logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Muara Bulian

Jl. Jend. Sudirman No.1, Rengas Condong, Muara Bulian, Kab. Batang Hari, Jambi 36613

Penahanan dan Perpanjangan Penahanan

Penahanan dan Perpanjangan Penahanan
  1. Penahanan terhadap tersangka/ terdakwa dapat diperintahkan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau oleh Hakim berdasarkan ketentuan undang¬-undang yang berlaku.
  2. Dalam masalah penahanan, maka sisa masa penahanan yang menjadi tanggung jawab penyidik tidak boleh dipakai oleh Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan.
  3. Perhitungan pengurangan masa tahanan dari pidana yang dijatuhkan harus dimulai dari sejak penangkapan/ penahanan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Pengadilan.
  4. Untuk menghindari kesalahpahaman di pihak Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam menghitung kapan tersangka/ terdakwa harus dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakat maka tenggang-tenggang waktu penahanan harus disebutkan dengan jelas dalam putusan.
  5. Sejak perkara terdaftar di Register Pengadilan Negeri maka tanggung jawab atas perkara tersebut beralih pada Pengadilan Negeri, dan sisa masa penahanan Penuntut Umum tidak boleh diteruskan oleh Hakim.
  6. Apabila tersangka tidak ditahan maka jika Hakim bermaksud menggunakan perintah penahanan harus dilakukan dalam sidang (Pasal 20 ayat (3) KUHAP).
  7. Apabila tersangka atau terdakwa sakit dan perlu dirawat di rumah sakit, sedangkan ia dalam keadaan ditahan, maka penahanan tersebut dibantar selama dilaksanakan perawatan di rumah sakit.
  8. Masa penahanan karena tersangka atau terdakwa diobservasi karena diduga menderita gangguan jiwa sejak tersangka atau terdakwa diobservasi ditangguhkan.
  9. Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan perpanjangan penahanan yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 25 KUHAP tidak dibenarkan untuk sekaligus mengalihkan jenis penahanan.
  10. Penangguhan penahanan dapat dikabulkan apabila memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 31 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 35, 36 PP No. 27 tahun 1983.
  11. Yang dapat mengajukan permohonan penang¬guhan adalah tersangka/ terdakwa (Pasal 31 ayat (1) KUHAP).
  12. Besarnya uang jaminan ditentukan Hakim dengan memperhatikan berat ringannya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, kedudukan terdakwa/ penjamin dan kekayaan yang dimiliki olehnya.
  13. Uang jaminan tersebut harus diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Uang jaminan yang diminta Penuntut Umum ataupun Pengadilan Tinggi tetap harus diserahkan dan disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri (Pasal 35 PP No. 27 tahun 1983).
  14. Apabila terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, maka uang jaminan tersebut berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan menjadi milik negara, dan disetor ke kas negara.
  15. Dalam hal terdakwa melarikan diri, maka penjamin wajib membayar uang jaminan yang telah ditetapkan dalam perjanjian, apabila penjamin tidak membayar, maka melalui penetapan Pengadilan dilakukan penyitaan terhadap barang-barang milik penjamin menurut hukum acara perdata dan kemudian barang tersebut dilelang dan hasil lelang disetor ke kas negara.
  16. Apabila terdakwa melarikan diri, maka penjamin tidak dapat diajukan sebagai terdakwa ke pengadilan dan mengenai persyaratan untuk diterima sebagai penjamin orang tersebut harus memiliki kecakapan untuk bertindak cukup mampu dan bertempat tinggal di Indonesia.
  17. Pasal 21 ayat (4) KUHAP mengatur tentang tindak pidana yang terdakwanya dapat ditahan. Dalam hal ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP terpenuhi, Hakim dalam amar putusannya berbunyi memerintahkan agar terdakwa ditahan, putusan untuk itu harus disesuaikan dengan rumusan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP, yaitu memerintahkan agar terdakwa ditahan.
  18. Untuk menghindari keterlambatan dikeluarkan¬nya penetapan perpanjangan penahanan (Pasal 29 KUHAP) oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka Ketua Pengadilan Negeri harus menyampaikan surat permohonan perpanjangan  penahanan selambat-lambatnya 1O (sepuluh) hari sebelum masa penahanan berakhir.
  19. Dalam hal terdakwa atau Penuntut Umum mengajukan banding, maka kewenangan penahanan beralih ke Pengadilan Tinggi sejak pernyataan banding tersebut.
  20. Permohonan banding harus segera dilaporkan dengan sarana komunikasi tercepat pada hari itu juga kepada Pengadilan Tinggi.
  21. Apabila Ketua/ Hakim Pengadilan Tinggi akan melakukan penahanan, maka penetapan penahanan harus segera dikeluarkan.
  22. Pada azasnya selama tersangka atau terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim (Pasal 22 ayat (4) KUHAP), akan tetapi apabila ada hal-hal yang khusus, Hakim dapat menjatuhkan putusan tanpa memotong tahanan (Pasal 33 ayat (1) KUHP).
  23. Yang berwenang mengeluarkan tersangka/ terdakwa demi hukum dari tahanan adalah pejabat ditempat mana tersangka/ terdakwa ditahan.

STATUS TAHANAN

  1. Tanggung jawab yuridis penahanan untuk pemeriksaan acara biasa berada pada pengadilan sejak perkara tersebut di limpahkan sedangkan untuk acara pemeriksaan acara singkat sejak saat penyidangan perkara tersebut.
  2. Sejak putusan berkekuatan hukum tetap status terdakwa beralih menjadi narapidana.
  3. Terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum dimana Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
  4. Apabila masa penahanan telah sama dengan pidana penjara yang diputuskan oleh Pengadilan maka terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
  5. Apabila lamanya terdakwa ditahan telah sesuai dengan pidana penjara yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi, maka  Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan terdakwa dikeluar¬kan dari  tahanan demi hukum. Surat perintah tersebut tembusannya dikirim ke Mahkamah Agung dan Jaksa kalau perkaranya kasasi.
  6. Apabila dalam tingkat banding, maka lamanya penahanan telah sama dengan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan dari tahanan atas izin Ketua Pengadilan Tinggi.
  7. Paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum masa penahanan berakhir Pengadilan Negeri wajib menanyakan tentang status penahanan terdakwa kepada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Sumber: – Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008, hlm. 45-50.






NILAI IPK NILAI IKM

 

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Perkuat Kerja Sama Yudisial, Delegasi Mahkamah Agung Kunjungi Belanda

      belanda-humas: Belanda Menjadi Negara Kedua Yang Dikunjungi Delegasi Mahkamah Agung Ri Dalamrangkaiankunjungan Kerja Ke Eropa Bulan Mei 2022 Ini. Kunjungan Yang Berlangsung Tanggal 12 Sampai13 Mei 2022 Difokuskan Ke Hoge Raad Kerajaan Belanda, Stichting Studiecentrum Rechtspleging (ssr) Dan Koninklijke Beroepsorganisatie Van Gerechtsdeurwaarders (kbvg). Ini Semua Merupakan Bagian Dari Kerjasama Jangka Panjang Antara Mahkamah Agung Ri Dengan Lembaga-lembaga Tersebut.

      kunjungan Ke Hoge Raad Kerajaan Belanda

      kerjasama Mahkamah Agung Ri Dengan Hoge Raad Sudah Memasuki Tahun Ke-9 Sejak Nota Kesepahaman Kerjasama Yudisial Ditandatangani Pertama Kali Oleh Ketua Mahkamah Agung Ri Ym Muhammad Hatta Ali Dengan Presiden Hoge Raad Saat Itu Gjm Corstens Pada 18 Maret 2013. Nota Kesepahaman Ini Selanjutnya Ditandatangani Pada 2018 Dan Akan Berakhir 2023 Yang Akan Datang.

      kunjungan Kerja Ke Hoge Raad Berlangsung Dua Hari. Hari Pertama Tanggal 12 Mei 2022 Adalah Kunjungan Oleh Perwakilan Tim Pemilah Perkara Mahkamah Agung Ri Yaitu Ibu Dr. Titik Tejaningsih, Sh., Mh Dan Ibu Ferry Agustin Budi Utami, Sh., Mh Untuk Berdialog Dengan Tim Pemilah Hoge Raad Terkait Dengan Tata Kerja Dan Tata Kelola Tim Pemilah Di Mahkamah Agung Ri Dan Di Belanda. Dialog Ini Penting Sebagai Tindak Lanjut Dari 4 (empat) Rangkaian Lokakarya Online Yang Diselenggarakan Selama Tahun 2021 Untuk Memperkuat Tim Pemilah Perkara Di Mahkamah Agung Ri Sebagai Unit Baru Yang Dibuat Untuk Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Penanganan Perkara.

      delegasi Tim Pemilah Diterima Oleh Sander Lugtenburg- Panitera Pengganti Hoge Raad, Fanny De Graaf " Biro Akademik Hoge Raad, Dan Aafke Woller Van Welie - Biro Akademik Hoge Raad. Diskusi Utamanya Berada Pada Implementasi Pasal 80a Dan 81 Rechterlijke Organisatie (ro) Yang Memberikan Kewenangan Dasar Bagi Hoge Raad Untuk Menyeleksi Perkara-perkara Yang Akan Mereka Terima. Berdasarkan Aturan Itu, Maka Hoge Raad Menyeleksi Perkara Yang Masuk Dan Mengenyampingkan:

      1. Perkara Yang Alasan Kasasinya Mempermasalahkan Mengenai Fakta Yang Sudah Ada Dalam Putusan Judex Facti

      2. Pihak Yang Mengajukan Kasasi Tidak Memiliki Kepentingan Terhadap Perkara

      perkara-perkara Yang Masuk Dalam Kategori Pasal 80a Ro Hanya Akan Diperiksa Secara Singkat Dengan Putusan Yang Sangat Sederhana. Selanjutya Perkara Yang Masuk Kategori Pasal 80a Ro Diperiksa Secara Sederhana Dan Kemudian Diputus Tidak Dapat Diterimaatau N.o. Dengan Sistem Ini Hoge Raad Berhasil Mengontrol Jumlah Perkara Yang Masuk Dengan Hanya Memeriksa Perkara Yang Benar-benar Perlu Diputus Sesuai Dengan Kewenangan Hoge Raad.

      selanjutnya Pada 13 Mei 2022 Delegasi Mari Yang Didampingi Oleh Duta Besar Ri Di Den Haag Ym Mayerfas Diterima Oleh Pimpinan Hoge Raad Kerajaan Belanda. Delegasi Diterima Langsung Oleh Presiden Hoge Raad Kerajaan Belanda Ym Dinneke De Groot Yang Didampingi Oleh Hans Storm (panitera), Taru Sponken (advokat General Pidana), Annelies Rottgering (hakim Agung Kamar Pidana) Dan Tijs Kooijmans (hakim Agung Kamar Pidana), Marike Van Hilten (wakil Ketua Kamar Pajak), Marjan Boerlage (hakim Agung Kamar Pajak), Sander Lugtenburg (panitera Pengganti) Dan Ibu Aafke Woller (biro Akademik/ Asisten Ketua Mahkamah Agung). Presiden De Groot Mengatakan Bahwa Sangat Penting Untuk Melestarikan Persahabatan Diantara Kedua Instansi Tersebut, Dan Memberikan Apresiasi Terhadap Semua Kegiatan Pertukaran Pengetahuan Yang Bersifat Intelektual, Dan Juga Menyinggung Tentang Kemungkinan Kedatangan Iapada Acara Indonesia-netherlands Legal Update (inlu) Yang Sedianya Akan Diselenggarakan Pada September 2022 Yang Akan Datang.

      ketua Mahkamah Agung Ri Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h., Dalam Sambutan Pembukaannya Memberikan Apresiasi Setinggi-tingginya Kepada Hoge Raad Kerajaan Belanda, Yang Tetap Memberikan Komitmen Tinggi Terhadap Pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerja Samayudisial Yang Terakhir Kali Ditandatangani 19 Januari 2018. Ia Mengakui Bahwa Tahun 2020 Ketika Pandemi Mulai Melanda, Ternyata Sangat Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Nota Kesepahaman, Yang Melambat Secara Signifikan.

      dialog Berjalan Dalam Tiga Sesi, Yang Meliputi Kerja Samakemajuan Implementasi Sistem Kamar, Modernisasi Manajemen Perkara Dalam Pemilahan Perkara, Dan Terakhir Evaluasi Pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerja Samayudisial.

      ketua Mari Meyebutkan Bahwa Pelaksanaan Kerja Samamemang Sedikit Melambat Pada 2020 Karena Pandemi, Namun Pada 2021 Terjadi Akselerasi Luar Biasa Dalam Pelaksanaan Nota Kesepahaman Antara Kedua Pengadilan. Sepanjang 2021 Setidaknya Ada Empat Lokakarya Online Yang Telah Dilakukan Dalam Rangka Memperkuat Implementasi Sistem Kamar Di Mahkamah Agung Ri, Lokakarya Ini Dihadiri Oleh 18 Hakim Tinggi Pemilah Yang Telah Direkrut Mahkamah Agung Ri Untuk Memperkuat Pelaksanaan Sistem Kamar Dengan Menampilkan Nara Sumber Hoge Raad Kerajaan Belanda, Yang Intinya Mencoba Mempromosikan Dialog, Pertukaran Pengetahuan, Dan Berbagi Pengalaman Antara Peradilan Tertinggi Di Kedua Negara Tersebut Untuk Mempromosikan Kepastian Dan Kesatuan Hukum.

      ketua Mari Menambahkan Bahwa Lokakarya Online Merupakan Metode Yang Luar Biasa Efektif Dan Efisien, Dan Merupakan Masa Depan Dari Kerja Samayudisial. Namun Iatetap Melihat, Bahwa Manfaat Pertemuan Fisik Secara Langsung Dan Dialog Terbuka Masih Belum Sepenuhnya Tergantikan, Oleh Karena Itu, Dalam Kunjungan Ini, Selain Delegasi Inti, Mari Menyertakan Dua Orang Hakim Tinggi Pemilah Perempuan, Yaitu Dr Titik Tejaningsih, Sh., Mh Dan Ferry Agustina Budi Utami, Sh., Mh Supaya Bisa Bertemu Langsung Dengan Mitra-mitranya Hoge Raad Kerajaan Belanda Untuk Melihat, Berdialog Supaya Bisa Memahami Sepenuhnya, Praktek Terbaik Pemilahan Perkara Di Hoge Raad, Sebagai Sistem Memang Mengilhami Sistem Kamar Di Mari.

      kunjungan Ke Stichting Studiecentrum Rechtspleging (ssr) Dan Koninklijke Beroepsorganisatie Van Gerechtsdeurwaarders (kbvg)bersamaan Dengan Kunjungan Kerja Ke Hoge Raad, Maka Delegasi Mari Juga Melakukan Kunjungan Kerja Ke Ssr Dan Kbvg. Kerja Samadengan Ssr Sudah Berjalan Cukup Lama, Terkait Dengan Reformasi Sistem Pelatihan Dan Pendidikan Hakim Serta Anggaran Berbasis Kinerja. Dalam Kunjungan Ini Mari Diwakili Oleh Ibu Lulik Tri Cahyaningrum, Sh., Mh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara Dan Bambang Hery Mulyono, Sh., Mh, Kepala Pusat Pendidikan Dan Latihan Teknis Hukum Dan Peradilan Balitbangdiklat Mari Dan Memfokuskan Diri Kepada Kemajuan Kerja Samadalam Bidang Diklat. Delegasi Diterima Oleh Remco Van Tooren, Anna Tahapary And Tonnie Hulman Dari Ssr, Dan Menghasilkan Beberapa Kesepakatan Tentang Penyempurnaan Kerja Samayang Sudah Berjalan Dan Meninjau Permasalahan Dalam Program Berjalan, Yang Utamanya Disebabkan Oleh Pelambatan Karena Pandemi Covid 19.

      selanjutnya Delegasi Juga Melakukan Kunjungan Ke Koninklijke Beroepsorganisatie Van Gerechtsdeurwaarders (kbvg) Asosiasi Juru Sita Belanda. Diwakili Oleh Dr Ridwan Mansyur, Sh., Mh Panitera Mari Dan Dr Aria Suyudi Sh., Llm (staf Khusus Ketua Mahkamah Agung Ri) Delegasi Diterima Oleh Oscar Jans (anggota Dewan Pengurus Kbvg) Dan Stephanie Van Koninsbrugge (legal Officer). Kunjungan Ke Kbvg Menjadi Penting Dalam Kerangka Reformasi Sistem Eksekusi Yang Sedang Dijalankan Oleh Mahkmah Agung Ri, Yang Juga Akan Melihat Peluang Penyempurnaan Institusi Pelaksana Eksekusi Nasional. Sebelum 2001 Kbvg Adalah Jabatan Juru Sita Yang Berada Dibawah Pengadilan, Namun Karena Tuntutan Efisiensi Dan Efektivitas, Maka Belanda Mengeluarkan Uu Kejuru Sitaan Yang Memisahkan Jurusita Dari Pengadilan Dan Menjadikannya Jabatan Mandiri Di Luar Pengadilan. Dalam Diskusi Singkat Ini Dijajaki Kemungkinan Keterlibatan Kbvg Dalam Panel Indonesia Netherlands Legal Update (inlu) September 2022 Yang Akan Datang.(as/humas Ma)

    • Sekretaris Ma Melantik Tujuh Pejabat Fungsional Barang Dan Jasa Serta Satu Pejabat Eselon Iii

      jakarta-humas: Sekretaris Mahkamah Agung (ma) , Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.h., M.h., Melantik Dan Mengambil Sumpah Jabatan Tujuh Orang Pejabat Fungsional Pengelola Barang Dan Jasa Pada Jumt, 13 Mei 2022 Di Lantai 2 Gedung Tower Mahkamah Agung, Jakarta. Pada Kesempatan Yang Sama, Sekretaris Mahkamah Agung Juga Melantik Satu Orang Pejabat Eselon Iii.

      pelantikan Ini Berdasarkan Dua Surat Keputusan. Pertama, Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 383/sek/kp. I/sk/iii/2022 Tentang Pengangkatan Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain Ke Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa. Kedua, Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 591/sek/kp.1/sk/v/2022 Tentang Promosi Dan Mutasi Pejabat Struktural Di Lingkungan Mahkamah Agung.

      dalam Sumpahnya Para Pejabatyang Dilantik Berjanji Akan Setia Dan Taat Pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Akan Menjalankan Segala Peraturan Perundang"undangan. Mereka Juga Berjanji Akan Menjunjung Tinggi Etika Jabatan Dan Akan Bekerja Dengan Sebaik-baiknya Dan Dengan Rasa Penuh Tanggung Jawab.

      Berikut Adalah Tujuh Nama Pejabat Fungsional Pengelola Barang Dan Jasa Yang Dilantik Dan Diambil Sumpahnya Yakni: 1.yuda Agusta, S.h., M.h., Sebagai Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi; 2.syaiful Anwar, S.e., M.m., Sebagai Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Balitbang Diklat Kumdil; 3.andi Asbi Muslini, S.ip., Sebagai Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi; 4.bintang Puwan Permata, S.h., Sebagai Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi; 5.prencis Sianturi., S.e., S.h., Sebagai Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Balitbang Diklat Kumdil; 6.mohd. Dedy Aprilan, S.p., M.h., Sebagai Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi; 7.septarina Ardina Wati, S.t., Sebagai Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi.

      sedangkan Pejabat Yang Baru Dilantik Sebagai Kepala Bidang Program Dan Evaluasi Badan Litbang Diklat Kumdil Yaitu Danny Agus Setiyanto, S.e., M.h.

      pelantikan Ini Dihadiri Oleh Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Perencaan Dan Organisasi, Kepala Biro Kepegawaian, Sekretaris Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung, Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Biro Hukum Dan Humas, Para Pejabat Eselon Iii Di Lingkungan Mahkamah Agung, Dan Yang Lainnya. Acara Dilaksakan Dengan Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Yang Ketat. (azh/rs)

    • Prof. Hasbi Tanda Tangani Dokumen Penyelenggaraan Spip Pada Mahkamah Agung

      jakarta-humas: Dalam Rangka Meningkatkan Pengawasan Di Bidang Keuangan Dan Pembangunan, Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. Hasbi, S.h., M.h., Menandatangani Dokumen Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (spip) Pada Mahkamah Agung Tahun 2022 Pada Rabu, 11 Mei 2022 Di Ruang Wiryono, Mahkamah Agung, Jakarta.

      sekretaris Mahkamah Agung Menyatakan Bahwa Penandatanganan Ini Bertujuan Untuk Memberi Keyakinan Memadai Atas Tercapainya Tujuan Organisasi Melalui Kegiatan Yang Efektif Dan Efisien, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset Negara, Dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

      penyandang Gelar Guru Besar Dari Universitas Lampung Ini Menyampaikan Bahwa Tahun Ini Mahkamah Agung Untuk Pertama Kalinya Berhasil Menyelesaikan 100% Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Bpk.

      ia Menambahkan Mahkamah Agung Merupakan Satu Dari Empat Lembaga Yang Telah Sempurna Menindaklanjuti Temuan Bpk Ri Secara 100%. Ketiga Lembaga Lainnya Adalah Arsip Nasional Republik Indonesia (anri), Sekretariat Kabinet (setkab), Dan Bpk Ri.

      untuk Meningkatkan Hal Tersebut, Alumnus Pondok Pesantren Modern Gontor Ini Menyatakan Mahkamah Agung Akan Terus Meningkatkan Pengawasan Dalam Hal Keuangan Dan Pembangunan.

      ia Menjelaskan Bahwa Mahkamah Agung Telah Menyusun Serangkaian Proses Dan Kegiatan Pada Rencana Penilaian Maturitas Spip Di Mahkamah Agung, Sebagai Dasar Acuan Bagi Tim Penilai Mandiri Dan Tim Penjamin Kualitas Dalam Pelaksanaan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Spip Pada Mahkamah Agung Ri Tahun 2022

      kegiatan Ini Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/lembaga/pemerintah Daerah, Yang Menyatakan Setiap Kementerian/lembaga Perlu Dilakukan Sistem Pengendalian Intern, Yaitu Sebuah Proses Yang Terintegrasi Pada Tindakan Dan Kegiatan.

      perwakilan Dari Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan (bpkp) Nugroho Sri Danardono Selaku Koordinator Pengawasan Bidang Penegakkan Hukum Pada Ditwas Bidang Politik Dan Penegakan Hukum Deputi Bidang Pip Bidang Polhukam Pmk, Menyampaikan Bahwa Ada Empat Komponen Esensial Dalam Mewujudkan Implementasi Spip. Keempatnya Yakni Kegiatan Yang Efektif Dan Efisien, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset Negara, Dan Ketaatan Terhadap Perundang-undangan.

      menurut Nugroho, Wtp Saja Tidak Menjamin Bahwa Kementerian/lembaga Bisa Bebas Dari Temuan. Untuk Itu Menurutnya Setiap Kementerian/lembaga Harus Memiliki Spip.

      pada Kesempatan Tersebut, Nugroho Menjelaskan Prosesnya, Pertama, Penilaian Mandiri Oleh Instansi. Kedua, Penjaminan Kualitas Oleh Apip, Dalam Hal Ini Mahkamah Agung Dilakukan Oleh Badan Pengawasan (auditor), Dan Yang Ketiga Adalah Evaluasi Oleh Bpkp.

      di Mahkamah Agung Sendiri Proses Penilaian Mandiri Akan Dilaksanakan Sampai Dengan Tanggal 31 Mei 2022. Lalu Penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri (lhpm), Penjaminan Kualitas Dan Finalisasi Lhpm Diagendakan Pada Juni 2022. Selanjutnya Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Spip Mahkamah Agung Tahun 2022 Akan Dilaksanakan Pada Tanggal 30 Juni 2022.

      acara Yang Dilaksanakan Secara Hybrid Ini Dihadiri Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Dr. Drs. H. Aco Nur, S.h., M.h., Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Perencanaan Dan Organisasi, Kepala Biro Perlengkapan, Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan, Dan Undangan Lainnya. (azh/rs)