logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Muara Bulian

Jl. Jend. Sudirman No.1, Rengas Condong, Muara Bulian, Kab. Batang Hari, Jambi 36613

Peraturan dan Kebijakan

Peraturan dan Kebijakan

Peraturan dan Kebijakan Bantuan Hukum

Program Bantuan Hukum merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kewajiban negara untuk menyediakan bantuan hukum tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Ada tiga pihak yang diatur di undang-undang ini, yakni penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum serta penyelenggara bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum sendiri merupakan non derogable rights, sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, Bantuan hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan equality before the law, access to justice, dan fair trial.

Terkait dengan Program Bantuan Hukum di Pengadilan, berikut kami sampaikan Peraturan dan Kebijakannya :

  • Herziene Inlandsch Reglement (HIR/Reglemen Indonesia yang diperbaharui, Stb.1941 Nomor 44) untuk daerah Jawa dan Madura;
  • Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg/Reglement Daerah Seberang,S.1927 No.227) untuk daerah di luar Jawa dan Madura;
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara cuma-cuma;
  • Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
  • Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
  • Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
  • Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum.






NILAI IPK NILAI IKM

 

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Komunikasi Dan Koordinasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Mengenai Pengaduan " Pengaduan Terhadap Mahkamah Agung Dan Empat Lingkungan Peradilan

      jakarta " Humas : Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr. Sunarto, Sh., Mh Menerima Kunjungan Komisi Hak Asasi Manusia, Yang Diketuai Oleh Wakil Komnas Ham Munafrizal Manan, Pada Hari Senin 25/10/2021, Bertempat Diruang Rapat Wkma Bidang Non Yudisial Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Yang Ketat.

      sejarah Berdirinya Komnas Ham Berdasarkan Kepres No 50 Tahun 1993, Tentang Komnas Ham Dimotori Oleh Ali Said Yang Juga Merupakan Mantan Ketua Mahkamah Agung, Sehingga Komnas Ham Ingin Melakukan Komunikasi Dan Koordinasi Mengenai Pengaduan " Pengaduan Terhadap Ma Dan Empat Lingkungan Peradilan

      sementra Itu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr. Sunarto, Sh., Mh Menerima Dengan Baik Tujuan Wakil Komnas Ham Tersebut, Dan Juga Komunikasi Dan Koordinasi Mengenai Pengaduan " Pengaduan Terhadap Ma Dan Empat Lingkungan Peradilan Tidak Sampai Disini Saja, Dan Bisa Dilakukan Lebih Intensif Lagi Untuk Kedepannya.

      acara Audensi Ini Juga Dihadiri Oleh Ketua Kamar Pengawasan, Plt Kepala Badan Pengawasan, Inspektur Wilayah Badan Pengawasan Dan Kepala Biro Hukum Dan Humas Mahkamah Agung. Diakhir Pertemuan Ditutup Dengan Foto Bersama. (humas)

    • Resmikan Seminar Internasional, Prof. Syarifuddin Nyatakan Ma Berkomitmen Penuhi Hak Perempuan Dan Anak Dalam Penyelesaian Perkara Di Peradilan

      jakarta-humas: Jangan Biarkan Kegelapan Kembali Datang, Jangan Biarkan Kaum Wanita Kembali Diperlakukan Semena-mena. Demikian Disampaikan Oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h., Saat Meresmikan Webinar Virtual Dengan Tema "meningkatkan Kesetaraan Gender Di Peradilan" Pada Senin Pagi, (25/10) Di Ruang Conference Centre. Prof. Syarifuddin Mengutip Ucapan Raden Ajeng Kartini, Pahlawan Nasional Dan Tokoh Feminis Pertama Indonesia.

      pada Kesempatan Tersebut, Ketua Mahkamah Agung Memaparkan Bahwa Mahkamah Agung Memiliki Visi Untuk Meningkatkan Akses Perempuan Dan Anak Di Peradilan. Salah Satu Komitmen Terbebut Dibuktikan Dengan Membentuk Kelompok Kerja Perempuan Dan Anak. Kelompok Kerja Ini Bertugas Menghasilkan Berbagai Rancangan (draft) Peraturan Mahkamah Agung (perma) Yang Kemudian Dibahas Dan Disetujui Dalam Rapat Pimpinan Mahkamah Agung.

      sejauh Ini, Terdapat 2 (dua) Rancangan Perma Yang Disusun Kelompok Kerja Dan Telah Disetujui Oleh Rapat Pimpinan Mahkamah Agung Kemudian Diundangkan, Yaitu Pertama Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Yang Menjadi Panduan Bagi Hakim Agung Dan Hakim Pada Badan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung.

      kedua Yaitu Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Yang Menjadi Panduan Hakim Dalam Menangani Perkara Permohonan Izin Menikah Anak Yang Belum Berumur 19 Tahun, Di Lingkungan Peradilan Umum/perdata Dan Peradilan Agama, Agar Hakim Benar-benar Memperhatikan Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Khususnya Anak Perempuan Yang Selama Ini Banyak Menjadi Objek Perkawinan Anak Dengan Semangat Untuk Mengendalikan Bahkan Mencegah Terjadinya Perkawinan Anak (child Marriage).

      dalam Sambutannya, Mantan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Tersebut Menyampaikan Bahwa Kedua Perma Yang Penyusunannya Difasilitasi Oleh Australia Indonesia Partnership For Justice 2 (aipj2) Tersebut, Merupakan Langkah Awal, Sekaligus Pembuktian Komitmen Mahkamah Agung Dalam Memastikan Terpenuhinya Hak-hak Perempuan Dan Anak Dalam Penyelesaian Perkara Di Peradilan. Untuk Melengkapi Kedua Perma Tersebut Mahkamah Agung Juga Telah Menerbitkan Buku Panduan, Kurikulum Dan Modul Pelatihan Serta Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Upaya Diseminasi Informasi Atas Kedua Perma Tersebut.

      pada Saat Ini Kelompok Kerja Perempuan Dan Anak Sedang Membahas Rancangan Perma Tentang Tata Cara Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana, Sebagai Implementasi Undangundang Perlindungan Saksi Dan Korban. Tujuan Penyusunan Perma Restitusi Dan Kompensasi Itu, Kelak Memang Tidak Secara Khusus Melindungi Kepentingan Hukum Kaum Perempuan, Akan Tetapi Dalam Kenyataan Banyak Kaum Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Antara Lain Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Tindak Pidana Kesusilaan, Sehingga Jika Rancangan Perma Ini Disetujui Dan Diundangkan, Kaum Perempuan Di Indonesia Juga Akan Memperoleh Manfaat Terbesar, Dari Keberadaan Perma Ini.

      selain Itu, Prof. Syarifuddin Menambahkan Bahwa Mahkamah Agung Juga Berupaya Menjaga Secara Konsistensi Pendapat Hukumnya Melalui Putusan-putusan Majelis Hakim Agung. Upaya Ini Dilakukan Melalui Penyusunan Dan Penghimpunan Yurisprudensi Serta Penyusunan Rumusan Kesepakatan Kamar Perkara Yang Dituangkan Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (sema) Setiap Tahunnya.

      "upaya Ini Telah Menghasilkan Beberapa Putusan Atau Norma Yang Mencerminkan Keadilan Berperspektif Gender. Di Antaranya, Dalam Perkara Waris, Perempuan Dapat Memperoleh Hak Warisan Dari Orang Tua Mereka Dengan Porsi Yang Sama Dengan Porsi Saudara Laki-laki. Dalam Perkara Perceraian, Hakim Dapat Menambahkan Kalimat Dalam Amar Putusan Cerai Gugat Di Mana Pengambilan Akta Cerai Hanya Dapat Dilakukan Setelah Mantan Suami Memenuhi Kewajiban Pembayaran Hak-hak Mantan Isteri. Sebelumnya, Banyak Terjadi Para Mantan Suami Tidak Memenuhi Hak-hak Mantan Isteri Sebagaimana Ditetapkan Dalam Putusan Karena Telah Dapat Mengambil Akta Cerainya Terlebih Dahulu," Tutur Guru Besar Universitas Diponegoro Tersebut.

      webinar Ini Merupakan Kerja Sama Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan International Commission Of Jurists (icj). Hadir Sebagai Pembicara Dalam Webinar Yaitu Chinara Aidarbekova, Komisioner Icj (kyrgyzstan) Dan Hakim Agung Kamar Konstitusional Ma Kyrgyzstan, Nahla Haidar El Addal, Komisioner Icj (lebanon) Dan Wakil Ketua Komite Cedaw, Dame Silvia Cartwright Komisioner Icj (selandia Baru). Hadir Pula Memberikan Kata Sambutan Yaitu Gustav Dahlin, Wakil Ketua Misi, Kedutaan Besar Swedia Di Jakarta Serta Sam Zarifi, Sekretaris Jenderal Icj Memberikan Kata Penutup. Webinar Diikuti Oleh Ratusan Peserta Yang Hadir Secara Virtual Dari Dalam Maupun Luar Negeri.

      turut Hadir Mendampingi Ketua Mahkamah Agung Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Yang Ketat Yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-yudisial, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Serta Para Pejabat Eselon 1 Mahkamah Agung. (azh/rs)

    • 180 Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Mengikuti Seleksi Profile Assesment

      megamendung-humas : Sebanyak 180 Peserta Mengikuti Seleksi Profile Assesment Dan Wawancara Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tahap Xvi Tahun 2021 Pada Senin 25 Oktober 2021 Di Pusdiklat Mahkamah Agung.180 Peserta Tersebut Merupakan Peserta Yang Dinyatakan Lulus Ujian Tulis Dari Total 372 Peserta.

      acara Tersebut Dibuka Oleh Dr. Suhadi, S.h., M.h., Ketua Kamar Pidana Selaku Ketua Panitia Pelaksana Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Yang Sangat Ketat.

      dalam Sambutannya Dr. Suhadi Mengatakan Bahwa Kegiatan Profile Assesment Dalam Dua Hari Ke Depan, Akan Dilaksanakan Oleh Tim Assessment Dari Ppsdm. Para Assessor Yang Tergabung Dalam Tim Assesment Memiliki Kompetensi Dan Pengalaman Yang Cukup Serta Kualifikasi Ahli Psikologi Yang Tidak Diragukan Lagi. Diharapkan Dari Hasil Kegiatan Profile Assesment Tersebut, Diperoleh Gambaran Psikogram Secara Komprehensif Tentang Karakter Psikologi Para Peserta, Untuk Ditentukan Layak Tidaknya Diangkat Menjadi Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi.

      setelah Kegiatan Profile Assessment, Para Peserta Akan Mengikuti Seleksi Wawancara Dengan Tim Pewawancara Yang Terdiri Dari Unsur Praktisi, Pejabat Mahkamah Agung Dan Akademisi Yang Tergabung Dalam Tim Seleksi Yang Pelaksananannya Akan Dilakukan Secara Offline (tatap Muka) Dan Virtual (daring). Selanjutnya Hasil Seleksi Profile Assesment Dan Wawancara Akan Dikombinasikan Untuk Kemudian Dilakukan Rapat Penentuan Kelulusan Peserta Oleh Panitia Seleksi,pungkas Ketua Kamar Pidana Tersebut.

      diakhir Sambutannya Suhadi Menyampaikan Kepada Seluruh Peserta Untuk Menjaga Kesehatan Dan Kebersihan Dengan Baik Dengan Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan Pencegahan Covid19, Semoga Mendapatkan Hasil Yang Maksimal.

      turut Hadir Dalam Acara Tersebut, Suharto, S.h., M.hum., Hakim Agung Selaku Sekretaris Panitia Seleksi, Panitera Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, Kepala Balitbangdiklat Kumdil Mahkamah Agung, Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan, Serta Tamu Undangan Lainnya.(erw/foto:yrz)