.h Melantik 17 Pejabat Struktural Dan 15 Pejabat Fungsional, Pada Hari Senin, 4 Maret 2024, Bertempat Digedung Tower Lantai 2 Mahkamah Agung.

      dalam Sumpahnya, Pejabat Struktural Dan Fungsional Berjanji Akan Melaksanakan Tugas Dan Kewajiban Mereka Dengan Dengan Sebaik-baiknya Dan Dengan Penuh Rasa Tanggung Jawab Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkenaan Dengan Tugas Dan Kewajiban.mereka Juga Bersumpah Akan Setia Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Undang-undang Dasar Nkri 1945.

      akan Bekerja Sebaik-baiknya Dan Dengan Penuh Tanggung Jawab. Mereka Juga Berjanji Akan Menjaga Integritas Dan Menghindarkan Diri Dari Perbuatan Tercela, Tutur Pejabat Struktural Dan Fungsional Yang Dilantik

      sementara Itu, Plt Sekretaris Mahkamah Agung Dalam Sambutannya Mengatakan Jabatan Yang Kalian Sandang Merupakan Amanah (kepercayaan) Yang Diberikan Kepada Kalian, Untuk Itu Kalian Harus Jaga Dengan Bekerja Sebaik Baiknya. Dan Juga Mengenai Peraturan Mahkamah Agung (perma) Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawas Dan Pembinaan Atasan Langsung Dilingkungan Ma Harus Kalian Terapkan Dilingkungan Tempat Saudara Bekerja, Sehingga Nantinya Kalian Bisa Menjadi Role Model Yang Artinya Bisa Menjadi Teladan Yang Baik Dari Segi Pola Pikir Maupun Perilaku Yang Dilakukan Sehari-hari.

      berikut Nama Pejabat Struktural Yang Dilantik

      Arif Setiadi, S.h. Sebagai Kepala Sub Bagian Bimbingan Dan Monitoring A Pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Antonius Adhi Irianto, S.s. Sebagai Kepala Sub Bagian Statistik Dan Laporan Pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Budi Hendrasti, S.h., M.h. Sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Ratna Yunita, S.t., M.m. Sebagai Kepala Sub Bagian Bimbingan Dan Monitoring C Pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Nur Rahmat Baskara, S.e. Sebagai Kepala Sub Bagian Evaluasi Pengadaan Barang I Pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Endang Setyo Hartanti, S.e., M.m.sebagai Kepala Sub Bagian Pembukuan Dan Neraca Pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Devi Amelia, S.h. Sebagai Kepala Sub Bagian Standarisasi Pengadaan Barang Ii Pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mohd. Dedy Aprilan, S.p., M.h. Sebagai Kepala Sub Bagian Pengadaan Dan Penghapusan Pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi Agung Priyombodo, S.kom., M.kom. Sebagai Kepala Sub Bagian Persuratan Pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi Gandit Wahyudi Satrio, S.h., M.h. Sebagai Kepala Sub Bagian Anggaran Dan Perbendaharaan Pada Kepaniteraan Mahkamah Agung Rachmad Triapto, S.kom. Sebagai Kepala Sub Bagian Mutasi I B Pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Fita Rusfandari, S.e., M.m. Sebagai Kepala Sub Bagian Akuntansi I A Pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Anita Novianti, S.e., M.ak. Sebagai Kepala Sub Bagian Verifikasi Dan Tuntutan Ganti Rugi I B Pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Vika Pratiwi, S.e. Sebagai Kepala Sub Bagian Verifikasi Dan Tuntutan Ganti Rugi I A Pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Purwanto, S.p. Sebagai Kepala Sub Bagian Organisasi Pada Biro Perencanaan Dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Bintang Puwan Permata, S.h.sebagai Kepala Sub Bagian Rohani Dan Sosial Pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi. Amir Mahmud, S.h. Sebagai Kepala Sub Bagian Kearsipan Dan Dokumentasi Pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi.

      dan Nama Pejabat Fungsional Yang Dilantik:

      Sukriadi Tanjung, S.kom. Sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Ahli Pertama Novan Pujimahaputra, S.kom., S.h. Sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Ahli Pertama Tessa Yulisa Dewi Nurnaningrum, S.h., M.kn. Sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Ahli Pertama Rizky Amelia Kusuma Wardani, S.e. Sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Ahli Pertama Riyadhy Fauzy, S.e. Sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Ahli Pertama Putri Dea Larasati, S.ak. Sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Ahli Pertama Probo Widyaningrum, S.e., M.m. Sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Ahli Pertama Izni Wuyanti, S.e. Sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Ahli Pertama Harmini, S.e. Sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Ahli Pertama Aris Nurul Wahyu Hidayah, S.h. Sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Ahli Pertama Ahmad Supriyadi, S.h. Sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Ahli Pertama Adji Budi Susilo, S.e. Sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Ahli Pertama Deagestano Hendika Saputra, S.kom. Sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Ahli Pertama Febri Susanto, S.pd. Sebagai Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama Julian Mahardika, S.pd.sebagai Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama

      turut Hadir Dalam Acara Tersebut, Para Pejabat Eselon Ii, Iii Dan Iv Dilingkungan Mahkamah Agung, Serta Para Undangan Lainnya (humas)

    • Ketua Kamar Pengawasan : Integritas Adalah Konsistensi Antara Tindakan Dengan Nilai Dan Prinsip

      jakarta " Humas : Integritas Adalah Konsistensi Dan Keteguhan Yang Tak Tergoyahkan Dalam Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Luhur Dan Keyakinan, Definisi Lain Dari Integritas Adalah Suatu Konsep Yang Menunjuk Konsistensi Antara Tindakan Dengan Nilai Dan Prinsip.

      hal Tersebut Disampaikan Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung, H. Dwiarso Budi Santiarto, S.h., M.hum, Pada Acara Pembinaan Dan Penandatanganan Pakta Integritas Di Lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung Pada Senin, 4 Maret 2024 Di Lantai 2 Gedung Wirdjono Mahkamah Agung.

      menurutnya, Dalam Etika, Integritas Diartikan Sebagai Kejujuran Dan Kebenaran Atau Ketepatan Dari Tindakan Seseorang Dikatakan Mempunyai Integritas Apabila Tindakannya Sesuai Dengan Nilai, Keyakinan, Dan Prinsip Yang Dipegangnya.

      mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Ini Mengatakan, Kita Semua Berubah Ke Arah Yang Lebih Baik, Untuk Mengembalikan Marwah Mahkamah Agung, Semua Hanya Bisa Dapat Dilakukan Jika Kita Menjadikan Integritas Sebagai Pilar Utama Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi.

      untuk Itu Dibutuhkan; Komitmen Pribadi Untuk Meneguhkan Integritas, Dengan Di Mulai Saat Ini Juga, Dimulai Dari Hal Yang Paling Sederhana Sampai Dengan Hal Paling Besar, Ujar Tuakawas.

      dalam Kesempatan Yang Sama, Panitera Mahkamah Agung, Dr. Heru Pramono, S.h., M.hum Mengatakan Sebagai Tindak Lanjut Atas Instruksi Pimpinan Mahkamah Agung Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, Dinilai Perlu Dilakukan Penandatanganan Pakta Integritas Bagi Seluruh Hakim Dan Aparatur Peradilan Yang Berada Di Lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung Ri.

      hal Tersebut Selaras Dengan Amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pakta Integritas Di Lingkungan Kementerian/lembaga Dan Pemerintah Daerah, Yang Menyatakan Bahwa Setiap Hakim Dan Aparatur Peradilan Wajib Membuat Pernyataan Atau Janji Kepada Diri Sendiri Tentang Komitmen Melaksakanakan Seluruh Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab, Wewenang Dan Peran Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan Serta Kesanggupan Untuk Tidak Melakukan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

      sementara Itu Dalam Laporan Kegiatan, Sekretaris Panitera Mahkamah Agung Dr. H. Iyus Suryana, S.h., M.h Menyampaikan, Kegiatan Ini Merupakan Tindak Lanjut Dari ; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya; Dan Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 01/maklumat/kma/ix/2017 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya, Serta Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penandatanganan Pakta Integritas.

      acara Ini Dihadiri Panitera Muda Perkara, Hakim Tinggi Pemilah Perkara, Panitera Muda Kamar, Hakim Yustisial/panitera Pengganti, Pejabat Struktural, Serta Pejabat Fungsional Dan Pelaksana Di Lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung Ri. Kegiatan Ini Juga Dilaksanakan Secara Virtual. (enk/pn/photo:bgs,vt,tfk)

    • Kunjungan Kerja Komisi Iii Dpr Ri Ke Banten

      tangerang-humas: Komisi Iii Dpr Ri Melakukan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan Iii Tahun Sidang 2023-2024 Dengan Tiga (3) Lingkungan Peradilan Se-wilayah Provinsi Banten Pada Senin, 4 Maret 2024 Di Ballroom Mahogany Hotel Aryaduta Lippo Village Tangerang.

      rapat Kerja Yang Dipimpin Oleh Dr. Habiburokhman, S.h., M.hum Didampingi Oleh 14 Anggota Komisi Iii Dpr Seperti Drs. M. Nurdin, M.m, Johan Budi Sapto Pribowo, Ichsan Soelistio, Dr. I. Wayan Sudirta, S.h., M.h, Dr. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.sos., M.si, Dr. Wihadi Wiyanto, S.h., M.h, Bimantoro Wiyono, S.h, Taufik Basari, S.h., S.hum., Ll.m, Drs. Y. Jacky Uli, M.h, H. Moh. Rano Al Fath, S.h., M.h, H. Agung Budi Santoso, S.h., M.h, Komjen (purn) Drs. H. Adang Daradjatun, Habib Aboe Bakar Al Habsy, S.e, Dr. H. R. Achmad Dimyati Natakusumah, S.h., M.h., M.si.

      habiburokhman Menyampaikan Kunjungan Kerja Ini Sebagai Tugas Konstitusional Komisi Iii Dpr Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Anggaran, Penegakan Hukum Terhadap Semua Sektor Dan Penanganan Kasus Perkara Di Wilayah Provinsi Banten Yang Selanjutnya Akan Menjadi Masukan Dalam Rapat Kerja Serta Rapat Dengar Pendapat Dengan Para Mitra Kerja.

      rapat Kerja Dihadiri Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten Dr. Andriani Nurdin, S.h., M.h Beserta Jajarannya, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Drs. Helmy Thohir, M.h Beserta Jajarannya Dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Kusman, S.ip., S.h., M.hum.

      pada Kesempatan Ini Kpt Banten Menyampaikan Perkara Yang Menonjol Yaitu Perkara Narkotika Dengan Jumlah Perkara Terbanyak Di Wilayah Hukum Pt Banten Dan Kendala Dalam Proses Eksekusi Seperti Ketidaksesuaian Objek Dengan Nilai Kewajiban Dari Termohon Eksekusi.

      selanjutnya Pemaparan Dari Kpta Banten Menjelaskan Kurangnya Sdm Hakim Di Pta Banten Dikarenakan Hanya Memiliki 4 Orang Hakim Dan Perlunya Penambahananggaran Untuk Sidang Terpadu.

      sedangkan Kptun Serang Menyampaikan Inovasi Yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Publik Seperti Kemudahan Akses Bagi Pengguna Layanan Pengadilan Melalui Aplikasi E-baskaratun (surat Keterangan Bebas Berperkara) Secara Online.

      rapat Kerja Diakhiri Pada Pukul 12.00 Wib Dengan Tukar Menukar Plakat Dan Foto Bersama. (rv/em/im)