logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Muara Bulian

Jl. Jend. Sudirman No.1, Rengas Condong, Muara Bulian, Kab. Batang Hari, Jambi 36613

Proses Perkara Pidana

Proses Perkara Pidana

Pemeriksaan Pidana Biasa :

  1. Penunjukan hakim atau majelis hakim dilakukan oleh KPN setelah Panitera mencatatnya di dalam buku register perkara seterus¬nya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan Hakim / Majelis yang menyidangkan perkara tersebut.
  2. Ketua Pengadilan Negeri dapat mendelegasikan pembagian perkara kepada Wakil Ketua terutama pada Pengadilan Negeri yang jumlah perkaranya banyak.
  3. Pembagian perkara kepada Majelis / Hakim secara merata dan terhadap perkara yang menarik pehatian masyarakat, Ketua Majelisnya KPN sendiri atau majelis khusus.
  4. Sebelum berkas diajukan ke muka persidangan, Ketua Majelis dan anggotanya mempelajari terlebih dahulu berkas perkara.
  5. Sebelum perkara disidangkan, Majelis terlebih dahulu mempelajari berkas perkara, untuk mengetahui apakah surat dakwaan telah memenuhi-syarat formil dan materil.
  6. Syarat formil: nama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, tempat tinggal, pekerjaan terdakwa, jenis kelamin, kebangsaan dan agama.
  7. Syarat – syarat materil
    • Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delicti dan locus delicti);
    • Perbuatan yang didakwakan harus jelas dirumuskan unsur-unsurnya;
    • Hal – hal yang menyertai perbuatan – perbuatan pidana itu yang dapat menimbulkan masalah yang memberatkan dan meringankan.
  8. Mengenai butir a dan b merupakan syarat mutlak, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan (pasal 143 ayat 3 (KUHAP).
  9. Dalam hal Pengadilan berpendapat bahwa perkara menjadi kewenangan pengadilan lain maka berkas perkara dikembalikan dengan penetapan dan dalam tempo 2 X 24 jam, dikirim kepada Jaksa Penuntut Umum dengan perintah agar diajukan ke Pengadilan yang berwenang (pasal 148 KUHAP).
  10. Jaksa Penuntut Umum selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari dapat mengajukan perlawanan terhadap penetapan tersebut dan dalam waktu 7 (tujuh) hari Pengadilan Negeri wajib mengirimkan perlawanan tersebut ke Pengadilan Tinggi (pasal 149 ayat 1 butir d KUHAP).
  11. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prinsip – prinsip persidangan diantaranya pemeriksaan terbuka untuk umum, hadirnya terdakwa dalam persidangan dan pemeriksaan secara langsung dengan lisan.
  12. Terdakwa yang tidak hadir pada sidang karena surat panggilan belum siap, persidangan ditunda pada hari dan tanggal berikutnya.
  13. Ketidakhadiran terdakwa pada sidang tanpa alasan yang sah, sikap yang diambil
    • Memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil terdakwa;
    • Jika panggilan kedua, terdakwa tidak hadir lagi tanpa alasan yang sah,¬† memerintahkan Penuntut Umum memanggil terdakwa sekali lagi;
    • Jika terdakwa tidak hadir lagi, maka memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa pada sidang berikutnya secara paksa.
  14. Sidang ditunda pada hari dan tanggal berikutnya;
  15. Keberatan diperiksa dan diputus sesuai dengan ketentuan KUHAP.
  16. Perkara yang terdakwanya ditahan dan diajukan permohonan penangguhan / pengalihan penahanan, maka dalam hal dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut harus atas musyawarah Majelis Hakim.
  17. Dalam hal permohonan penangguhan / pengalihan penahanan dikabulkan, penetapan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota.
  18. Penahanan terhadap terdakwa dilakukan berdasar alasan sesuai Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP, dalam waktu sesuai Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 KUHAP.
  19. Penahanan dilakukan dengan mengeluarkan surat perintah penahanan yang berbentuk penetapan.
  20. Penangguhan penahanan dilakukan sesuai Pasal 31 KUHAP.
  21. Dikeluarkannya terdakwa dari tahanan dilakukan sesuai Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 190 huruf b.
  22. Hakim yang berhalangan mengikuti sidang, maka KPN menunjuk Hakim lain sebagai penggantinya.
  23. Kewajiban Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim untuk mencatat seluruh kejadian dalam persidangan.
  24. Berita Acara Persidangan mencatat segala kejadian disidang yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara, memuat hal penting tentang keterangan saksi dan keterangan terdakwa, dan catatan khusus yang dianggap sangat penting.
  25. Berita Acara Persidangan ditandatangani Ketua Majelis dan Panitera Pengganti, sebelum sidang berikutnya dilaksanakan.
  26. Berita Acara Persidangan dibuat dengan rapih, tidak kotor, dan tidak menggunakan tip-ex jika terdapat kesalahan tulisan.
  27. Ketua Majelis Hakim / Hakim yang ditunjuk bertanggung jawab atas ketepatan batas waktu minutasi.
  28. Segera setelah putusan diucapkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti menandatangani putusan.
  29. Segera setelah putusan diucapkan pengadilan memberikan petikan putusan kepada terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum.

Pemeriksaan Pidana Singkat :

  1. Berdasarkan pasal 203 KUHAP maka yang diartikan dengan perkara acara singkat adalah perkara pidana yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.
  2. Pengajuan perkara pidana dengan acara singkat oleh Penuntut Umum dapat dilakukan pada hari – hari persidangan tertentu yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
  3. Pada hari yang telah ditetapkan tersebut penuntut umum langsung membawa dan melimpahkan perkara singkat kemuka Pengadilan.
  4. Ketua Pengadilan Negeri sebelum menentukan hari persidangan dengan acara singkat, sebaiknya mengadakan koordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan supaya berkas perkara dengan acara singkat diajukan tiga hari sebelum hari persidangan.
  5. Penunjukan Majelis / Hakim dan hari persidangan disesuaikan dengan keadaan di daerah masing-masing.
  6. Pengembalian berkas perkara kepada kejaksaan atas alasan formal atau berkas perkara tidak lengkap.
  7. Pengembalian berkas perkara dilakukan sebelum perkara diregister.
  8. Cara pengembalian kepada kejaksaan dilakukan secara langsung pada saat sidang di pengadilan tanpa prosedur adminstrasi.
  9. Dalam acara singkat, setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis serta menanyakan identitas terdakwa kemudian Penuntut Umum diperintahkan untuk menguraikan tindak pidana yang didakwakan secara lisan, dan hal tersebut dicatat dalam Berita Acara Sidang sebagai pengganti surat dakwaan (pasal 203 ayat 3 KUHAP).
  10. Tentang pendaftaran perkara pidana dengan acara singkat, didaftar di Panitera Muda Pidana setelah Hakim memulai pemeriksaan perkara.
  11. Apabila pada hari persidangan yang ditentukan terdakwa dan atau saksi-saksi tidak hadir, maka berkas dikembalikan kepada Penuntut Umum secara langsung tanpa penetapan, sebaiknya dengan buku pengantar (ekspedisi).
  12. Hakim dalam sidang dapat memerintahkan kepada penuntut umum mengadakan pemeriksaan tambahan untuk menyempurnakan pemeriksaan penyidikan jika hakim berpendapat pemeriksaan penyidikan masih kurang lengkap.
  13. Perintah pemeriksaan tambahan dituangkan dalam surat penetapan.
  14. Pemeriksaan tambahan dilakukan dalam waktu paling lama 14 hari, sejak penyidik menerima surat penetapan pemeriksaan tambahan.
  15. Jika hakim belum menerima hasil pemeriksaan tambahan dalam waktu tersebut, maka hakim segera mengeluarkan penetapan yang memerintahkan supaya perkara diajukan dengan acara biasa.
  16. Pemeriksaan dialihkan ke pemeriksaan acara cepat dengan tata cara sesuai Pasal 203 ayat (3) huruf b KUHAP.
  17. Untuk kepentingan persidangan Hakim menunda persidangan paling lama 7 hari.
  18. Putusan perkara pidana singkat tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam Berita Acara Sidang.
  19. BAP dibuat dengan rapi, tidak kotor, dan tidak menggunakan tip ex jika terdapat kesalahan tulisan diperbaiki dengan renvoi.
  20. Ketua Majelis Hakim / Hakim yang ditunjuk bertanggung- jawab atas ketepatan batas waktu minutasi.
  21. Paling lambat sebulan setelah pembacaan putusan, berkas perkara sudah diminutasi.
  22. Hakim memberikan surat yang memuat amar putusan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, dan penuntut umum.

Tindak Pidana Cepat/Ringan :

  1. Pengadilan menentukan hari tertentu dalam 7 (tujuh) hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.
  2. Hari tersebut diberitahukan Pengadilan kepada Penyidik supaya dapat mengetahui dan mempersiapkan pelimpahan berkas perkara tindak pidana ringan.
  3. Pelimpahan perkara tindak pidana ringan, dilakukan Penyidik tanpa melalui aparat Penuntut Umum.
  4. Penyidik mengambil alih wewenang aparat Penuntut Umum.
  5. Dalam tempo 3 (tiga) hari Penyidik menghadapkan segala sesuatu yang diperlukan ke sidang, terhitung sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat Penyidik.
  6. Jika terdakwa tidak hadir, Hakim dapat menyerahkan putusan tanpa hadirnya terdakwa;
  7. Setelah Pengadilan menerima perkara dengan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, Hakim yang bertugas memerintahkan Panitera untuk mencatat dalam buku register.
  8. Pemeriksaan perkara dengan Hakim tunggal.
  9. Pemeriksaan perkara tidak dibuat BAP, karena Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sekaligus dianggap dan dijadikan BAP Pengadilan.
  10. BAP Pengadilan dibuat, jika ternyata hasil pemeriksaan sidang Pengadilan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik.
  11. Putusan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana ringan tidak dibuat secara khusus dan tidak dicatat/ disatukan dalam BAP. Putusannya cutup berupa bentuk catatan yang berisi amar-putusan yang disiapkan / dikirim oleh Penyidik.
  12. Catatan tersebut ditanda tangani oleh Hakim.
  13. Catatan tersebut juga dicatat dalam buku register.

Pencatatan dalam buku register ditandatangani oleh Hakim dan Panitera sidang.






NILAI IPK NILAI IKM

 

  • Berita Pengumuman Badan Peradilan Umum (Badilum)

    • Surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang

      melanjutkan Rangkaian Asesmen Akreditasi Penjaminan Mutu (apm), Tim Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Ri Melaksananakan Penilaian Di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Tim Surveilan Ini Dipimpin Oleh Candra S.h. (kasubdit Tata Kelola Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum).

      dalam Penilaian Asesmen Ini, Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Syamsul Arief, S.h., M.h. Memaparkan Keseuaian Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dan Penerapan Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Badilumdi Pn Tanjungkarang. Selanjutnya Tim Penilai Dari Ditjen Badilum Juga Meninjau Pelayanan Pada Pencari Keadilan Serta Sarana Disabilitas, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (ptsp), Ruang Sidang Dan Pojok E-court Pada Pn Tanjungkarang.

    • Kunjungan Kerja Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Ke Pn Lumajang, Pn Kraksaan, Pn Probolinggo, Dan Pn Bangil

      pada Hari Kedua Rangkaian Kunjungan Kerja Ke Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya, Pada Hari Rabu, 29 Juni 2022, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, Sh, Mh Melaksanakan Pembinaan Di 4 (empat) Pengadilan Negeri Di Provinsi Jawa Timur, Yaitu Pengadilan Negeri Lumajang (kabupaten Lumajang), Pengadilan Negeri Kraksaaan (kabupaten Probolinggo), Pengadilan Negeri Probolinggo (kota Probolinggo), Dan Pengadilan Negeri Bangil (kabupaten Pasuruan).

      dalam Pembinaan Ini Dirjen Badilum Didampingi Sekretaris Ditjen Badilum, Drs. Wahyudin, M.si., Dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis, Dr. Lucas Prakoso, Sh.,m. Hum.

      selain Memantau Kondisi Infrastruktur, Ruang Sidang, Layanan Pos Bantuan Hukum, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (ptsp), Akses Disabilitas, Penanganan Perkara Dan Pengelolaan Anggaran Serta Barang Milik Negara, Tim Dari Direktorat jenderal Badan Peradilan Umum Juga Berdiskusi Dengan Para Pimpinan Satuan Kerja Mengenai Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pengadilan.

    • Surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

      pada Hari Rabu, 29 Juni 2022, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Melaksanakan Surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu (apm) Pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Tim Surveilan Dari Ditjen Badilum Dipimpin Oleh Zahlisa Vitalita, Sh, Mh (direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum) Dan Candra S.h. (kasubdit Tata Kelola Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum).

      surveilan Bertujuan Untuk Menjaga Kualitas Layanan Dan Administrasi Di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Sesuai Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Untuk Periode Tahun Anggaran 2022. Kegiatan Ini Dibuka Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Dr. Mochamad Djoko,s.h.,m.hum Serta Diikuti Oleh Para Hakim, Pejabat Struktural Dan Staf Pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Pada Surveilan Ini Dilakukan Pemantauan Kesesuaian Pada Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Sesuai Standar Yang Ditetapkan Mahkamah Agung Ri.

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Kunker Pimpinan Mahkamah Agung Ke Empat Peradilan Di Surabaya

      surabaya - Humas : Masih Dalam Rangkaian Acara Kunjungan Pimpinan Mahkamah Agung Ke Surabaya, Selain Menghadiri Pelaksanaan Acara Wisuda Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Pimpinan Mahkamah Agung Melanjutkan Kegiatan Kunjungan Kerja Ke Empat (4) Peradilan Di Surabaya, Yakni Pengadilan Agama (pa) Surabaya, Pengadilan Negeri (pn) Surabaya, Pengadilan Militer Tinggi (dilmilti) Iii Surabaya, Pengadilan Militer (dilmil) Iii-12 Surabaya Dan Pengadilan Tata Usaha Negara (tun) Surabaya.

      kota Surabaya Yang Cerah Di Kamis Siang 30 Juni 2022 Ini Memberikan Semangat Kepada Para Pimpinan Ma Untuk Mengunjungi Empat Peradilan Di Surabaya. Kunjungan Pun Dibagi Mengingat Padatnya Jadwal Kegiatan.

      ketua Mahkamah Agung, Prof. H.m. Syarifuddin, S.h., M.h., Meninjau Pengadilan Militer Tinggi Iii Surabaya, Pengadilan Militer Iii-12 Surabaya Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Kma Yang Didampingi Para Ketua Kamar Juga Berkesempatan Menanam Pohon Durian Bawor, Sawo Kecik Dan Jambu Air Deli Hijau, Di Halaman Kantor Dilmilti, Dilmil Dan Tun Surabaya, Yang Berada Dalam Satu Lokasi. Dalam Kunker Ini, Syarifuddin Berpesan Kepada Warga Peradilan Di Surabaya Untuk Memberikan Pelayanan Yang Sebaik-baiknya Kepada Para Pencari Keadilan, Serta Mengajak Warga Peradilan Untuk Berlomba-lomba Dalam Kebaikan.

      pada Kesempatan Yang Sama, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.h.,m.h., Meninjau Pengadilan Negeri Surabaya.

      sementara Itu, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. H. Sunarto, S.h.,m.h., Meninjau Pengadilan Agama Surabaya.

      kunker Pimpinan Ma Ini Disambut Dengan Upacara Penyambutan Penuh Semangat Dan Bahagia Oleh Warga Peradilan Di Surabaya. Acara Diakhiri Dengan Foto Bersama. (enk/photo:azh/pn).

    • Dipercaya Pimpin Lima Pengadilan Tingkat Banding, Kpt Surabaya Jalani Wisuda Purnabakti

      surabaya - Humas: Wisuda Purnabakti Merupakan Peristiwa Yang Sakral Dan Monumental Dalam Fase Kehidupan Seorang Pegawai Pengadilan. Ia Adalah Penanda Paripurnanya Pengabdian Kedinasan Seorang Juru Adil. Karena Menjadi Penanda Keparipurnaan, Tidak Semua Diberi Anugerah Oleh Allah Swt. Untuk Mengalami Momen Bersejarah.

      hal Inilah Yang Dirasakan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Zaid Umar Bobsaid, S.h., M.h., Menjalani Wisuda Purnabakti Pada Kamis, 30 Juni 2022.

      ketua Mahkamah Agung Ri, Prof. H.m. Syarifuddin, S.h., M.h., Saat Memberikan Sambutan Dalam Pelaksanaan Wisuda Purnabakti Kpt Surabaya Di Hotel Santika Surabaya Mengatakan "prestasi Puncak Inilah Yang Telah Diraih Oleh Bapak Zaid Umar Bobsaid, S.h., M.h. Tidak Hanya Satu Kali, Dalam Catatan Saya, Beliau Telah Dipercaya Memimpin 5 (lima) Pengadilan Tingkat Banding Selama Meniti Karir Di Lembaga Peradilan. Sebelum Memimpin Pengadilan Tinggi Surabaya, Beliau Pernah Dipercaya Memimpin Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Dan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Yang Lebih Membanggakan, Selama Memimpin Tersebut, Beliau Juga Sukses Mencatatkan Prestasi Pada Lembaga Yang Ia Pimpin," Ujarnya.

      lebih Lanjut Guru Besar Universitas Diponegoro Ini Mengatakan Setelah Menempuh Perjalanan Karir Yang Cukup Panjang, Dihiasi Berbagai Ujian Dan Tantangan, Akhirnya Beliau Sukses Mengakhiri Masa Bakti Tanpa Meninggalkan Rekam Jejak Negatif. Inilah Prestasi Sesungguhnya, Sebab Rapor Prestasi Yang Sebenarnya Dibuktikan Dengan Capaian Yang Paling Akhir.

      wisuda Purnabakti Kpt Surabaya Ini Berlangsung Penuh Hikmat Dengan Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan.

      acara Dihadiri Pimpinan Mahkamah Agung, Para Pejabat Eselon I Dilingkungan Mahkamah Agung, Kepala Biro Hukum Dan Humas, Serta Undangan Lainnya. (enk/photo:azh/pn)

    • Sekretaris Ma Lakukan Penandatangan Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

      jakarta " Humas : Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.h., M.h Melakukan Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Dengan 17 Pimpinan Kementerian, Lembaga, Bumn, Dan Badan Hukum Publik.

      penandatanganan Disaksikan Langsung Oleh Wakil Presiden Ri K.h. Maruf Amin Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (panrb) Ad Interim Mahfud Md. Saya Meminta Penandatanganan Nota Kesepahaman Ini Tidak Hanya Simbolis Semata. Harus Benar-benar Diwujudkan Dengan Mengesampingkan Ego Sektoral Guna Tercapainya Percepatan Penyelenggaraan Mpp (mal Pelayanan Publik) Yang Berkualitas, Ungkap Wapres Maruf Dalam Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan Mpp Di Jakarta, Selasa (28/06).

      lebih Lanjut, Wapres Maruf Amin Menyampaikan Nota Kesepahaman Menjadi Dasar Komitmen Untuk Ikut Serta Dalam Memberikan Pelayanan Di Mpp. Penandatanganan Tersebut Menjadi Langkah Penting Dalam Komitmen Untuk Merealisasikan Tugas Dan Amanat Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik.

      dalam Kesempatan Tersebut, Menteri Panrb Ad Interim Mahfud Md Menyampaikan Bahwa Penandatanganan Nota Kesepahaman Ini Dilaksanakan Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Percepatan Penyelenggaraan Mpp. Bersama Dengan Kerja Sama Ini, Maka Instansi Terkait Didorong Untuk Menyelenggarakan Pelayanan Di Mpp Sesuai Dengan Lingkup Kewenangan Masing-masing, Jelas Mahfud.

      hingga Juni 2022, Terdapat 59 Mpp Yang Telah Diresmikan Dan Tersebar Di Penjuru Indonesia. Direncanakan Hingga Akhir Tahun 2022, Sebanyak 56 Mpp Juga Akan Siap Diresmikan. Sebagai Program Prioritas, Diharapkan Mpp Dapat Berdiri Di Seluruh Kabupaten Dan Kota Di Indonesia Pada Tahun 2024.

      nota Kesepahaman Tersebut Ditandatangani Oleh Kementerian Panrb, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agama, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional (atr/bpn). Juga Ditandatangani Oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Ri, Badan Narkotika Nasional (bnn), Badan Pengawas Obat Dan Makanan (bpom), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Dan Perpustakaan Nasional. Sejumlah Bumn Pun Turut Serta Yang Terdiri Dari Bpjs Kesehatan, Bpjs Ketenagakerjaan, Pt Taspen, Serta Pt Pln. (humas/foto Humas Menpan Rb)