logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Muara Bulian

Jl. Jend. Sudirman No.1, Rengas Condong, Muara Bulian, Kab. Batang Hari, Jambi 36613

Profil dan Sejarah Pengadilan Negeri

Profil dan Sejarah Pengadilan Negeri

Kabupaten Batang Hari dahulu merupakan bagian dari Keresidenan Jambi masuk Propinsi Sumatera Tengah dengan Ibu Kota Jambi, Wilayahnya Meliputi Kota Madya Dati II Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956.

Melihat perkembangan Kota madya Jambi begitu cepat maka dibentuklah Propinsi Jambi dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958,maka pusat kegiatan Pemerintah Kabupaten Batang Hari dipindahkan ke gedung yang sekarang dikenal dan dipergunakan oleh Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, tidak lama kemudian dipindahkan lagi ke Kantor Markas Daerah Hansif Propinsi Jambi pada tahun 1963 tempat kegiatan Adminitrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang Hari pindah ke Kenali Asam.

Kemudian dengan keluarnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1965 Wilayah Kabupaten Batang Hari di pecah menjadi 2 Kabupaten :

1. Kabupaten Dati II Tanjung Jabung dengan Pemerintahannya  berkedudukan di Kuala Tungkal.

2. Kabupaten Dati II Batang Hari dengan Pemerintahannya berkedudukan di Kenali Asam.

Oleh karena Kenali Asam kurang dapat menampung perkembangan dan kemajuan sebagai Ibu Kota Kabupaten, maka Ibu Kota Kabupaten Batang Hari dipindahkan ke Muara Bulian dengan jarak 65 kilo meter dari Kota Jambi, Wilayah Kabupaten Batang Hari sampai ke Muara Jambi.

Kabupaten Batang Hari dahulu masuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan Zetting plaat (tempat sidang) di Muara Tembesi salah satu Ibu Kota Kecamatan di Kabupaten Batang Hari dengan jarak 80 Kilo meter dari pusat Kota Jambi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 1982 dibentuklah Pengadilan Tinggi Jambi, terpisah dari Pengadilan Tinggi Palembang, dimana Pengadilan Negeri Muara Bulian juga dibentuk dan diresmikan pemakaian tanggal 9 Pebruari 1982 oleh Direktur Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakimaan Republik Indonesia Bapak Soeroto, S.H., berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Km.1 Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari. Pengadilan Negeri Muara Bulian termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jambi.

Sejak Kantor Pengadilan Negeri Muara Bulian dibangun di Muara Bulian, maka tempat sidang Pengadilan Negeri Jambi di Muara Tembesi dijadikan sebagai tempat sidang Pengadilan Negeri Muara Bulian di Muara Tembesi, namun belakangan Zetting Plaat Muara Tembesi telah diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Kabupaten Muara Jambi dibentuk menjadi Kabupaten baru dengan Ibu Kota Sengeti, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Batang Hari, kedua Kabupaten tersebut masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2003 dibentuklah Pengadilan Negeri Sengeti, dimana Wilayah Hukumnya meliputi Wilayah Kabupaten Muara Jambi yang  dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999, maka sejak saat itu Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian hanyalah meliputi Wilayah Kabupaten Batang Hari, terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan dengan luas Wilayah 5.804,83. Km Persegi dengan jumlah penduduk 266.971 orang (sumber data Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang Hari Tahun 2017) dengan perincian sebagai berikut :

 
NO KECAMATAN LUAS WILAYAH (KM2) JUMLAH PENDUDUK KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM2)
1 Mersam 801.90 26.459 34
2 Maro Sebo Ulu 906,33 33.331 37
3 Batin XXIV 904,14 27.884 31
4 Meara Tembesi 419,77 30.813 73
5 Muara Bulian 417,97 61.653 148
6 Bajubang 1.203,51 40.796 34
7 Maro Sebo Ilir 129,06 13.687 106
8 Pemayung 1.022,83 31.348 31
  JUMLAH 5.804,83 266.971 46






NILAI IPK NILAI IKM

 

  • Berita Pengumuman Badan Peradilan Umum (Badilum)

    • Surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang

      melanjutkan Rangkaian Asesmen Akreditasi Penjaminan Mutu (apm), Tim Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Ri Melaksananakan Penilaian Di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Tim Surveilan Ini Dipimpin Oleh Candra S.h. (kasubdit Tata Kelola Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum).

      dalam Penilaian Asesmen Ini, Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Syamsul Arief, S.h., M.h. Memaparkan Keseuaian Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dan Penerapan Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Badilumdi Pn Tanjungkarang. Selanjutnya Tim Penilai Dari Ditjen Badilum Juga Meninjau Pelayanan Pada Pencari Keadilan Serta Sarana Disabilitas, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (ptsp), Ruang Sidang Dan Pojok E-court Pada Pn Tanjungkarang.

    • Kunjungan Kerja Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Ke Pn Lumajang, Pn Kraksaan, Pn Probolinggo, Dan Pn Bangil

      pada Hari Kedua Rangkaian Kunjungan Kerja Ke Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya, Pada Hari Rabu, 29 Juni 2022, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, Sh, Mh Melaksanakan Pembinaan Di 4 (empat) Pengadilan Negeri Di Provinsi Jawa Timur, Yaitu Pengadilan Negeri Lumajang (kabupaten Lumajang), Pengadilan Negeri Kraksaaan (kabupaten Probolinggo), Pengadilan Negeri Probolinggo (kota Probolinggo), Dan Pengadilan Negeri Bangil (kabupaten Pasuruan).

      dalam Pembinaan Ini Dirjen Badilum Didampingi Sekretaris Ditjen Badilum, Drs. Wahyudin, M.si., Dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis, Dr. Lucas Prakoso, Sh.,m. Hum.

      selain Memantau Kondisi Infrastruktur, Ruang Sidang, Layanan Pos Bantuan Hukum, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (ptsp), Akses Disabilitas, Penanganan Perkara Dan Pengelolaan Anggaran Serta Barang Milik Negara, Tim Dari Direktorat jenderal Badan Peradilan Umum Juga Berdiskusi Dengan Para Pimpinan Satuan Kerja Mengenai Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pengadilan.

    • Surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

      pada Hari Rabu, 29 Juni 2022, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Melaksanakan Surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu (apm) Pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Tim Surveilan Dari Ditjen Badilum Dipimpin Oleh Zahlisa Vitalita, Sh, Mh (direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum) Dan Candra S.h. (kasubdit Tata Kelola Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum).

      surveilan Bertujuan Untuk Menjaga Kualitas Layanan Dan Administrasi Di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Sesuai Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Untuk Periode Tahun Anggaran 2022. Kegiatan Ini Dibuka Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Dr. Mochamad Djoko,s.h.,m.hum Serta Diikuti Oleh Para Hakim, Pejabat Struktural Dan Staf Pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Pada Surveilan Ini Dilakukan Pemantauan Kesesuaian Pada Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Sesuai Standar Yang Ditetapkan Mahkamah Agung Ri.

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Kunker Pimpinan Mahkamah Agung Ke Empat Peradilan Di Surabaya

      surabaya - Humas : Masih Dalam Rangkaian Acara Kunjungan Pimpinan Mahkamah Agung Ke Surabaya, Selain Menghadiri Pelaksanaan Acara Wisuda Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Pimpinan Mahkamah Agung Melanjutkan Kegiatan Kunjungan Kerja Ke Empat (4) Peradilan Di Surabaya, Yakni Pengadilan Agama (pa) Surabaya, Pengadilan Negeri (pn) Surabaya, Pengadilan Militer Tinggi (dilmilti) Iii Surabaya, Pengadilan Militer (dilmil) Iii-12 Surabaya Dan Pengadilan Tata Usaha Negara (tun) Surabaya.

      kota Surabaya Yang Cerah Di Kamis Siang 30 Juni 2022 Ini Memberikan Semangat Kepada Para Pimpinan Ma Untuk Mengunjungi Empat Peradilan Di Surabaya. Kunjungan Pun Dibagi Mengingat Padatnya Jadwal Kegiatan.

      ketua Mahkamah Agung, Prof. H.m. Syarifuddin, S.h., M.h., Meninjau Pengadilan Militer Tinggi Iii Surabaya, Pengadilan Militer Iii-12 Surabaya Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Kma Yang Didampingi Para Ketua Kamar Juga Berkesempatan Menanam Pohon Durian Bawor, Sawo Kecik Dan Jambu Air Deli Hijau, Di Halaman Kantor Dilmilti, Dilmil Dan Tun Surabaya, Yang Berada Dalam Satu Lokasi. Dalam Kunker Ini, Syarifuddin Berpesan Kepada Warga Peradilan Di Surabaya Untuk Memberikan Pelayanan Yang Sebaik-baiknya Kepada Para Pencari Keadilan, Serta Mengajak Warga Peradilan Untuk Berlomba-lomba Dalam Kebaikan.

      pada Kesempatan Yang Sama, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.h.,m.h., Meninjau Pengadilan Negeri Surabaya.

      sementara Itu, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. H. Sunarto, S.h.,m.h., Meninjau Pengadilan Agama Surabaya.

      kunker Pimpinan Ma Ini Disambut Dengan Upacara Penyambutan Penuh Semangat Dan Bahagia Oleh Warga Peradilan Di Surabaya. Acara Diakhiri Dengan Foto Bersama. (enk/photo:azh/pn).

    • Dipercaya Pimpin Lima Pengadilan Tingkat Banding, Kpt Surabaya Jalani Wisuda Purnabakti

      surabaya - Humas: Wisuda Purnabakti Merupakan Peristiwa Yang Sakral Dan Monumental Dalam Fase Kehidupan Seorang Pegawai Pengadilan. Ia Adalah Penanda Paripurnanya Pengabdian Kedinasan Seorang Juru Adil. Karena Menjadi Penanda Keparipurnaan, Tidak Semua Diberi Anugerah Oleh Allah Swt. Untuk Mengalami Momen Bersejarah.

      hal Inilah Yang Dirasakan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Zaid Umar Bobsaid, S.h., M.h., Menjalani Wisuda Purnabakti Pada Kamis, 30 Juni 2022.

      ketua Mahkamah Agung Ri, Prof. H.m. Syarifuddin, S.h., M.h., Saat Memberikan Sambutan Dalam Pelaksanaan Wisuda Purnabakti Kpt Surabaya Di Hotel Santika Surabaya Mengatakan "prestasi Puncak Inilah Yang Telah Diraih Oleh Bapak Zaid Umar Bobsaid, S.h., M.h. Tidak Hanya Satu Kali, Dalam Catatan Saya, Beliau Telah Dipercaya Memimpin 5 (lima) Pengadilan Tingkat Banding Selama Meniti Karir Di Lembaga Peradilan. Sebelum Memimpin Pengadilan Tinggi Surabaya, Beliau Pernah Dipercaya Memimpin Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Dan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Yang Lebih Membanggakan, Selama Memimpin Tersebut, Beliau Juga Sukses Mencatatkan Prestasi Pada Lembaga Yang Ia Pimpin," Ujarnya.

      lebih Lanjut Guru Besar Universitas Diponegoro Ini Mengatakan Setelah Menempuh Perjalanan Karir Yang Cukup Panjang, Dihiasi Berbagai Ujian Dan Tantangan, Akhirnya Beliau Sukses Mengakhiri Masa Bakti Tanpa Meninggalkan Rekam Jejak Negatif. Inilah Prestasi Sesungguhnya, Sebab Rapor Prestasi Yang Sebenarnya Dibuktikan Dengan Capaian Yang Paling Akhir.

      wisuda Purnabakti Kpt Surabaya Ini Berlangsung Penuh Hikmat Dengan Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan.

      acara Dihadiri Pimpinan Mahkamah Agung, Para Pejabat Eselon I Dilingkungan Mahkamah Agung, Kepala Biro Hukum Dan Humas, Serta Undangan Lainnya. (enk/photo:azh/pn)

    • Sekretaris Ma Lakukan Penandatangan Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

      jakarta " Humas : Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.h., M.h Melakukan Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Dengan 17 Pimpinan Kementerian, Lembaga, Bumn, Dan Badan Hukum Publik.

      penandatanganan Disaksikan Langsung Oleh Wakil Presiden Ri K.h. Maruf Amin Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (panrb) Ad Interim Mahfud Md. Saya Meminta Penandatanganan Nota Kesepahaman Ini Tidak Hanya Simbolis Semata. Harus Benar-benar Diwujudkan Dengan Mengesampingkan Ego Sektoral Guna Tercapainya Percepatan Penyelenggaraan Mpp (mal Pelayanan Publik) Yang Berkualitas, Ungkap Wapres Maruf Dalam Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan Mpp Di Jakarta, Selasa (28/06).

      lebih Lanjut, Wapres Maruf Amin Menyampaikan Nota Kesepahaman Menjadi Dasar Komitmen Untuk Ikut Serta Dalam Memberikan Pelayanan Di Mpp. Penandatanganan Tersebut Menjadi Langkah Penting Dalam Komitmen Untuk Merealisasikan Tugas Dan Amanat Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik.

      dalam Kesempatan Tersebut, Menteri Panrb Ad Interim Mahfud Md Menyampaikan Bahwa Penandatanganan Nota Kesepahaman Ini Dilaksanakan Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Percepatan Penyelenggaraan Mpp. Bersama Dengan Kerja Sama Ini, Maka Instansi Terkait Didorong Untuk Menyelenggarakan Pelayanan Di Mpp Sesuai Dengan Lingkup Kewenangan Masing-masing, Jelas Mahfud.

      hingga Juni 2022, Terdapat 59 Mpp Yang Telah Diresmikan Dan Tersebar Di Penjuru Indonesia. Direncanakan Hingga Akhir Tahun 2022, Sebanyak 56 Mpp Juga Akan Siap Diresmikan. Sebagai Program Prioritas, Diharapkan Mpp Dapat Berdiri Di Seluruh Kabupaten Dan Kota Di Indonesia Pada Tahun 2024.

      nota Kesepahaman Tersebut Ditandatangani Oleh Kementerian Panrb, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agama, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional (atr/bpn). Juga Ditandatangani Oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Ri, Badan Narkotika Nasional (bnn), Badan Pengawas Obat Dan Makanan (bpom), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Dan Perpustakaan Nasional. Sejumlah Bumn Pun Turut Serta Yang Terdiri Dari Bpjs Kesehatan, Bpjs Ketenagakerjaan, Pt Taspen, Serta Pt Pln. (humas/foto Humas Menpan Rb)