logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Muara Bulian

Jl. Jend. Sudirman No.1, Kec. Muara Bulian, Kab. Batang Hari, Jambi 36613

Proses Perkara Perdata

Proses Perkara Perdata

TATA URUTAN PERSIDANGAN PERKARA PERDATA GUGATAN DI PENGADILAN NEGERI

A. Proses Acara Gugatan

Gugatan harus diajukan dengan surat gugat yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Gugatan disampaikan kepada Pengadilan Negeri, kemudian akan diberi nomor dan didaftarkan da lam buku Register setelah penggugat membayar panjar biaya perkara, yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan Negeri (pasal 121 HIR). Bagi Penggugat yang benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara, hal mana harus di buktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa yang bersangkutan, dapat mengajukan gugatannya secara prodeo. Penggugat yang tidak bisa menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat gugatan tersebut (pasal 120 HIR).

Kompetensi Relatif (Pasal 118 (1) HIR) :

Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi :

  • Dimana tergugat bertempat tinggal;
  • Dimana tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya);
  • Salah satu tergugat bertempat tinggal, jika ada banyak tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri;
  • Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya;
  • Penggugat atau salah satu dari penggugat ber tempat tinggal dalam hal :
  • tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada;
  • tergugat tidak dikenal;
  • Dalam hal tersebut diatas dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka ditempat benda yang tidak bergerak terletak;
  • Ketentuan HIR dalam hal ini berbeda dengan Rbg. Menurut pasal 142 RBg, apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tanah itu terletak.

Dalam hal ada pilihan domisili secara tertulis dalam akta, jika penggugat menghendaki, di tempat domisili yang dipilih itu. Apabila tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang wewenang mengadili secara relatif ini, Pengadilan Negeri tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang. (Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 133 HIR, yang menyatakan, bahwa eksepsi mengenai kewenangan relatif harus di ajukan pada permulaan sidang, apabila diajukan terlambat, Hakim dilarang untuk memperhatikan eksepsi tersebut).

Kuasa / Wakil :

Untuk bertindak sebagai Kuasa / Wakil dari penggugat / tergugat ataupun pemohon, seseorang harus memenuhi syarat-syarat :

  • Mempunyai surat kuasa khusus yang harus diserahkan dipersidangan. atau pemberian kuasa disebutkan dalam surat gugatan/permohonan, atau kuasa/wakil ditunjuk oleh pihak yang ber perkara/pemohon didalam persidangan secara lisan;
  • Memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan Menkeh No. 1/1985 jo Keputusan Menkeh tanggal 7 Oktober 1965 No. J.P.14-2-11;
  • Telah terdaftar sebagai Advokat/Pengacara praktek di kantor Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri setempat atau secara khusus telah di izinkan untuk bersidang mewakili penggugat/ tergugat dalam perkara tertentu;
  • Permohonan banding atau kasasi yang diaju kan oleh Kuasa/Wakil dari pihak yang bersang kutan barus dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan tersebut atau surat kuasa yang dipergunakan di Pengadilan Negeri telah menyebutkan pemberian kuasa pula untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi;
  • Untuk menjadi kuasa dari pihak tergugat juga berlaku hal-hal tersebut diatas;
  • Kuasa/Wakil Negara/Pemerintah dalam suatu perkara perdata berdasarkan Stbl. 1922 No. 522 dan pasal 123 ayat 2 HIR, yaitu :
  • Pengacara Negara yang diangkat oleh Pemerintah;
  • Jaksa;
  • Orang tertentu atau Pejabat-pejabat yang di­angkat/ditunjuk oleh Instansi-instansi yang bersangkutan.

Jaksa tidak perlu menyerahkan Surat Kuasa khusus. Pejabat atau orang yang diangkat/ditun juk oleh instansi yang bersangkutan, cukup hanya menyerahkan Salinan Surat pengangkatan/penunjukan, yang tidak bermaterai.

Perkara Gugur :

Apabila pada hari sidang pertama penggugat atau semua penggugat tidak datang, meskipun telah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah, sedangkan tergugat atau ku asanya yang sah datang, maka gugatan digugur kan dan penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Penggugat dapat mengajukan gu gatan tersebut sekali lagi dengan membayar panjar biaya perkara lagi. Apabila telab dilakukan sita jaminan, sita tersebut ikut gugur.

Dalam hal-hal yang tertentu, misalnya apabila penggugat tempat tinggalnya jauh atau ia benar mengirim kuasanya, namun surat kuasanya tidak memenuhi syarat, Hakim boleh mengundurkan dan menyuruh memanggil penggugat sekali lagi. Kepada pihak yang datang diberitahukan agar ia menghadap lagi tanpa panggilan.

Jika penggugat pada hari sidang pertama tidak datang, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, tetapi pada hari kedua ia datang dan pada hari ketiga penggugat tidak hadir lagi, perkara nya tidak bisa digugurkan (pasal 124 HIR).

Putusan Verstek :

Apabila pada hari sidang pertama dan pada hari sidang kedua tergugat atau semua tergugat tidak datang padahal telah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah, sedangkan penggugat/para penggugat selalu datang, maka perkara akan diputus verstek.

Meskipun tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama atau tidak mengirim kuasanya yang sah, tetapi’jlka ia mengajukan jawaban tertulis beru pa tangkisan tentang tidak berwenang mengadili, maka perkara tidak diputus dengan verstek.

Tangkisan / Eksepsi :

Tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh tergugat, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut.

Apabila diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, dalam pertimbangan hukum dan dalam diktum putusan, tetap disebutkan :

Dalam eksepsi : ……. (pertimbangan lengkap).

pokok perkara : …….(pertimbangan lengkap).

Pencabutan Surat Gugatan :

Gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa. Tetapi jika perkara sudah diperiksa dan tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat (pasal 271, 272 RV).

Perubahan / Penambahan Gugatan :

Pembahan dan/atau penambahan gugatan diperkenankan, asal diajukan pada hari sidang pertama dimana para pihak hadir, tetapi hat tersebut harus ditanyakan pada pihak lawannya guna pembelaan kepentingannya.

Penambahan dan/atau penambahan gugatan tidak boleh sedemikian rupa, sehingga dasar pokok gugatan menjadi lain dari materi yang menjadi sebab perkara antara kedua belah pihak tersebut. Dalam hal demikian, maka surat gugat harus dicabut.

Perdamaian :

Jika kedua beIah pihak hadir dipersidangan, Hakim harus berusaha mendamaikan mereka. Usaha tersebut tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan meskipun taraf pemeriksaan telah lanjut (pasal 130 HIR).

Jika usaha perdamaian berhasil, maka dibuatlah akta perdamaian, yang harus dibacakan terlebih dahulu oleh Hakim dihadapan para pihak, sebelum Hakim menjatuhkan putusan yang meng hukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut.

Akta perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan Hakim yang berkuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan, eksekusi dapat dimintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Terhadap putusan perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum banding.

Jika usaha perdamaian tidak berhasil, hal mana harus dicatat dalam berita acara persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak, jika perlu dengan menggunakan penerjemah (pasal 131 HIR).

Khusus untuk gugat cerai:

  • Apabila dalam perkawinan tersebut ada anak, agar berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan sedapat mungkin suami-isteri harus datang sendiri;
  • Apabila usaha perdamaian berhasil, gugatan harus dicabut. Sehubungan dengan perdamaian ini tidak bisa dibuat akta perdamaian;
  • Apabila usaha perdamaian gagal, gugat cerai diperiksa dengan sidang tertutup.

Penggugat / Tergugat Meninggal Dunia :

Jika Penggugat atau tergugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia, maka ahliwarisnya dapat melanjutkan perkara.

Biaya Yang Timbul Dalam Persidangan :

Jika selama pemeriksaan perkara atas permohonan salah satu pihak ada hal-hal/perbuatan yang barus dilakukan, maka biaya dibebankan kepada pemohon dan dianggap sebagai persekot biaya perkara, yang dikemudian hari akan diperhitungkan dengan biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak yang dengan putusan Hakim dihukum untuk membayar biaya perkara, biasanya pihak yang dikalahkan.

Pihak lawan, apabila ia mau, dapat membayarnya jika kedua belah pihak tidak mau membayar biaya tersebut, maka hal/perbuatan yang barus dilakukan itu tidak jadi dilakukan, kecuali jika hal/perbuatan itu menurut Hakim memang sangat diperlukan. Dalam hal itu, biaya tersebut sementara akan diambil dari uang panjar biaya perkara yang telah dibayar oleh Penggugat (pasal 160 HIR).

Penggabungan Perkara :

Beberapa gugatan dapat digabungkan menjadi satu, apabila antara gugatan-gugatan yang digabungkan itu, terdapat hubungan erat atau ada koneksitas. Hubungan erat ini harus dibuktikan berdasarkan faktanya.

Penggabungan gugatan diperkenankan apabila menguntungkan proses, yaitu apabila antara gugatan yang gabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan, serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan.

B. Proses Acara Gugatan

Gugatan harus diajukan dengan surat gugat yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Gugatan disampaikan kepada Pengadilan Negeri, kemudian akan diberi nomor dan didaftarkan da lam buku Register setelah penggugat membayar panjar biaya perkara, yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan Negeri (pasal 121 HIR). Bagi Penggugat yang benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara, hal mana harus di buktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa yang bersangkutan, dapat mengajukan gugatannya secara prodeo. Penggugat yang tidak bisa menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat gugatan tersebut (pasal 120 HIR).

Kompetensi Relatif (Pasal 118 (1) HIR) :

Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi :

  • Dimana tergugat bertempat tinggal;
  • Dimana tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya);
  • Salah satu tergugat bertempat tinggal, jika ada banyak tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri;
  • Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya;
  • Penggugat atau salah satu dari penggugat ber tempat tinggal dalam hal :
  • tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada;
  • tergugat tidak dikenal;
  • Dalam hal tersebut diatas dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka ditempat benda yang tidak bergerak terletak;
  • Ketentuan HIR dalam hal ini berbeda dengan Rbg. Menurut pasal 142 RBg, apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tanah itu terletak.

Dalam hal ada pilihan domisili secara tertulis dalam akta, jika penggugat menghendaki, di tempat domisili yang dipilih itu. Apabila tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang wewenang mengadili secara relatif ini, Pengadilan Negeri tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang. (Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 133 HIR, yang menyatakan, bahwa eksepsi mengenai kewenangan relatif harus di ajukan pada permulaan sidang, apabila diajukan terlambat, Hakim dilarang untuk memperhatikan eksepsi tersebut).

Kuasa / Wakil :

Untuk bertindak sebagai Kuasa / Wakil dari penggugat / tergugat ataupun pemohon, seseorang harus memenuhi syarat-syarat :

  • Mempunyai surat kuasa khusus yang harus diserahkan dipersidangan. atau pemberian kuasa disebutkan dalam surat gugatan/permohonan, atau kuasa/wakil ditunjuk oleh pihak yang ber perkara/pemohon didalam persidangan secara lisan;
  • Memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan Menkeh No. 1/1985 jo Keputusan Menkeh tanggal 7 Oktober 1965 No. J.P.14-2-11;
  • Telah terdaftar sebagai Advokat/Pengacara praktek di kantor Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri setempat atau secara khusus telah di izinkan untuk bersidang mewakili penggugat/ tergugat dalam perkara tertentu;
  • Permohonan banding atau kasasi yang diaju kan oleh Kuasa/Wakil dari pihak yang bersang kutan barus dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan tersebut atau surat kuasa yang dipergunakan di Pengadilan Negeri telah menyebutkan pemberian kuasa pula untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi;
  • Untuk menjadi kuasa dari pihak tergugat juga berlaku hal-hal tersebut diatas;
  • Kuasa/Wakil Negara/Pemerintah dalam suatu perkara perdata berdasarkan Stbl. 1922 No. 522 dan pasal 123 ayat 2 HIR, yaitu :
  • Pengacara Negara yang diangkat oleh Pemerintah;
  • Jaksa;
  • Orang tertentu atau Pejabat-pejabat yang di­angkat/ditunjuk oleh Instansi-instansi yang bersangkutan.

Jaksa tidak perlu menyerahkan Surat Kuasa khusus. Pejabat atau orang yang diangkat/ditun juk oleh instansi yang bersangkutan, cukup hanya menyerahkan Salinan Surat pengangkatan/penunjukan, yang tidak bermaterai.

Perkara Gugur :

Apabila pada hari sidang pertama penggugat atau semua penggugat tidak datang, meskipun telah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah, sedangkan tergugat atau ku asanya yang sah datang, maka gugatan digugur kan dan penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Penggugat dapat mengajukan gu gatan tersebut sekali lagi dengan membayar panjar biaya perkara lagi. Apabila telab dilakukan sita jaminan, sita tersebut ikut gugur.

Dalam hal-hal yang tertentu, misalnya apabila penggugat tempat tinggalnya jauh atau ia benar mengirim kuasanya, namun surat kuasanya tidak memenuhi syarat, Hakim boleh mengundurkan dan menyuruh memanggil penggugat sekali lagi. Kepada pihak yang datang diberitahukan agar ia menghadap lagi tanpa panggilan.

Jika penggugat pada hari sidang pertama tidak datang, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, tetapi pada hari kedua ia datang dan pada hari ketiga penggugat tidak hadir lagi, perkara nya tidak bisa digugurkan (pasal 124 HIR).

Putusan Verstek :

Apabila pada hari sidang pertama dan pada hari sidang kedua tergugat atau semua tergugat tidak datang padahal telah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah, sedangkan penggugat/para penggugat selalu datang, maka perkara akan diputus verstek.

Meskipun tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama atau tidak mengirim kuasanya yang sah, tetapi’jlka ia mengajukan jawaban tertulis beru pa tangkisan tentang tidak berwenang mengadili, maka perkara tidak diputus dengan verstek.

Tangkisan / Eksepsi :

Tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh tergugat, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut.

Apabila diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, dalam pertimbangan hukum dan dalam diktum putusan, tetap disebutkan :

Dalam eksepsi : ……. (pertimbangan lengkap).

pokok perkara : …….(pertimbangan lengkap).

Pencabutan Surat Gugatan :

Gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa. Tetapi jika perkara sudah diperiksa dan tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat (pasal 271, 272 RV).

Perubahan / Penambahan Gugatan :

Pembahan dan/atau penambahan gugatan diperkenankan, asal diajukan pada hari sidang pertama dimana para pihak hadir, tetapi hat tersebut harus ditanyakan pada pihak lawannya guna pembelaan kepentingannya.

Penambahan dan/atau penambahan gugatan tidak boleh sedemikian rupa, sehingga dasar pokok gugatan menjadi lain dari materi yang menjadi sebab perkara antara kedua belah pihak tersebut. Dalam hal demikian, maka surat gugat harus dicabut.

Perdamaian :

Jika kedua beIah pihak hadir dipersidangan, Hakim harus berusaha mendamaikan mereka. Usaha tersebut tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan meskipun taraf pemeriksaan telah lanjut (pasal 130 HIR).

Jika usaha perdamaian berhasil, maka dibuatlah akta perdamaian, yang harus dibacakan terlebih dahulu oleh Hakim dihadapan para pihak, sebelum Hakim menjatuhkan putusan yang meng hukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut.

Akta perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan Hakim yang berkuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan, eksekusi dapat dimintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Terhadap putusan perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum banding.

Jika usaha perdamaian tidak berhasil, hal mana harus dicatat dalam berita acara persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak, jika perlu dengan menggunakan penerjemah (pasal 131 HIR).

Khusus untuk gugat cerai:

  • Apabila dalam perkawinan tersebut ada anak, agar berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan sedapat mungkin suami-isteri harus datang sendiri;
  • Apabila usaha perdamaian berhasil, gugatan harus dicabut. Sehubungan dengan perdamaian ini tidak bisa dibuat akta perdamaian;
  • Apabila usaha perdamaian gagal, gugat cerai diperiksa dengan sidang tertutup.

Penggugat / Tergugat Meninggal Dunia :

Jika Penggugat atau tergugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia, maka ahliwarisnya dapat melanjutkan perkara.

Biaya Yang Timbul Dalam Persidangan :

Jika selama pemeriksaan perkara atas permohonan salah satu pihak ada hal-hal/perbuatan yang barus dilakukan, maka biaya dibebankan kepada pemohon dan dianggap sebagai persekot biaya perkara, yang dikemudian hari akan diperhitungkan dengan biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak yang dengan putusan Hakim dihukum untuk membayar biaya perkara, biasanya pihak yang dikalahkan.

Pihak lawan, apabila ia mau, dapat membayarnya jika kedua belah pihak tidak mau membayar biaya tersebut, maka hal/perbuatan yang barus dilakukan itu tidak jadi dilakukan, kecuali jika hal/perbuatan itu menurut Hakim memang sangat diperlukan. Dalam hal itu, biaya tersebut sementara akan diambil dari uang panjar biaya perkara yang telah dibayar oleh Penggugat (pasal 160 HIR).

Penggabungan Perkara :

Beberapa gugatan dapat digabungkan menjadi satu, apabila antara gugatan-gugatan yang digabungkan itu, terdapat hubungan erat atau ada koneksitas. Hubungan erat ini harus dibuktikan berdasarkan faktanya.

Penggabungan gugatan diperkenankan apabila menguntungkan proses, yaitu apabila antara gugatan yang gabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan, serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan.

C. Proses Acara Permohonan

Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal pemohon.

Permohonan disampaikan kepada Pengadilan Negeri, kemudian didaftarkan dalam buku Register dan diberi Nomor urut, setelah pemohon membayar persekot biaya perkara, yang besarnya sudah ditentukan oleh Pengadilan Negeri (pasal 121 HIR).

Bagi pemohon yang benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara, hal mana harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa yang bersangkutan, dapat mengajukan permohonannya secara prodeo.

Pemohon yang tidak bisa menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat permohonan tersebut (pasal 120 HIR).

Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunter. Berdasarkan permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberi suatu penetapan.

Ada permohonan tertentu yang harus dijatuhkan berupa putusan oleh Pengadilan Negeri, misalnya dalam hal diajukan permohonan pe­ngangkatan anak oleh seorang Warga Negara Asing (WNA) terhadap anak Warga Negara Indonesia (WNI), atau oleh seorang Warga Negara Indonesia (WNI) terhadap anak Warga Negara Asing (WNA). (SEMA No. 6/1983).

Tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi.

Contoh permohonan yang dapat diajukan dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri yaitu :

  • Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
  • Permohonan pengangkatan pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
  • Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun, yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri (pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974);
  • Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (pasal 6 ayat (5) Undang-undang No. I tahun 1974);
  • Permohonan pembatalan perkawinan (pasal 25, 26 dan 27 Undang -undang No.1 tahun 1974);
  • Permohonan pengangkatan anak (diperhatikan SEMA No. 6/1983);
  • Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
  • Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit, oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit.

Permohonan untuk menetapkan, bahwa sebidang tanah adalah milik pemohon tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri. Hak Milik atas sebidang tanah harus dibuktikan dengan sertifikat tanah atau apabila dipermasalahkan dalam suatu gugatan, dibuktikan dengan alat bukti lain dipersidangan.

Demikian juga permohonan untuk rnenetapkan seseorang atau beberapa orang adalah ahli waris almarhum, tidak dapat diajukan. Penetapan ahli waris dapat dikabulkan dalam suatu gugatan mengenai warisan almarhum.

Untuk mengalihkan hak atas tanah, menghibahkan, mewakafkan, menjual, membaliknama sebidang tanah dan rumah, yang semula tercatat atas nama almarhum atau almarhumah, cukup dilakukan :

  • Bagi mereka yang berlaku Hukum Waris BW, dengan surat keterangan hak waris, yang dibuat oleh Notaris;
  • Bagi mereka yang berlaku Hukum Waris Adat dengan surat keterangan ahliwaris yang dibuat oleh ahli waris yang bersangkutan sendiri, yang disaksikan oleh Lurah dan diketahui Camat dari desa dan kecamatan tempat tinggal almarhum;
  • Bagi mereka yang berlaku Hukum Waris lain-lainnya, misalnya Warga Negara Indo nesia keturunan India, dengan surat ke terangan ahliwaris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (perhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Direktur Jenderal Agraria, Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah, u.b. Kepala Pembinaan Hukum, R. Soepandi, tertanggal 20 Desember 1969, No. Dpt/I12/63/12/69, yang terdapat dalarn buku Tuntunan bagi Pejabat Pembuat Akte Tanah, Dep. Dalam Negeri, Ditjen.-Agraria, halaman 85).

Tidak dibenarkan untuk mengabulkan suatu permohonan dan menetapkan seorang atau beberapa orang sebagai pemilik atau mempunyai hak atas suatu barang. Tidaklah pula dapat dikeluarkan penetapan atas surat permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Akta Dibawah Tangan Mengenai Keahliwarisan :

Akta ini dibuat oleh ahli waris almarhum. Mereka membuat suatu surat pemyataan bahwa diri mereka adalah ahli waris, dan dengan menyebutkan kedudukan masing-masing dalam hubungan keluarga yang telah meninggal. Pernyataan yang dibuat tersebut dapat dimintakan untuk disahkan tanda tangannya oleh Notaris atau Ketua Pengadilan Negeri.

Setelah dibacakan dan dijelaskan dihadapan para pihak oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim yang ditunjuk, tanda tangan mereka disyahkan dengan mendasarkan ketentuan pasal 2 (1) Stbld. 1916-46 dengan cara, dibawah pernyataan tersebut dibubuhi :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian menerangkan, bahwa orang bernama_________ telah saya kenal atau telah diperkenalkan kepada saya, dan kepadanya/mereka telah saya jelaskan isi pernyataan dalam akta tersebut diatas, dan setelah itu ia/mereka membubuhkan tanda tangannya di hadapan saya.

Surat keterangan ahli waris tersebut hanya berlaku untuk suatu keperluan tertentu, karena itu agar di ba wahnya dicantumkan dengan huruf-huruf besar sebagai berikut (sebagai contoh):

CATATAN :

AKTA DI BAWAH TANGAN INI YANG TELAH DISAHKAN INI KHUSUS BERLAKU UNTUK MENGAMBIL UANG DEPOSITO DI BANK __________ ATAS NAMA _____________

Dan kemudian dibubuhi cap Pengadilan Negeri.

Sesuai dengan pasal 3 ayat (1), akta tersebut dicatat dalam Buku Register yang khusus disediakan untuk itu.

D. Proses Acara Perlawanan

Perlawanan Terhadap Putusan Verstek :

Pasal 129 HIR/153 Rbg memberi kemungkinan bagi tergugat/para tergugat, yang dihukum dengan verstek untuk mengajukan verzet atau perlawanan. Kedua perkara tersebut dijadikan satu dan diberi satu nomor. Sedapat mungkin perkara tersebut dipegang oleh Majelis Hakim yang sama. yaitu yang telah menjatuhkan putusan verstek. Hakim yang melakukan pemeriksaan perkara verzet atas putusan verstek harus memeriksa gugatan yang telah diputus verstek tersebut secara keseluruhan. Pembuktiannya agar mengacu pada SEMA No.9 Tahun 1964.

Perlawanan Tereksekusi Terhadap Sita Eksekusi :

Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang yang tidak bergerak, diatur dalam pasal 207 HIR atau pasal 225 RBg. Perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi (Pasal 207 ayat (3) HIR atau 227 RBg). Namun, eksekusi harus ditangguhkan, apabila segera nampak, bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri. Terhadap putusan dalam perkara ini, permohonan banding diperkenankan.

Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita Conservatoir, Sita Revindicatoir, Dan Sita Eksekusi :

Perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindicatoir, dan sita eksekusi, hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita (pasal 195 (6) HIR, pasal 206 (6) RBg). Jelaslah bahwa penyewa, pemegang hipotik atau credietverband, pemegang hak pakai atas tanah, tidak dibenarkan untuk mengajukan per lawanan semacam ini. Pemegang hipotik atau credietverband, apabila tanah/tanah dan rumah yang dijaminkan kepadanya itu disita, berdasarkan klausula yang selalu terdapat dalam perjanjian yang dibuat dengan debiturya langsung dapat minta eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala PUPN. Pemegang gadai tanah, yang kedudukannya sama dengan pemilik tanah, sebelum adanya Perpu No. 56 Tabun 1960, dapat mengajukan perlawanan pihak ketiga. Sekarang, karena gadai tanah terbatas sampai paling lama 7 (tujuh) tahun, pemegang gadai tanah tidak dibenarkan untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga lagi. Agar pelawan berhasil, maka ia harus membuktikan, bahwa barang yang disita itu adalah miliknya. Apabila ia berhasil, maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat. Apabila pelawan tidak dapat membuktikan, bahwa ia adalah pemilik dari barang yang disita itu, pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar atau pelawan yang tidak jujur, dan sita akan dipertahankan. Dalam praktek banyak sekali diajukan perlawanan pihak ketiga oleh isteri atau suami dari tersita. Perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh isteri atau suami, dalam hal harta bersama yang disita, sudah barang tentu tidak dapat dibe­narkan oleh karena harta bersama selalu merupakan jaminan untuk pembayaran hutang isteri atau suami yang terjadi dalam perkawinan, yang memang harus ditanggung bersama. Apabila yang disita adalah harta bawaan atau harta asal suami atau isteri, maka isteri atau suami bisa mengajukan perlawanan pihak ketiga dengan sukses, artinya ia dapat dinyatakan sebagai pelawan yang benar, kecuali :

  • Mereka yang menikah berdasarkan BW dengan persatuan harta atau membuat perjanjian perkawinan berupa persatuan hasil dan pendapatan;
  • Suami atau isteri tersebut telah ikut menandatangani surat perjanjian hutang, sehingga ia ikut bertanggungjawab.

Perlawanan pihak ketiga adalah upaya hukum luar biasa dan oleh karenanya pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi. Eksekusi mutlak harus ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang memimpin eksekusi yang bersangkutan, apabila perlawanan tersebut segera nampak, bahwa benar-benar beralasan, misalnya, apabila sertifikat tanah yang akan dilelang sejak semula jelas tercatat atas nama orang lain, atau dari BPKB yang diajukan, jelas terbukti, bahwa mobil yang akan dilelang itu, sejak lama adalah milik pelawan. Apabila tanah atau mobil tersebut baru saja tercatat atas nama pelawan, harap hati-hati, karena mungkin saja tanah atau mobil itu diperoleh, oleh pelawan, setelah tanah atau mobil itu disita, sehingga perolehan itu tidak syah. Sehubungan dengan diajukannya perlawanan pihak ketiga ini, Ketua Majelis yang memeriksa perkara tersebut, selalu harus melaporkan perkembangan perkara itu kepada Ketua Pengadilan Negeri. Laporan tersebut diperlukan oleh Ketua Penga dilan Negeri untuk menentukan kebijaksanaan mengenal diteruskannya atau ditangguhkannya eksekusi yang dipimpin olehnya.

Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan, yaitu sita conservatoir dan sita revindicatoir, tidak diatur baik dalam HIR, RBg atau R V, namun dalam praktek menurut yurisprudensi, perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga selaku pemilik barang yang disita dapat diterima, juga dalam hal sita conservatoir ini belum disyahkan. (putusan Mahkamah Agung tanggal 31-10-1962, No. 306K/Sip/1962. Rangkuman Yurisprudensi II halaman 270).






NILAI IPK NILAI IKM

 

NILAI ZI-SPAK NILAI ZI-SPKP

 

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Lantik Kepala Pengadilan Militer Tingkat Banding, Kma Ingatkan Ekspetasi Publik Terhadap Pengadilan, Ibarat Hidup Diruang Kaca Yang Transparan

      jakarta-humas: Di Tengah Tingginya Ekspektasi Publik Terhadap Lembaga Peradilan, Terlebih Di Era Keterbukaan Informasi Seperti Sekarang Ini, Kita Ibarat Hidup Di Suatu Ruang Kaca Yang Transparan, Di Mana Semua Mata Bisa Memandang, Dan Semua Orang Bisa Memberi Penilaian Terhadap Kinerja Yang Kita Lakukan. Di Saat Seperti Inilah, Kepemimpinan Yang Kokoh Amat Kita Butuhkan Untuk Membangun Integritas Hakim Dan Aparatur Peradilan. Perlu Kita Camkan Bersama, Bahwa Memelihara Integritas Adalah Harga Mati, Tanpa Integritas, Kehormatan Kita Akan Mati!

      demikian Disampaikan Oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h Dalam Pidato Pelantikan Kepala Pengadilan Militer Utama Dan Kepala Pengadilan Militer Tinggi, Pada Hari Selasa 23 April 2024, Bertempat Diruang Kusumaatmadja Lantai 14 Gedung Mahkamah Agung.

      lebih Lanjut Ketua Mahkamah Agung Mengatakan Pemimpin Di Pengadilan Militer Juga Turut Andil Menjaga Disiplin Di Dalam Barisan Angkatan Bersenjata, Sehingga Setiap Pelanggaran Terhadap Hukum Yang Dilakukan Oleh Prajurit Dapat Diminimalisir Dan Diselesaikan Secara Tegas, Adil, Efisien Dan Transparan. Untuk Itu, Dibutuhkan Suatu Kualitas Kepemimpinan Yang Khas, Yang Berintegritas Tinggi, Kemampuan Bekerja Dalam Tekanan, Kemampuan Komunikasi Yang Baik, Dan Keberanian Untuk Mengambil Keputusan Sulit Ketika Diperlukan.

      menurutnya, Kepemimpinan Di Pengadilan Militer Tidak Hanya Membutuhkan Keahlian Hukum Yang Mendalam, Tetapi Juga Kepekaan Terhadap Aspek-aspek Khusus Yang Terkait Dengan Hukum Kemiliteran. Pemimpin Di Pengadilan Militer Harus Memahami Kode Etik, Aturan, Dan Tata Cara Yang Berlaku Di Dalam Kehidupan Militer, Di Samping Mampu Memastikan Bahwa Proses Hukum Berjalan Sesuai Dengan Prinsip-prinsip Keadilan Dan Hak Asasi Manusia.

      seorang Pemimpin Yang Baik Bukan Hanya Dituntut Untuk Mampu Memberikan Instruksi Dan Perintah, Namun Juga Harus Mampu Memberikan Contoh Keteladanan Yang Baik Bagi Seluruh Anggotanya. Petuah Lama Selalu Mengingatkan Kita: The Most Effective Leader Is One Who Leads By Example, Not Just By Instructions (pemimpin Yang Paling Efektif Adalah Mereka Yang Memberikan Contoh, Bukan Sekedar Instruksi), Ujar Mantan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

      diakhir Sambutannya, Prof Syarifuddin Berharap Kepada Bapak Dan Ibu Yang Baru Saja Dilantik, Agar Mampu Menjalankan Fungsi Kawal Depan (voor Post) Secara Maksimal, Dalam Rangka Mengawasi Perilaku Dan Etika Aparatur Peradilan Militer Dalam Melaksanakan Tugas. Demikian Juga Kepada Para Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding Pada Umumnya. Saya Ingin Berpesan, Bahwa Seorang Pimpinan Di Pengadilan Tingkat Banding, Harus Peka Terhadap Setiap Laporan Dan Pengaduan, Atas Pelanggaran Disiplin Dan Pelanggaran Kode Etik, Yang Berpotensi Merusak Kehormatan Dan Nama Baik Pengadilan.

      adapun Kepala Pengadilan Militer Utama Dan Kepala Pengadilan Militer Tinggi Yang Dilantik Sebagai Berikut :

      1. Laksma Tni Ismu Edy Aryanto, S.h., M.h

      Sebagai Kepala Pengadilan Militer Utama

      2. Laksma Tni Tuty Kiptiani, S.h., M.h

      Sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi Ii Jakarta

      3. Laksma Tni Hari Aji Sugianto, S.h., M.h

      Sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan

      4. Brigjen Tni Dr. Esron Sinambela, S.s., S.h., M.h

      Sebagai Kepala Pengadilan Tinggi Iii Surabaya

      acara Pelantikan Ini Juga Dihadiri Oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Para Ketua Kamar Pada Mahkamah Agung, Pejabat Eselon I Dan Ii Dilingkungan Mahkamah Agung, Ketua Dharmayukti Karini Mahkamah Agung, Serta Para Undangan Lainnya. (humas)

    • Suharto Terpilih Menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial

      jakarta-humas: Mengisi Kekosongan Posisi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Pasca Dr. Sunarto S.h., M.h., Dilantik Menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Pada 3 April 2023 Lalu, Mahkamah Agung Menyelenggarakan Sidang Paripurna Khusus Dengan Agenda Tunggal Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Pada Senin, 22 April 2024 Di Balairung Mahkamah Agung.

      sidang Yang Dibuka Dan Terbuka Untuk Umum Ini Dipimpin Langsung Oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h. Warga Peradilan Di Seluruh Indonesia Serta Masyarakat Indonesia Dan Dunia Bisa Menyaksikan Secara Langsung Proses Pemilihan Ini Melalui Tayangan Langsung Di Kanal Youtube Mahkamah Agung.

      pemilihan Ini Diikuti Oleh Seluruh Hakim Agung Yang Berjumlah 51 Orang. Namun Berdasarkan Daftar Hadir Terdapat 47 Orang Hakim Agung Yang Hadir Pada Sidang Tersebut, Dengan Rincian 46 Hadir Secara Langsung Di Ruang Kusumah Atmadja Dan 1 Orang Hadir Di Lantai 12 Karena Alasan Sakit. Adapun 4 Orang Hakim Agung Lainnya Tidak Hadir. Meskipun Demikian Sidang Memenuhi Kuorum Untuk Dilaksanakan.

      seluruh Hakim Agung Yang Hadir Tersebut Memiliki Hak Untuk Memilih Dan Dipilih Menjadi Wakil Ketua Mahkamah. Hal Ini Berdasarkan Uu No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Ri Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Uu Ri No 5 Tahun 2004, Dan Terakhir Uu Ri No 3 Tahun 2009 Yang Menetapkan Bahwa Ketua Dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Dipilih Dari Dan Oleh Hakim Agung.

      sebelum Pemilihan Digelar, Bersamaan Dengan Undangan Sidang Paripurna Khusus, Panitia Memberikan Formulir Kebersediaan Menjadi Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung Kepada Seluruh Hakim Agung. Dari 51 Hakim Agung Terdapat Lima Nama Hakim Agung Yang Menyatakan Kesediaannya Menjadi Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Berikut Adalah Kelima Nama Mereka Yang Disusun Seusia Abjad:

      Dr. Hamdi, S.h., M.hum. Prof. Dr. H. Haswandi, S.h., S.e., M.hum., M.m. Dr. Irfan Fachruddin, S.h., Cn. Dr. Pri Pambudi Teguh, S.h., M.h. Suharto, S.h., M.hum.

      ketika Proses Pemilihan Akan Dimulai, Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Syarifuddin Menyampaikan Bahwa Untuk Menjaga Netralitas Sebagai Ketua, Maka Ia Tidak Menggunakan Hak Pilihnya. Meskipun Begitu Ia Menegaskan Tetap Mendukung Proses Pemilihan Dan Mendukung Siapapun Yang Akan Terpilih Nantinya.

      berikut Adalah Perolehan Suara Pada Putaran Pertama,

      Dr. Hamdi, S.h., M.hum. Mendapatkan 4 Suara Prof. Dr. H. Haswandi, S.h., S.e., M.hum., M.m. Meraih 10 Suara Dr. Irfan Fachruddin, S.h., Cn. Meraih 7 Suara Dr. Pri Pambudi Teguh, S.h., M.h. Meraih 8 Suara Suharto, S.h., M.hum Meraih 16 Suara

      dan Terdapat Satu Suara Tidak Sah Dan Satu Suara Abstain.

      karena Belum Memenuhi Kuorum, Maka Pimpinan Sidang Memutuskan Untuk Melakukan Sidang Putara Kedua Dengan. Pada Putaran Kedua Ini Menyisakan Dua Calon Yang Meraih Suara Terbanyak Yaitu Haswandi Meraih 22 Suara Dan Suharto Meraih 24 Suara. Dengan Demikian, Suharto Disahkan Oleh Ketua Ma Sebagai Wakil Ketua Ma Bidang Non-yudisial Terpilih Periode 2024-2029.

      dalam Sambutannya, Suharto Mengucapkan Terima Kasih Kepada Semua Hakim Agung Yang Telah Memilih Dirinya Untuk Mendampingi Ketua Mahkamah Agung. Ia Mengatakan Bahwa Ia Tidak Bisa Membayangkan Pekerjaan Ke Depan Seperti Apa, Karena Memang Itu Bukan Bidangnya, Namun Ia Akan Berusaha Sebaik Mungkin Dengan Banyak Bertanya Kepada Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Sebelumnya Dr. Sunarto, S.h., M.h. Yang Saat Ini Menjabat Sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.

      saya Tidak Membayangkan Ke Depannya Akan Seperti Apa, Tapi Alhamdulillah Masih Ada Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Sebelumnya Yang Bisa Saya Tanya, Yang Bisa Memberikan Arahan Pada Saya. Inilah Yang Menguatkan Hati Saya Dalam Menjaga Marwah Mahkamah Agung Ke Depan Kata Suharto Dengan Suara Bergertar.

      pada Kesempatan Yang Sama, Ketua Mahkamah Agung Dalam Sambutannya Mengatakan Selamat Kepada Suharto Yang Telah Terpilih. Ia Berharap Suharto Dapat Mengemban Tugas Dan Amanah Yang Dipercayakan Kepadanya Selama 5 Tahun Mendatang Dengan Baik. Ia Berharap Suharto Bisa Membawa Perubahan Positif Bagi Mahkamah Agung Dan Lembaga Peradilan Ke Depan.

      Sekilas Tentang Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Terpilih

      suharto Merupakan Hakim Agung Kelahiran Madiun 13 Juni 1960. Ia Dilantik Menjadi Hakim Agung Oleh Ketua Mahkamah Agung Pada Selasa 19 Oktober 2021. Pada Awal 2023 Lalu, Alumnus Universitas Jember (1984) Dan Universitas Merdeka Malang (2003) Tersebut Dipercaya Menjadi Juru Bicara Mahkamah Agung Menggantikan Andi Samsan Nganro Yang Telah Memasuki Masa Purnabakti. Pada Tahun Yang Sama, Suharto Dipercaya Mengemban Amanah Sebagai Ketua Kamar Pidana Yang Dilantik Oleh Ketua Mahkamah Agung Pada 23 Oktober 2023 Menggantikan Suhadi Yang Telah Memasuki Masa Purnabakti.

      beberapa Jabatan Yang Pernah Diembannya Sebelum Terpilih Menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Adalah Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Dan Lain-lain. (azh/rs/photo:adr,alf,yrz)

    • Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Raih Gelar Profesor Kehormatan

      semarang-humas: Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Dr. H. Yulius, S.h., M.h. Meraih Gelar Profesor Kehormatan (honoris Causa) Dari Universitas Diponegoro (undip) Pada Sabtu, 20 April 2024 Di Gedung Prof. Soedarto Universitas Diponegoro Semarang.

      pemberian Gelar Ini Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 133/un7.a/iv/2024 Tentang Pengangkatan Dr. H. Yulius, S.h., M.h. Sebagai Profesor Kehormatan/honoris Causa Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Berkaitan Dengan Hal Itu, Penulisan Nama Lengkap Hakim Asal Bukittinggi Itu Adalah Prof. (h.c. Undip) Dr. H. Yulius, S.h., M.h.

      profesor Yulius Diberikan Gelar Tersebut Karena Kepakarannya Dalam Bidang Hukum Administrasi Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Kepakaran Tersebut Dinyatakan Telah Memberikan Kontribusi Positif Pada Penegakan Hukum Di Indonesia Melalui Putusan-putusannya Yang Membawa Paradigma Baru Bagi Hakim-hakim Peradilan Tun Di Seluruh Indonesia.

      kegiatan Ini Dihadiri Oleh Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Para Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, Rektor Undip, Ketua Senat Akademik Undip, Majelis Wali Amanat Undip, Para Hakim Tun Dari Seluruh Indonesia, Menteri Dalam Negeri Prof. Tito Karnavian, Guru Besar Universitas Islam Indonesia Prof. Dr. Machfud Md, Guru Besar Universitas Indonesia Prof. Yusril Ihza Mahendra, Ketua Kpk, Dan Lain-lain.

      suami Dari Nelfaleni Ini Menyatakan Bahwa Pemberian Gelar Tersebut Merupakan Tambahan Tanggung Jawab Baginya. Ia Memohon Doa Agar Ia Diberikan Kekuatan Dan Keistikamahan Dalam Menjaga Integritasnya.

      saya Mohon Doa Dan Dukungannya, Semoga Gelar Ini Semakin Memotivasi Diri Saya Dalam Menjaga Integritas Baik Di Bidang Hukum Maupun Di Bidang Pendidikan, Harapnya.

      dalam Kesempatan Tersebut, Prof. Yulius Menyampaikan Pidato Pengukuhan Dengan Judul Peranan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelamatan Uang Negara.

      sekilas Tentang Prof. (h.c. Undip) Dr. H. Yulius, S.h., M.h.

      prof. Yulius Merupakan Pria Kelahiran Bukittinggi, 17 Juli 1958. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Andalas Ini Memulai Karir Hakimnya Sebagai Calon Hakim Di Pengadilan Negeri (pn) Padang Pada 1984. Setahun Setelahnya Ia Dimutasi Ke Pn Blangkejeren Aceh Tenggara Untuk Memulai Tugasnya Sebagai Hakim.

      hakim Yang Suka Bernyayi Ini Pernah Merangkap Hakim Pn Sekaligus Hakim Pengadilan Agama (pa) Saat Bertugas Di Balai Asahan Pada Tahun 1989-1992. Saat Itu, Ia Bercerita Bahwa Pa Kekurangan Hakim.

      karirnya Sebagai Hakim Tata Usaha Negara Dimulai Pada Tahun 1992 Saat Ia Ditugaskan Di Pengadilan Tata Usaha Negeri (ptun) Manado Hingga Tahun 1996. Selanjutnya Ia Berpindah Ke Ptun Jakarta (1996-2001).

      pada 2001 Ia Mulai Mendapat Kepercayaan Sebagai Pimpinan Pengadilan. Diawali Sebagai Wakil Ketua Ptun Semarang Pada 2001-2003. Kemudian Dipercaya Sebagai Ketua Ptun Pekanbaru Pada 2003-2005. Setelah Itu Ia Dilantik Menjadi Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (pttun) Medan Pada 2005-2006, Hakim Tinggi Pada Pttun Jakarta Pada 2006 Sampai 2010.

      alumnus Program Magister Ilmu Hukum Universitas Krisna Dwipayana Semakin Memantapkan Karirnya Sebagai Hakim, Hal Ini Terbukti Dengan Ia Mengikuti Seleksi Hakim Agung Pada 2010. Setelah Melewati Beragam Tes Uji Kelayakan Dan Kepatutan, Ia Dinyatakan Lulus Dan Dilantik Sebagi Hakim Agung Pada 2010 Hingga Sekarang. Selang 12 Tahun Setelahnya Yaitu Tahun 2022 Ia Dilantik Menjadi Ketua Muda Tata Usaha Negara.

      selain Menjalani Tugasnya Sebagai Hakim, Alumnus Program Pasca Sarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Ini Juga Rajin Mengisi Seminar Baik Skala Nasional Maupun Internasional. Ia Juga Aktif Menulis Jurnal Dan Buku Sesuai Dengan Kepakarannya, Salah Satu Bukunya Berjudul Pemeriksaan Sengketa Tindakan Pemerintahan Di Peradilan Tata Usaha Negara.

      Bukan Sekedar Gelar

      dalam Sambutan Pengukuhan, Rektor Undip Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.h., M.hum. Menyatakan Bahwa Pemberian Gelar Profesor Kehormatan Bukan Sekedar Pemberian Gelar Namun Sebuah Pencapaian Terhadap Dedikasi Yang Bersumber Dari Kepakaran Ilmu Pengetahuan. Gelar Kehormatan Ini Juga Merupakan Simbol Kematangan Jiwa Dan Integritas.

      pemberian Gelar Ini, Menurut Rektor, Melalui Proses Yang Sangat Ketat. Beberapa Di Antaranya Yaitu Penilaian Attitude, Integritas, Dan Lainnya. Penerima Gelar Juga Harus Memiliki Kepakaran Dalam Suatu Bidang Ilmu. Kepakaran Tersebut Harus Mendapat Pengakuan Bukan Hanya Di Skala Nasional Namun Juga Internasional.

      di Undip, Lanjut Rektor, Pemberian Gelar Kehormatan Dilakukan Melalui Seleksi Yang Sangat Ketat, Untuk Itu Undip Hanya Memiliki 10 Guru Besar.

      para Penerima Gelar Kehormatan Ini Memiliki Kewajiban Untuk Menjaga Nama Baik Undip Dan Berkontrubusi Pada Bangsa Dan Negara. Mereka Diharapkan Bisa Menyumbangkan Tenaga Dan Fikiran Bukan Hanya Bagi Undip, Namun Juga Bangsa, Dan Negara. (azh/rs/photo:alf & Adr)