logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Muara Bulian

Jl. Jend. Sudirman No.1, Kec. Muara Bulian, Kab. Batang Hari, Jambi 36613

Prosedur Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

Prosedur Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

A. Permohonan Pembebasan Biaya Perkara oleh Pemohon/ Penggugat

Tahap 1

Petugas Meja I setelah meneliti kelengkapan berkas permohonan pembebasan biaya perkara, dicatat dalam buku register permohonan pembebasan biaya perkara, diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera/Sekretaris setelah memeriksa kelengkapan persyaratan pembebasan biaya perkara;

Tahap 2

Ketua Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan berkas permohonan pembebasan biaya perkara berdasarkan pertimbangan Panitera/Sekretaris sebagaimana dimaksud pada tahap (1) dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang harus diterbitkan pada tanggal sama dengan diajukannya surat permohonan layanan pembebasan biaya perkara apabila permohonan dikabulkan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk arsip berkas perkara, Panitera/Sekretaris dan pemohon;

Tahap 3

Apabila pada hari yang bersangkutan, Ketua Pengadilan Negeri tidak berada di tempat, maka surat penetapan tersebut dapat dikeluarkan oleh Wakil Ketua atau Hakim yang ditunjuk;

Tahap 4

Ketua Pengadilan Negeri berwenang menetapkan besaran satuan biaya sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing;

Tahap 5

Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat keputusan untuk membebankan biaya perkara kepada anggaran negara dengan menyebut besaran anggaran yang dibebankan kepada negara;

Tahap 6

Berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam tahap (5) bendahara pengeluaran menyerahkan biaya layanan pembebasan biaya perkara kepada kasir secara tunai sebesar yang telah ditentukan dalam surat keputusan Panitera/Sekretaris dengan bukti kuitansi kemudian Kasir membukukan biaya dalam buku jurnal dan buku induk keuangan perkara kecuali biaya pendaftaran, biaya redaksi dan leges yang dicatat nihil;

Tahap 7

Apabila kebutuhan biaya perkara melebihi panjar biaya perkara yang telah ditentukan, maka Panitera/Sekretaris dapat membuat surat keputusan untuk menambah panjar biaya pada perkara yang sama berdasarkan instrumen yang disampaikan oleh kasir, kemudian apabila kebutuhan biaya perkara melebihi panjar biaya perkara yang telah ditentukan dalam surat keputusan, sedangkan anggaran pembebasan biaya perkara untuk perkara yang bersangkutan tidak tersedia lagi di dalam DIPA, maka proses selanjutnya dilakukan secara cuma-cuma (tanpa perlu menyetor biaya perkara lagi);

Tahap 8

Apabila anggaran pembebasan biaya perkara dalam perkara tersebut terdapat sisa, maka sisa tersebut dikembalikan oleh kasir kepada bendahara pengeluaran pada bulan yang bersangkutan. Apabila anggaran layanan pembebasan biaya perkara sudah habis sedangkan permohonan layanan pembebasan biaya perkara yang telah memenuhi syarat masih ada, maka perkara tersebut diproses secara cuma-cuma (prodeo murni);

Tahap 9

Dalam hal tahun anggaran berakhir namun perkara yang dibebankan biayanya belum diputus oleh Pengadilan, maka bendahara pengeluaran menghitung dan mempertanggungjawabkan biaya perkara yang sudah terealisasi pada tahun anggaran tersebut. Bantuan biaya perkara sebagaimana dimaksud tahap (7) dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. Bendahara pengeluaran menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan, dan mencatat semua biaya yang telah dikeluarkan untuk layanan pembebasan biaya perkara dalam pembukuan yang disediakan untuk itu. Apabila perkara telah diputus dengan mengabulkan gugatan, tetapi tergugat tidak mengajukan pembebasan biaya perkara maka dalam amar putusan dicantumkan pembebanan biaya perkara kepada tergugat, jika gugatan ditolak maka pembebanan biaya perkara dibebankan pada Negara;

Tahap 10

Dalam hal permohonan pembebasan biaya perkara ditolak, maka dibuat surat penetapan oleh Ketua Pengadilan dalam rangkap 2 (dua) masing-masing untuk Pemohon dan arsip, maka proses perkara dilaksanakan dengan membayar panjar biaya perkara;

B. Permohonan Pembebasan Biaya Perkara oleh Tergugat/ Termohon

Tahap 1

Permohonan Pembebasan Biaya Perkara diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri, sebelum Tergugat/Termohon memberikan jawaban, dan Panitera/Sekretaris memeriksa kelengkapan persyaratan pembebasan biaya perkara;

Tahap 2

Ketua Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan berkas permohonan pembebasan biaya perkara berdasarkan pertimbangan Panitera/Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang harus diterbitkan pada tanggal yang sama dengan diajukannya surat permohonan layanan pembebasan biaya perkara apabila permohonan dikabulkan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk arsip berkas perkara, Panitera/Sekretaris dan pemohon;

Tahap 3

Apabila pada hari yang bersangkutan, Ketua Pengadilan Negeri tidak berada di tempat, maka surat penetapan tersebut dapat dikeluarkan oleh Wakil Ketua atau Hakim yang ditunjuk;

Tahap 4

Dalam hal perkara telah diputus dan Tergugat/Termohon dipihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat/Termohon, dengan amar putusan berbunyi: “Membebankan biaya perkara kepada Negara”;






NILAI IPK NILAI IKM

 

NILAI ZI-SPAK NILAI ZI-SPKP

 

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Lantik Kepala Pengadilan Militer Tingkat Banding, Kma Ingatkan Ekspetasi Publik Terhadap Pengadilan, Ibarat Hidup Diruang Kaca Yang Transparan

      jakarta-humas: Di Tengah Tingginya Ekspektasi Publik Terhadap Lembaga Peradilan, Terlebih Di Era Keterbukaan Informasi Seperti Sekarang Ini, Kita Ibarat Hidup Di Suatu Ruang Kaca Yang Transparan, Di Mana Semua Mata Bisa Memandang, Dan Semua Orang Bisa Memberi Penilaian Terhadap Kinerja Yang Kita Lakukan. Di Saat Seperti Inilah, Kepemimpinan Yang Kokoh Amat Kita Butuhkan Untuk Membangun Integritas Hakim Dan Aparatur Peradilan. Perlu Kita Camkan Bersama, Bahwa Memelihara Integritas Adalah Harga Mati, Tanpa Integritas, Kehormatan Kita Akan Mati!

      demikian Disampaikan Oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h Dalam Pidato Pelantikan Kepala Pengadilan Militer Utama Dan Kepala Pengadilan Militer Tinggi, Pada Hari Selasa 23 April 2024, Bertempat Diruang Kusumaatmadja Lantai 14 Gedung Mahkamah Agung.

      lebih Lanjut Ketua Mahkamah Agung Mengatakan Pemimpin Di Pengadilan Militer Juga Turut Andil Menjaga Disiplin Di Dalam Barisan Angkatan Bersenjata, Sehingga Setiap Pelanggaran Terhadap Hukum Yang Dilakukan Oleh Prajurit Dapat Diminimalisir Dan Diselesaikan Secara Tegas, Adil, Efisien Dan Transparan. Untuk Itu, Dibutuhkan Suatu Kualitas Kepemimpinan Yang Khas, Yang Berintegritas Tinggi, Kemampuan Bekerja Dalam Tekanan, Kemampuan Komunikasi Yang Baik, Dan Keberanian Untuk Mengambil Keputusan Sulit Ketika Diperlukan.

      menurutnya, Kepemimpinan Di Pengadilan Militer Tidak Hanya Membutuhkan Keahlian Hukum Yang Mendalam, Tetapi Juga Kepekaan Terhadap Aspek-aspek Khusus Yang Terkait Dengan Hukum Kemiliteran. Pemimpin Di Pengadilan Militer Harus Memahami Kode Etik, Aturan, Dan Tata Cara Yang Berlaku Di Dalam Kehidupan Militer, Di Samping Mampu Memastikan Bahwa Proses Hukum Berjalan Sesuai Dengan Prinsip-prinsip Keadilan Dan Hak Asasi Manusia.

      seorang Pemimpin Yang Baik Bukan Hanya Dituntut Untuk Mampu Memberikan Instruksi Dan Perintah, Namun Juga Harus Mampu Memberikan Contoh Keteladanan Yang Baik Bagi Seluruh Anggotanya. Petuah Lama Selalu Mengingatkan Kita: The Most Effective Leader Is One Who Leads By Example, Not Just By Instructions (pemimpin Yang Paling Efektif Adalah Mereka Yang Memberikan Contoh, Bukan Sekedar Instruksi), Ujar Mantan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

      diakhir Sambutannya, Prof Syarifuddin Berharap Kepada Bapak Dan Ibu Yang Baru Saja Dilantik, Agar Mampu Menjalankan Fungsi Kawal Depan (voor Post) Secara Maksimal, Dalam Rangka Mengawasi Perilaku Dan Etika Aparatur Peradilan Militer Dalam Melaksanakan Tugas. Demikian Juga Kepada Para Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding Pada Umumnya. Saya Ingin Berpesan, Bahwa Seorang Pimpinan Di Pengadilan Tingkat Banding, Harus Peka Terhadap Setiap Laporan Dan Pengaduan, Atas Pelanggaran Disiplin Dan Pelanggaran Kode Etik, Yang Berpotensi Merusak Kehormatan Dan Nama Baik Pengadilan.

      adapun Kepala Pengadilan Militer Utama Dan Kepala Pengadilan Militer Tinggi Yang Dilantik Sebagai Berikut :

      1. Laksma Tni Ismu Edy Aryanto, S.h., M.h

      Sebagai Kepala Pengadilan Militer Utama

      2. Laksma Tni Tuty Kiptiani, S.h., M.h

      Sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi Ii Jakarta

      3. Laksma Tni Hari Aji Sugianto, S.h., M.h

      Sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan

      4. Brigjen Tni Dr. Esron Sinambela, S.s., S.h., M.h

      Sebagai Kepala Pengadilan Tinggi Iii Surabaya

      acara Pelantikan Ini Juga Dihadiri Oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Para Ketua Kamar Pada Mahkamah Agung, Pejabat Eselon I Dan Ii Dilingkungan Mahkamah Agung, Ketua Dharmayukti Karini Mahkamah Agung, Serta Para Undangan Lainnya. (humas)

    • Suharto Terpilih Menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial

      jakarta-humas: Mengisi Kekosongan Posisi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Pasca Dr. Sunarto S.h., M.h., Dilantik Menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Pada 3 April 2023 Lalu, Mahkamah Agung Menyelenggarakan Sidang Paripurna Khusus Dengan Agenda Tunggal Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Pada Senin, 22 April 2024 Di Balairung Mahkamah Agung.

      sidang Yang Dibuka Dan Terbuka Untuk Umum Ini Dipimpin Langsung Oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h. Warga Peradilan Di Seluruh Indonesia Serta Masyarakat Indonesia Dan Dunia Bisa Menyaksikan Secara Langsung Proses Pemilihan Ini Melalui Tayangan Langsung Di Kanal Youtube Mahkamah Agung.

      pemilihan Ini Diikuti Oleh Seluruh Hakim Agung Yang Berjumlah 51 Orang. Namun Berdasarkan Daftar Hadir Terdapat 47 Orang Hakim Agung Yang Hadir Pada Sidang Tersebut, Dengan Rincian 46 Hadir Secara Langsung Di Ruang Kusumah Atmadja Dan 1 Orang Hadir Di Lantai 12 Karena Alasan Sakit. Adapun 4 Orang Hakim Agung Lainnya Tidak Hadir. Meskipun Demikian Sidang Memenuhi Kuorum Untuk Dilaksanakan.

      seluruh Hakim Agung Yang Hadir Tersebut Memiliki Hak Untuk Memilih Dan Dipilih Menjadi Wakil Ketua Mahkamah. Hal Ini Berdasarkan Uu No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Ri Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Uu Ri No 5 Tahun 2004, Dan Terakhir Uu Ri No 3 Tahun 2009 Yang Menetapkan Bahwa Ketua Dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Dipilih Dari Dan Oleh Hakim Agung.

      sebelum Pemilihan Digelar, Bersamaan Dengan Undangan Sidang Paripurna Khusus, Panitia Memberikan Formulir Kebersediaan Menjadi Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung Kepada Seluruh Hakim Agung. Dari 51 Hakim Agung Terdapat Lima Nama Hakim Agung Yang Menyatakan Kesediaannya Menjadi Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Berikut Adalah Kelima Nama Mereka Yang Disusun Seusia Abjad:

      Dr. Hamdi, S.h., M.hum. Prof. Dr. H. Haswandi, S.h., S.e., M.hum., M.m. Dr. Irfan Fachruddin, S.h., Cn. Dr. Pri Pambudi Teguh, S.h., M.h. Suharto, S.h., M.hum.

      ketika Proses Pemilihan Akan Dimulai, Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Syarifuddin Menyampaikan Bahwa Untuk Menjaga Netralitas Sebagai Ketua, Maka Ia Tidak Menggunakan Hak Pilihnya. Meskipun Begitu Ia Menegaskan Tetap Mendukung Proses Pemilihan Dan Mendukung Siapapun Yang Akan Terpilih Nantinya.

      berikut Adalah Perolehan Suara Pada Putaran Pertama,

      Dr. Hamdi, S.h., M.hum. Mendapatkan 4 Suara Prof. Dr. H. Haswandi, S.h., S.e., M.hum., M.m. Meraih 10 Suara Dr. Irfan Fachruddin, S.h., Cn. Meraih 7 Suara Dr. Pri Pambudi Teguh, S.h., M.h. Meraih 8 Suara Suharto, S.h., M.hum Meraih 16 Suara

      dan Terdapat Satu Suara Tidak Sah Dan Satu Suara Abstain.

      karena Belum Memenuhi Kuorum, Maka Pimpinan Sidang Memutuskan Untuk Melakukan Sidang Putara Kedua Dengan. Pada Putaran Kedua Ini Menyisakan Dua Calon Yang Meraih Suara Terbanyak Yaitu Haswandi Meraih 22 Suara Dan Suharto Meraih 24 Suara. Dengan Demikian, Suharto Disahkan Oleh Ketua Ma Sebagai Wakil Ketua Ma Bidang Non-yudisial Terpilih Periode 2024-2029.

      dalam Sambutannya, Suharto Mengucapkan Terima Kasih Kepada Semua Hakim Agung Yang Telah Memilih Dirinya Untuk Mendampingi Ketua Mahkamah Agung. Ia Mengatakan Bahwa Ia Tidak Bisa Membayangkan Pekerjaan Ke Depan Seperti Apa, Karena Memang Itu Bukan Bidangnya, Namun Ia Akan Berusaha Sebaik Mungkin Dengan Banyak Bertanya Kepada Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Sebelumnya Dr. Sunarto, S.h., M.h. Yang Saat Ini Menjabat Sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.

      saya Tidak Membayangkan Ke Depannya Akan Seperti Apa, Tapi Alhamdulillah Masih Ada Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Sebelumnya Yang Bisa Saya Tanya, Yang Bisa Memberikan Arahan Pada Saya. Inilah Yang Menguatkan Hati Saya Dalam Menjaga Marwah Mahkamah Agung Ke Depan Kata Suharto Dengan Suara Bergertar.

      pada Kesempatan Yang Sama, Ketua Mahkamah Agung Dalam Sambutannya Mengatakan Selamat Kepada Suharto Yang Telah Terpilih. Ia Berharap Suharto Dapat Mengemban Tugas Dan Amanah Yang Dipercayakan Kepadanya Selama 5 Tahun Mendatang Dengan Baik. Ia Berharap Suharto Bisa Membawa Perubahan Positif Bagi Mahkamah Agung Dan Lembaga Peradilan Ke Depan.

      Sekilas Tentang Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Terpilih

      suharto Merupakan Hakim Agung Kelahiran Madiun 13 Juni 1960. Ia Dilantik Menjadi Hakim Agung Oleh Ketua Mahkamah Agung Pada Selasa 19 Oktober 2021. Pada Awal 2023 Lalu, Alumnus Universitas Jember (1984) Dan Universitas Merdeka Malang (2003) Tersebut Dipercaya Menjadi Juru Bicara Mahkamah Agung Menggantikan Andi Samsan Nganro Yang Telah Memasuki Masa Purnabakti. Pada Tahun Yang Sama, Suharto Dipercaya Mengemban Amanah Sebagai Ketua Kamar Pidana Yang Dilantik Oleh Ketua Mahkamah Agung Pada 23 Oktober 2023 Menggantikan Suhadi Yang Telah Memasuki Masa Purnabakti.

      beberapa Jabatan Yang Pernah Diembannya Sebelum Terpilih Menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Adalah Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Dan Lain-lain. (azh/rs/photo:adr,alf,yrz)

    • Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Raih Gelar Profesor Kehormatan

      semarang-humas: Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Dr. H. Yulius, S.h., M.h. Meraih Gelar Profesor Kehormatan (honoris Causa) Dari Universitas Diponegoro (undip) Pada Sabtu, 20 April 2024 Di Gedung Prof. Soedarto Universitas Diponegoro Semarang.

      pemberian Gelar Ini Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 133/un7.a/iv/2024 Tentang Pengangkatan Dr. H. Yulius, S.h., M.h. Sebagai Profesor Kehormatan/honoris Causa Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Berkaitan Dengan Hal Itu, Penulisan Nama Lengkap Hakim Asal Bukittinggi Itu Adalah Prof. (h.c. Undip) Dr. H. Yulius, S.h., M.h.

      profesor Yulius Diberikan Gelar Tersebut Karena Kepakarannya Dalam Bidang Hukum Administrasi Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Kepakaran Tersebut Dinyatakan Telah Memberikan Kontribusi Positif Pada Penegakan Hukum Di Indonesia Melalui Putusan-putusannya Yang Membawa Paradigma Baru Bagi Hakim-hakim Peradilan Tun Di Seluruh Indonesia.

      kegiatan Ini Dihadiri Oleh Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Para Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, Rektor Undip, Ketua Senat Akademik Undip, Majelis Wali Amanat Undip, Para Hakim Tun Dari Seluruh Indonesia, Menteri Dalam Negeri Prof. Tito Karnavian, Guru Besar Universitas Islam Indonesia Prof. Dr. Machfud Md, Guru Besar Universitas Indonesia Prof. Yusril Ihza Mahendra, Ketua Kpk, Dan Lain-lain.

      suami Dari Nelfaleni Ini Menyatakan Bahwa Pemberian Gelar Tersebut Merupakan Tambahan Tanggung Jawab Baginya. Ia Memohon Doa Agar Ia Diberikan Kekuatan Dan Keistikamahan Dalam Menjaga Integritasnya.

      saya Mohon Doa Dan Dukungannya, Semoga Gelar Ini Semakin Memotivasi Diri Saya Dalam Menjaga Integritas Baik Di Bidang Hukum Maupun Di Bidang Pendidikan, Harapnya.

      dalam Kesempatan Tersebut, Prof. Yulius Menyampaikan Pidato Pengukuhan Dengan Judul Peranan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelamatan Uang Negara.

      sekilas Tentang Prof. (h.c. Undip) Dr. H. Yulius, S.h., M.h.

      prof. Yulius Merupakan Pria Kelahiran Bukittinggi, 17 Juli 1958. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Andalas Ini Memulai Karir Hakimnya Sebagai Calon Hakim Di Pengadilan Negeri (pn) Padang Pada 1984. Setahun Setelahnya Ia Dimutasi Ke Pn Blangkejeren Aceh Tenggara Untuk Memulai Tugasnya Sebagai Hakim.

      hakim Yang Suka Bernyayi Ini Pernah Merangkap Hakim Pn Sekaligus Hakim Pengadilan Agama (pa) Saat Bertugas Di Balai Asahan Pada Tahun 1989-1992. Saat Itu, Ia Bercerita Bahwa Pa Kekurangan Hakim.

      karirnya Sebagai Hakim Tata Usaha Negara Dimulai Pada Tahun 1992 Saat Ia Ditugaskan Di Pengadilan Tata Usaha Negeri (ptun) Manado Hingga Tahun 1996. Selanjutnya Ia Berpindah Ke Ptun Jakarta (1996-2001).

      pada 2001 Ia Mulai Mendapat Kepercayaan Sebagai Pimpinan Pengadilan. Diawali Sebagai Wakil Ketua Ptun Semarang Pada 2001-2003. Kemudian Dipercaya Sebagai Ketua Ptun Pekanbaru Pada 2003-2005. Setelah Itu Ia Dilantik Menjadi Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (pttun) Medan Pada 2005-2006, Hakim Tinggi Pada Pttun Jakarta Pada 2006 Sampai 2010.

      alumnus Program Magister Ilmu Hukum Universitas Krisna Dwipayana Semakin Memantapkan Karirnya Sebagai Hakim, Hal Ini Terbukti Dengan Ia Mengikuti Seleksi Hakim Agung Pada 2010. Setelah Melewati Beragam Tes Uji Kelayakan Dan Kepatutan, Ia Dinyatakan Lulus Dan Dilantik Sebagi Hakim Agung Pada 2010 Hingga Sekarang. Selang 12 Tahun Setelahnya Yaitu Tahun 2022 Ia Dilantik Menjadi Ketua Muda Tata Usaha Negara.

      selain Menjalani Tugasnya Sebagai Hakim, Alumnus Program Pasca Sarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Ini Juga Rajin Mengisi Seminar Baik Skala Nasional Maupun Internasional. Ia Juga Aktif Menulis Jurnal Dan Buku Sesuai Dengan Kepakarannya, Salah Satu Bukunya Berjudul Pemeriksaan Sengketa Tindakan Pemerintahan Di Peradilan Tata Usaha Negara.

      Bukan Sekedar Gelar

      dalam Sambutan Pengukuhan, Rektor Undip Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.h., M.hum. Menyatakan Bahwa Pemberian Gelar Profesor Kehormatan Bukan Sekedar Pemberian Gelar Namun Sebuah Pencapaian Terhadap Dedikasi Yang Bersumber Dari Kepakaran Ilmu Pengetahuan. Gelar Kehormatan Ini Juga Merupakan Simbol Kematangan Jiwa Dan Integritas.

      pemberian Gelar Ini, Menurut Rektor, Melalui Proses Yang Sangat Ketat. Beberapa Di Antaranya Yaitu Penilaian Attitude, Integritas, Dan Lainnya. Penerima Gelar Juga Harus Memiliki Kepakaran Dalam Suatu Bidang Ilmu. Kepakaran Tersebut Harus Mendapat Pengakuan Bukan Hanya Di Skala Nasional Namun Juga Internasional.

      di Undip, Lanjut Rektor, Pemberian Gelar Kehormatan Dilakukan Melalui Seleksi Yang Sangat Ketat, Untuk Itu Undip Hanya Memiliki 10 Guru Besar.

      para Penerima Gelar Kehormatan Ini Memiliki Kewajiban Untuk Menjaga Nama Baik Undip Dan Berkontrubusi Pada Bangsa Dan Negara. Mereka Diharapkan Bisa Menyumbangkan Tenaga Dan Fikiran Bukan Hanya Bagi Undip, Namun Juga Bangsa, Dan Negara. (azh/rs/photo:alf & Adr)