logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Muara Bulian

Jl. Jend. Sudirman No.1, Rengas Condong, Muara Bulian, Kab. Batang Hari, Jambi 36613

Prosedur Peninjauan Kembali

Prosedur Peninjauan Kembali
  1. Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang merupakan putusan pemidanaan, terpidana. atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, dan dapat dikuasakan kepada Penasihat Hukumnya.
  2. Permohonan Peninjauan Kembali diajukan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
  3. Permohonan Peninjauan Kembali tidak dibatasi jangka waktu.
  4. Petugas menerima berkas perkara pidana permohonan Peninjauan Kembali, lengkap dengan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, dan memberikan tanda terima.
  5. Permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana atau ahli warisnya atau Penasihat Hukumnya beserta alasanĀ¬-alasannya, diterima oleh Panitera dan ditulis dalam suatu surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon.
  6. Dalam hal terpidana selaku pemohon Peninjauan Kembali kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan secara jelas dengan membuatkan Surat Permohonan Peninjauan Kembali.
  7. Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permohonan Peninjauan Kembali, wajib memberitahukan permintaan permohonan Peninjauan Kembali tersebut kepada Penuntut Umum.
  8. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan Peninjauan Kembali diterima Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim yang tidak memeriksa perkara semula, untuk memeriksa dan memberikan pendapat apakah alasan permohonan Peninjauan Kembali telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
  9. Dalam pemeriksaan tersebut, terpidana atau ahli warisnya dapat didampingi oleh Penasehat Hukum dan Jaksa yang dalam hal ini bukan dalam kapasitasnya sebagai Penuntut Umum ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
  10. Dalam hal permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh terpidana yang sedang menjalani pidananya, Hakim menerbitkan penetapan yang memerintahkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan dimana terpidana menjalani pidana untuk menghadirkan terpidana ke persidangan Pengadilan Negeri.
  11. Panitera wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan Peninjauan Kembali yang ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, pemohon dan Panitera. Berdasarkan berita acara pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera.
  12. Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan.
  13. Permohonan Peninjauan Kembali yang terpidananya berada di luar wilayah Pengadilan yang telah memutus dalam tingkat pertama:
    1. Diajukan kepada Pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama;
    2. Hakim dari Pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama dengan penetapan dapat meminta bantuan pemeriksaan, kepada Pengadilan Negeri tempat pemohon Peninjauan Kembali berada;
    3. Berita Acara pemeriksaan dikirim ke Pengadilan yang meminta bantuan pemeriksaan;
    4. Berita Acara Pendapat dibuat oleh Pengadilan yang telah memutus pada tingkat pertama;
  14. Dalam pemeriksaan persidangan dapat diajukan suratĀ¬-surat dan saksi-saksi yang sebelumnya tidak pernah diajukan pada persidangan Pengadilan di tingkat pertama.
  15. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, setelah pemeriksaan persidangan selesai, Panitera harus segera mengirimkan berkas perkara tersebut ke Mahkamah Agung. Tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan Jaksa.
  16. Dalam hal suatu perkara yang dimintakan Peninjauan Kembali adalah putusan Pengadilan Banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan Berita Acara Pemeriksaan serta Berita Acara pendapat dan disampaikan kepada Pengadilan Banding yang bersangkutan.
  17. Fotocopy relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung yang telah disahkan oleh Panitera dikirimkan ke Mahkamah Agung.
  18. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja (pasal 268 ayat 3 KUHAP).

Sumber:
– Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 8-11.






NILAI IPK NILAI IKM

 

  • Berita Pengumuman Badan Peradilan Umum (Badilum)

    • Surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang

      melanjutkan Rangkaian Asesmen Akreditasi Penjaminan Mutu (apm), Tim Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Ri Melaksananakan Penilaian Di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Tim Surveilan Ini Dipimpin Oleh Candra S.h. (kasubdit Tata Kelola Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum).

      dalam Penilaian Asesmen Ini, Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Syamsul Arief, S.h., M.h. Memaparkan Keseuaian Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dan Penerapan Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Badilumdi Pn Tanjungkarang. Selanjutnya Tim Penilai Dari Ditjen Badilum Juga Meninjau Pelayanan Pada Pencari Keadilan Serta Sarana Disabilitas, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (ptsp), Ruang Sidang Dan Pojok E-court Pada Pn Tanjungkarang.

    • Kunjungan Kerja Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Ke Pn Lumajang, Pn Kraksaan, Pn Probolinggo, Dan Pn Bangil

      pada Hari Kedua Rangkaian Kunjungan Kerja Ke Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya, Pada Hari Rabu, 29 Juni 2022, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, Sh, Mh Melaksanakan Pembinaan Di 4 (empat) Pengadilan Negeri Di Provinsi Jawa Timur, Yaitu Pengadilan Negeri Lumajang (kabupaten Lumajang), Pengadilan Negeri Kraksaaan (kabupaten Probolinggo), Pengadilan Negeri Probolinggo (kota Probolinggo), Dan Pengadilan Negeri Bangil (kabupaten Pasuruan).

      dalam Pembinaan Ini Dirjen Badilum Didampingi Sekretaris Ditjen Badilum, Drs. Wahyudin, M.si., Dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis, Dr. Lucas Prakoso, Sh.,m. Hum.

      selain Memantau Kondisi Infrastruktur, Ruang Sidang, Layanan Pos Bantuan Hukum, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (ptsp), Akses Disabilitas, Penanganan Perkara Dan Pengelolaan Anggaran Serta Barang Milik Negara, Tim Dari Direktorat jenderal Badan Peradilan Umum Juga Berdiskusi Dengan Para Pimpinan Satuan Kerja Mengenai Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pengadilan.

    • Surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

      pada Hari Rabu, 29 Juni 2022, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Melaksanakan Surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu (apm) Pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Tim Surveilan Dari Ditjen Badilum Dipimpin Oleh Zahlisa Vitalita, Sh, Mh (direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum) Dan Candra S.h. (kasubdit Tata Kelola Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum).

      surveilan Bertujuan Untuk Menjaga Kualitas Layanan Dan Administrasi Di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Sesuai Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Untuk Periode Tahun Anggaran 2022. Kegiatan Ini Dibuka Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Dr. Mochamad Djoko,s.h.,m.hum Serta Diikuti Oleh Para Hakim, Pejabat Struktural Dan Staf Pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Pada Surveilan Ini Dilakukan Pemantauan Kesesuaian Pada Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Sesuai Standar Yang Ditetapkan Mahkamah Agung Ri.

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Kunker Pimpinan Mahkamah Agung Ke Empat Peradilan Di Surabaya

      surabaya - Humas : Masih Dalam Rangkaian Acara Kunjungan Pimpinan Mahkamah Agung Ke Surabaya, Selain Menghadiri Pelaksanaan Acara Wisuda Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Pimpinan Mahkamah Agung Melanjutkan Kegiatan Kunjungan Kerja Ke Empat (4) Peradilan Di Surabaya, Yakni Pengadilan Agama (pa) Surabaya, Pengadilan Negeri (pn) Surabaya, Pengadilan Militer Tinggi (dilmilti) Iii Surabaya, Pengadilan Militer (dilmil) Iii-12 Surabaya Dan Pengadilan Tata Usaha Negara (tun) Surabaya.

      kota Surabaya Yang Cerah Di Kamis Siang 30 Juni 2022 Ini Memberikan Semangat Kepada Para Pimpinan Ma Untuk Mengunjungi Empat Peradilan Di Surabaya. Kunjungan Pun Dibagi Mengingat Padatnya Jadwal Kegiatan.

      ketua Mahkamah Agung, Prof. H.m. Syarifuddin, S.h., M.h., Meninjau Pengadilan Militer Tinggi Iii Surabaya, Pengadilan Militer Iii-12 Surabaya Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Kma Yang Didampingi Para Ketua Kamar Juga Berkesempatan Menanam Pohon Durian Bawor, Sawo Kecik Dan Jambu Air Deli Hijau, Di Halaman Kantor Dilmilti, Dilmil Dan Tun Surabaya, Yang Berada Dalam Satu Lokasi. Dalam Kunker Ini, Syarifuddin Berpesan Kepada Warga Peradilan Di Surabaya Untuk Memberikan Pelayanan Yang Sebaik-baiknya Kepada Para Pencari Keadilan, Serta Mengajak Warga Peradilan Untuk Berlomba-lomba Dalam Kebaikan.

      pada Kesempatan Yang Sama, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.h.,m.h., Meninjau Pengadilan Negeri Surabaya.

      sementara Itu, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. H. Sunarto, S.h.,m.h., Meninjau Pengadilan Agama Surabaya.

      kunker Pimpinan Ma Ini Disambut Dengan Upacara Penyambutan Penuh Semangat Dan Bahagia Oleh Warga Peradilan Di Surabaya. Acara Diakhiri Dengan Foto Bersama. (enk/photo:azh/pn).

    • Dipercaya Pimpin Lima Pengadilan Tingkat Banding, Kpt Surabaya Jalani Wisuda Purnabakti

      surabaya - Humas: Wisuda Purnabakti Merupakan Peristiwa Yang Sakral Dan Monumental Dalam Fase Kehidupan Seorang Pegawai Pengadilan. Ia Adalah Penanda Paripurnanya Pengabdian Kedinasan Seorang Juru Adil. Karena Menjadi Penanda Keparipurnaan, Tidak Semua Diberi Anugerah Oleh Allah Swt. Untuk Mengalami Momen Bersejarah.

      hal Inilah Yang Dirasakan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Zaid Umar Bobsaid, S.h., M.h., Menjalani Wisuda Purnabakti Pada Kamis, 30 Juni 2022.

      ketua Mahkamah Agung Ri, Prof. H.m. Syarifuddin, S.h., M.h., Saat Memberikan Sambutan Dalam Pelaksanaan Wisuda Purnabakti Kpt Surabaya Di Hotel Santika Surabaya Mengatakan "prestasi Puncak Inilah Yang Telah Diraih Oleh Bapak Zaid Umar Bobsaid, S.h., M.h. Tidak Hanya Satu Kali, Dalam Catatan Saya, Beliau Telah Dipercaya Memimpin 5 (lima) Pengadilan Tingkat Banding Selama Meniti Karir Di Lembaga Peradilan. Sebelum Memimpin Pengadilan Tinggi Surabaya, Beliau Pernah Dipercaya Memimpin Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Dan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Yang Lebih Membanggakan, Selama Memimpin Tersebut, Beliau Juga Sukses Mencatatkan Prestasi Pada Lembaga Yang Ia Pimpin," Ujarnya.

      lebih Lanjut Guru Besar Universitas Diponegoro Ini Mengatakan Setelah Menempuh Perjalanan Karir Yang Cukup Panjang, Dihiasi Berbagai Ujian Dan Tantangan, Akhirnya Beliau Sukses Mengakhiri Masa Bakti Tanpa Meninggalkan Rekam Jejak Negatif. Inilah Prestasi Sesungguhnya, Sebab Rapor Prestasi Yang Sebenarnya Dibuktikan Dengan Capaian Yang Paling Akhir.

      wisuda Purnabakti Kpt Surabaya Ini Berlangsung Penuh Hikmat Dengan Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan.

      acara Dihadiri Pimpinan Mahkamah Agung, Para Pejabat Eselon I Dilingkungan Mahkamah Agung, Kepala Biro Hukum Dan Humas, Serta Undangan Lainnya. (enk/photo:azh/pn)

    • Sekretaris Ma Lakukan Penandatangan Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

      jakarta " Humas : Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.h., M.h Melakukan Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Dengan 17 Pimpinan Kementerian, Lembaga, Bumn, Dan Badan Hukum Publik.

      penandatanganan Disaksikan Langsung Oleh Wakil Presiden Ri K.h. Maruf Amin Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (panrb) Ad Interim Mahfud Md. Saya Meminta Penandatanganan Nota Kesepahaman Ini Tidak Hanya Simbolis Semata. Harus Benar-benar Diwujudkan Dengan Mengesampingkan Ego Sektoral Guna Tercapainya Percepatan Penyelenggaraan Mpp (mal Pelayanan Publik) Yang Berkualitas, Ungkap Wapres Maruf Dalam Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan Mpp Di Jakarta, Selasa (28/06).

      lebih Lanjut, Wapres Maruf Amin Menyampaikan Nota Kesepahaman Menjadi Dasar Komitmen Untuk Ikut Serta Dalam Memberikan Pelayanan Di Mpp. Penandatanganan Tersebut Menjadi Langkah Penting Dalam Komitmen Untuk Merealisasikan Tugas Dan Amanat Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik.

      dalam Kesempatan Tersebut, Menteri Panrb Ad Interim Mahfud Md Menyampaikan Bahwa Penandatanganan Nota Kesepahaman Ini Dilaksanakan Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Percepatan Penyelenggaraan Mpp. Bersama Dengan Kerja Sama Ini, Maka Instansi Terkait Didorong Untuk Menyelenggarakan Pelayanan Di Mpp Sesuai Dengan Lingkup Kewenangan Masing-masing, Jelas Mahfud.

      hingga Juni 2022, Terdapat 59 Mpp Yang Telah Diresmikan Dan Tersebar Di Penjuru Indonesia. Direncanakan Hingga Akhir Tahun 2022, Sebanyak 56 Mpp Juga Akan Siap Diresmikan. Sebagai Program Prioritas, Diharapkan Mpp Dapat Berdiri Di Seluruh Kabupaten Dan Kota Di Indonesia Pada Tahun 2024.

      nota Kesepahaman Tersebut Ditandatangani Oleh Kementerian Panrb, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agama, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional (atr/bpn). Juga Ditandatangani Oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Ri, Badan Narkotika Nasional (bnn), Badan Pengawas Obat Dan Makanan (bpom), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Dan Perpustakaan Nasional. Sejumlah Bumn Pun Turut Serta Yang Terdiri Dari Bpjs Kesehatan, Bpjs Ketenagakerjaan, Pt Taspen, Serta Pt Pln. (humas/foto Humas Menpan Rb)