logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Muara Bulian

Jl. Jend. Sudirman No.1, Kec. Muara Bulian, Kab. Batang Hari, Jambi 36613

Proses Perkara Pidana

Proses Perkara Pidana

Pemeriksaan Pidana Biasa :

  1. Penunjukan hakim atau majelis hakim dilakukan oleh KPN setelah Panitera mencatatnya di dalam buku register perkara seterus¬nya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan Hakim / Majelis yang menyidangkan perkara tersebut.
  2. Ketua Pengadilan Negeri dapat mendelegasikan pembagian perkara kepada Wakil Ketua terutama pada Pengadilan Negeri yang jumlah perkaranya banyak.
  3. Pembagian perkara kepada Majelis / Hakim secara merata dan terhadap perkara yang menarik pehatian masyarakat, Ketua Majelisnya KPN sendiri atau majelis khusus.
  4. Sebelum berkas diajukan ke muka persidangan, Ketua Majelis dan anggotanya mempelajari terlebih dahulu berkas perkara.
  5. Sebelum perkara disidangkan, Majelis terlebih dahulu mempelajari berkas perkara, untuk mengetahui apakah surat dakwaan telah memenuhi-syarat formil dan materil.
  6. Syarat formil: nama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, tempat tinggal, pekerjaan terdakwa, jenis kelamin, kebangsaan dan agama.
  7. Syarat – syarat materil
    • Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delicti dan locus delicti);
    • Perbuatan yang didakwakan harus jelas dirumuskan unsur-unsurnya;
    • Hal – hal yang menyertai perbuatan – perbuatan pidana itu yang dapat menimbulkan masalah yang memberatkan dan meringankan.
  8. Mengenai butir a dan b merupakan syarat mutlak, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan (pasal 143 ayat 3 (KUHAP).
  9. Dalam hal Pengadilan berpendapat bahwa perkara menjadi kewenangan pengadilan lain maka berkas perkara dikembalikan dengan penetapan dan dalam tempo 2 X 24 jam, dikirim kepada Jaksa Penuntut Umum dengan perintah agar diajukan ke Pengadilan yang berwenang (pasal 148 KUHAP).
  10. Jaksa Penuntut Umum selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari dapat mengajukan perlawanan terhadap penetapan tersebut dan dalam waktu 7 (tujuh) hari Pengadilan Negeri wajib mengirimkan perlawanan tersebut ke Pengadilan Tinggi (pasal 149 ayat 1 butir d KUHAP).
  11. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prinsip – prinsip persidangan diantaranya pemeriksaan terbuka untuk umum, hadirnya terdakwa dalam persidangan dan pemeriksaan secara langsung dengan lisan.
  12. Terdakwa yang tidak hadir pada sidang karena surat panggilan belum siap, persidangan ditunda pada hari dan tanggal berikutnya.
  13. Ketidakhadiran terdakwa pada sidang tanpa alasan yang sah, sikap yang diambil
    • Memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil terdakwa;
    • Jika panggilan kedua, terdakwa tidak hadir lagi tanpa alasan yang sah,¬† memerintahkan Penuntut Umum memanggil terdakwa sekali lagi;
    • Jika terdakwa tidak hadir lagi, maka memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa pada sidang berikutnya secara paksa.
  14. Sidang ditunda pada hari dan tanggal berikutnya;
  15. Keberatan diperiksa dan diputus sesuai dengan ketentuan KUHAP.
  16. Perkara yang terdakwanya ditahan dan diajukan permohonan penangguhan / pengalihan penahanan, maka dalam hal dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut harus atas musyawarah Majelis Hakim.
  17. Dalam hal permohonan penangguhan / pengalihan penahanan dikabulkan, penetapan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota.
  18. Penahanan terhadap terdakwa dilakukan berdasar alasan sesuai Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP, dalam waktu sesuai Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 KUHAP.
  19. Penahanan dilakukan dengan mengeluarkan surat perintah penahanan yang berbentuk penetapan.
  20. Penangguhan penahanan dilakukan sesuai Pasal 31 KUHAP.
  21. Dikeluarkannya terdakwa dari tahanan dilakukan sesuai Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 190 huruf b.
  22. Hakim yang berhalangan mengikuti sidang, maka KPN menunjuk Hakim lain sebagai penggantinya.
  23. Kewajiban Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim untuk mencatat seluruh kejadian dalam persidangan.
  24. Berita Acara Persidangan mencatat segala kejadian disidang yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara, memuat hal penting tentang keterangan saksi dan keterangan terdakwa, dan catatan khusus yang dianggap sangat penting.
  25. Berita Acara Persidangan ditandatangani Ketua Majelis dan Panitera Pengganti, sebelum sidang berikutnya dilaksanakan.
  26. Berita Acara Persidangan dibuat dengan rapih, tidak kotor, dan tidak menggunakan tip-ex jika terdapat kesalahan tulisan.
  27. Ketua Majelis Hakim / Hakim yang ditunjuk bertanggung jawab atas ketepatan batas waktu minutasi.
  28. Segera setelah putusan diucapkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti menandatangani putusan.
  29. Segera setelah putusan diucapkan pengadilan memberikan petikan putusan kepada terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum.

Pemeriksaan Pidana Singkat :

  1. Berdasarkan pasal 203 KUHAP maka yang diartikan dengan perkara acara singkat adalah perkara pidana yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.
  2. Pengajuan perkara pidana dengan acara singkat oleh Penuntut Umum dapat dilakukan pada hari – hari persidangan tertentu yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
  3. Pada hari yang telah ditetapkan tersebut penuntut umum langsung membawa dan melimpahkan perkara singkat kemuka Pengadilan.
  4. Ketua Pengadilan Negeri sebelum menentukan hari persidangan dengan acara singkat, sebaiknya mengadakan koordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan supaya berkas perkara dengan acara singkat diajukan tiga hari sebelum hari persidangan.
  5. Penunjukan Majelis / Hakim dan hari persidangan disesuaikan dengan keadaan di daerah masing-masing.
  6. Pengembalian berkas perkara kepada kejaksaan atas alasan formal atau berkas perkara tidak lengkap.
  7. Pengembalian berkas perkara dilakukan sebelum perkara diregister.
  8. Cara pengembalian kepada kejaksaan dilakukan secara langsung pada saat sidang di pengadilan tanpa prosedur adminstrasi.
  9. Dalam acara singkat, setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis serta menanyakan identitas terdakwa kemudian Penuntut Umum diperintahkan untuk menguraikan tindak pidana yang didakwakan secara lisan, dan hal tersebut dicatat dalam Berita Acara Sidang sebagai pengganti surat dakwaan (pasal 203 ayat 3 KUHAP).
  10. Tentang pendaftaran perkara pidana dengan acara singkat, didaftar di Panitera Muda Pidana setelah Hakim memulai pemeriksaan perkara.
  11. Apabila pada hari persidangan yang ditentukan terdakwa dan atau saksi-saksi tidak hadir, maka berkas dikembalikan kepada Penuntut Umum secara langsung tanpa penetapan, sebaiknya dengan buku pengantar (ekspedisi).
  12. Hakim dalam sidang dapat memerintahkan kepada penuntut umum mengadakan pemeriksaan tambahan untuk menyempurnakan pemeriksaan penyidikan jika hakim berpendapat pemeriksaan penyidikan masih kurang lengkap.
  13. Perintah pemeriksaan tambahan dituangkan dalam surat penetapan.
  14. Pemeriksaan tambahan dilakukan dalam waktu paling lama 14 hari, sejak penyidik menerima surat penetapan pemeriksaan tambahan.
  15. Jika hakim belum menerima hasil pemeriksaan tambahan dalam waktu tersebut, maka hakim segera mengeluarkan penetapan yang memerintahkan supaya perkara diajukan dengan acara biasa.
  16. Pemeriksaan dialihkan ke pemeriksaan acara cepat dengan tata cara sesuai Pasal 203 ayat (3) huruf b KUHAP.
  17. Untuk kepentingan persidangan Hakim menunda persidangan paling lama 7 hari.
  18. Putusan perkara pidana singkat tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam Berita Acara Sidang.
  19. BAP dibuat dengan rapi, tidak kotor, dan tidak menggunakan tip ex jika terdapat kesalahan tulisan diperbaiki dengan renvoi.
  20. Ketua Majelis Hakim / Hakim yang ditunjuk bertanggung- jawab atas ketepatan batas waktu minutasi.
  21. Paling lambat sebulan setelah pembacaan putusan, berkas perkara sudah diminutasi.
  22. Hakim memberikan surat yang memuat amar putusan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, dan penuntut umum.

Tindak Pidana Cepat/Ringan :

  1. Pengadilan menentukan hari tertentu dalam 7 (tujuh) hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.
  2. Hari tersebut diberitahukan Pengadilan kepada Penyidik supaya dapat mengetahui dan mempersiapkan pelimpahan berkas perkara tindak pidana ringan.
  3. Pelimpahan perkara tindak pidana ringan, dilakukan Penyidik tanpa melalui aparat Penuntut Umum.
  4. Penyidik mengambil alih wewenang aparat Penuntut Umum.
  5. Dalam tempo 3 (tiga) hari Penyidik menghadapkan segala sesuatu yang diperlukan ke sidang, terhitung sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat Penyidik.
  6. Jika terdakwa tidak hadir, Hakim dapat menyerahkan putusan tanpa hadirnya terdakwa;
  7. Setelah Pengadilan menerima perkara dengan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, Hakim yang bertugas memerintahkan Panitera untuk mencatat dalam buku register.
  8. Pemeriksaan perkara dengan Hakim tunggal.
  9. Pemeriksaan perkara tidak dibuat BAP, karena Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sekaligus dianggap dan dijadikan BAP Pengadilan.
  10. BAP Pengadilan dibuat, jika ternyata hasil pemeriksaan sidang Pengadilan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik.
  11. Putusan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana ringan tidak dibuat secara khusus dan tidak dicatat/ disatukan dalam BAP. Putusannya cutup berupa bentuk catatan yang berisi amar-putusan yang disiapkan / dikirim oleh Penyidik.
  12. Catatan tersebut ditanda tangani oleh Hakim.
  13. Catatan tersebut juga dicatat dalam buku register.

Pencatatan dalam buku register ditandatangani oleh Hakim dan Panitera sidang.






NILAI IPK NILAI IKM

 

NILAI ZI-SPAK NILAI ZI-SPKP

 

  • Berita Pengumuman Badan Peradilan Umum (Badilum)

    • Ditjen Badilum Adakan Diseminasi Penegak Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Untuk Wilayah Provinsi Lampung

      dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Aparat Penegak Hukum Dan Pemantapan Pelaksanaan Tugas"tugas Peradilan, Ditjen Badilum Kembali Adakan Diseminasi Penegak Hukum Dalam Penyelesaian Perkara. Kali Ini, Kegiatan Diseminasi Untuk Penegak Hukum Di Wilayah Lampung Dilaksanakan Di Hotel Grand Mercure Lampung, Pada 14 S.d 16 Mei 2024

      kegiatan Diseminasi Penegak Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Ini Dibuka Langsung Oleh Langsung Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Hasanudin S.h., M.h Dengan Didampingi Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Asnahwati, S.h., M.h. Dan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Lingga Setiawan, S.h., M.h.

      kegiatan Diseminasi Penegak Hukum Kali Ini Menghadrikan Narasumber:

      1. Dr. Catur Iriantoro, S.h., M.hum, (hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Bandung), Dengan Materi Ulasan Mengenai Rancangan Peratuan Mahkamah Agung Tentang Eksekusi

      2. Tavip Dwiyatmiko., S.h., M.h, (panitera Pengadilan Tinggi Jakarta), Dengan Materi Kendala Eksekusi Dan Penyelesaiannya

      selain Dihadiri Para Panitera, Panitera Muda Perdata Dan Panitera Pengganti Dari Pengadilan Negeri Di Wilayah Lampung, Kegiatan Diseminasi Penegak Hukum Ini Juga Dihadiri Oleh Peserta Dari Biro Hukum Provinsi Lampung Dan Kepolisian Resor Kota Lampung.

    • Ditjen Badilum Akan Terus Tingatkan Layanan Administrasi Kepegawaian Untuk Kepaniteraan Peradilan Umum

      sebagai Bentuk Pelayanan Prima, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Selalu Berusaha Memberikan Pelayanan Terbaik Pada Tenaga Teknis Di Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri. Meski Banyak Kendala Yang Dihadapi, Layanan Ini Akan Selalu Ditingkatkan Kualitasnya.

      hal Ini Disampaikan Dalam Kegiatan Sosialisasi Layanan Administrasi Kepegawaian Tenaga Teknis Kepaniteraan Peradilan Umum, Yang Dipimpin Langsung Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum. Hasanudin S.h., M.h Dengan Didampingi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Dr. Yapi, S.h., M.h. Kegiatan Ini Berpusat Di Pengadilan Tinggi Pontianak Pada 13 S.d 16 Mei 2024 Yang Juga Diikuti Oleh Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia Secara Daring (online).

      layanan Utama Kepegawaian Untuk Kepaniteraan Yang Selama Ini Diberikan Ditjen Badilum Adalah Promosi Dan Mutasi Kepaniteraan Serta Kenaikan Pangkat. Sementara, Layanan Pendukung Yang Juga Diberikan Ditjen Badilum Adalah Persetujuan Pengangkatan Juru Sita Pengganti, Pencantuman Gelar, Surat Tugas Belajar Biaya Mandiri, Pensiun Bup Dan  Janda/duda Serta Surat Izin Ke Luar Negeri. 

      untuk Menyikapi Berbagai Kendala Di Satuan Kerja, Terutama Kekurangan Tenaga Kepaniteraan Di Daerah Akibat Kurangnya Rekrutmen Serta Besarnya Jumlah Pegawai Yang Pensiun, Berhenti Dan Meninggal, Maka Saat Ini Ditjen Badilum Juga Tengah Melakukan Beberapa Upaya. Misalnya Penyusunan Usulan Revisi Pola Promosi Dan Mutasi Kepaniteraan, Pengusulan Peningkatan Kesejahteraan Dan Penyetaraan Eselonisasi Tenaga Kepaniteraan.

      selain Melakukan Sosialisasi Administrasi Layanan Kepegawaian Tenaga Teknis Kepaniteraan, Pada Kegiatan Ini Ditjen Badilum Juga Mengadakan  rapat Koordinasi Tim Promosi Mutasi Ditjen Badilum Dengan Tim Baperjakat Pengadilan Tinggi Pontianak Serta Analisis Beban Kerja Dan Pengukuran Kinerja Tenaga Teknis Kepaniteraan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Pontianak.

    • Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Kunjungi Pn Serang, Pn Rangkasbitung Dan Pn Pandeglang

      dalam Rangkaian Kegiatan Di Provinsi Banten, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.h., M.h., Mengadakan Kunjungan Kerja Ke Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Rangkasbitung Dan Pengadilan Negeri Pandeglang Pada Selasa, 07 Mei 2024. Kunjungan Ini Untuk Memantau Kinerja Satuan Kerja Di Daerah Dalam Memberikan Pelayanan Pencari Keadilan.

      dengan Didampingi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang, Nelson Angkat, S.h., M.h., Pada Kunjungan Ini Dirjen Badilum Memberikan Pembinaan Kepada Pejabat Dan Pegawai Pengadilan Negeri Serang Serta Meninjau Ruang Sidang Utama Cakra.

      kemudian Dirjen Badilum meninjau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (ptsp) Di Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Dengan Didampingi Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Herman Siregar, S.h., M.h. Beliau Juga memeriksa Ruangan Kerja Hakim, Panitera Pengganti, Dan Para Pegawai Serta Bertemu Dengan Para Hakim Dan Pegawai.

      pada Kunjungan Ke Pengadilan Negeri Pandeglang, Dirjen Badilum Dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Joni Mauluddin Saputra, S.h., Menyapa Para Petugas Ptsp. di Pengadilan Negeri Pandeglang, Dirjen Badilum Menyempatkan Berdiskusi Untuk Mengetahui Kondisi Layanan Pencari Keadilan. pada Akhir Kunjungan, Dirjen Badilum Berfoto Bersama Dengan Para Pejabat Dan Pegawai Pengadilan Negeri Pandeglang, Serta Para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten Yang Turut Hadir.

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Ucap Sumpah Jabatan Di Hadapan Presiden, Suharto Resmi Menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-yudisial

      jakarta-humas: H. Suharto, S.h., M.hum. Mengucapkan Sumpah Jabatan Sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-yudisial Di Hadapan Presiden Joko Widodo Pada Rabu, 15 Mei 2024 Di Istana Negara, Jakarta. Hadir Menyaksikan Pengucapan Sumpah Ini Yaitu Ketua Mahkamah Agung, Wakil Presiden, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Para Ketua Lembaga/kementerian, Para Ketua Kamar Mahakamah Agung, Dan Undangan Lainnya. Pengucapan Sumpah Ini Menandakan Bahwa Kini Hakim Agung Suharto Resmi Menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-yudisial. Suharto Menggantikan Posisi Sunarto Yang Telah Menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.

      sebelumnya, Mahkamah Agung Telah Menyelenggarakan Sidang Paripurna Khusus Dengan Agenda Tunggal Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Pada Senin, 22 April 2024 Di Balairung Mahkamah Agung. Pada Pemilihan Yang Digelar Dalam Dua Putaran Tersebut, Suharto Meraih 24 Suara Yang Berbeda Tipis Dengan Hakim Agung Haswandi Yang Meraih 22 Suara.

      pengucapan Sumpah Jabatan Suharto Didahului Dengan Pembacaan Keputusan Presiden (keppres) Nomor 54p/2024 Tanggal 7 Mei 2024 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung Dan Pengangkatan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Oleh Nanik Purwanti Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg.

      dalam Sumpahnya, Suharto Berjanji Akan Menjalankan Tugas Barunya Dengan Sebaik-baiknya Dan Seadil-adilnya.

      "demi Allah Saya Bersumpah Bahwa Saya Akan Memenuhi Kewajiban Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-yudisial Dengan Sebaik-baiknya Dan Seadil-adilnya, Memegang Teguh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Menjalankan Segala Peraturan Perundang-undangan Dengan Selurus-lurusnya Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Serta Berbakti Kepada Nusa Dan Bangsa," Sumpah Suharto Di Hadapan Presiden.

      Profil Suharto, Sang Kamus Hukum Berjalan

      suharto Merupakan Hakim Agung Kelahiran Madiun 13 Juni 1960. Ia Dilantik Menjadi Hakim Agung Oleh Ketua Mahkamah Agung Pada Selasa 19 Oktober 2021. Pada Awal 2023 Lalu, Alumnus Universitas Jember (1984) Dan Universitas Merdeka Malang (2003) Tersebut Dipercaya Menjadi Juru Bicara Mahkamah Agung Menggantikan Andi Samsan Nganro Yang Telah Memasuki Masa Purnabakti.

      saat Menjabat Sebagai Juru Bicara, Ia Dekat Dengan Jurnalis Baik Jurnalis Cetak, Online, Maupun Elektronik. Ia Dinilai Cerdas Dan Menjadi Tempat Bertanya Yang Mengasyikan, Karena Pertanyaan-pertanyaan Terkait Hukum Akan Dijawab Dengan Sangat Detail Oleh Suharto. Lalu, Karena Pengetahuan Hukumnya Yang Sangat Dalam Dan Luas Serta Cara Menjelaskannya Yang Mudah Dipahami Tersebut, Awak Media Menjulukinya Sebagai Kamus Hukum Berjalan.

      selanjutnya, Pada Tahun 2023 Suharto Dipercaya Mengemban Amanah Sebagai Ketua Kamar Pidana. Ia Dilantik Oleh Ketua Mahkamah Agung Pada 23 Oktober 2023 Menggantikan Suhadi Yang Telah Memasuki Masa Purnabakti.

      beberapa Jabatan Lain Yang Pernah Diemban Suharto Sebelum Menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Adalah Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Dan Lain-lain. (azh/rs/photo:yrz,adr)

    • Kunjungan Kerja Delegasi Mahkamah Agung Ri Mempelajari Mekanisme Pencegahan Dan Penanganan Konflik Kepentingan Dalam Sistem Peradilan Amerika Serikat

      amerika Serikat " Humas: Delegasi Mahkamah Agung Ri Melaksanakan Kunjungan Kerja Ke Amerika Serikat Pada 29 April Sampai Dengan 3 Mei 2024 Untuk Mempelajari Mekanisme Pencegahan Dan Penanganan Konflik Kepentingan Dalam Penanganan Perkara Di Pengadilan Federal Dan Pengadilan Tingkat Negara Bagian Di Amerika Serikat. Delegasi Ini Merupakan Bagian Dari Anggota Kelompok Kerja Optimalisasi Pencegahan Konflik Kepentingan Dalam Penanganan Perkara (selanjutnya Disebut Pokja Konflik Kepentingan) Yang Dibentuk Oleh Ketua Mahkamah Agung Ri Pada Oktober 2023 Yang Lalu Melalui Surat Keputusan Ketua Ma Nomor 204/kma/sk.hk2/x/2023. Pimpinan Delegasi Adalah Ketua Kamar Pengawasan Sekaligus Ketua Pokja, Dwiarso Budi Santiarto, S.h., M.hum., Dengan Anggota Delegasi Terdiri Dari Suharto, S.h., M.hum. (ketua Kamar Pidana), Dr. Yodi Martono Wahyunadi, S.h., M.h.(hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara), Dr. Yasardin, S.h., M.h. (hakim Agung Kamar Agama), Dr. Lucas Prakoso, S.h., M.hum. (hakim Agung Kamar Perdata), Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, Sh., M.kn. (hakim Agung Kamar Militer), Astriyani, S.h., Mppm. (staf Khusus Wakil Ketua Ma Ri Bidang Yudisial), Dr. Ahmad Syafiq, S.ag., S.h., M.h., (ketua Pengadilan Negeri Pati), Horasman Boris Ivan, S.h. (hakim Yustisial Badan Pengawasan Ma Ri), Dr. Supandriyo, S.h., M.h. (hakim Yustisial Badan Pengawasan Ma Ri), Dan Yunawan Kurnia, S.kom., M.t. (bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum Dan Humas Ma Ri).

      selama Kunjungan Kerja Ini, Delegasi Mahkamah Agung Berdiskusi Dengan Sedikitnya 22 Hakim, Administrator, Pejabat Dan Petugas Lainnya Dalam Sistem Pengadilan Federal Di Tingkat Nasional Dan Negara Bagian Di Amerika Serikat. Untuk Mempelajari Sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan Di Dalam Sistem Peradilan Federal Amerika Serikat, Delegasi Berdiskusi Dengan Administrative Office Of The United States Courts/aousc (kantor Administrasi Pengadilan Amerika Serikat) Serta Beberapa Pengadilan Federal Yang Ada Di Pennsylvania Dan Michigan.

      penanganan Dan Pencegahan Konflik Kepentingan Hakim Dalam Penanganan Perkara Dalam Sistem Peradilan Federal Amerika Serikat Mengedepankan Pendekatan Non-adversarial, Mengutamakan Fungsi Edukasi Bagi Hakim, Dan Menempatkan Hakim Dalam Posisi Positif Dalam Hal Kepatuhan Etik.

      penanganan Konflik Kepentingan Dalam Sistem Peradilan Federal Di Tingkat Nasional

      pada Sistem Peradilan Federal, Institusi-institusi Yang Memiliki Peran Dalam Pengelolaan Konflik Kepentingan Dan Penegakkan Etik Hakim Berada Di Bawahjudicial Conference Of The United State (jcus). Konferensi Iniadalah Badan Pembuat Peraturan Di Lingkungan Pengadilan Federal Yang Bersidang 2 (dua) Kali Dalam Setahun, Yang Dipimpin Oleh Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat, 13 (tiga Belas) Orang Ketua Pengadilan Sirkuit, 12 (dua Belas) Orang Hakim Perwakilan Dari Setiap Pengadilan Sirkuit, Dan Ketua Pengadilan Perdagangan Internasional. Terdapat 19 (sembilan Belas) Komite Di Bawah Konferensi Ini.jcus Memiliki Organ Pendukung Yang Disebut Sebagaiadministrative Office Of The United States Courts/aousc.dukungan Yang Disediakan Aousc Meliputi Dukungan Pelaksanaan Program, Peraturan, Managemen, Teknologi, Keuangan Dan Administrasi Bagi Jcus Dan Komisi-komisi Di Bawahnya.

      terdapat Tiga (3) Komisi Yang Memiliki Peran Dalam Penegakkan Etik Dan Pengelolaan Konflik Kepentingan Hakim Di Bawah Jcus, Yaitucommittee On Codes Of Conduct(komite Kode Perilaku),committee On Judicial Conduct And Disability(komite Perilaku Dan Disabilitas Yudisial),dancommittee Of Financial Disclosure(komite Pengungkapan Keuangan).

      committee On Codes Of Conduct/ccc(komite Kode Perilaku)bertugas Menentukan Kebijakan Tentang Kode Perilaku, Melakukan Pendidikan Etik Kepada Hakim Dan Staf Pengadilan Serta Membantu Para Hakim Dalam Mentaati Kode Perilaku. Ccc Menyediakan Konsultasi Bagi Para Hakim Yang Menyampaikan Pertanyaan-pertanyaan Tentang Penerapan Kode Perilaku (code Of Conduct) Dan Situasi Yang Dihadapinya Untuk Memastikan Mereka Tidak Melakukan Pelanggaran Atas Kode Perilaku. Konsultasi Yang Dilakukan Antara Hakim Dengan Ccc Sepenuhnya Tertutup. Saran Yang Diberikan Oleh Ccc Tidak Mengikat Bagi Hakim, Namun Hakim Tetap Harus Bertanggungjawab Sepenuhnya Apabila Kelak Ada Keluhan Atas Dirinya Dan Ia Terbukti Melakukan Pelanggaran Kode Perilaku. Ccc Mengumpulkan Pertanyaan-pertanyaan Dan Respon Atau Opini Yang Diberikan Atas Pertanyaan-pertanyaan Hakim Secara Anonim Dalam Bentuk Kompendium Yang Bisa Menjadi Rujukan Bagi Para Hakim Lainnya.

      committee On Judicial Conduct And Disability/cjcd(komite Perilaku Dan Disabilitas Yudisial) Bertugas Menangani Pengaduan Tentang Pelanggaran Perilaku Hakim Dan Melakukan Peninjauan Ulang (review) Terhadap Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Perilaku Dari Pengadilan Sirkuit. Selain Menangani Pengaduan Mengenai Dugaan Pelanggaran Perilaku, Cjcd Juga Menangani Keluhan Para Pihak Tentang Disabilitas Hakim Yang Diduga Menganggu Performanya Dalam Bekerja. Umumnya Keluhan Yang Diterima Oleh Cjcd Adalah Terkait Dengan Masalah Kesehatan, Kecanduan Alkohol Atau Obat-obatan, Dan Keterbatasan Akibat Usia Lanjut Hakim.

      committee Of Financial Disclosure/cfd(komite Pengungkapan Keuangan) Memiliki Fungsi Yang Paling Erat Dengan Pengelolaan Konflik Kepentingan Hakim. Cfd Bertugas Mengelola Informasi Dalam Laporan Pengungkapan Keuangan Hakim Dan Pegawai Kehakiman Tertentu Yang Diwajibkan Dalam Undang-undang Etika Dalam Pemerintahan Tahun 1978 Dan Undang-undang Reformasi Etika Tahun 1989. Informasi Ini Akan Digunakan Untuk Menilai Potensi Konflik Kepentingan Apabila Ada Laporan Terkait Dugaan Potensi Konflik Kepentingan Hakim Atau Pegawai Kehakiman Yang Diajukan Para Pihak, Kolega Sesama Hakim Atau Pegawai Kehakiman, Atau Hakim Itu Sendiri (ketika Mengajukan Pengunduran Diri Untuk Menangani Suatu Perkara).

    • Pengukuhan Profesor Kehormatan Hakim Agung Hamdi

      semarang - Humas:hakim Agung Pada Kamar Perdata Mahkamah Agung, Dr. H. Hamdi, S.h., M.hum, Dikukuhkan Sebagai Profesor Kehormatan Oleh Universitas Islam Sultan Agung (unissula), Pada Rabu 8 Mei 2024, Di Auditorium Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

      pengukuhan Ini Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Sultan Agung Nomor: 0275/e/sa/i/2024 Tentang Penetapan Dr. H. Hamdi, S.h., M.hum Sebagai Profesor Kehormatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

      prof. Hamdi Pada Kesempatan Tersebut Menyampaikan Orasi Ilmiah Dengan Judul : "permohonan Penyelenggaraan Melalui Tuntutan Provisionil Sebagai Solusi Hijau Dalam Pemulihan Lahan Gambut Yang Rusak Akibat Pembakaran".

      dalam Orasinya Dikatakan, Penanganan Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup Khususnya Pembakaran Lahan Gambut Merupakan Sesuatu Yang Spesifik , Dalam Artian Tidak Sama Dengan Menangani Penyelesaian Perkara-perkara Perdata Pada Umumnya.

      menurutnya Hal Tersebut Dikarenakanobyek Yang Akan Dipulihkan Adalah Obyek Yang Merupakan Langsung Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa Berupa Alam Lingkungan Yang Disebut Hutan Atau Lahan Gambut, Tidak Sama Dengan Alam Atau Lingkungan Hutan Pada Umumnya Yang Disebut Hutan Atau Lahan Mineral.

      lebih Lanjut Dikatakan Akibat Pembakaran Yang Terjadi Pada Hutan Dan/atau Lahan Gambut Maka Ketebalannya Dapat Berkurang (terjadi Subsiden).

      penurunan Ketebalan Gambut Tersebut Dapat Berakibat Langsung Kepada Kehidupan Makhluk Hidup Yang Ada Diatasnya Tidak Terkecuali Kepada Kehidupan Manusia, Seperti Kekeringan

      banjir Dan Longsor Sebagai Akibat Hilangnya Fungsi Utama Gambut Sebagai Penyerap Dan Penyimpan Air Maupun Karbon Terbaik Dibandingkan Pada Lahan Mineral. Hal Itu Terjadi Karena Lahan Gambut Bekas Terbakar Tidak Segera Dipulihkan, Tuturnya.

      profil Prof. Dr. H. Hamdi, S.h.,m.hum

      prof. Hamdi Merupakan Pria Kelahiran Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Lahir Pada 2 Oktober 1957. Setelah Menamatkan Pendidikan Menengah Tahun 1976 Di Kota Pekanbaru, Dan Menjadi Alumnus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Jurusan Hukum Perdata Pada 1983, Program Magister S2 Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Bidang Studi Hukum Bisnis Pada 2007, Dan Program Doktor Limu Hukum S3 Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta Pada 2020. Kemudian Januari 2024, Ia Diangkat Sebagai Profesor Kehormatan Pada Bidang Ilmu Hukum Di Universitas Islam Sultan Agung (unissula Semarang).

      karirnya Sebagai Hakim Dimulai Pada Tahun 1986 Diangkat Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Enrekang. Selanjutnya Ia Berpindah Ke Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 1992, Ke Pengadilan Negeri Purwekerto Tahun 1997, Diangkat Sebagai Wkpn Bangkinang Tahun 2000, Dan Tahun 2001 Diangkat Sebagai Kpn Bangkinang.

      pada 2003 Dipindahtugaskan Ke Pn Jakarta Pusat Tahun 2003, Diangkat Sebagai Kpn Magelang Tahun 2006, Diangkat Sebagai Hakim Tinggi Pada Pt Banjarmasin Tahun 2008, Dipindahtugaskan Sebagai Hakim Tinggi Pada Pt Yogyakarta Tahun 2010, Dan Diangkat Sebagai Hakim Agung Di Mahkamah Agung Ri Pada Kamar Perdata Tahun 2013 Sampai Dengan Sekarang.

      hadir Pada Acara Tersebut, Ketua Mahkamah Agung Ri, Ketua Mahkamah Konstitusi Ri, Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Ri, Ketua Komisi Yudisial Ri, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Para Ketua Kamar Pada Mahkamah Agung, Para Hakim Agung Dan Hakim Ad Hoc, Ketua Mahkamah Agung Periode 2012-2020, Para Pejabat Eselon I Dan Ii Di Lingkungan Mahkamah Agung, Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding & Tingkat Pertama Se-jawa Tengah,ketua Senat Unissula, Rektor Unissula, Para Guru Besar Dan Civitas Akademika Unissula. (enk/ims/pn/photo:yrz)