logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Muara Bulian

Jl. Jend. Sudirman No.1, Rengas Condong, Muara Bulian, Kab. Batang Hari, Jambi 36613

Posbakum

Posbakum

PROSEDUR BANTUAN HUKUM

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara. Permohonan pembebasan biaya perkara untuk perkara perdata gugatan maupun permohonan, diajukan oleh penggugat atau pemohon yang tidak mampu secara ekonomi melalui meja I sebelum perkara didaftar dan diregister, sedangkan untuk permohonan yang diajukan oleh Tergugat/Termohon, harus diajukan sebelum mengajukan jawaban.

Lampiran yang harus dipenuhi :

  • Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau
  • Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu; atau
  • Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

A. Permohonan Pembebasan Biaya Perkara oleh Pemohon/ Penggugat

Tahap 1

Petugas Meja I setelah meneliti kelengkapan berkas permohonan pembebasan biaya perkara, dicatat dalam buku register permohonan pembebasan biaya perkara, diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera/Sekretaris setelah memeriksa kelengkapan persyaratan pembebasan biaya perkara;

Tahap 2

Ketua Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan berkas permohonan pembebasan biaya perkara berdasarkan pertimbangan Panitera/Sekretaris sebagaimana dimaksud pada tahap (1) dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang harus diterbitkan pada tanggal sama dengan diajukannya surat permohonan layanan pembebasan biaya perkara apabila permohonan dikabulkan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk arsip berkas perkara, Panitera/Sekretaris dan pemohon;

Tahap 3

Apabila pada hari yang bersangkutan, Ketua Pengadilan Negeri tidak berada di tempat, maka surat penetapan tersebut dapat dikeluarkan oleh Wakil Ketua atau Hakim yang ditunjuk;

Tahap 4

Ketua Pengadilan Negeri berwenang menetapkan besaran satuan biaya sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing;

Tahap 5

Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat keputusan untuk membebankan biaya perkara kepada anggaran negara dengan menyebut besaran anggaran yang dibebankan kepada negara;

Tahap 6

Berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam tahap (5) bendahara pengeluaran menyerahkan biaya layanan pembebasan biaya perkara kepada kasir secara tunai sebesar yang telah ditentukan dalam surat keputusan Panitera/Sekretaris dengan bukti kuitansi kemudian Kasir membukukan biaya dalam buku jurnal dan buku induk keuangan perkara kecuali biaya pendaftaran, biaya redaksi dan leges yang dicatat nihil;

Tahap 7

Apabila kebutuhan biaya perkara melebihi panjar biaya perkara yang telah ditentukan, maka Panitera/Sekretaris dapat membuat surat keputusan untuk menambah panjar biaya pada perkara yang sama berdasarkan instrumen yang disampaikan oleh kasir, kemudian apabila kebutuhan biaya perkara melebihi panjar biaya perkara yang telah ditentukan dalam surat keputusan, sedangkan anggaran pembebasan biaya perkara untuk perkara yang bersangkutan tidak tersedia lagi di dalam DIPA, maka proses selanjutnya dilakukan secara cuma-cuma (tanpa perlu menyetor biaya perkara lagi);

Tahap 8

Apabila anggaran pembebasan biaya perkara dalam perkara tersebut terdapat sisa, maka sisa tersebut dikembalikan oleh kasir kepada bendahara pengeluaran pada bulan yang bersangkutan. Apabila anggaran layanan pembebasan biaya perkara sudah habis sedangkan permohonan layanan pembebasan biaya perkara yang telah memenuhi syarat masih ada, maka perkara tersebut diproses secara cuma-cuma (prodeo murni);

Tahap 9

Dalam hal tahun anggaran berakhir namun perkara yang dibebankan biayanya belum diputus oleh Pengadilan, maka bendahara pengeluaran menghitung dan mempertanggungjawabkan biaya perkara yang sudah terealisasi pada tahun anggaran tersebut. Bantuan biaya perkara sebagaimana dimaksud tahap (7) dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. Bendahara pengeluaran menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan, dan mencatat semua biaya yang telah dikeluarkan untuk layanan pembebasan biaya perkara dalam pembukuan yang disediakan untuk itu. Apabila perkara telah diputus dengan mengabulkan gugatan, tetapi tergugat tidak mengajukan pembebasan biaya perkara maka dalam amar putusan dicantumkan pembebanan biaya perkara kepada tergugat, jika gugatan ditolak maka pembebanan biaya perkara dibebankan pada Negara;

Tahap 10

Dalam hal permohonan pembebasan biaya perkara ditolak, maka dibuat surat penetapan oleh Ketua Pengadilan dalam rangkap 2 (dua) masing-masing untuk Pemohon dan arsip, maka proses perkara dilaksanakan dengan membayar panjar biaya perkara;

B. Permohonan Pembebasan Biaya Perkara oleh Tergugat/ Termohon

Tahap 1

Permohonan Pembebasan Biaya Perkara diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri, sebelum Tergugat/Termohon memberikan jawaban, dan Panitera/Sekretaris memeriksa kelengkapan persyaratan pembebasan biaya perkara;

Tahap 2

Ketua Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan berkas permohonan pembebasan biaya perkara berdasarkan pertimbangan Panitera/Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang harus diterbitkan pada tanggal yang sama dengan diajukannya surat permohonan layanan pembebasan biaya perkara apabila permohonan dikabulkan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk arsip berkas perkara, Panitera/Sekretaris dan pemohon;

Tahap 3

Apabila pada hari yang bersangkutan, Ketua Pengadilan Negeri tidak berada di tempat, maka surat penetapan tersebut dapat dikeluarkan oleh Wakil Ketua atau Hakim yang ditunjuk;

Tahap 4

Dalam hal perkara telah diputus dan Tergugat/Termohon dipihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat/Termohon, dengan amar putusan berbunyi: “Membebankan biaya perkara kepada Negara”;






NILAI IPK NILAI IKM

 

  • Berita Pengumuman Badan Peradilan Umum (Badilum)

    • Surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

      dengan Dipimpin Oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, Sh, Mh, Tim Dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Telah Melaksanakan Surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu (apm) Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Bertempat Di Kota Semarang Pada Hari Jumat, 24 September 2021. Surveilan Ini Dihadiri Langsung Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Setyawan Hartono, S.h., M.h.

      pada Surveilans Ini, Tim Ini Beranggotakan Candra, Sh (kepala Sub Direktorat Tata Kelola Direktorat Jenderal), Sri Hartaty, S.h., M.si. Aditya Widyartadi, S.kom. Muhamad Wakhid, S.e., S.h., M.m., M.h.

    • Pelatihan Terpadu Berbasis Kompetensi Pada Ditjen Badilum

      pada Tanggal 22-24 September 2021, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Menyelenggarakan Kegiatan "pelatihan Terpadu Berbasis Kompetensi" Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Kegiatan Dibuka Oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Sekaligus Penyampaian Materi Zona Integritas Dan Reformasi Birokrasi Kemudian Diakhiri Dengan Materi Penyusunan Sakip.

      pada Hari Kedua, Materi Dibawakan Oleh Badan Kepegawaian Negara (bkn) Dengan Menjelaskan Materi Tentang Penliaian Kinerja Asn, Serta Oleh Arsip Negara Republik Indonesia (anri) Tentang Pengelolaan Arsip Di Instansi Pemerintahan. Kegiatan Ini Bertempat Di Hotel Wesin, Rasuna Said, Jakarta.

    • Rapat Koordinasi Penyelesaian Kenaikan Pangkat Hakim Periode Oktober 2021

      pada Hari Selasa 21 September 2021, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Melaksanakan Rapat Koordinasi Penyelesaian Kenaikan Pangkat Hakim Periode Oktober 2021. Kegiatan Ini Dilaksanakan Oleh Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Dan Bekerja Sama Dengan Badan Kepegawaian Negara (bkn). Rapat Koordinasi Betempat Di The Sahira Hotel, Bogor, Jawa Barat Dan Dilaksanakan Untuk Memastikan Kenaikan Pangkat Para Hakim Yang Sudah Memiliki pangkat Hakim Iv/c Keatas Di Lingkungan Peradilan Umum Dapat Terlaksana Tepat Waktu.

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • 13 Ketua Dharmayukti Karini Provinsi Melakukan Serah Terima Jabatan Di Hadapan Ketua Umum Dharmayukti

      jakarta-humas: Sebanyak Tiga Belas Ketua Dharma Yukti Karini (dyk) Provinsi Melakukan Serah Terima Jabatan Di Hadapan Ketua Umum Dharmayukti Karini Hj. Budi Utami Syarifuddin, Rabu 22 September 2021 Di Gedung Tower Lantai 2 Mahkamah Agung Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Yang Ketat.

      adapun Tiga Belas Dyk Provinsi Tersebut Adalah :

      1. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Banten;

      2. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Tanjung Karang

      3. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Sulawesi Utara 4. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Jawa Barat 5. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Jawa Timur 6. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Bali 7. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Kalimantan Tengah 8. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Maluku 9. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Dki Jakarta 10. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Jawa Tengah 11. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Sumatera Utara 12. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Nusa Tenggara Timur 13. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Papua Dan Papua Barat.

      dalam Sambutannya Ketua Umum Dharmayukti Karini Mengatakan Bahwa Kehidupan Manusia Akan Terus Berjalan Seiring Dengan Roda Perputaran Waktu. Begitu Pun Dalam Sebuah Organisasi, Pergantian Pengurus Adalah Hal Yang Lumrah Dan Pasti Terjadi. Generasi Kepengurusan Saat Ini, Suatu Saat Akan Digantikan Oleh Generasi Kepengurusan Yang Baru. Kita Tidak Mungkin Menolaknya, Karena Hal Itu Sudah Menjadi Sunatullah Dalam Setiap Kehidupan Manusia. Yang Terpenting Adalah Kita Harus Selalu Memegang Amanah Dengan Baik Dan Melaksanakan Amanah Tersebut Dengan Penuh Tanggung Jawab.

      lebih Lanjut Hj. Budi Utami Syarifuddin Dalam Sambutannya Menyampikan Bahwa Re-generasi Kepemimpinan Dalam Sebuah Organisasi Bukan Semata-mata Hanya Mengganti Orangnya Dari Yang Lama Menjadi Yang Baru, Namun Harus Juga Diikuti Oleh Perubahan Ke Arah Yang Lebih Baik, Sesuai Dengan Visi Dan Misi Organsiasi Yang Telah Ditetapkan. Para Ketua Yang Baru Harus Memiliki Semangat Baru Untuk Membawa Kemajuan Bagi Organisasi Yang Dipimpinnya, Karena Sosok Pemimpin Harus Menjadi Mesin Penggerak Bagi Derap Langkah Para Anggotanya.

      diakhir Sambutannya Ketua Umum Dyk Berpesan Dampingilah Suami Kita Kemanapun Bertugas, Sepanjang Tidak Ada Halangan Yang Sangat Memaksa, Karena Waktu Tidak Mungkin Bisa Diputar Kembali Dan Kebersamaan Yang Hilang Tidak Akan Pernah Bisa Diulang. (er/humas)

    • Ketua Kamar Pidana Ma Membuka Ujian Tertulis Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap Xvi Tahun 2021

      jakarta-humas, Bertempat Dipengadilan Tinggi Jakarta Ketua Kamar Pidana Dr.suhadi,sh.,mh Membuka Ujian Tertulis Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap Xvi Tahun 2021, Kegiatan Ini Dihadiri Oleh Dirjen Badillum Dr.prim Haryadi,sh.,mh, Plh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Binsar Pamopo Pakpahan,sh.,mh, Panmud Pidana Soeharto,sh.,mh , Panitia Pusat Dan Juga Panitia Daerah . Kegiatan Yang Diselenggarakan Pada Tanggal 22 September 2021 Di 26 Propinsi Diseluruh Indonesia .

      mahkamah Agung Telah Beberapa Kali Menyelenggarakan Rekrutment Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Untuk Memenuhi Kebutuhan Formasi Pada Pengadilan Tipikor Di Indonesia. Pada Tahun 2021 Ini, Mahkamah Agung Ri Telah Membuka Kembali Kesempatan Kepada Masyarakat Secara Luas Memanggil Putra-putri Terbaik Bangsa Untuk Mengikuti Rekrutment Calon Hakim Ad Hoc Tipikor

      bahwa Profesi Hakim Adalah Mulia Dan Terhormat (officium Nobile). Hakim Adalah Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Yang Harus Menegakan Hukum Dan Keadilan. Oleh Karena Itu, Menjadi Seorang Hakim Disyaratkan Tidak Hanya Harus Pintar Dibidang Ilmu Hukum, Tetapi Juga Harus Benar Dan Berintegritas, Jujur Dalam Bertindak, Teguh Dalam Pendirian, Sehingga Dalam Melaksanakan Tugasnya Terutama Dalam Membuat Putusan, Tercermin Nilai Keadilan Dan Kemanfaatan Yang Dinanti Oleh Masyarakat Pencari Keadilan.

      ujian Tertulis Ini Terbagi Atas 2 Yaitu Ujian Sesi 1 Berupa Essay, Dan Yang Kedua Berupa Ujian Sesi 2 Yaitu Pembuatan Putusan. Pelaksanaan Ujian Tertulis Ini Diikuti Dari Pengadilan Tingkat Pertama Sebanyak 197 Orang Dan Pengadilan Tinggi Sebanyak 175 Orang, Maka Dengan Jumlah Sebanyak 372 Orang Di 26 Propinsi Diseluruh Indonesia. Kegiatan Ini Dilakukan Secara Online Sebanyak 14 Propinsi, Dan Yang Dikunjungi Panitia Pusat Sebanyak 12 Propinsi Diseluruh Indonesia .

      sebagai Amanat Dari Pasal 10 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Bahwa Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Harus Dilakukan Oleh Hakim Karir Dan Hakim Ad Hoc Dengan Komposisi Sebagaimana Ditentukan Oleh Undang-undang.

    • Ketua Ma Lantik 14 Ketua Pengadilan Tinggi Dan 1 Ketua Pengadilan Tinggi Tun

      jakarta " Humas: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. M Syarifuddin Sh., Mh, Melantik Empat Belas (14) Ketua Pengadilan Tinggi Dan Satu (1) Ketua Pengadilan Tingi Tata Usaha Negara (tun), Pada Rabu, 22 September 2021 Pukul 10.00 Wib, Di Ruang Kusumah Atmadja Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

      pelantikan Ini Berdasarkan Dua Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Pertama Yaitu Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 180/kma/sk/ix/2021 Tanggal 14 September 2021 Tentang Promosidan Mutasi Ketua, Wakil Ketuadan Hakimtinggi Di Lingkungan Peradilan Umum, Dan Kedua, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 181/kma/sk/ix/2021 Tanggal 14 September 2021 Tentang Pemindahan Dan/atau Pengangkatan Dalam Jabatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Hakim Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

      dalam Sambutannya, Prof Syarifuddin Berharap Kepada Para Pejabat Yang Dilantik Agar Dapat Hadir Sebagai Seorang Pemimpin Yang Amanah Dan Penuh Tanggung Jawab, Baik Kepada Publik, Negara Maupun Kepada Allah Swt Tuhan Yang Maha Esa.

      saya Ingin Menegaskan Kepada Kita Semua Bahwa, Jabatan Dan Predikat Yang Kita Sandang Di Muka Bumi Ini, Tidak Akan Mengubah Tujuan Diciptakannya Kita Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Yaitu Hanya Untuk Mengabdi Kepada-nya. Oleh Karenanya, Niatkan Segala Tugas Dan Pekerjaan Dengan Ikhlas Sebagai Ibadah, Dan Jadikan Pelaksanaan Tanggung Jawab Itu Sebagai Bagian Dari Pengabdian Kita Kepada Allah Swt. Tuhan Yang Maha Kuasa, Tegas Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Tersebut.

      dia Menambahkan Bahwa Tanggung Jawab Dan Jabatan Memang Menjanjikan Kemuliaan Dan Peningkatan Kualitas Hidup, Namun Sejatinya Keikhlasan Dan Kesungguhan Dalam Memikul Jabatan Itulah Yang Akan Menjadi Sebab Musabab Naiknya Derajat Dan Lahirnya Pengakuan Dan Penghormatan Kepada Kita Para Pengemban Amanah.

      semoga Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa Selalu Menuntun Kita Semua Dalam Melaksanakan Tugas, Amanah, Dan Tanggung Jawab, Harap Prof Syarifuddin Saat Menutup Sambutannya.

      berikut Adalah 14 Nama Ketua Pengadilan Tinggi Yang Dilantik: 1 Dr. H. Siswandriyono, S.h., M.hum., Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Kupang 2 Muefri, S.h., M.h., Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Palu 3 Dr. H. Zainuddin, S.h., M.hum., Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya 4 Dr. Erwin Mangatas Malau, S.h., M.h., Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Ambon 5 Dr. H. Herri Swantoro, S.h., M.h., Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Bandung 6 H. Charis Mardiyanto, S.h., M.h., Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Banten 7 H. Mohammad Hatta, S.h., M.h., Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar 8 Setyawan Hartono, S.h., M.h., Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Semarang 9 Asli Ginting, S.h., M.h., Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura 10 Dr. Mohamad Djoko, S.h., M.hum., Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang 11 Dr. Andriani Nurdin, S.h., M.h., Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jambi 12 Dr. H. Soedarmaji, S.h., M.hum., Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta 13 Zaid Umar Bobsaid, S.h., M.h., Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya 14 Dr. Robinson Tarigan, S.h., M.h., Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Medan

      adapun Nama Ketua Pengadilan Tinggi Tun Yang Dilantik Yaitu Dr. Arifin Marpaung, S.h., M.h., Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

      dalam Acara Yang Dilaksanakan Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Yang Ketat Ini Juga Dihadiri Oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-yudisial, Ketua Kamar Pembinaan, Ketua Kamar Tata Usaha Negara, Ketua Kamar Pidana, Ketua Kamar Pengawasan, Sekretaris Mahkamah Agung, Kepala Badan Peradilan Umum, Kepala Badan Peradilan Militer Dan Tun, Kepala Badan Pengawasan, Ketua Umum Dharmayukti Karini, Dan Ketua Dharmayukti Mahkamah Agung. (azh/rs)