logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Muara Bulian

Jl. Jend. Sudirman No.1, Kec. Muara Bulian, Kab. Batang Hari, Jambi 36613

Proses Perkara Perdata Kasasi

Proses Perkara Perdata Kasasi

  1. Berkas perkara diserahkan pada Panitera Muda Perdata sebagai petugas pada meja/loket pertama, yang menerima pendaftaran terhadap permohonan Kasasi.
  2. Permohonan Kasasi dapat diajukan di kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan Pengadilan Tinggi diberitahukan kepada para pihak. Apabila hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari kerja berikutnya.
  3. Permohonan Kasasi yang melampaui tenggang waktu tersebut di atas tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung dengan Penetapan Ketua Pengadilan (Pasal 45 A UU No. 5/2004).
  4. Ketua Pengadilan Negeri menetapkan panjar biaya Kasasi yang dituangkan dalam SKUM, yang diperuntukkan:
    1. Biaya pencatatan pernyataan Kasasi;
    2. Besarnya biaya Kasasi yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung ditambah biaya pengiriman melalui bank ke rekening Mahkamah Agung;
    3. Biaya pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung;
    4. Biaya Pemberitahuan (BP):
      1. BP pernyataan Kasasi;
      2. BP memori Kasasi;
      3. BP kontra memori Kasasi;
      4. BP untuk memeriksa kelengkapan berkas (inzage) bagi pemohon;
      5. BP untuk memeriksa kelengkapan berkas (inzage) bagi termohon;
      6. BP amar putusan Kasasi kepada pemohon;
      7. BP amar putusan Kasasi kepada termohon.
  5. SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dibuat dalam rangkap tiga:
    1. lembar pertama untuk pemohon;
    2. lembar kedua untuk kasir;
    3. lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas perkara;
  6. Menyerahkan SKUM kepada pihak yang bersangkutan agar membayar uang panjar yang tercantum dalam SKUM kepada pemegang kas Pengadilan Negeri.
  7. Pemegang kas setelah menerima pembayaran menandatangani dan membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM.
  8. Pernyataan Kasasi dapat diterima apabila panjar biaya perkara Kasasi yang ditentukan dalam SKUM telah dibayar lunas.
  9. Pemegang kas kemudian membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara.
  10. Apabila panjar biaya Kasasi telah dibayar lunas maka pengadilan pada hari itu juga wajib membuat akta pernyataan Kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara dan mencatat permohonan Kasasi tersebut dalam register induk perkara perdata dan register permohonan Kasasi.
  11. Permohonan Kasasi dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender harus telah disampaikan kepada pihak lawan.
  12. Memori Kasasi harus telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak keesokan hari setelah pernyataan Kasasi. Apabila hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari kerja berikutnya.
  13. Panitera wajib memberikan tanda terima atas penerimaan memori Kasasi dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender salinan memori Kasasi tersebut disampaikan kepada pihak lawan.
  14. Kontra memori Kasasi harus telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sesudah disampaikannya memori Kasasi.
  15. Sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung harus diberikan kesempatan kepada kedua belah untuk mempelajari/ memeriksa kelengkapan berkas perkara (inzage) dan dituangkan dalam akta.
  16. Dalam waktu 65 (enam puluh lima) hari sejak permohonan Kasasi diajukan, berkas Kasasi berupa bundel A dan B harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung.
  17. Biaya permohonan Kasasi untuk Mahkamah Agung harus dikirim oleh pemegang kas melalui Bank BRI Cabang Veteran – Jl. Veteran Raya No. 8 Jakarta Pusat; Rekening Nomor 31.46.0370.0 dan bukti pengirimannya dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.
  18. Tanggal penerimaan memori dan kontra memori Kasasi harus dicatat dalam buku register induk perkara perdata dan register permohonan Kasasi.
  19. Fotocopy relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung wajib dikirim ke Mahkamah Agung.
  20. Pencabutan permohonan Kasasi diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh pemohon Kasasi. Apabila pencabutan permohonan Kasasi diajukan oleh kuasanya maka harus diketahui oleh principal.
  21. Pencabutan permohonan Kasasi harus segera dikirim oleh Panitera ke Mahkamah Agung disertai akta pencabutan permohonan Kasasi yang ditandatangani oleh Panitera.


Sumber:
-Mengadaptasi dari Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 7-10.
 






NILAI IPK NILAI IKM

 

NILAI ZI-SPAK NILAI ZI-SPKP

 

  • Berita Pengumuman Badan Peradilan Umum (Badilum)

    • Bangkit Untuk Indonesia Emas, Ditjen Badilum Ikuti Upacara Hari Kebangkitan Nasional

      turut Mendukung Dan Memperingati Hari Kebangkitan Nasional Ke-116, Mahkamah Agung Ri Melaksanakan Upacara Bendera Pada Tanggal 20 Mei 2024. Bertempat Di Gedung Mahkamah Agung Ri, Upacara Ini Diikuti Oleh Seluruh Pejabat Dan Pegawai Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Sekretariat Mahkamah Agung, Termasuk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Upacara Dipimpin Oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Ri Bidang Yudisial, Ym Dr. H. Sunarto, S.h., M.h. Dan Berlangsung Dengan Khidmat. Penyelenggaraan Upacara Ini Diharapkan Dapat membawa Nilai-nilai Semangat Dan Kekuatan Untuk Bangkit Menuju Indonesia Emas.sebagaimana Tema Yang Diusung Pada Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2024, Yaitu "bangkit Untuk Indonesia Emas"

    • Hadirkan Kppn Jakarta Vi, Ditjen Badilum Sosialisasikan Kebijakan Baru Perjalanan Dinas Dan Pengelolaan Anggaran

       untuk Pelaksanaan Keuangan Negara Yang Lebih Baik, Kementerian Keuangan Telah Membuat Peraturan Baru Agar Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dan Pembayaran Yang Lebih Tepat Sasaran Dan Transparan. Menyikapi Kebijakan Terbaru Ini, Maka Sekretariat Ditjen Badilum Mengadakan Sosialisasi Dengan Mengundang Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (kppn) Jakarta Vi Selaku Mitra Pengelolaan Keuangan.

      sosialisasi Kebijakan Kementerian Keuangan Kali Ini Diadakan Di Ruang Command Center Ditjen Badilum Pada Hari Senin, 20 Mei 2024. Hadir Sebagai Narasumber Istianah, S.e., M.s.i., Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia Kppn Jakarta Vi. Sekretaris Ditjen Badilum, Kurnia Arry Soelaksono, S.e., S.h., M.hum Mengikuti Kegiatan Ini Bersama Para Pengelola Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen Dan Pejabat Struktural Pada Ditjen Badilum

      dua Aturan Pokok Yang Dibahas Dalam Kegiatan Ini Adalah Peraturan Mentari Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan, Dan Peraturan Mentari Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap.

      materi Yang Dibahas Termasuk Rencana Peluncuran Aplikasi Perjalanan Dinas, Untuk Memantau Pelaksanaan Perjalanan Dinas Maupun Perjalanan Pindah (mutasi) Pejabat, Serta Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (kkp) Untuk Mempermudah Pembayaran. Proses Pembayaran Biaya Mutasi Ini Sangat Penting Karena Ditjen Badilum Bertanggung Jawab Atas Pelaksanaan Dan Pembayaran Mutasi Bagi Para Hakim, Panitera Dan Tenaga Teknis Peradilan.

    • Ditjen Badilum Adakan Diseminasi Penegak Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Untuk Wilayah Provinsi Lampung

      dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Aparat Penegak Hukum Dan Pemantapan Pelaksanaan Tugas"tugas Peradilan, Ditjen Badilum Kembali Adakan Diseminasi Penegak Hukum Dalam Penyelesaian Perkara. Kali Ini, Kegiatan Diseminasi Untuk Penegak Hukum Di Wilayah Lampung Dilaksanakan Di Hotel Grand Mercure Lampung, Pada 14 S.d 16 Mei 2024

      kegiatan Diseminasi Penegak Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Ini Dibuka Langsung Oleh Langsung Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Hasanudin S.h., M.h Dengan Didampingi Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Asnahwati, S.h., M.h. Dan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Lingga Setiawan, S.h., M.h.

      kegiatan Diseminasi Penegak Hukum Kali Ini Menghadrikan Narasumber:

      1. Dr. Catur Iriantoro, S.h., M.hum, (hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Bandung), Dengan Materi Ulasan Mengenai Rancangan Peratuan Mahkamah Agung Tentang Eksekusi

      2. Tavip Dwiyatmiko., S.h., M.h, (panitera Pengadilan Tinggi Jakarta), Dengan Materi Kendala Eksekusi Dan Penyelesaiannya

      selain Dihadiri Para Panitera, Panitera Muda Perdata Dan Panitera Pengganti Dari Pengadilan Negeri Di Wilayah Lampung, Kegiatan Diseminasi Penegak Hukum Ini Juga Dihadiri Oleh Peserta Dari Biro Hukum Provinsi Lampung Dan Kepolisian Resor Kota Lampung.

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Ketua Ma Membuka Sosialisasi Dan Fgd Mengenai Fungsi, Tugas Dan Wewenang Lps

      belitung-humas: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h Membuka Kegiatan Sosialisasi Dan Focus Group Discussion (fgd) Mengenai Fungsi, Tugas Dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (lps), Pada Hari Senin, 20 Mei 2024, Bertempat Balroom Sheraton Belitung Resort.

      dalam Sambutannya Ketua Ma Mengatakan Sinergi Antara Mahkamah Agung Dan Lps Sebagaimana Telah Terjalin Dengan Baik Selama Ini Harus Terus Berjalan Agar Kita Dapat Saling Bertukar Informasi, Memperkaya Wawasan Baik Dari Perspektif Lembaga Pinjaman Simpanan Maupun Dari Perspektif Penanganan Perkara Dipengadilan, Untuk Kemudian Dapat Memecahkan Permasalahan-permasalahan Aktual Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Tugas Masing-masing.

      menurutnya Harus Dipahami Bersama, Bahwa Kegiatan Ini Tidak Bermaksud Menggangu Independensi Hakim Dalam Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman, Khususnya Dalam Mengadili Perkara Yang Berkaitan Dengan Sektor Keuangan, Baik Perkara Perdata, Perdata Agama Maupun Perkara Tata Usaha Negara.

      lebih Lanjut Prof Syarifuddin Menyatakan Tumbuhnya Ekonomi Tentunya Akan Berkolerasi Linear Dengan Meningkatnya Sengketa Hukum. Terhadap Hal Ini, Kita Aparatur Peradilan Perlu Mempersiapkan Diri Dengan Baik. Selain Pemahaman Menyeluruh Atas Produk Hukum Yang Berlaku, Diperlukan Juga Regulasi Penyelesaian Sengketa Yang Mampu Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan Bagi Masyarakat Pencari Keadilan.

      sementara Itu Ketua Dewan Komisioner Lps Dalam Hal Ini Diwakili Direktur Eksekutif Hukum Lps Ary Zulfikar Mengutarakan Sebagaimana Diatur Undang-undang, Lps Memiliki Salah Satu Fungsi Dan Wewenang Untuk Melakukan Proses Penanganan Dan Penyelesaian Bank Gagal. Selama Kurun Waktu 18 Tahun Ini Atau Sejak Tahun 2005 Ketika Lps Mulai Beroperasi Hingga Saat Ini, Berdasarkan Data Per April 2024, Lps Telah Melaksanakan Fungsinya Untuk Membayar Klaim Penjaminan Terhadap Nasabah-nasabah Bank Yang Dicabut Izin Usahanya Dan Melaksanakan Proses Likuidasi Terhadap 132 Bank Dan Telah Melakukan Penyelamatan Terhadap 1 Bank Umum (bank Century).

      dimana Dalam Bidang Penegakkan Hukum, Lps Berkomitmen Untuk Terus Melakukan Upaya Permintaan Tanggung Jawab Terhadap Pihak-pihak Yang Menyebabkan Kerugian Pada Bank Dan Mengakibatkan Bank Menjadi Gagal Dan Ditutup. Hal Ini Selain Untuk Menimbulkan Efek Jera Dan Pembelajaran Agar Pelaku Industri Keuangan Untuk Selalu Patuh Terhadap Ketentuan Yang Berlaku, Juga Dimaksudkan Sebagai Pendukung Upaya Optimalisasi Dan Pemulihan Biaya Penjaminan Yang Telah Dikeluarkan Lps, Ujar Ary Zulfikar.

      acara Sosialisasi Dan Fgd Yang Berlangsung Selama 3 Hari Ini, Diikuti Oleh Ketua Kamar Pembinaan Ma, Ketua Kamar Perdata Ma, Hakim Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Peradilan Umum, Peradilan Agama Dan Peradilan Tata Usaha Negara Sewilayah Bangka Belitung, Serta Para Hakim Yustisial Pada Mahkamah Agung. (humas)

    • Mahkamah Agung Selenggarakan Upacara Hari Kebangkitan Nasional

      jakarta-humas: Mahkamah Agung Menyelenggarakan Hari Kebangkitan Nasional, Pada Hari Senin, 20 Mei 2024, Bertempat Halaman Depan Gedung Mahkamah Agung, Dengan Pembina Upacara,wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dr. Sunarto, S.h., M.h.

      upacara Hari Kebangkitan Nasional Diawali Dengan Laporan Pemimpinupacara, Pengibaran Bendera Sang Merah Putih Diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Dinyanyikan Seluruh Peserta Upacara, Mengheningkan Cipta, Lalu Pembacaan Naskah Pancasila Oleh Pembina Upacara Diikuti Oleh Peserta Upacara, Pembacaan Naskah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Serta Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri Dan Satu Nusa Satu Bangsa Dan Diakhiri Dengan Pembacaan Doa.

      Hari Kebangkitan Nasional Yang Ke 116 Tahun Ini Mengambil Tema Bangkit Untuk Indonesia Emas Dimana Mencerminkan Semangat Dan Tekad Bangsa Indonesia Untuk Bangkit Dan Maju Menuju Masa Depan Yang Gemilang.

      Upacara Ini Diikuti Oleh Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Adhoc, Hakim Yustisial, Pejabat Eselon I - 4, Pejabat Fungsional Serta Para Pegawai Dan Pengurus Pusat Dharmayukti Karini. (humas)

    • Ucap Sumpah Jabatan Di Hadapan Presiden, Suharto Resmi Menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-yudisial

      jakarta-humas: H. Suharto, S.h., M.hum. Mengucapkan Sumpah Jabatan Sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-yudisial Di Hadapan Presiden Joko Widodo Pada Rabu, 15 Mei 2024 Di Istana Negara, Jakarta. Hadir Menyaksikan Pengucapan Sumpah Ini Yaitu Ketua Mahkamah Agung, Wakil Presiden, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Para Ketua Lembaga/kementerian, Para Ketua Kamar Mahakamah Agung, Dan Undangan Lainnya. Pengucapan Sumpah Ini Menandakan Bahwa Kini Hakim Agung Suharto Resmi Menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-yudisial. Suharto Menggantikan Posisi Sunarto Yang Telah Menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.

      sebelumnya, Mahkamah Agung Telah Menyelenggarakan Sidang Paripurna Khusus Dengan Agenda Tunggal Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Pada Senin, 22 April 2024 Di Balairung Mahkamah Agung. Pada Pemilihan Yang Digelar Dalam Dua Putaran Tersebut, Suharto Meraih 24 Suara Yang Berbeda Tipis Dengan Hakim Agung Haswandi Yang Meraih 22 Suara.

      pengucapan Sumpah Jabatan Suharto Didahului Dengan Pembacaan Keputusan Presiden (keppres) Nomor 54p/2024 Tanggal 7 Mei 2024 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung Dan Pengangkatan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Oleh Nanik Purwanti Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg.

      dalam Sumpahnya, Suharto Berjanji Akan Menjalankan Tugas Barunya Dengan Sebaik-baiknya Dan Seadil-adilnya.

      "demi Allah Saya Bersumpah Bahwa Saya Akan Memenuhi Kewajiban Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-yudisial Dengan Sebaik-baiknya Dan Seadil-adilnya, Memegang Teguh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Menjalankan Segala Peraturan Perundang-undangan Dengan Selurus-lurusnya Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Serta Berbakti Kepada Nusa Dan Bangsa," Sumpah Suharto Di Hadapan Presiden.

      Profil Suharto, Sang Kamus Hukum Berjalan

      suharto Merupakan Hakim Agung Kelahiran Madiun 13 Juni 1960. Ia Dilantik Menjadi Hakim Agung Oleh Ketua Mahkamah Agung Pada Selasa 19 Oktober 2021. Pada Awal 2023 Lalu, Alumnus Universitas Jember (1984) Dan Universitas Merdeka Malang (2003) Tersebut Dipercaya Menjadi Juru Bicara Mahkamah Agung Menggantikan Andi Samsan Nganro Yang Telah Memasuki Masa Purnabakti.

      saat Menjabat Sebagai Juru Bicara, Ia Dekat Dengan Jurnalis Baik Jurnalis Cetak, Online, Maupun Elektronik. Ia Dinilai Cerdas Dan Menjadi Tempat Bertanya Yang Mengasyikan, Karena Pertanyaan-pertanyaan Terkait Hukum Akan Dijawab Dengan Sangat Detail Oleh Suharto. Lalu, Karena Pengetahuan Hukumnya Yang Sangat Dalam Dan Luas Serta Cara Menjelaskannya Yang Mudah Dipahami Tersebut, Awak Media Menjulukinya Sebagai Kamus Hukum Berjalan.

      selanjutnya, Pada Tahun 2023 Suharto Dipercaya Mengemban Amanah Sebagai Ketua Kamar Pidana. Ia Dilantik Oleh Ketua Mahkamah Agung Pada 23 Oktober 2023 Menggantikan Suhadi Yang Telah Memasuki Masa Purnabakti.

      beberapa Jabatan Lain Yang Pernah Diemban Suharto Sebelum Menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Adalah Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Dan Lain-lain. (azh/rs/photo:yrz,adr)