logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Muara Bulian

Jl. Jend. Sudirman No.1, Rengas Condong, Muara Bulian, Kab. Batang Hari, Jambi 36613

Proses Perkara Perdata Kasasi

Proses Perkara Perdata Kasasi

  1. Berkas perkara diserahkan pada Panitera Muda Perdata sebagai petugas pada meja/loket pertama, yang menerima pendaftaran terhadap permohonan Kasasi.
  2. Permohonan Kasasi dapat diajukan di kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan Pengadilan Tinggi diberitahukan kepada para pihak. Apabila hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari kerja berikutnya.
  3. Permohonan Kasasi yang melampaui tenggang waktu tersebut di atas tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung dengan Penetapan Ketua Pengadilan (Pasal 45 A UU No. 5/2004).
  4. Ketua Pengadilan Negeri menetapkan panjar biaya Kasasi yang dituangkan dalam SKUM, yang diperuntukkan:
    1. Biaya pencatatan pernyataan Kasasi;
    2. Besarnya biaya Kasasi yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung ditambah biaya pengiriman melalui bank ke rekening Mahkamah Agung;
    3. Biaya pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung;
    4. Biaya Pemberitahuan (BP):
      1. BP pernyataan Kasasi;
      2. BP memori Kasasi;
      3. BP kontra memori Kasasi;
      4. BP untuk memeriksa kelengkapan berkas (inzage) bagi pemohon;
      5. BP untuk memeriksa kelengkapan berkas (inzage) bagi termohon;
      6. BP amar putusan Kasasi kepada pemohon;
      7. BP amar putusan Kasasi kepada termohon.
  5. SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dibuat dalam rangkap tiga:
    1. lembar pertama untuk pemohon;
    2. lembar kedua untuk kasir;
    3. lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas perkara;
  6. Menyerahkan SKUM kepada pihak yang bersangkutan agar membayar uang panjar yang tercantum dalam SKUM kepada pemegang kas Pengadilan Negeri.
  7. Pemegang kas setelah menerima pembayaran menandatangani dan membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM.
  8. Pernyataan Kasasi dapat diterima apabila panjar biaya perkara Kasasi yang ditentukan dalam SKUM telah dibayar lunas.
  9. Pemegang kas kemudian membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara.
  10. Apabila panjar biaya Kasasi telah dibayar lunas maka pengadilan pada hari itu juga wajib membuat akta pernyataan Kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara dan mencatat permohonan Kasasi tersebut dalam register induk perkara perdata dan register permohonan Kasasi.
  11. Permohonan Kasasi dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender harus telah disampaikan kepada pihak lawan.
  12. Memori Kasasi harus telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak keesokan hari setelah pernyataan Kasasi. Apabila hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari kerja berikutnya.
  13. Panitera wajib memberikan tanda terima atas penerimaan memori Kasasi dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender salinan memori Kasasi tersebut disampaikan kepada pihak lawan.
  14. Kontra memori Kasasi harus telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sesudah disampaikannya memori Kasasi.
  15. Sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung harus diberikan kesempatan kepada kedua belah untuk mempelajari/ memeriksa kelengkapan berkas perkara (inzage) dan dituangkan dalam akta.
  16. Dalam waktu 65 (enam puluh lima) hari sejak permohonan Kasasi diajukan, berkas Kasasi berupa bundel A dan B harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung.
  17. Biaya permohonan Kasasi untuk Mahkamah Agung harus dikirim oleh pemegang kas melalui Bank BRI Cabang Veteran – Jl. Veteran Raya No. 8 Jakarta Pusat; Rekening Nomor 31.46.0370.0 dan bukti pengirimannya dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.
  18. Tanggal penerimaan memori dan kontra memori Kasasi harus dicatat dalam buku register induk perkara perdata dan register permohonan Kasasi.
  19. Fotocopy relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung wajib dikirim ke Mahkamah Agung.
  20. Pencabutan permohonan Kasasi diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh pemohon Kasasi. Apabila pencabutan permohonan Kasasi diajukan oleh kuasanya maka harus diketahui oleh principal.
  21. Pencabutan permohonan Kasasi harus segera dikirim oleh Panitera ke Mahkamah Agung disertai akta pencabutan permohonan Kasasi yang ditandatangani oleh Panitera.


Sumber:
-Mengadaptasi dari Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 7-10.
 






NILAI IPK NILAI IKM

 

  • Berita Pengumuman Badan Peradilan Umum (Badilum)

    • Kunjungan Kerja Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Ke Pn Lumajang, Pn Kraksaan, Pn Probolinggo, Dan Pn Bangil

      pada Hari Kedua Rangkaian Kunjungan Kerja Ke Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya, Pada Hari Rabu, 29 Juni 2022, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, Sh, Mh Melaksanakan Pembinaan Di 4 (empat) Pengadilan Negeri Di Provinsi Jawa Timur, Yaitu Pengadilan Negeri Lumajang (kabupaten Lumajang), Pengadilan Negeri Kraksaaan (kabupaten Probolinggo), Pengadilan Negeri Probolinggo (kota Probolinggo), Dan Pengadilan Negeri Bangil (kabupaten Pasuruan).

      dalam Pembinaan Ini Dirjen Badilum Didampingi Sekretaris Ditjen Badilum, Drs. Wahyudin, M.si., Dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis, Dr. Lucas Prakoso, Sh.,m. Hum.

      selain Memantau Kondisi Infrastruktur, Ruang Sidang, Layanan Pos Bantuan Hukum, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (ptsp), Akses Disabilitas, Penanganan Perkara Dan Pengelolaan Anggaran Serta Barang Milik Negara, Tim Dari Direktorat jenderal Badan Peradilan Umum Juga Berdiskusi Dengan Para Pimpinan Satuan Kerja Mengenai Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pengadilan.

    • Surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

      pada Hari Rabu, 29 Juni 2022, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Melaksanakan Surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu (apm) Pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Tim Surveilan Dari Ditjen Badilum Dipimpin Oleh Zahlisa Vitalita, Sh, Mh (direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum) Dan Candra S.h. (kasubdit Tata Kelola Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum).

      surveilan Bertujuan Untuk Menjaga Kualitas Layanan Dan Administrasi Di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Sesuai Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Untuk Periode Tahun Anggaran 2022. Kegiatan Ini Dibuka Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Dr. Mochamad Djoko,s.h.,m.hum Serta Diikuti Oleh Para Hakim, Pejabat Struktural Dan Staf Pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Pada Surveilan Ini Dilakukan Pemantauan Kesesuaian Pada Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Sesuai Standar Yang Ditetapkan Mahkamah Agung Ri.

    • Kunjungan Direktur Jenderal Badanperadilan Umum Ke Pengadilan Negeri Situbondo Dan Pengadilan Negeri Bondowoso

      dalam Rangkaian Kunjungan Ke Wilayah Hukum pengadilan Tinggi Surabaya, Pada Hari Selasa, 28 Juni 2022, direktur Jenderal Badan peradilan Umum Mahakamah Agung Ri, h. bambang Myanto, Sh, Mh Melakukan Pembinaan Di Pengadilan Negeri Situbondo Dan Pengadilan Negeri Bondowoso.  Dalam Kunjungan Ini Beliau Didampingi Sekretaris Direktorat badan peradilan Umum, drs Wahyudin M.si Dan  Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Dr. Lucas Prakoso, Sh, M. Hum.

      dalam Pembinaan Dirjen Badilum Memantau Kondisi Sarana Dan Prasarana Satuan Kerja Terutama Kebersihan Dan Keamanan, Serta Pelayanan Yang Diberikan Oleh Satuan Kerja. Dirjen Badilum Dan Rombongan Disambut Oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo abu Achmad Sidqi Amsya, S.h., Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Dr. Handry Argatama Ellion, S.h., S.fil., M.h. Beserta Jajaran Hakim Dan Pegawai.

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Kunker Pimpinan Mahkamah Agung Ke Empat Peradilan Di Surabaya

      surabaya - Humas : Masih Dalam Rangkaian Acara Kunjungan Pimpinan Mahkamah Agung Ke Surabaya, Selain Menghadiri Pelaksanaan Acara Wisuda Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Pimpinan Mahkamah Agung Melanjutkan Kegiatan Kunjungan Kerja Ke Empat (4) Peradilan Di Surabaya, Yakni Pengadilan Agama (pa) Surabaya, Pengadilan Negeri (pn) Surabaya, Pengadilan Militer Tinggi (dilmilti) Iii Surabaya, Pengadilan Militer (dilmil) Iii-12 Surabaya Dan Pengadilan Tata Usaha Negara (tun) Surabaya.

      kota Surabaya Yang Cerah Di Kamis Siang 30 Juni 2022 Ini Memberikan Semangat Kepada Para Pimpinan Ma Untuk Mengunjungi Empat Peradilan Di Surabaya. Kunjungan Pun Dibagi Mengingat Padatnya Jadwal Kegiatan.

      ketua Mahkamah Agung, Prof. H.m. Syarifuddin, S.h., M.h., Meninjau Pengadilan Militer Tinggi Iii Surabaya, Pengadilan Militer Iii-12 Surabaya Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Kma Yang Didampingi Para Ketua Kamar Juga Berkesempatan Menanam Pohon Durian Bawor, Sawo Kecik Dan Jambu Air Deli Hijau, Di Halaman Kantor Dilmilti, Dilmil Dan Tun Surabaya, Yang Berada Dalam Satu Lokasi. Dalam Kunker Ini, Syarifuddin Berpesan Kepada Warga Peradilan Di Surabaya Untuk Memberikan Pelayanan Yang Sebaik-baiknya Kepada Para Pencari Keadilan, Serta Mengajak Warga Peradilan Untuk Berlomba-lomba Dalam Kebaikan.

      pada Kesempatan Yang Sama, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.h.,m.h., Meninjau Pengadilan Negeri Surabaya.

      sementara Itu, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. H. Sunarto, S.h.,m.h., Meninjau Pengadilan Agama Surabaya.

      kunker Pimpinan Ma Ini Disambut Dengan Upacara Penyambutan Penuh Semangat Dan Bahagia Oleh Warga Peradilan Di Surabaya. Acara Diakhiri Dengan Foto Bersama. (enk/photo:azh/pn).

    • Dipercaya Pimpin Lima Pengadilan Tingkat Banding, Kpt Surabaya Jalani Wisuda Purnabakti

      surabaya - Humas: Wisuda Purnabakti Merupakan Peristiwa Yang Sakral Dan Monumental Dalam Fase Kehidupan Seorang Pegawai Pengadilan. Ia Adalah Penanda Paripurnanya Pengabdian Kedinasan Seorang Juru Adil. Karena Menjadi Penanda Keparipurnaan, Tidak Semua Diberi Anugerah Oleh Allah Swt. Untuk Mengalami Momen Bersejarah.

      hal Inilah Yang Dirasakan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Zaid Umar Bobsaid, S.h., M.h., Menjalani Wisuda Purnabakti Pada Kamis, 30 Juni 2022.

      ketua Mahkamah Agung Ri, Prof. H.m. Syarifuddin, S.h., M.h., Saat Memberikan Sambutan Dalam Pelaksanaan Wisuda Purnabakti Kpt Surabaya Di Hotel Santika Surabaya Mengatakan "prestasi Puncak Inilah Yang Telah Diraih Oleh Bapak Zaid Umar Bobsaid, S.h., M.h. Tidak Hanya Satu Kali, Dalam Catatan Saya, Beliau Telah Dipercaya Memimpin 5 (lima) Pengadilan Tingkat Banding Selama Meniti Karir Di Lembaga Peradilan. Sebelum Memimpin Pengadilan Tinggi Surabaya, Beliau Pernah Dipercaya Memimpin Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Dan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Yang Lebih Membanggakan, Selama Memimpin Tersebut, Beliau Juga Sukses Mencatatkan Prestasi Pada Lembaga Yang Ia Pimpin," Ujarnya.

      lebih Lanjut Guru Besar Universitas Diponegoro Ini Mengatakan Setelah Menempuh Perjalanan Karir Yang Cukup Panjang, Dihiasi Berbagai Ujian Dan Tantangan, Akhirnya Beliau Sukses Mengakhiri Masa Bakti Tanpa Meninggalkan Rekam Jejak Negatif. Inilah Prestasi Sesungguhnya, Sebab Rapor Prestasi Yang Sebenarnya Dibuktikan Dengan Capaian Yang Paling Akhir.

      wisuda Purnabakti Kpt Surabaya Ini Berlangsung Penuh Hikmat Dengan Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan.

      acara Dihadiri Pimpinan Mahkamah Agung, Para Pejabat Eselon I Dilingkungan Mahkamah Agung, Kepala Biro Hukum Dan Humas, Serta Undangan Lainnya. (enk/photo:azh/pn)

    • Sekretaris Ma Lakukan Penandatangan Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

      jakarta " Humas : Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.h., M.h Melakukan Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Dengan 17 Pimpinan Kementerian, Lembaga, Bumn, Dan Badan Hukum Publik.

      penandatanganan Disaksikan Langsung Oleh Wakil Presiden Ri K.h. Maruf Amin Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (panrb) Ad Interim Mahfud Md. Saya Meminta Penandatanganan Nota Kesepahaman Ini Tidak Hanya Simbolis Semata. Harus Benar-benar Diwujudkan Dengan Mengesampingkan Ego Sektoral Guna Tercapainya Percepatan Penyelenggaraan Mpp (mal Pelayanan Publik) Yang Berkualitas, Ungkap Wapres Maruf Dalam Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan Mpp Di Jakarta, Selasa (28/06).

      lebih Lanjut, Wapres Maruf Amin Menyampaikan Nota Kesepahaman Menjadi Dasar Komitmen Untuk Ikut Serta Dalam Memberikan Pelayanan Di Mpp. Penandatanganan Tersebut Menjadi Langkah Penting Dalam Komitmen Untuk Merealisasikan Tugas Dan Amanat Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik.

      dalam Kesempatan Tersebut, Menteri Panrb Ad Interim Mahfud Md Menyampaikan Bahwa Penandatanganan Nota Kesepahaman Ini Dilaksanakan Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Percepatan Penyelenggaraan Mpp. Bersama Dengan Kerja Sama Ini, Maka Instansi Terkait Didorong Untuk Menyelenggarakan Pelayanan Di Mpp Sesuai Dengan Lingkup Kewenangan Masing-masing, Jelas Mahfud.

      hingga Juni 2022, Terdapat 59 Mpp Yang Telah Diresmikan Dan Tersebar Di Penjuru Indonesia. Direncanakan Hingga Akhir Tahun 2022, Sebanyak 56 Mpp Juga Akan Siap Diresmikan. Sebagai Program Prioritas, Diharapkan Mpp Dapat Berdiri Di Seluruh Kabupaten Dan Kota Di Indonesia Pada Tahun 2024.

      nota Kesepahaman Tersebut Ditandatangani Oleh Kementerian Panrb, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agama, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional (atr/bpn). Juga Ditandatangani Oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Ri, Badan Narkotika Nasional (bnn), Badan Pengawas Obat Dan Makanan (bpom), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Dan Perpustakaan Nasional. Sejumlah Bumn Pun Turut Serta Yang Terdiri Dari Bpjs Kesehatan, Bpjs Ketenagakerjaan, Pt Taspen, Serta Pt Pln. (humas/foto Humas Menpan Rb)