logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Muara Bulian

Jl. Jend. Sudirman No.1, Rengas Condong, Muara Bulian, Kab. Batang Hari, Jambi 36613

Proses Perkara Perdata

Proses Perkara Perdata

TATA URUTAN PERSIDANGAN PERKARA PERDATA GUGATAN DI PENGADILAN NEGERI

A. Proses Acara Gugatan

Gugatan harus diajukan dengan surat gugat yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Gugatan disampaikan kepada Pengadilan Negeri, kemudian akan diberi nomor dan didaftarkan da lam buku Register setelah penggugat membayar panjar biaya perkara, yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan Negeri (pasal 121 HIR). Bagi Penggugat yang benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara, hal mana harus di buktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa yang bersangkutan, dapat mengajukan gugatannya secara prodeo. Penggugat yang tidak bisa menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat gugatan tersebut (pasal 120 HIR).

Kompetensi Relatif (Pasal 118 (1) HIR) :

Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi :

  • Dimana tergugat bertempat tinggal;
  • Dimana tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya);
  • Salah satu tergugat bertempat tinggal, jika ada banyak tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri;
  • Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya;
  • Penggugat atau salah satu dari penggugat ber tempat tinggal dalam hal :
  • tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada;
  • tergugat tidak dikenal;
  • Dalam hal tersebut diatas dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka ditempat benda yang tidak bergerak terletak;
  • Ketentuan HIR dalam hal ini berbeda dengan Rbg. Menurut pasal 142 RBg, apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tanah itu terletak.

Dalam hal ada pilihan domisili secara tertulis dalam akta, jika penggugat menghendaki, di tempat domisili yang dipilih itu. Apabila tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang wewenang mengadili secara relatif ini, Pengadilan Negeri tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang. (Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 133 HIR, yang menyatakan, bahwa eksepsi mengenai kewenangan relatif harus di ajukan pada permulaan sidang, apabila diajukan terlambat, Hakim dilarang untuk memperhatikan eksepsi tersebut).

Kuasa / Wakil :

Untuk bertindak sebagai Kuasa / Wakil dari penggugat / tergugat ataupun pemohon, seseorang harus memenuhi syarat-syarat :

  • Mempunyai surat kuasa khusus yang harus diserahkan dipersidangan. atau pemberian kuasa disebutkan dalam surat gugatan/permohonan, atau kuasa/wakil ditunjuk oleh pihak yang ber perkara/pemohon didalam persidangan secara lisan;
  • Memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan Menkeh No. 1/1985 jo Keputusan Menkeh tanggal 7 Oktober 1965 No. J.P.14-2-11;
  • Telah terdaftar sebagai Advokat/Pengacara praktek di kantor Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri setempat atau secara khusus telah di izinkan untuk bersidang mewakili penggugat/ tergugat dalam perkara tertentu;
  • Permohonan banding atau kasasi yang diaju kan oleh Kuasa/Wakil dari pihak yang bersang kutan barus dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan tersebut atau surat kuasa yang dipergunakan di Pengadilan Negeri telah menyebutkan pemberian kuasa pula untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi;
  • Untuk menjadi kuasa dari pihak tergugat juga berlaku hal-hal tersebut diatas;
  • Kuasa/Wakil Negara/Pemerintah dalam suatu perkara perdata berdasarkan Stbl. 1922 No. 522 dan pasal 123 ayat 2 HIR, yaitu :
  • Pengacara Negara yang diangkat oleh Pemerintah;
  • Jaksa;
  • Orang tertentu atau Pejabat-pejabat yang di­angkat/ditunjuk oleh Instansi-instansi yang bersangkutan.

Jaksa tidak perlu menyerahkan Surat Kuasa khusus. Pejabat atau orang yang diangkat/ditun juk oleh instansi yang bersangkutan, cukup hanya menyerahkan Salinan Surat pengangkatan/penunjukan, yang tidak bermaterai.

Perkara Gugur :

Apabila pada hari sidang pertama penggugat atau semua penggugat tidak datang, meskipun telah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah, sedangkan tergugat atau ku asanya yang sah datang, maka gugatan digugur kan dan penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Penggugat dapat mengajukan gu gatan tersebut sekali lagi dengan membayar panjar biaya perkara lagi. Apabila telab dilakukan sita jaminan, sita tersebut ikut gugur.

Dalam hal-hal yang tertentu, misalnya apabila penggugat tempat tinggalnya jauh atau ia benar mengirim kuasanya, namun surat kuasanya tidak memenuhi syarat, Hakim boleh mengundurkan dan menyuruh memanggil penggugat sekali lagi. Kepada pihak yang datang diberitahukan agar ia menghadap lagi tanpa panggilan.

Jika penggugat pada hari sidang pertama tidak datang, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, tetapi pada hari kedua ia datang dan pada hari ketiga penggugat tidak hadir lagi, perkara nya tidak bisa digugurkan (pasal 124 HIR).

Putusan Verstek :

Apabila pada hari sidang pertama dan pada hari sidang kedua tergugat atau semua tergugat tidak datang padahal telah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah, sedangkan penggugat/para penggugat selalu datang, maka perkara akan diputus verstek.

Meskipun tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama atau tidak mengirim kuasanya yang sah, tetapi’jlka ia mengajukan jawaban tertulis beru pa tangkisan tentang tidak berwenang mengadili, maka perkara tidak diputus dengan verstek.

Tangkisan / Eksepsi :

Tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh tergugat, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut.

Apabila diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, dalam pertimbangan hukum dan dalam diktum putusan, tetap disebutkan :

Dalam eksepsi : ……. (pertimbangan lengkap).

pokok perkara : …….(pertimbangan lengkap).

Pencabutan Surat Gugatan :

Gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa. Tetapi jika perkara sudah diperiksa dan tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat (pasal 271, 272 RV).

Perubahan / Penambahan Gugatan :

Pembahan dan/atau penambahan gugatan diperkenankan, asal diajukan pada hari sidang pertama dimana para pihak hadir, tetapi hat tersebut harus ditanyakan pada pihak lawannya guna pembelaan kepentingannya.

Penambahan dan/atau penambahan gugatan tidak boleh sedemikian rupa, sehingga dasar pokok gugatan menjadi lain dari materi yang menjadi sebab perkara antara kedua belah pihak tersebut. Dalam hal demikian, maka surat gugat harus dicabut.

Perdamaian :

Jika kedua beIah pihak hadir dipersidangan, Hakim harus berusaha mendamaikan mereka. Usaha tersebut tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan meskipun taraf pemeriksaan telah lanjut (pasal 130 HIR).

Jika usaha perdamaian berhasil, maka dibuatlah akta perdamaian, yang harus dibacakan terlebih dahulu oleh Hakim dihadapan para pihak, sebelum Hakim menjatuhkan putusan yang meng hukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut.

Akta perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan Hakim yang berkuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan, eksekusi dapat dimintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Terhadap putusan perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum banding.

Jika usaha perdamaian tidak berhasil, hal mana harus dicatat dalam berita acara persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak, jika perlu dengan menggunakan penerjemah (pasal 131 HIR).

Khusus untuk gugat cerai:

  • Apabila dalam perkawinan tersebut ada anak, agar berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan sedapat mungkin suami-isteri harus datang sendiri;
  • Apabila usaha perdamaian berhasil, gugatan harus dicabut. Sehubungan dengan perdamaian ini tidak bisa dibuat akta perdamaian;
  • Apabila usaha perdamaian gagal, gugat cerai diperiksa dengan sidang tertutup.

Penggugat / Tergugat Meninggal Dunia :

Jika Penggugat atau tergugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia, maka ahliwarisnya dapat melanjutkan perkara.

Biaya Yang Timbul Dalam Persidangan :

Jika selama pemeriksaan perkara atas permohonan salah satu pihak ada hal-hal/perbuatan yang barus dilakukan, maka biaya dibebankan kepada pemohon dan dianggap sebagai persekot biaya perkara, yang dikemudian hari akan diperhitungkan dengan biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak yang dengan putusan Hakim dihukum untuk membayar biaya perkara, biasanya pihak yang dikalahkan.

Pihak lawan, apabila ia mau, dapat membayarnya jika kedua belah pihak tidak mau membayar biaya tersebut, maka hal/perbuatan yang barus dilakukan itu tidak jadi dilakukan, kecuali jika hal/perbuatan itu menurut Hakim memang sangat diperlukan. Dalam hal itu, biaya tersebut sementara akan diambil dari uang panjar biaya perkara yang telah dibayar oleh Penggugat (pasal 160 HIR).

Penggabungan Perkara :

Beberapa gugatan dapat digabungkan menjadi satu, apabila antara gugatan-gugatan yang digabungkan itu, terdapat hubungan erat atau ada koneksitas. Hubungan erat ini harus dibuktikan berdasarkan faktanya.

Penggabungan gugatan diperkenankan apabila menguntungkan proses, yaitu apabila antara gugatan yang gabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan, serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan.

B. Proses Acara Gugatan

Gugatan harus diajukan dengan surat gugat yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Gugatan disampaikan kepada Pengadilan Negeri, kemudian akan diberi nomor dan didaftarkan da lam buku Register setelah penggugat membayar panjar biaya perkara, yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan Negeri (pasal 121 HIR). Bagi Penggugat yang benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara, hal mana harus di buktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa yang bersangkutan, dapat mengajukan gugatannya secara prodeo. Penggugat yang tidak bisa menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat gugatan tersebut (pasal 120 HIR).

Kompetensi Relatif (Pasal 118 (1) HIR) :

Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi :

  • Dimana tergugat bertempat tinggal;
  • Dimana tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya);
  • Salah satu tergugat bertempat tinggal, jika ada banyak tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri;
  • Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya;
  • Penggugat atau salah satu dari penggugat ber tempat tinggal dalam hal :
  • tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada;
  • tergugat tidak dikenal;
  • Dalam hal tersebut diatas dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka ditempat benda yang tidak bergerak terletak;
  • Ketentuan HIR dalam hal ini berbeda dengan Rbg. Menurut pasal 142 RBg, apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tanah itu terletak.

Dalam hal ada pilihan domisili secara tertulis dalam akta, jika penggugat menghendaki, di tempat domisili yang dipilih itu. Apabila tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang wewenang mengadili secara relatif ini, Pengadilan Negeri tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang. (Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 133 HIR, yang menyatakan, bahwa eksepsi mengenai kewenangan relatif harus di ajukan pada permulaan sidang, apabila diajukan terlambat, Hakim dilarang untuk memperhatikan eksepsi tersebut).

Kuasa / Wakil :

Untuk bertindak sebagai Kuasa / Wakil dari penggugat / tergugat ataupun pemohon, seseorang harus memenuhi syarat-syarat :

  • Mempunyai surat kuasa khusus yang harus diserahkan dipersidangan. atau pemberian kuasa disebutkan dalam surat gugatan/permohonan, atau kuasa/wakil ditunjuk oleh pihak yang ber perkara/pemohon didalam persidangan secara lisan;
  • Memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan Menkeh No. 1/1985 jo Keputusan Menkeh tanggal 7 Oktober 1965 No. J.P.14-2-11;
  • Telah terdaftar sebagai Advokat/Pengacara praktek di kantor Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri setempat atau secara khusus telah di izinkan untuk bersidang mewakili penggugat/ tergugat dalam perkara tertentu;
  • Permohonan banding atau kasasi yang diaju kan oleh Kuasa/Wakil dari pihak yang bersang kutan barus dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan tersebut atau surat kuasa yang dipergunakan di Pengadilan Negeri telah menyebutkan pemberian kuasa pula untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi;
  • Untuk menjadi kuasa dari pihak tergugat juga berlaku hal-hal tersebut diatas;
  • Kuasa/Wakil Negara/Pemerintah dalam suatu perkara perdata berdasarkan Stbl. 1922 No. 522 dan pasal 123 ayat 2 HIR, yaitu :
  • Pengacara Negara yang diangkat oleh Pemerintah;
  • Jaksa;
  • Orang tertentu atau Pejabat-pejabat yang di­angkat/ditunjuk oleh Instansi-instansi yang bersangkutan.

Jaksa tidak perlu menyerahkan Surat Kuasa khusus. Pejabat atau orang yang diangkat/ditun juk oleh instansi yang bersangkutan, cukup hanya menyerahkan Salinan Surat pengangkatan/penunjukan, yang tidak bermaterai.

Perkara Gugur :

Apabila pada hari sidang pertama penggugat atau semua penggugat tidak datang, meskipun telah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah, sedangkan tergugat atau ku asanya yang sah datang, maka gugatan digugur kan dan penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Penggugat dapat mengajukan gu gatan tersebut sekali lagi dengan membayar panjar biaya perkara lagi. Apabila telab dilakukan sita jaminan, sita tersebut ikut gugur.

Dalam hal-hal yang tertentu, misalnya apabila penggugat tempat tinggalnya jauh atau ia benar mengirim kuasanya, namun surat kuasanya tidak memenuhi syarat, Hakim boleh mengundurkan dan menyuruh memanggil penggugat sekali lagi. Kepada pihak yang datang diberitahukan agar ia menghadap lagi tanpa panggilan.

Jika penggugat pada hari sidang pertama tidak datang, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, tetapi pada hari kedua ia datang dan pada hari ketiga penggugat tidak hadir lagi, perkara nya tidak bisa digugurkan (pasal 124 HIR).

Putusan Verstek :

Apabila pada hari sidang pertama dan pada hari sidang kedua tergugat atau semua tergugat tidak datang padahal telah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah, sedangkan penggugat/para penggugat selalu datang, maka perkara akan diputus verstek.

Meskipun tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama atau tidak mengirim kuasanya yang sah, tetapi’jlka ia mengajukan jawaban tertulis beru pa tangkisan tentang tidak berwenang mengadili, maka perkara tidak diputus dengan verstek.

Tangkisan / Eksepsi :

Tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh tergugat, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut.

Apabila diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, dalam pertimbangan hukum dan dalam diktum putusan, tetap disebutkan :

Dalam eksepsi : ……. (pertimbangan lengkap).

pokok perkara : …….(pertimbangan lengkap).

Pencabutan Surat Gugatan :

Gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa. Tetapi jika perkara sudah diperiksa dan tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat (pasal 271, 272 RV).

Perubahan / Penambahan Gugatan :

Pembahan dan/atau penambahan gugatan diperkenankan, asal diajukan pada hari sidang pertama dimana para pihak hadir, tetapi hat tersebut harus ditanyakan pada pihak lawannya guna pembelaan kepentingannya.

Penambahan dan/atau penambahan gugatan tidak boleh sedemikian rupa, sehingga dasar pokok gugatan menjadi lain dari materi yang menjadi sebab perkara antara kedua belah pihak tersebut. Dalam hal demikian, maka surat gugat harus dicabut.

Perdamaian :

Jika kedua beIah pihak hadir dipersidangan, Hakim harus berusaha mendamaikan mereka. Usaha tersebut tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan meskipun taraf pemeriksaan telah lanjut (pasal 130 HIR).

Jika usaha perdamaian berhasil, maka dibuatlah akta perdamaian, yang harus dibacakan terlebih dahulu oleh Hakim dihadapan para pihak, sebelum Hakim menjatuhkan putusan yang meng hukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut.

Akta perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan Hakim yang berkuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan, eksekusi dapat dimintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Terhadap putusan perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum banding.

Jika usaha perdamaian tidak berhasil, hal mana harus dicatat dalam berita acara persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak, jika perlu dengan menggunakan penerjemah (pasal 131 HIR).

Khusus untuk gugat cerai:

  • Apabila dalam perkawinan tersebut ada anak, agar berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan sedapat mungkin suami-isteri harus datang sendiri;
  • Apabila usaha perdamaian berhasil, gugatan harus dicabut. Sehubungan dengan perdamaian ini tidak bisa dibuat akta perdamaian;
  • Apabila usaha perdamaian gagal, gugat cerai diperiksa dengan sidang tertutup.

Penggugat / Tergugat Meninggal Dunia :

Jika Penggugat atau tergugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia, maka ahliwarisnya dapat melanjutkan perkara.

Biaya Yang Timbul Dalam Persidangan :

Jika selama pemeriksaan perkara atas permohonan salah satu pihak ada hal-hal/perbuatan yang barus dilakukan, maka biaya dibebankan kepada pemohon dan dianggap sebagai persekot biaya perkara, yang dikemudian hari akan diperhitungkan dengan biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak yang dengan putusan Hakim dihukum untuk membayar biaya perkara, biasanya pihak yang dikalahkan.

Pihak lawan, apabila ia mau, dapat membayarnya jika kedua belah pihak tidak mau membayar biaya tersebut, maka hal/perbuatan yang barus dilakukan itu tidak jadi dilakukan, kecuali jika hal/perbuatan itu menurut Hakim memang sangat diperlukan. Dalam hal itu, biaya tersebut sementara akan diambil dari uang panjar biaya perkara yang telah dibayar oleh Penggugat (pasal 160 HIR).

Penggabungan Perkara :

Beberapa gugatan dapat digabungkan menjadi satu, apabila antara gugatan-gugatan yang digabungkan itu, terdapat hubungan erat atau ada koneksitas. Hubungan erat ini harus dibuktikan berdasarkan faktanya.

Penggabungan gugatan diperkenankan apabila menguntungkan proses, yaitu apabila antara gugatan yang gabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan, serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan.

C. Proses Acara Permohonan

Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal pemohon.

Permohonan disampaikan kepada Pengadilan Negeri, kemudian didaftarkan dalam buku Register dan diberi Nomor urut, setelah pemohon membayar persekot biaya perkara, yang besarnya sudah ditentukan oleh Pengadilan Negeri (pasal 121 HIR).

Bagi pemohon yang benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara, hal mana harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa yang bersangkutan, dapat mengajukan permohonannya secara prodeo.

Pemohon yang tidak bisa menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat permohonan tersebut (pasal 120 HIR).

Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunter. Berdasarkan permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberi suatu penetapan.

Ada permohonan tertentu yang harus dijatuhkan berupa putusan oleh Pengadilan Negeri, misalnya dalam hal diajukan permohonan pe­ngangkatan anak oleh seorang Warga Negara Asing (WNA) terhadap anak Warga Negara Indonesia (WNI), atau oleh seorang Warga Negara Indonesia (WNI) terhadap anak Warga Negara Asing (WNA). (SEMA No. 6/1983).

Tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi.

Contoh permohonan yang dapat diajukan dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri yaitu :

  • Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
  • Permohonan pengangkatan pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
  • Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun, yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri (pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974);
  • Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (pasal 6 ayat (5) Undang-undang No. I tahun 1974);
  • Permohonan pembatalan perkawinan (pasal 25, 26 dan 27 Undang -undang No.1 tahun 1974);
  • Permohonan pengangkatan anak (diperhatikan SEMA No. 6/1983);
  • Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
  • Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit, oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit.

Permohonan untuk menetapkan, bahwa sebidang tanah adalah milik pemohon tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri. Hak Milik atas sebidang tanah harus dibuktikan dengan sertifikat tanah atau apabila dipermasalahkan dalam suatu gugatan, dibuktikan dengan alat bukti lain dipersidangan.

Demikian juga permohonan untuk rnenetapkan seseorang atau beberapa orang adalah ahli waris almarhum, tidak dapat diajukan. Penetapan ahli waris dapat dikabulkan dalam suatu gugatan mengenai warisan almarhum.

Untuk mengalihkan hak atas tanah, menghibahkan, mewakafkan, menjual, membaliknama sebidang tanah dan rumah, yang semula tercatat atas nama almarhum atau almarhumah, cukup dilakukan :

  • Bagi mereka yang berlaku Hukum Waris BW, dengan surat keterangan hak waris, yang dibuat oleh Notaris;
  • Bagi mereka yang berlaku Hukum Waris Adat dengan surat keterangan ahliwaris yang dibuat oleh ahli waris yang bersangkutan sendiri, yang disaksikan oleh Lurah dan diketahui Camat dari desa dan kecamatan tempat tinggal almarhum;
  • Bagi mereka yang berlaku Hukum Waris lain-lainnya, misalnya Warga Negara Indo nesia keturunan India, dengan surat ke terangan ahliwaris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (perhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Direktur Jenderal Agraria, Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah, u.b. Kepala Pembinaan Hukum, R. Soepandi, tertanggal 20 Desember 1969, No. Dpt/I12/63/12/69, yang terdapat dalarn buku Tuntunan bagi Pejabat Pembuat Akte Tanah, Dep. Dalam Negeri, Ditjen.-Agraria, halaman 85).

Tidak dibenarkan untuk mengabulkan suatu permohonan dan menetapkan seorang atau beberapa orang sebagai pemilik atau mempunyai hak atas suatu barang. Tidaklah pula dapat dikeluarkan penetapan atas surat permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Akta Dibawah Tangan Mengenai Keahliwarisan :

Akta ini dibuat oleh ahli waris almarhum. Mereka membuat suatu surat pemyataan bahwa diri mereka adalah ahli waris, dan dengan menyebutkan kedudukan masing-masing dalam hubungan keluarga yang telah meninggal. Pernyataan yang dibuat tersebut dapat dimintakan untuk disahkan tanda tangannya oleh Notaris atau Ketua Pengadilan Negeri.

Setelah dibacakan dan dijelaskan dihadapan para pihak oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim yang ditunjuk, tanda tangan mereka disyahkan dengan mendasarkan ketentuan pasal 2 (1) Stbld. 1916-46 dengan cara, dibawah pernyataan tersebut dibubuhi :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian menerangkan, bahwa orang bernama_________ telah saya kenal atau telah diperkenalkan kepada saya, dan kepadanya/mereka telah saya jelaskan isi pernyataan dalam akta tersebut diatas, dan setelah itu ia/mereka membubuhkan tanda tangannya di hadapan saya.

Surat keterangan ahli waris tersebut hanya berlaku untuk suatu keperluan tertentu, karena itu agar di ba wahnya dicantumkan dengan huruf-huruf besar sebagai berikut (sebagai contoh):

CATATAN :

AKTA DI BAWAH TANGAN INI YANG TELAH DISAHKAN INI KHUSUS BERLAKU UNTUK MENGAMBIL UANG DEPOSITO DI BANK __________ ATAS NAMA _____________

Dan kemudian dibubuhi cap Pengadilan Negeri.

Sesuai dengan pasal 3 ayat (1), akta tersebut dicatat dalam Buku Register yang khusus disediakan untuk itu.

D. Proses Acara Perlawanan

Perlawanan Terhadap Putusan Verstek :

Pasal 129 HIR/153 Rbg memberi kemungkinan bagi tergugat/para tergugat, yang dihukum dengan verstek untuk mengajukan verzet atau perlawanan. Kedua perkara tersebut dijadikan satu dan diberi satu nomor. Sedapat mungkin perkara tersebut dipegang oleh Majelis Hakim yang sama. yaitu yang telah menjatuhkan putusan verstek. Hakim yang melakukan pemeriksaan perkara verzet atas putusan verstek harus memeriksa gugatan yang telah diputus verstek tersebut secara keseluruhan. Pembuktiannya agar mengacu pada SEMA No.9 Tahun 1964.

Perlawanan Tereksekusi Terhadap Sita Eksekusi :

Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang yang tidak bergerak, diatur dalam pasal 207 HIR atau pasal 225 RBg. Perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi (Pasal 207 ayat (3) HIR atau 227 RBg). Namun, eksekusi harus ditangguhkan, apabila segera nampak, bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri. Terhadap putusan dalam perkara ini, permohonan banding diperkenankan.

Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita Conservatoir, Sita Revindicatoir, Dan Sita Eksekusi :

Perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindicatoir, dan sita eksekusi, hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita (pasal 195 (6) HIR, pasal 206 (6) RBg). Jelaslah bahwa penyewa, pemegang hipotik atau credietverband, pemegang hak pakai atas tanah, tidak dibenarkan untuk mengajukan per lawanan semacam ini. Pemegang hipotik atau credietverband, apabila tanah/tanah dan rumah yang dijaminkan kepadanya itu disita, berdasarkan klausula yang selalu terdapat dalam perjanjian yang dibuat dengan debiturya langsung dapat minta eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala PUPN. Pemegang gadai tanah, yang kedudukannya sama dengan pemilik tanah, sebelum adanya Perpu No. 56 Tabun 1960, dapat mengajukan perlawanan pihak ketiga. Sekarang, karena gadai tanah terbatas sampai paling lama 7 (tujuh) tahun, pemegang gadai tanah tidak dibenarkan untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga lagi. Agar pelawan berhasil, maka ia harus membuktikan, bahwa barang yang disita itu adalah miliknya. Apabila ia berhasil, maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat. Apabila pelawan tidak dapat membuktikan, bahwa ia adalah pemilik dari barang yang disita itu, pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar atau pelawan yang tidak jujur, dan sita akan dipertahankan. Dalam praktek banyak sekali diajukan perlawanan pihak ketiga oleh isteri atau suami dari tersita. Perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh isteri atau suami, dalam hal harta bersama yang disita, sudah barang tentu tidak dapat dibe­narkan oleh karena harta bersama selalu merupakan jaminan untuk pembayaran hutang isteri atau suami yang terjadi dalam perkawinan, yang memang harus ditanggung bersama. Apabila yang disita adalah harta bawaan atau harta asal suami atau isteri, maka isteri atau suami bisa mengajukan perlawanan pihak ketiga dengan sukses, artinya ia dapat dinyatakan sebagai pelawan yang benar, kecuali :

  • Mereka yang menikah berdasarkan BW dengan persatuan harta atau membuat perjanjian perkawinan berupa persatuan hasil dan pendapatan;
  • Suami atau isteri tersebut telah ikut menandatangani surat perjanjian hutang, sehingga ia ikut bertanggungjawab.

Perlawanan pihak ketiga adalah upaya hukum luar biasa dan oleh karenanya pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi. Eksekusi mutlak harus ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang memimpin eksekusi yang bersangkutan, apabila perlawanan tersebut segera nampak, bahwa benar-benar beralasan, misalnya, apabila sertifikat tanah yang akan dilelang sejak semula jelas tercatat atas nama orang lain, atau dari BPKB yang diajukan, jelas terbukti, bahwa mobil yang akan dilelang itu, sejak lama adalah milik pelawan. Apabila tanah atau mobil tersebut baru saja tercatat atas nama pelawan, harap hati-hati, karena mungkin saja tanah atau mobil itu diperoleh, oleh pelawan, setelah tanah atau mobil itu disita, sehingga perolehan itu tidak syah. Sehubungan dengan diajukannya perlawanan pihak ketiga ini, Ketua Majelis yang memeriksa perkara tersebut, selalu harus melaporkan perkembangan perkara itu kepada Ketua Pengadilan Negeri. Laporan tersebut diperlukan oleh Ketua Penga dilan Negeri untuk menentukan kebijaksanaan mengenal diteruskannya atau ditangguhkannya eksekusi yang dipimpin olehnya.

Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan, yaitu sita conservatoir dan sita revindicatoir, tidak diatur baik dalam HIR, RBg atau R V, namun dalam praktek menurut yurisprudensi, perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga selaku pemilik barang yang disita dapat diterima, juga dalam hal sita conservatoir ini belum disyahkan. (putusan Mahkamah Agung tanggal 31-10-1962, No. 306K/Sip/1962. Rangkuman Yurisprudensi II halaman 270).






NILAI IPK NILAI IKM

 

  • Berita Pengumuman Badan Peradilan Umum (Badilum)

    • Koordinasi Hibah Pengadilan Negeri Tangerang Dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

      dalam Rangka Pelaksanan Hibah Dari Pengadilan Negeri Tangerang Kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Maka Dilakukan Koordinasi Antara Kedua Instansi Pada Hari Selasa, 27 September 2022, Bertempat Di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Ri.koordinasi Dilakukan Oleh Sekretaris Pn Tangerang H. Zulfikar Arif Rahman Purba, S.h., M.m Kepada Sekretaris Ditjen Badilum, Drs Wahyudin M.si. Hibah Yang Akan Diserahterimakan Adalah Berupa Aplikasi Dan Perangkat Teknologi Informasi. Dalam Kesempatan Ini Sekretaris Ditjen Badilum Menyampaikan Bahwa Pelaksanan Hibah Harus Dilakukan Dengan Memperhatikan Kebijakan Dan Peraturan Yang Telah Ditetapkan, Baik Oleh Kementerian Keuangan Dan Sekretaris Mahkamh Agung Ri. Diharapkan Serah Terima Hibah Dapat Berlangsung Dalam Waktu Secepatnya Dan Dapat Mendukung Pelaksaan Kerja Di Ditjen Badilum.

    • Pelatihan Dasar Teknik Dan Kreatif Konten Tim Media Sosial Ditjen Badilum

      media Sosial Sudah Menjadi Bagian Yan Tak Dapat Dipisahkan Dalam Kehidupan Sehari-hari. Media Sosial Tidak Hanya Digunakan Sebagai Sarana Berinteraksi, Tetapi Juga Menjadi Sarana Penyampaian Informasi Bagi Masyarakat. Untuk Itu, Diperlukan Kemampuan Untuk Dapat Menciptakan Konten Yang Informatif Sekaligus Mudah Diterima.

      demi Memenuhi Kebutuhan Tersebut, Tim Media Sosial Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Turut Serta Dalam Pelatihan Dasar Teknik Dan Kreatif Konten Media Sosial Yang Diadakan Oleh @pn_jakartapusat. Berlangsung Selama 4 Hari, Pada Tanggal 16, 17, 18, Dan 24 September, Pelatihan Ini Berfokus Dalam Proses Pembuatan Konten Kreatif, Mulai Dari Pembuatan Naskah, Pengenalan Alat Dan Teknik-teknik Pengambilan Gambar, Editing, Hingga Livestreaming Yang Disampaikan Secara Lugas Oleh Tim @avatara.lintasmedia

      belajar Langsung Dari Ahlinya, Tentu Saja Diharapkan Kemampuan Dari Anggota Tim Media Sosial Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Dapat Meningkat Sehingga Dapat Memberikan Konten-konten Yang Lebih Menarik Dan Tentunya Tetap Edukatif Bagi Masyarakat, Khususnya Para Pencari Keadilan.

    • Kegiatan Uji Kelayakan Dan Kepatutan Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas Ii Gelombang Iii Tahun 2022

      untuk Memastikan Bahwa Para Ketua Dan Wakil Ketua Di Pengadilan Negeri Merupakan Pimpinan Yang Memiliki Kemampuan Dan Integritas Tinggi, Maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Secara Rutin Mengadakan Kegiatan Uji Kepatutan Dan Kelayakan Bagi Calon Pimpinan Ini. Kali Ini Ditjen Badilum Menyelenggarakan Seleksi Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas Ii Gelombang Iii Tahun Anggaran 2022 Yang Dilaksanakan Secara Daring (online) Pada Senin S.d. Kamis, 19-22 September 2022.

      sebanyak 73 (tujuh Puluh Tiga) Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Diuji Kemampuannya Dan Pengetahuannya Dari Satker Masing-masing, Degan Materi Meliputi: Visi, Misi, Wawasan Dan Integritas; Kemampuan Teknis Hukum; Administrasi Dan Layanan Peradilan; Manajerial / Kepemimpinan Dan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (pph).

      hasil Kegiatan Ini Dapat Dilihat Di: https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/pengumuman-surat-dinas/3777

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Ketua Ma Ajak Hakim Agung Dan Hakim Ad Hoc Perkuat Komitmen Tegakkan Hukum Dan Keadilan

      jakarta-humas: Kita Semua Bersedih, Kecewa, Geram Dengan Kejadian Ini. Sungguh Ini Musibah Yang Tidak Pernah Kita Bayangkan Sebelumnya. Namun, Kesedihan, Kepiluan, Kekecewaan Ini Tidak Boleh Membuat Kita Lalai, Tapi Harus Membuat Kita Melihat Ke Depan. Kita Harus Pandai Mengambil Hikmah Dari Musibah Ini.

      demikian Tanggapan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S,h., M.h. Terkait Penetapan Status Tersangka Salah Satu Hakim Agung, Beberapa Staf, Dan Panitera Pengganti Pada Mahkamah Agung Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkait Hal Tersebut, Orang Nomor Satu Di Mahkamah Agung Tersebut Mengumpulkan Para Pimpinan, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc Di Ruang Kusumah Atmadja, Mahkamah Agung, Jakarta, Pada Senin Sore, 26 September 2022. Kesempatan Ini Dijadikan Ketua Mahkamah Agung Untuk Mengajak Para Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung Dan Hakim Ad Hoc Membaca Kembali Pakta Integritas Yang Mereka Pernah Ucapkan Saat Mereka Dilantik. Hal Ini Bertujuan Untuk Menguatkan Kembali Komitmen Bersama Dalam Menegakkan Hukum Dan Keadilan Di Republik Indonesia.seluruh Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Dan Hakim Ad Hoc Hadir Dengan Menggunakan Baju Toga Lengkap.

      ketua Mahkamah Agung Menyampaikan Bahwa Momen Ini Tepat Untuk Mengingatkan Kembali Bahwa Mereka Bersama-sama Telah Berkomitmen Untuk Menegakkan Hukum Dan Keadilan Dengan Selurus-lurusnya.

      ini Merupakan Momen Yang Tepat Untuk Kita Kembali Memperkuat Kembali Komitmen Yang Pernah Kita Ucapkan Ketika Kita Dilantik Apakah Itu Sebagai Pimpinan Mahkamah Agung, Sebagai Hakim Agung Atau Hakim Ad Hoc, Kata Hakim Yang Merintis Karirnya Sebagai Hakim Di Pengadilan Negeri Kutacane Pada Tahun 1984 Itu.

      marilah Kita Laksanakan Tugas Kita Untuk Menegakkan Hukum Dan Keadilan Dengan Sebaik-baiknya, Tegasnya.

      pada Kesempatan Tersebut Mantan Ketua Kamar Pengawasan Itu Menyampaikan Lima Poin Penting. Pertama, Ia Menegaskan Bahwa Ketua Mahkamah Agung Sudah Menandatangani Surat Pemberhentian Sementara Untuk Semua Para Tersangka Sampai Menunggu Hasil Keputusan Pengadilan.

      kedua, Ia Mengatakan Sampai Saat Ini Mahkamah Agung Tetap Memegang Teguh Peraturan Tentang Pengawasan Melekat, Yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya. Menurutnya, Mahkamah Agung Sudah Membentuk Tim Khusus Dan Tim Tersebut Sudah Mulai Bekerja.

      ketiga, Menanggapi Musibah Ini, Pimpinan Mahkamah Agung Juga Akan Melakukan Rotasi Dan Mutasi Untuk Staf Dan Panitera Pengganti Yang Cukup Lama Dan Yang Bermasalah. Sebagai Informasi, Panitera Pengganti Merupakan Organ Kelengkapan Majelis Hakim Yang Tugas Utamanya Membantu Majelis Hakim Agung Dalam Pencatatan Jalannya Persidangan. Panitera Pengganti Pada Mahkamah Agung Diangkat Dari Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Yang Sudah Memiliki Masa Kerja Sebagai Hakim Minimal 10 (sepuluh) Tahun. Para Panitera Pengganti Ini Ditempatkan Pada Masing-masing Hakim Agung Yang Sekaligus Berperan Sebagai Asisten Dari Hakim Agung Yang Bersangkutan.

      kami Meminta Masukan Dari Bapak Ibu Sekalian, Untuk Melaporkan Kepada Kami, Jika Ada Nama-nama Yang Harus Ditindaklanjuti, Ujarnya Kepada Seluruh Hakim Agung Dan Hakim Ad Hoc Yang Hadir.

      keempat, Guru Besar Universitas Diponegoro Itu Menegaskan Bahwa Penguatan Pakta Integritas Yang Dilakukan Sore Ini Bertujuan Untuk Memperkuat Komitmen Bersama Dalam Menegakkan Hukum Dan Keadilan.

      saya Harapkan Jangan Pernah Terjadi Lagi Penyimpangan Terhadap Pekerjaan-pekerjan Yang Dibebankan, Yang Diamanahkan Kepada Kita Semua, Tegas Hakim Agung Asal Baturaja Itu.

      kelima, Ia Mengatakan Kepada Para Pimpinan Bahwa Atasan Langsung Bukan Hanya Diminta Untuk Diperiksa Sebagai Atasan, Tetapi Diminta Untuk Melakukan Pengawasan Langsung Kepada Para Staf Dan Panitera Pengganti.

      ia Meminta Satuan Khusus Badan Pengawasan Yang Ada Di Mahkamah Agung Untuk Melakukan Pengawasan Sesering Mungkin. Hal Ini Menurutnya Guna Meningkatkan Pengawasan Dini Untuk Mencegah Hal-hal Yang Tidak Diinginkan.

      saya Ingin Kita Bersama-sama Dengan Ikhlas, Dengan Tulus, Dengan Kemauan Sendiri, Dengan Tekad Sungguh-sungguh Mematuhi Kode Etik Pedoman Prilaku Hakim, Tegasnya.

      berikut Adalah Naskah Pakta Integritas Yang Dibacakan Kembali Oleh Seluruh Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Dan Hakim Ad Hoc. Pembacaan Ini Dipimpin Langsung Oleh Ketua Mahkamah Agung

      dengan Ini Menyatakan Dengan Sesungguhnya Bahwa:

      Saya Tidak Akan Melakukan Praktek Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Kelompok Tertentu, Menyalahgunaan Wewenang, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Pada Saya, Karena Jabatan Atau Kedudukan Saya, Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara. Saya Akan Selalu Menjaga Citra Dan Kredibilitas Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Pengadilan Melalui Pelaksanaan Tata Kerja Yang Jujur, Transparan Dan Akuntabel Untuk Mendoroang Peningkatan Kinerja Serta Keharmonisan Antara Pribadi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Lingkungan Mahkamah Agung Ri Dan Pengadilan, Sesuai Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Dan Atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Apabila Saya Melanggar Hal-hal Yang Telah Saya Nyatakan Dalam Pakta Integritas Ini, Saya Bersedia Dikenai Sanksi Seberat-beratnya.

      acara Yang Berjalan Dengan Penuh Khidmat Ini Diakhiri Dengan Menyanyikan Bersama Lagu Padamu Negeri. (azh/dr. H. Sobandi, S.h., M.h./photo:sno)

    • Mahkamah Agung Raih Wtp Ke-10

      jakarta-humas:mahkamah Agung Menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (wtp) Atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2021. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dr. H. Sunarto, S.h., M.h., Hadir Mewakili Ketua Mahkamah Agung Menerima Penghargaan Tersebut Pada Kamis,22 September 2022 Di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat Pada Acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022. Penghargaan Diberikan Langsung Oleh Menteri Keuagan Sri Mulyani.

      capaian Ini Merupakan Yang Capaian Kesepuluhbagi Mahkamah Agung, Dimulai Dari Tahun 2012 Hingga Tahun 2021.

      selain Menyelesaikan Laporan Keuangan Dengan Baik, Perbedaan Capaian Wtp Mahkamah Agung Tahun Ini Dengan Tahun-tahun Sebelumnya Adalah Pada Tahun 2021 Mahkamah Agung Berhasil Menindaklanjuti Temuan Bpk Ri Seratus Persen.

      mahkamah Agung Telah Meraih Opini Wtp Sepuluh Kali Berturut-turut. Namun Yang Berbeda Di Periode Ini Adalah, Mahkamah Agung Berhasil Menindaklanjuti Temua Bpk Ri 100 Persen, Berbeda Dengan Tahun Sebelumnya Yang Hanya 90 Persen. Ini Harus Dipertahankan Ungkap Achsanul Qosasi Saat Menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (lhp) Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2021 Dari Bpk Ke Mahkamah Agungpada 19 Juli Lalu.

      mahkamah Agung, Menurut Achsanul Sangat Kooperatif, Permintaan Data-data Yang Dibutuhkan Bpk Risangat Mudah, Sehingga Pemeriksaannya Sesuai Waktu, Sesuai Deadline Yang Telah Ditentukan, Tidak Ada Penambahan Waktu.

      terkait Penghargaan Ini, Ketua Mahkamah Agung Menyampaikan Harapannya Agar Penghargaan Ini Menjadi Penyemangat Bagi Insan Peradilan Di Seluruh Indonesia, Demi Kebaikan Bangsa Dan Negara.

      turut Hadir Dalam Acara Ini Puluhan Perwakilan Lembaga Dan Kementerian Yang Juga Menerima Penghargaan Wtp. Tiga Di Antaranya Yaitu Mpr Ri, Dpr Ri, Dan Mk Ri. (azh/rs)

    • Ketua Ma Hadiri Seminar Kompetisi Pengendalian Merger Bersama Dengan Oecd

      jakarta - Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h Mengikuti Acara Seminar Hukum Kompetisi Yang Ke 12 Diselenggarakan Pada Hari Rabu, 21 September 2022, Conference Center Gedung Utama Mahkamah Agung Ri.seminar Ini Berfokus Pada Pengendalian Merger Untuk Para Hakim Di Indonesia.

      director General Oecd ( Organisation For Economic Co Operation And Development) , Mr. Jungwon Song Menyampaikan Dalam Sambutannya Bahwa Oecd Telah Mengadakan Seminar Kompetisi Semenjak Tahun 2011 Dan Selama 11 Tahun Ini, Oecd Telah Mengadakan Seminar Seperti Ini Di Berbagai Negara Seperti Korea, Piliphina, China, Indonesia Dan Thailand Yang Bertujuan Untuk Menyediakan Platform Untuk Berbagi Pengalaman Dalam Menangani Permasalahan Terkait Kompetisi Atau Persaingan Usaha Dengan Para Hakim Di Kawasan Asean Dengan Mengundang Kurang Lebih 350 Hakim Dan Hari Ini Kami Senang Bisa Menyelenggarakan Seminar Ke 12 Untuk Persaingan Usaha Se Asia Pasifik Khususnya Para Hakim Di Indonesia.

      seminar Ini Bertujuan Agar Semua Hakim Lebih Mengetahui Tentang Analisis Pengendalian Merger, Seminar Ini Juga Akan Memberikan Para Hakim Kesempatan Untuk Bisa Melihat Sisi Ekonomi Dari Pengendalian Merger Dan Sumber Bukti Yag Bisa Membantu Pengadilan Untuk Memeriksa Perkara, Selain Itu Juga Menjadi Kesempatan Untuk Mendengar Berbagai Perspektif Yang Berbeda - Beda Terkait Tantangan Yang Dihadapi Oleh Para Hakim Dengan Analisis Yang Kompleks, Terhadap Perkara " Perkara Persaingan Usaha Ini.

      acara Yang Diselenggarakan Secara Virtual Juga Dihadiri Oleh Hakim Pengadilan Federal Australia The Honerable Michael O'bryan, Para Pejabat Eselon I Pada Mahkamah Agung, Para Hakim Yustisial Dan Para Akademisi.

      Ketua Mahkamah Agung Selaku Keynote Speech Menyampaikan Bahwa Seperti Di Banyak Negara, Di Indonesia Merger Adalah Tindakan Korporasi Yang Diperbolehkan Dan Dalam Beberapa Kasus, Bahkan Mungkin Direkomendasikan, Asalkan Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku.

      ada Dua Undang-undang Utama Yang Mengatur Merger; Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

      lebih Lanjut, Ketua Ma Ri, Menyampaikan Bahwa Cara Lain Untuk Mengendalikan Merger Dilakukan Melalui Penegakan Hukum, Yaitu Pembatalan Merger Oleh Kppu. Penegakan Hukum Semacam Ini Diterapkan Pada Tindakan Merger Yang Terjadi Tetapi Tidak Segera Dilaporkan Ke Kppu.

      pada Kesempatan Yang Sama, Pembicara, Frederic Jenny Menyampaikan Rasa Terimakasihnya Kepada Ketua Ma Untuk Dukungannya Sehingga Seminar Ini Dapat Terselenggara, Seminar Ini Sangat Penting Untuk Mendapatkan Dukungan Dari Mahkamah Agung Karena Para Hakim Bisa Mendapatkan Pemahaman Yang Lebih Jelas Tentang Hukum Persaingan Usaha Khususnya Pengendalian Merger Karena Yuridiksi Masing Masing Pengadilan Harus Mengkaji Tentang Perkara Merger, Dan Para Hakim Perlu Untuk Tahu Tentang Dampak Dan Tantangan " Tantangannya.

      saya Berharap Kerjasama Antara Lembaga Peradilan Khususnya Mahkamah Agung Ri Dengan Oecd/kpc Dapat Terus Berlanjut Kedepannya Seminar Ini Akan Sukses Dan Produktif,ucap Ketua Ma Seraya Menutup Sambutannya.

      turut Hadir Dalam Seminar Tersebut, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Dr.andi Samsan Nganro,s.h.,m.h, Wakil Ketua Bidang Non Yudisial,dr. H. Sunarto, S.h,.m.h ,ketua Kamar Perdata, I Gusti Agung Sumanatha, S.h., M.h, Ketua Kamar Pengawasan, Dr. H. Zahrul Rabain, S.h., M.h, Para Hakim Agung, Syamsul Ma'arif, S.h.,llm,ph.d, H. Hamdi,sh.,m.hum, Sudrajat Dimyati,s.h.,m.h, Dr. Ibrahim, S.h.,m.h.,llm Dan Panitera Mahkamah Agung Ri,dr. H. Ridwan Mansyur, S.h, M.h.( Ipr/ Dokumentasi Humas Mahkamah Agung)