logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Muara Bulian

Jl. Jend. Sudirman No.1, Rengas Condong, Muara Bulian, Kab. Batang Hari, Jambi 36613

Proses Perkara Pidana

Proses Perkara Pidana

Pemeriksaan Pidana Biasa :

  1. Penunjukan hakim atau majelis hakim dilakukan oleh KPN setelah Panitera mencatatnya di dalam buku register perkara seterus¬nya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan Hakim / Majelis yang menyidangkan perkara tersebut.
  2. Ketua Pengadilan Negeri dapat mendelegasikan pembagian perkara kepada Wakil Ketua terutama pada Pengadilan Negeri yang jumlah perkaranya banyak.
  3. Pembagian perkara kepada Majelis / Hakim secara merata dan terhadap perkara yang menarik pehatian masyarakat, Ketua Majelisnya KPN sendiri atau majelis khusus.
  4. Sebelum berkas diajukan ke muka persidangan, Ketua Majelis dan anggotanya mempelajari terlebih dahulu berkas perkara.
  5. Sebelum perkara disidangkan, Majelis terlebih dahulu mempelajari berkas perkara, untuk mengetahui apakah surat dakwaan telah memenuhi-syarat formil dan materil.
  6. Syarat formil: nama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, tempat tinggal, pekerjaan terdakwa, jenis kelamin, kebangsaan dan agama.
  7. Syarat – syarat materil
    • Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delicti dan locus delicti);
    • Perbuatan yang didakwakan harus jelas dirumuskan unsur-unsurnya;
    • Hal – hal yang menyertai perbuatan – perbuatan pidana itu yang dapat menimbulkan masalah yang memberatkan dan meringankan.
  8. Mengenai butir a dan b merupakan syarat mutlak, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan (pasal 143 ayat 3 (KUHAP).
  9. Dalam hal Pengadilan berpendapat bahwa perkara menjadi kewenangan pengadilan lain maka berkas perkara dikembalikan dengan penetapan dan dalam tempo 2 X 24 jam, dikirim kepada Jaksa Penuntut Umum dengan perintah agar diajukan ke Pengadilan yang berwenang (pasal 148 KUHAP).
  10. Jaksa Penuntut Umum selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari dapat mengajukan perlawanan terhadap penetapan tersebut dan dalam waktu 7 (tujuh) hari Pengadilan Negeri wajib mengirimkan perlawanan tersebut ke Pengadilan Tinggi (pasal 149 ayat 1 butir d KUHAP).
  11. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prinsip – prinsip persidangan diantaranya pemeriksaan terbuka untuk umum, hadirnya terdakwa dalam persidangan dan pemeriksaan secara langsung dengan lisan.
  12. Terdakwa yang tidak hadir pada sidang karena surat panggilan belum siap, persidangan ditunda pada hari dan tanggal berikutnya.
  13. Ketidakhadiran terdakwa pada sidang tanpa alasan yang sah, sikap yang diambil
    • Memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil terdakwa;
    • Jika panggilan kedua, terdakwa tidak hadir lagi tanpa alasan yang sah,¬† memerintahkan Penuntut Umum memanggil terdakwa sekali lagi;
    • Jika terdakwa tidak hadir lagi, maka memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa pada sidang berikutnya secara paksa.
  14. Sidang ditunda pada hari dan tanggal berikutnya;
  15. Keberatan diperiksa dan diputus sesuai dengan ketentuan KUHAP.
  16. Perkara yang terdakwanya ditahan dan diajukan permohonan penangguhan / pengalihan penahanan, maka dalam hal dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut harus atas musyawarah Majelis Hakim.
  17. Dalam hal permohonan penangguhan / pengalihan penahanan dikabulkan, penetapan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota.
  18. Penahanan terhadap terdakwa dilakukan berdasar alasan sesuai Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP, dalam waktu sesuai Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 KUHAP.
  19. Penahanan dilakukan dengan mengeluarkan surat perintah penahanan yang berbentuk penetapan.
  20. Penangguhan penahanan dilakukan sesuai Pasal 31 KUHAP.
  21. Dikeluarkannya terdakwa dari tahanan dilakukan sesuai Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 190 huruf b.
  22. Hakim yang berhalangan mengikuti sidang, maka KPN menunjuk Hakim lain sebagai penggantinya.
  23. Kewajiban Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim untuk mencatat seluruh kejadian dalam persidangan.
  24. Berita Acara Persidangan mencatat segala kejadian disidang yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara, memuat hal penting tentang keterangan saksi dan keterangan terdakwa, dan catatan khusus yang dianggap sangat penting.
  25. Berita Acara Persidangan ditandatangani Ketua Majelis dan Panitera Pengganti, sebelum sidang berikutnya dilaksanakan.
  26. Berita Acara Persidangan dibuat dengan rapih, tidak kotor, dan tidak menggunakan tip-ex jika terdapat kesalahan tulisan.
  27. Ketua Majelis Hakim / Hakim yang ditunjuk bertanggung jawab atas ketepatan batas waktu minutasi.
  28. Segera setelah putusan diucapkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti menandatangani putusan.
  29. Segera setelah putusan diucapkan pengadilan memberikan petikan putusan kepada terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum.

Pemeriksaan Pidana Singkat :

  1. Berdasarkan pasal 203 KUHAP maka yang diartikan dengan perkara acara singkat adalah perkara pidana yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.
  2. Pengajuan perkara pidana dengan acara singkat oleh Penuntut Umum dapat dilakukan pada hari – hari persidangan tertentu yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
  3. Pada hari yang telah ditetapkan tersebut penuntut umum langsung membawa dan melimpahkan perkara singkat kemuka Pengadilan.
  4. Ketua Pengadilan Negeri sebelum menentukan hari persidangan dengan acara singkat, sebaiknya mengadakan koordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan supaya berkas perkara dengan acara singkat diajukan tiga hari sebelum hari persidangan.
  5. Penunjukan Majelis / Hakim dan hari persidangan disesuaikan dengan keadaan di daerah masing-masing.
  6. Pengembalian berkas perkara kepada kejaksaan atas alasan formal atau berkas perkara tidak lengkap.
  7. Pengembalian berkas perkara dilakukan sebelum perkara diregister.
  8. Cara pengembalian kepada kejaksaan dilakukan secara langsung pada saat sidang di pengadilan tanpa prosedur adminstrasi.
  9. Dalam acara singkat, setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis serta menanyakan identitas terdakwa kemudian Penuntut Umum diperintahkan untuk menguraikan tindak pidana yang didakwakan secara lisan, dan hal tersebut dicatat dalam Berita Acara Sidang sebagai pengganti surat dakwaan (pasal 203 ayat 3 KUHAP).
  10. Tentang pendaftaran perkara pidana dengan acara singkat, didaftar di Panitera Muda Pidana setelah Hakim memulai pemeriksaan perkara.
  11. Apabila pada hari persidangan yang ditentukan terdakwa dan atau saksi-saksi tidak hadir, maka berkas dikembalikan kepada Penuntut Umum secara langsung tanpa penetapan, sebaiknya dengan buku pengantar (ekspedisi).
  12. Hakim dalam sidang dapat memerintahkan kepada penuntut umum mengadakan pemeriksaan tambahan untuk menyempurnakan pemeriksaan penyidikan jika hakim berpendapat pemeriksaan penyidikan masih kurang lengkap.
  13. Perintah pemeriksaan tambahan dituangkan dalam surat penetapan.
  14. Pemeriksaan tambahan dilakukan dalam waktu paling lama 14 hari, sejak penyidik menerima surat penetapan pemeriksaan tambahan.
  15. Jika hakim belum menerima hasil pemeriksaan tambahan dalam waktu tersebut, maka hakim segera mengeluarkan penetapan yang memerintahkan supaya perkara diajukan dengan acara biasa.
  16. Pemeriksaan dialihkan ke pemeriksaan acara cepat dengan tata cara sesuai Pasal 203 ayat (3) huruf b KUHAP.
  17. Untuk kepentingan persidangan Hakim menunda persidangan paling lama 7 hari.
  18. Putusan perkara pidana singkat tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam Berita Acara Sidang.
  19. BAP dibuat dengan rapi, tidak kotor, dan tidak menggunakan tip ex jika terdapat kesalahan tulisan diperbaiki dengan renvoi.
  20. Ketua Majelis Hakim / Hakim yang ditunjuk bertanggung- jawab atas ketepatan batas waktu minutasi.
  21. Paling lambat sebulan setelah pembacaan putusan, berkas perkara sudah diminutasi.
  22. Hakim memberikan surat yang memuat amar putusan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, dan penuntut umum.

Tindak Pidana Cepat/Ringan :

  1. Pengadilan menentukan hari tertentu dalam 7 (tujuh) hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.
  2. Hari tersebut diberitahukan Pengadilan kepada Penyidik supaya dapat mengetahui dan mempersiapkan pelimpahan berkas perkara tindak pidana ringan.
  3. Pelimpahan perkara tindak pidana ringan, dilakukan Penyidik tanpa melalui aparat Penuntut Umum.
  4. Penyidik mengambil alih wewenang aparat Penuntut Umum.
  5. Dalam tempo 3 (tiga) hari Penyidik menghadapkan segala sesuatu yang diperlukan ke sidang, terhitung sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat Penyidik.
  6. Jika terdakwa tidak hadir, Hakim dapat menyerahkan putusan tanpa hadirnya terdakwa;
  7. Setelah Pengadilan menerima perkara dengan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, Hakim yang bertugas memerintahkan Panitera untuk mencatat dalam buku register.
  8. Pemeriksaan perkara dengan Hakim tunggal.
  9. Pemeriksaan perkara tidak dibuat BAP, karena Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sekaligus dianggap dan dijadikan BAP Pengadilan.
  10. BAP Pengadilan dibuat, jika ternyata hasil pemeriksaan sidang Pengadilan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik.
  11. Putusan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana ringan tidak dibuat secara khusus dan tidak dicatat/ disatukan dalam BAP. Putusannya cutup berupa bentuk catatan yang berisi amar-putusan yang disiapkan / dikirim oleh Penyidik.
  12. Catatan tersebut ditanda tangani oleh Hakim.
  13. Catatan tersebut juga dicatat dalam buku register.

Pencatatan dalam buku register ditandatangani oleh Hakim dan Panitera sidang.






NILAI IPK NILAI IKM

 

  • Berita Pengumuman Badan Peradilan Umum (Badilum)

    • Pelantikan Pejabat Baru Eselon Iii Dan Eselon Iv Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia

      pada Tanggal 17 Januari 2022, Mahkamah Agung Republik Indonesia Telah Melaksanakan Pelantikan Pejabat Baru Eselon Iii Dan Eselon Iv Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pelantikan Dipimpin Langsung Oleh Sekretaris Mahkamah Agung Ri, prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S. H., M. H. Pejabat Baru Yang Dilantik Berjumlah 58 Orang Yang Terdiri Dari 19 Pejabat Eselon Iii Dan 39 Pejabat Eselon Iv. Kegiatan Ini Juga Dihadiri Oleh Pejabat Eselon I Dan Eselon Ii Di Lingkungan Mahkamah Agung Ri, Di Antaranya Turut Hadir Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. Prim Haryadi, S. H., M. H. Pejabat Baru Yang Dilantik Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Adalah saenal Akbar, S. H., M. H., Sebagai Kepala Sub Direktorat Data Dan Evaluasi Pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Dan Budi Setioko, S. H., M. H., Sebagai Kepala Sub Direktorat Statistik Dan Dokumentasi Pada Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

    • Rapat Koordinasi Implementasi Zona Integritas Menuju Wbbm Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

      pada Tanggal 17 Januari 2022 Telah Dilaksanakan Rapat Koordinasi Dalam Rangka Implementasi Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (wbbm) Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Rapat Ini Dipimpin Oleh Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. Prim Haryadi, S. H., M. H. Dengan Didampingi Oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Drs. Wahyudin, M. Si., Dan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, S. H., M. H. Rapat Dihadiri Oleh Koordinator Area Dan Perwakilan Dari Masing-masing Area. Agenda Pada Rapat Ini Di Antaranya Adalah Penyusunan Kelompok Kerja Untuk Pembangunan Zi Menuju Wbbm Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Untuk Tahun 2022 Dan Persiapan Terhadap Program-program Yang Akan Dilaksanakan Maupun Langkah Yang Akan Diambil Dalam Rangka Pembangunan Zi Menuju Wbbm.

    • Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Semester Ii Ta.2021 Dipa 005.03

      lampiran
      filedescriptionfile Sizedownloads
      kegiatan Konsolidasi Lk Sems Ii Ta 2021 Dipa 03.pdf 393 Kb429
  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • 17 Peserta Berkompetisi Terbuka Untuk Mengisi 3 Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Mahkamah Agung.

      bogor " Humas : Sebanyak 17 Peserta Mengikuti Assessment Center Dalam Rangka Kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Mahkamah Agung Yang Diselengarakan Oleh Pusat Penilaian Kompetensi Yang Berlangsung Di Pusat Pengembangan Asn Bkn, Ciawi Bogor (18/01). Acara Ini Dibuka Oleh Yulina Setiawati, Nn., S.h., M.m Selaku Assessor Utama Bkn, Yang Dalam Hal Ini Mewakili Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Bkn.

      dalam Sambutannya, Yulina Menyampaikan Bahwa Kegiatan Ini Merupakan Amanat Dari Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Yang Menyatakan Bahwa Penilaian Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Menjadi Kewenangan Instansi Pembina (bkn).

      ditempat Yang Sama, Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung, Supatmi, Sh., Mm. Yang Menyampaikan Dalam Kegiatan Seleksi Terbuka Ini Untuk Mencari Kandidat Mengisi 3 Jabatan Yang Di Lelang Secara Terbuka Yaitu :

      1) Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

      2) Kepala Badan Pengawasan

      3) Kepala Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan

      ditambahkannya, Mahkamah Agung Juga Menyerahkan Seluruh Peserta Ini Kepada Pusat Penilaian Kompetensi Badan Kepegawaian Negara (bkn) Dan Menyampaikan Kepada Peserta Untuk Memberikan Performa Yang Terbaik.

      kegiatan Ini Berlangsung Dari Tanggal 18-20 Januari 2022 Di Pusat Pengembangan Asn Bkn, Dihadiri Oleh Kepala Pusat Pengembangan Asn Bkn, Bajoe Loedi Hargono, M.m., M.t,, M.sc. Yang Menyambut Kedatangan Peserta Di Pusbang Asn Bkn, Yang Merupakan Fasilitas Bkn Untuk Melaksanakan Pengembangan Dan Penilaian Kompetensi Bagi Asn, Dengan Tetap Menerapkan Standar Protokol Kesehatan. (humas/moe2)

    • Sekretaris Mahkamah Agung Melantik 58 Pejabat Baru

      jakarta-humas: Sekretaris Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.h., M.h., Melantik 58 Pejabat Baru Di Lingkungan Mahkamah Agung Pada Senin Pagi, 17 Januari 2022 Di Lantai 2, Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. 58 Pejabat Baru Yang Dilantik Tersebut Terdiri Atas 19 Pejabat Eselon Tiga Dan 39 Pejabat Eselon Empat. Pelantikan Ini Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1383/sek/kp.1/sk/xii/2021 Tanggal 28 Desember 2021 Tentang Promosi Dan Mutasi Pejabat Struktural Di Lingkungan Mahkamah Agung.

      pada Pelantikan Yang Dilaksanakan Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Ini, Para Pejabat Baru Tersebut Berjanji Dalam Sumpahnya Bahwa Mereka Akan Bekerja Sebaik-baiknya Dan Dengan Penuh Tanggung Jawab. Mereka Juga Berjanji Akan Menjaga Integritas Dan Menghindarkan Diri Dari Perbuatan Tercela.

      pelantikan Ini Turut Dihadiri Oleh Jajaran Pejabat Eselon Satu Di Antaranya Yaitu, Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara, Serta Kepala Badan Diklat. Selain Itu, Turut Hadir Para Pejabat Eselon 2 Pada Mahkamah Agung Yaitu Kepala Biro Hukum Dan Humas, Kepala Biro Perlengkapan, Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Umum, Sekretaris Panitera, Dan Undangan Lainnya.

      berikut Adalah 58 Nama Pejabat Baru Yang Dilantik: 1. Drg. Wulansari Hartono, Sebagai Kepala Bagian Bina Sikap Dan Mental Pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi

      2. H. Ropi\'i, S.h., M.h., Sebagai Kepala Bagian Rumah Tangga Pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi

      3. Permadi, S.h., M.m., Sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi

      4. Danang Santoso, S.h., Sebagai Kepala Bagian Urusan Dalam Pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi

      5. Muji Harnanik, S.h., M.h., Sebagai Kepala Bagian Kesekretariatan Pimpinan E Pada Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi

      6. Lilis Suryani, S.h., Sebagai Kepala Bagian Kesekretariatan Pimpinan D Pada Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi

      7. Dita Andika, S.h., M.h., Sebagai Kepala Bagian Kesekretariatan Pimpinan C Pada Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi

      8. Rina Herlina, S.h., M.h., Sebagai Kepala Sub Direktorat Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

      9. Arie Nur Rochmat, S.h., Sebagai Kepala Bagian Kepegawaian Pada Sekretariat Badan Pengawasan

      10. Teguh Setiyawan, S.h., Sebagai Kepala Bagian Keuangan Pada Sekretariat Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan

      11. Saenal Akbar, S.h., M.h., Sebagai Kepala Sub Direktorat Data Dan Evaluasi Pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

      12. Budi Setioko, S.h., M.h., Sebagai Kepala Sub Direktorat Statistik Dan Dokumentasi Pada Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

      13. Lia Purnama Ningsih, S.kom., Sebagai Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika Pada Biro Hukum Dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi

      14. Nuraini, S.h., M.h., Sebagai Kepala Sub Direktorat Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara

      15. Kolonel Chk Muhaemin, S.h., M.h., Sebagai Kepala Sub Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Militer Pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Militer Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara

      16. Purwanti, S.h., M.m., Sebagai Kepala Bagian Umum Pada Sekretariat Kepaniteraan

      17. Emie Yuliati, S.e., M.e., Sebagai Kepala Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian Pada Sekretariat Kepaniteraan

      18. Budi Wantoro, S.h., M.h., Sebagai Kepala Bagian Administrasi Penghapusan Pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi

      19. Marwendi Putra, S.t., M.m., Sebagai Kepala Bagian Tata Laksana Pengadaan Barang I Pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi

      20. Wikan Santoso, S.kom., Sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi

      21. Ignasia Sekar Astari Putri, S.e., Sebagai Kepala Sub Bagian Akuntansi I B Pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi

      22. Muhammad Ali Zaki, S.h., M.h., Sebagai Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran I A Pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi

      23. Hilma Bahari Setya Pradja, S.e., M.h., Sebagai Kepala Sub Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Peradilan B Pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi

      24. Juwan Jusliawan Al-fauz, S.e., Sebagai Kepala Sub Bagian Pembayaran Gaji Pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi

      25. Tumijo Joko Siswoyo, S.h., M.m., Sebagai Kepala Sub Bagian Verifikasi Dan Tuntutan Ganti Rugi Ii Pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi

      26. Wahyu Suanggoro, S.h., M.h., Sebagai Kepala Sub Bagian Data Dan Layanan Informasi Pada Biro Hukum Dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi

      27. Erwin Murdyanti, S.ip., Sebagai Kepala Sub Bagian Hubungan Lembaga Negara Pada Biro Hukum Dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi

      28. Affan Ahmad, S.kom., S.h., Sebagai Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana Dan Program Teknologi Informatika Pada Biro Hukum Dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi

      29. Yunawan Kurnia, S.kom, M.t., Sebagai Kepala Sub Bagian Bimbingan Teknis Pada Biro Hukum Dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi

      30. Ikhwanul Dawam Sutawijaya, S.kom., Sebagai Kepala Sub Pengembangan Teknologi Informasi Pada Biro Hukum Dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi

      31. Mochamad Tunggul Wusananto, S.kom., M.m., Sebagai Kepala Sub Bagian Pemeliharaan Sistem Jaringan Informatika Pada Biro Hukum Dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi

      32. Ansari Ramadhan Harahap, S.h., Sebagai Kepala Sub Bagian Sistem Jaringan Dokumentasi Hukum Pada Biro Hukum Dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi

      33. Figur Hasmada, S.kom., Mmsi., Sebagai Kepala Sub Bagian Pemeliharaan Perangkat Keras Informatika Pada Biro Hukum Dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi

      34. Kartika Sandi Taurus, S.i.pust., Sebagai Kepala Sub Bagian Penerbitan Pada Biro Hukum Dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi

      35. Sidiq, S.h., M.h., Sebagai Kepala Sub Bagian Pemeliharaan Dan Perawatan Pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi

      36. Bayu Purna Safroni, S.h.i., Sebagai Kepala Sub Bagian Pengadaan Dan Penghapusan Pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi

      37. Alwi, S.h., Sebagai Kepala Sub Bagian Penggandaan Dan Percetakan Pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi

      38. Olivia Suzana Tambajong, S.h., M.h., Sebagai Kepala Sub Bagian Agenda Dan Pengiriman Pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi

      39. Rahmawati, S.h., Sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi

      40. Firly Betavian Rini, S.t., M.h., Sebagai Kepala Sub Bagian Kesekretariatan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Pada Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi

      41. Moh Ikhsan, S.h., Sebagai Kepala Sub Bagian Kesekretariatan Ketua Muda Tata Usaha Negara Pada Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi

      42. Ariyansyah, S.h., M.h., Sebagai Kepala Sub Bagian Kesekretariatan Ketua Muda Pidana Militer Pada Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi

      43. Dimas Aryo Putra, S.e., Sebagai Kepala Sub Bagian Evaluasi Pengadaan Barang Ii Pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi

      44. Fidyanto Sandi Saputro, S.kom., Mba., Sebagai Kepala Sub Bagian Pembukuan Dan Neraca Pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi

      45. Nur Rahmat Baskara, S.e., Sebagai Kepala Sub Bagian Bimbingan Dan Monitoring C Pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi

      46. Eko Prihanto, S.h., M.h., Sebagai Kepala Sub Bagian Administrasi Perubahan Status Perlengkapan Pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi

      47. Sofyan Adi Irawan, S.kom., M.t., Sebagai Kepala Sub Bagian Standarisasi Pengadaan Barang I Pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi

      48. Budi Hendrasti, S.h., M.h., Sebagai Kepala Sub Bagian Evaluasi Pengadaan Barang I Pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi

      49. Marsilah, S.h., Sebagai Kepala Sub Bagian Bimbingan Dan Monitoring B Pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi

      50. Antonius Adhi Irianto, S.s., Sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi

      51. Ary Kuswantoro, S.h., Sebagai Kepala Sub Bagian Mutasi Pegawai Ii B Pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi

      52. Andhika Rahman, S.h., Sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian Pada Sekretariat Kepaniteraan

      53. Amanda Abidin, S.e., Mba., Sebagai Kepala Sub Bagian Analisa Anggaran Pada Biro Perencanaan Dan Organisasi Badan Urusan Administrasi

      54. A. Hikmawati Maggalatung, S.sos., Sebagai Kepala Sub Bagian Rencana Anggaran I Pada Biro Perencanaan Dan Organisasi Badan Urusan Administrasi

      55. Rizqi Widi Feirdani, S.e., Sebagai Kepala Sub Bagian Pelaporan Pada Biro Perencanaan Dan Organisasi Badan Urusan Administrasi

      56. Yovi Silfani, S.e., Sebagai Kepala Sub Bagian Evaluasi Pada Biro Perencanaan Dan Organisasi Badan Urusan Administrasi

      57. Indah Wahyuni, S.e., M.m., Sebagai Kepala Sub Bagian Bimbingan Dan Monitoring Penyelenggaraan Program Pada Biro Perencanaan Dan Organisasi Badan Urusan Administrasi

      58. Nurul Ain Syahrina Rizkilia, S.hum., Mba., Sebagai Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran Ii Pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi

      selamat Kepada Semua Pejabat Baru Yang Dilantik, Semoga Tuhan Yang Maha Esa Senantiasa Melimpahkan Rahmat Dan Menunjukkan Ke Jalan Yang Lurus. (azh/rs)

    • Ketua Mahkamah Agung : Champion Meeting Dapat Merealisasikan Visi Mahkamah Agung Dalam Peningkatan Kompetensi Sdm

      bali - Humas : Pelaksanaan Champion Meeting Ini Sejalan Dengan Visi Mahkamah Agung Yaitu Untuk Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung. Salah Satu Komponen Penting Dalam Merealisasikan Visi Mahkamah Agung Tersebut Adalah Peningkatan Kualitas Kompetensi Sumber Daya Manusia Yang Dijalankan Oleh Balitbang Diklat Kumdil, Tutur Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h., Dalam Sambutannya Saat Menghadiri Champion Meeting Pada Jumat 14 Januari 2022 Di Grand Ballroom The Stone Bali Hotel Kuta.

      dalam Pembukaan Championmeeting Ketua Ma Mengatakan Bahwa Mungkin Tidak Pernah Terbayangkan Sebelumnya, Jika Dalam Satu Tahun Kita Mampu Menyelenggarakan Pelatihan Untuk Belasan Ribu Aparatur. Ternyata Dengan Pemanfaatan Teknologi, Balitbang Diklat Kumdil, Melalui Pusdiklat Menpim Pada Tahun 2020 Berhasil Memecahkan Rekor Muri Dengan Jumlah Output Sebanyak 16.893 Peserta Pelatihan. Hal Itu Memberikan Pelajaran Bagi Kita Bersama, Bahwa Di Balik Kesulitan Akibat Munculnya Pandemi Ada Hikmah Kebaikan Yang Bisa Kita Petik, Sepanjang Kita Berani Untuk Keluar Dari Kesulitan Itu.

      lebih Lanjut Mantan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Ini Menyatakan Pencapaian Tersebut Merupakan Buah Karya Terbaik Yang Diberikan Oleh Sdr. Dr. Zarof Ricar Selaku Kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Yang Pada Bulan Januari 2022 Ini Akan Menuntaskan Pengabdiannya Untuk Memasuki Masa Purnabakti. Namun, Di Saat-saat Terakhir Pengabdiannya, Beliau Masih Mempersembahkan Prestasi Bagi Mahkamah Agung, Yaitu Penambahan Rekor Muri Dengan Capaian Output Peserta Selama 2 (dua) Tahun Sebanyak 30.371 Peserta Dan Penyerahaan Rekor Muri Ini Dilakukan Bersamaan Dengan Acara Championmeeting Ini.

      pertemuan Peserta Para Pelatihan Terbaik Ini, Merupakan Terobosan Yang Sangat Spektakuler Dilakukan Oleh Balitbang Diklat Kumdil, Sekaligus Menjadi Catatan Penting Dalam Sejarah Perjalanan Mahkamah Agung. Selain Itu Apa Yang Dilakukan Oleh Balitbang Diklat Kumdil Telah Sejalan Dengan Arah Kebijakan Mahkamah Agung Dalam Rangka Percepatan Arah Modernisasi Peradilan Yang Titik Fokusnya Pada Kesiapan Sumber Daya Manusia Sebagai Ujung Tombaknya, Ungkap Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, Sh., Mh.

      acara Champion Meeting Ini Dihadiri Oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Anwar Usman, S.h., M.h, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Wakil Kpk Nawawi Pamolango, Hakim Agung Dan Hakim Mahkamah Konstitusi, Pejabat Eselon I, Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Dan Tingkat Pertama Di Seluruh Indonesia Serta Perwakilan Dari Museum Rekor Dunia Indonesia (muri).dengan Tetap Menerapkan Protokol Yang Sangat Ketat. (humas)