logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Muara Bulian

Jl. Jend. Sudirman No.1, Rengas Condong, Muara Bulian, Kab. Batang Hari, Jambi 36613

Proses Perkara Pidana

Proses Perkara Pidana

Pemeriksaan Pidana Biasa :

  1. Penunjukan hakim atau majelis hakim dilakukan oleh KPN setelah Panitera mencatatnya di dalam buku register perkara seterus¬nya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan Hakim / Majelis yang menyidangkan perkara tersebut.
  2. Ketua Pengadilan Negeri dapat mendelegasikan pembagian perkara kepada Wakil Ketua terutama pada Pengadilan Negeri yang jumlah perkaranya banyak.
  3. Pembagian perkara kepada Majelis / Hakim secara merata dan terhadap perkara yang menarik pehatian masyarakat, Ketua Majelisnya KPN sendiri atau majelis khusus.
  4. Sebelum berkas diajukan ke muka persidangan, Ketua Majelis dan anggotanya mempelajari terlebih dahulu berkas perkara.
  5. Sebelum perkara disidangkan, Majelis terlebih dahulu mempelajari berkas perkara, untuk mengetahui apakah surat dakwaan telah memenuhi-syarat formil dan materil.
  6. Syarat formil: nama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, tempat tinggal, pekerjaan terdakwa, jenis kelamin, kebangsaan dan agama.
  7. Syarat – syarat materil
    • Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delicti dan locus delicti);
    • Perbuatan yang didakwakan harus jelas dirumuskan unsur-unsurnya;
    • Hal – hal yang menyertai perbuatan – perbuatan pidana itu yang dapat menimbulkan masalah yang memberatkan dan meringankan.
  8. Mengenai butir a dan b merupakan syarat mutlak, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan (pasal 143 ayat 3 (KUHAP).
  9. Dalam hal Pengadilan berpendapat bahwa perkara menjadi kewenangan pengadilan lain maka berkas perkara dikembalikan dengan penetapan dan dalam tempo 2 X 24 jam, dikirim kepada Jaksa Penuntut Umum dengan perintah agar diajukan ke Pengadilan yang berwenang (pasal 148 KUHAP).
  10. Jaksa Penuntut Umum selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari dapat mengajukan perlawanan terhadap penetapan tersebut dan dalam waktu 7 (tujuh) hari Pengadilan Negeri wajib mengirimkan perlawanan tersebut ke Pengadilan Tinggi (pasal 149 ayat 1 butir d KUHAP).
  11. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prinsip – prinsip persidangan diantaranya pemeriksaan terbuka untuk umum, hadirnya terdakwa dalam persidangan dan pemeriksaan secara langsung dengan lisan.
  12. Terdakwa yang tidak hadir pada sidang karena surat panggilan belum siap, persidangan ditunda pada hari dan tanggal berikutnya.
  13. Ketidakhadiran terdakwa pada sidang tanpa alasan yang sah, sikap yang diambil
    • Memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil terdakwa;
    • Jika panggilan kedua, terdakwa tidak hadir lagi tanpa alasan yang sah,¬† memerintahkan Penuntut Umum memanggil terdakwa sekali lagi;
    • Jika terdakwa tidak hadir lagi, maka memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa pada sidang berikutnya secara paksa.
  14. Sidang ditunda pada hari dan tanggal berikutnya;
  15. Keberatan diperiksa dan diputus sesuai dengan ketentuan KUHAP.
  16. Perkara yang terdakwanya ditahan dan diajukan permohonan penangguhan / pengalihan penahanan, maka dalam hal dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut harus atas musyawarah Majelis Hakim.
  17. Dalam hal permohonan penangguhan / pengalihan penahanan dikabulkan, penetapan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota.
  18. Penahanan terhadap terdakwa dilakukan berdasar alasan sesuai Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP, dalam waktu sesuai Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 KUHAP.
  19. Penahanan dilakukan dengan mengeluarkan surat perintah penahanan yang berbentuk penetapan.
  20. Penangguhan penahanan dilakukan sesuai Pasal 31 KUHAP.
  21. Dikeluarkannya terdakwa dari tahanan dilakukan sesuai Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 190 huruf b.
  22. Hakim yang berhalangan mengikuti sidang, maka KPN menunjuk Hakim lain sebagai penggantinya.
  23. Kewajiban Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim untuk mencatat seluruh kejadian dalam persidangan.
  24. Berita Acara Persidangan mencatat segala kejadian disidang yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara, memuat hal penting tentang keterangan saksi dan keterangan terdakwa, dan catatan khusus yang dianggap sangat penting.
  25. Berita Acara Persidangan ditandatangani Ketua Majelis dan Panitera Pengganti, sebelum sidang berikutnya dilaksanakan.
  26. Berita Acara Persidangan dibuat dengan rapih, tidak kotor, dan tidak menggunakan tip-ex jika terdapat kesalahan tulisan.
  27. Ketua Majelis Hakim / Hakim yang ditunjuk bertanggung jawab atas ketepatan batas waktu minutasi.
  28. Segera setelah putusan diucapkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti menandatangani putusan.
  29. Segera setelah putusan diucapkan pengadilan memberikan petikan putusan kepada terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum.

Pemeriksaan Pidana Singkat :

  1. Berdasarkan pasal 203 KUHAP maka yang diartikan dengan perkara acara singkat adalah perkara pidana yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.
  2. Pengajuan perkara pidana dengan acara singkat oleh Penuntut Umum dapat dilakukan pada hari – hari persidangan tertentu yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
  3. Pada hari yang telah ditetapkan tersebut penuntut umum langsung membawa dan melimpahkan perkara singkat kemuka Pengadilan.
  4. Ketua Pengadilan Negeri sebelum menentukan hari persidangan dengan acara singkat, sebaiknya mengadakan koordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan supaya berkas perkara dengan acara singkat diajukan tiga hari sebelum hari persidangan.
  5. Penunjukan Majelis / Hakim dan hari persidangan disesuaikan dengan keadaan di daerah masing-masing.
  6. Pengembalian berkas perkara kepada kejaksaan atas alasan formal atau berkas perkara tidak lengkap.
  7. Pengembalian berkas perkara dilakukan sebelum perkara diregister.
  8. Cara pengembalian kepada kejaksaan dilakukan secara langsung pada saat sidang di pengadilan tanpa prosedur adminstrasi.
  9. Dalam acara singkat, setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis serta menanyakan identitas terdakwa kemudian Penuntut Umum diperintahkan untuk menguraikan tindak pidana yang didakwakan secara lisan, dan hal tersebut dicatat dalam Berita Acara Sidang sebagai pengganti surat dakwaan (pasal 203 ayat 3 KUHAP).
  10. Tentang pendaftaran perkara pidana dengan acara singkat, didaftar di Panitera Muda Pidana setelah Hakim memulai pemeriksaan perkara.
  11. Apabila pada hari persidangan yang ditentukan terdakwa dan atau saksi-saksi tidak hadir, maka berkas dikembalikan kepada Penuntut Umum secara langsung tanpa penetapan, sebaiknya dengan buku pengantar (ekspedisi).
  12. Hakim dalam sidang dapat memerintahkan kepada penuntut umum mengadakan pemeriksaan tambahan untuk menyempurnakan pemeriksaan penyidikan jika hakim berpendapat pemeriksaan penyidikan masih kurang lengkap.
  13. Perintah pemeriksaan tambahan dituangkan dalam surat penetapan.
  14. Pemeriksaan tambahan dilakukan dalam waktu paling lama 14 hari, sejak penyidik menerima surat penetapan pemeriksaan tambahan.
  15. Jika hakim belum menerima hasil pemeriksaan tambahan dalam waktu tersebut, maka hakim segera mengeluarkan penetapan yang memerintahkan supaya perkara diajukan dengan acara biasa.
  16. Pemeriksaan dialihkan ke pemeriksaan acara cepat dengan tata cara sesuai Pasal 203 ayat (3) huruf b KUHAP.
  17. Untuk kepentingan persidangan Hakim menunda persidangan paling lama 7 hari.
  18. Putusan perkara pidana singkat tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam Berita Acara Sidang.
  19. BAP dibuat dengan rapi, tidak kotor, dan tidak menggunakan tip ex jika terdapat kesalahan tulisan diperbaiki dengan renvoi.
  20. Ketua Majelis Hakim / Hakim yang ditunjuk bertanggung- jawab atas ketepatan batas waktu minutasi.
  21. Paling lambat sebulan setelah pembacaan putusan, berkas perkara sudah diminutasi.
  22. Hakim memberikan surat yang memuat amar putusan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, dan penuntut umum.

Tindak Pidana Cepat/Ringan :

  1. Pengadilan menentukan hari tertentu dalam 7 (tujuh) hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.
  2. Hari tersebut diberitahukan Pengadilan kepada Penyidik supaya dapat mengetahui dan mempersiapkan pelimpahan berkas perkara tindak pidana ringan.
  3. Pelimpahan perkara tindak pidana ringan, dilakukan Penyidik tanpa melalui aparat Penuntut Umum.
  4. Penyidik mengambil alih wewenang aparat Penuntut Umum.
  5. Dalam tempo 3 (tiga) hari Penyidik menghadapkan segala sesuatu yang diperlukan ke sidang, terhitung sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat Penyidik.
  6. Jika terdakwa tidak hadir, Hakim dapat menyerahkan putusan tanpa hadirnya terdakwa;
  7. Setelah Pengadilan menerima perkara dengan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, Hakim yang bertugas memerintahkan Panitera untuk mencatat dalam buku register.
  8. Pemeriksaan perkara dengan Hakim tunggal.
  9. Pemeriksaan perkara tidak dibuat BAP, karena Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sekaligus dianggap dan dijadikan BAP Pengadilan.
  10. BAP Pengadilan dibuat, jika ternyata hasil pemeriksaan sidang Pengadilan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik.
  11. Putusan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana ringan tidak dibuat secara khusus dan tidak dicatat/ disatukan dalam BAP. Putusannya cutup berupa bentuk catatan yang berisi amar-putusan yang disiapkan / dikirim oleh Penyidik.
  12. Catatan tersebut ditanda tangani oleh Hakim.
  13. Catatan tersebut juga dicatat dalam buku register.

Pencatatan dalam buku register ditandatangani oleh Hakim dan Panitera sidang.






NILAI IPK NILAI IKM

 

  • Berita Pengumuman Badan Peradilan Umum (Badilum)

    • Surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

      dengan Dipimpin Oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, Sh, Mh, Tim Dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Telah Melaksanakan Surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu (apm) Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Bertempat Di Kota Semarang Pada Hari Jumat, 24 September 2021. Surveilan Ini Dihadiri Langsung Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Setyawan Hartono, S.h., M.h.

      pada Surveilans Ini, Tim Ini Beranggotakan Candra, Sh (kepala Sub Direktorat Tata Kelola Direktorat Jenderal), Sri Hartaty, S.h., M.si. Aditya Widyartadi, S.kom. Muhamad Wakhid, S.e., S.h., M.m., M.h.

    • Pelatihan Terpadu Berbasis Kompetensi Pada Ditjen Badilum

      pada Tanggal 22-24 September 2021, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Menyelenggarakan Kegiatan "pelatihan Terpadu Berbasis Kompetensi" Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Kegiatan Dibuka Oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Sekaligus Penyampaian Materi Zona Integritas Dan Reformasi Birokrasi Kemudian Diakhiri Dengan Materi Penyusunan Sakip.

      pada Hari Kedua, Materi Dibawakan Oleh Badan Kepegawaian Negara (bkn) Dengan Menjelaskan Materi Tentang Penliaian Kinerja Asn, Serta Oleh Arsip Negara Republik Indonesia (anri) Tentang Pengelolaan Arsip Di Instansi Pemerintahan. Kegiatan Ini Bertempat Di Hotel Wesin, Rasuna Said, Jakarta.

    • Rapat Koordinasi Penyelesaian Kenaikan Pangkat Hakim Periode Oktober 2021

      pada Hari Selasa 21 September 2021, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Melaksanakan Rapat Koordinasi Penyelesaian Kenaikan Pangkat Hakim Periode Oktober 2021. Kegiatan Ini Dilaksanakan Oleh Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Dan Bekerja Sama Dengan Badan Kepegawaian Negara (bkn). Rapat Koordinasi Betempat Di The Sahira Hotel, Bogor, Jawa Barat Dan Dilaksanakan Untuk Memastikan Kenaikan Pangkat Para Hakim Yang Sudah Memiliki pangkat Hakim Iv/c Keatas Di Lingkungan Peradilan Umum Dapat Terlaksana Tepat Waktu.

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • 13 Ketua Dharmayukti Karini Provinsi Melakukan Serah Terima Jabatan Di Hadapan Ketua Umum Dharmayukti

      jakarta-humas: Sebanyak Tiga Belas Ketua Dharma Yukti Karini (dyk) Provinsi Melakukan Serah Terima Jabatan Di Hadapan Ketua Umum Dharmayukti Karini Hj. Budi Utami Syarifuddin, Rabu 22 September 2021 Di Gedung Tower Lantai 2 Mahkamah Agung Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Yang Ketat.

      adapun Tiga Belas Dyk Provinsi Tersebut Adalah :

      1. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Banten;

      2. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Tanjung Karang

      3. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Sulawesi Utara 4. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Jawa Barat 5. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Jawa Timur 6. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Bali 7. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Kalimantan Tengah 8. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Maluku 9. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Dki Jakarta 10. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Jawa Tengah 11. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Sumatera Utara 12. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Nusa Tenggara Timur 13. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Papua Dan Papua Barat.

      dalam Sambutannya Ketua Umum Dharmayukti Karini Mengatakan Bahwa Kehidupan Manusia Akan Terus Berjalan Seiring Dengan Roda Perputaran Waktu. Begitu Pun Dalam Sebuah Organisasi, Pergantian Pengurus Adalah Hal Yang Lumrah Dan Pasti Terjadi. Generasi Kepengurusan Saat Ini, Suatu Saat Akan Digantikan Oleh Generasi Kepengurusan Yang Baru. Kita Tidak Mungkin Menolaknya, Karena Hal Itu Sudah Menjadi Sunatullah Dalam Setiap Kehidupan Manusia. Yang Terpenting Adalah Kita Harus Selalu Memegang Amanah Dengan Baik Dan Melaksanakan Amanah Tersebut Dengan Penuh Tanggung Jawab.

      lebih Lanjut Hj. Budi Utami Syarifuddin Dalam Sambutannya Menyampikan Bahwa Re-generasi Kepemimpinan Dalam Sebuah Organisasi Bukan Semata-mata Hanya Mengganti Orangnya Dari Yang Lama Menjadi Yang Baru, Namun Harus Juga Diikuti Oleh Perubahan Ke Arah Yang Lebih Baik, Sesuai Dengan Visi Dan Misi Organsiasi Yang Telah Ditetapkan. Para Ketua Yang Baru Harus Memiliki Semangat Baru Untuk Membawa Kemajuan Bagi Organisasi Yang Dipimpinnya, Karena Sosok Pemimpin Harus Menjadi Mesin Penggerak Bagi Derap Langkah Para Anggotanya.

      diakhir Sambutannya Ketua Umum Dyk Berpesan Dampingilah Suami Kita Kemanapun Bertugas, Sepanjang Tidak Ada Halangan Yang Sangat Memaksa, Karena Waktu Tidak Mungkin Bisa Diputar Kembali Dan Kebersamaan Yang Hilang Tidak Akan Pernah Bisa Diulang. (er/humas)

    • Ketua Kamar Pidana Ma Membuka Ujian Tertulis Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap Xvi Tahun 2021

      jakarta-humas, Bertempat Dipengadilan Tinggi Jakarta Ketua Kamar Pidana Dr.suhadi,sh.,mh Membuka Ujian Tertulis Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap Xvi Tahun 2021, Kegiatan Ini Dihadiri Oleh Dirjen Badillum Dr.prim Haryadi,sh.,mh, Plh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Binsar Pamopo Pakpahan,sh.,mh, Panmud Pidana Soeharto,sh.,mh , Panitia Pusat Dan Juga Panitia Daerah . Kegiatan Yang Diselenggarakan Pada Tanggal 22 September 2021 Di 26 Propinsi Diseluruh Indonesia .

      mahkamah Agung Telah Beberapa Kali Menyelenggarakan Rekrutment Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Untuk Memenuhi Kebutuhan Formasi Pada Pengadilan Tipikor Di Indonesia. Pada Tahun 2021 Ini, Mahkamah Agung Ri Telah Membuka Kembali Kesempatan Kepada Masyarakat Secara Luas Memanggil Putra-putri Terbaik Bangsa Untuk Mengikuti Rekrutment Calon Hakim Ad Hoc Tipikor

      bahwa Profesi Hakim Adalah Mulia Dan Terhormat (officium Nobile). Hakim Adalah Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Yang Harus Menegakan Hukum Dan Keadilan. Oleh Karena Itu, Menjadi Seorang Hakim Disyaratkan Tidak Hanya Harus Pintar Dibidang Ilmu Hukum, Tetapi Juga Harus Benar Dan Berintegritas, Jujur Dalam Bertindak, Teguh Dalam Pendirian, Sehingga Dalam Melaksanakan Tugasnya Terutama Dalam Membuat Putusan, Tercermin Nilai Keadilan Dan Kemanfaatan Yang Dinanti Oleh Masyarakat Pencari Keadilan.

      ujian Tertulis Ini Terbagi Atas 2 Yaitu Ujian Sesi 1 Berupa Essay, Dan Yang Kedua Berupa Ujian Sesi 2 Yaitu Pembuatan Putusan. Pelaksanaan Ujian Tertulis Ini Diikuti Dari Pengadilan Tingkat Pertama Sebanyak 197 Orang Dan Pengadilan Tinggi Sebanyak 175 Orang, Maka Dengan Jumlah Sebanyak 372 Orang Di 26 Propinsi Diseluruh Indonesia. Kegiatan Ini Dilakukan Secara Online Sebanyak 14 Propinsi, Dan Yang Dikunjungi Panitia Pusat Sebanyak 12 Propinsi Diseluruh Indonesia .

      sebagai Amanat Dari Pasal 10 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Bahwa Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Harus Dilakukan Oleh Hakim Karir Dan Hakim Ad Hoc Dengan Komposisi Sebagaimana Ditentukan Oleh Undang-undang.

    • Ketua Ma Lantik 14 Ketua Pengadilan Tinggi Dan 1 Ketua Pengadilan Tinggi Tun

      jakarta " Humas: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. M Syarifuddin Sh., Mh, Melantik Empat Belas (14) Ketua Pengadilan Tinggi Dan Satu (1) Ketua Pengadilan Tingi Tata Usaha Negara (tun), Pada Rabu, 22 September 2021 Pukul 10.00 Wib, Di Ruang Kusumah Atmadja Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

      pelantikan Ini Berdasarkan Dua Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Pertama Yaitu Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 180/kma/sk/ix/2021 Tanggal 14 September 2021 Tentang Promosidan Mutasi Ketua, Wakil Ketuadan Hakimtinggi Di Lingkungan Peradilan Umum, Dan Kedua, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 181/kma/sk/ix/2021 Tanggal 14 September 2021 Tentang Pemindahan Dan/atau Pengangkatan Dalam Jabatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Hakim Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

      dalam Sambutannya, Prof Syarifuddin Berharap Kepada Para Pejabat Yang Dilantik Agar Dapat Hadir Sebagai Seorang Pemimpin Yang Amanah Dan Penuh Tanggung Jawab, Baik Kepada Publik, Negara Maupun Kepada Allah Swt Tuhan Yang Maha Esa.

      saya Ingin Menegaskan Kepada Kita Semua Bahwa, Jabatan Dan Predikat Yang Kita Sandang Di Muka Bumi Ini, Tidak Akan Mengubah Tujuan Diciptakannya Kita Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Yaitu Hanya Untuk Mengabdi Kepada-nya. Oleh Karenanya, Niatkan Segala Tugas Dan Pekerjaan Dengan Ikhlas Sebagai Ibadah, Dan Jadikan Pelaksanaan Tanggung Jawab Itu Sebagai Bagian Dari Pengabdian Kita Kepada Allah Swt. Tuhan Yang Maha Kuasa, Tegas Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Tersebut.

      dia Menambahkan Bahwa Tanggung Jawab Dan Jabatan Memang Menjanjikan Kemuliaan Dan Peningkatan Kualitas Hidup, Namun Sejatinya Keikhlasan Dan Kesungguhan Dalam Memikul Jabatan Itulah Yang Akan Menjadi Sebab Musabab Naiknya Derajat Dan Lahirnya Pengakuan Dan Penghormatan Kepada Kita Para Pengemban Amanah.

      semoga Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa Selalu Menuntun Kita Semua Dalam Melaksanakan Tugas, Amanah, Dan Tanggung Jawab, Harap Prof Syarifuddin Saat Menutup Sambutannya.

      berikut Adalah 14 Nama Ketua Pengadilan Tinggi Yang Dilantik: 1 Dr. H. Siswandriyono, S.h., M.hum., Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Kupang 2 Muefri, S.h., M.h., Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Palu 3 Dr. H. Zainuddin, S.h., M.hum., Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya 4 Dr. Erwin Mangatas Malau, S.h., M.h., Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Ambon 5 Dr. H. Herri Swantoro, S.h., M.h., Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Bandung 6 H. Charis Mardiyanto, S.h., M.h., Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Banten 7 H. Mohammad Hatta, S.h., M.h., Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar 8 Setyawan Hartono, S.h., M.h., Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Semarang 9 Asli Ginting, S.h., M.h., Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura 10 Dr. Mohamad Djoko, S.h., M.hum., Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang 11 Dr. Andriani Nurdin, S.h., M.h., Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jambi 12 Dr. H. Soedarmaji, S.h., M.hum., Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta 13 Zaid Umar Bobsaid, S.h., M.h., Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya 14 Dr. Robinson Tarigan, S.h., M.h., Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Medan

      adapun Nama Ketua Pengadilan Tinggi Tun Yang Dilantik Yaitu Dr. Arifin Marpaung, S.h., M.h., Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

      dalam Acara Yang Dilaksanakan Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Yang Ketat Ini Juga Dihadiri Oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-yudisial, Ketua Kamar Pembinaan, Ketua Kamar Tata Usaha Negara, Ketua Kamar Pidana, Ketua Kamar Pengawasan, Sekretaris Mahkamah Agung, Kepala Badan Peradilan Umum, Kepala Badan Peradilan Militer Dan Tun, Kepala Badan Pengawasan, Ketua Umum Dharmayukti Karini, Dan Ketua Dharmayukti Mahkamah Agung. (azh/rs)