logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Muara Bulian

Jl. Jend. Sudirman No.1, Rengas Condong, Muara Bulian, Kab. Batang Hari, Jambi 36613

Praperadilan

Praperadilan
  1. Pra peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus:
    1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;
    2. Sah atau tidaknya penghentian penyi¬dikan atau penghentian penuntutan;
    3. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. (Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP);
    4. Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHAP).
  2. Yang dapat mengajukan Pra peradilan adalah:
    1. Tersangka, yaitu apakah tindakan penahanan terhadap dirinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP, ataukah penahanan yang dikenakan sudah melawati batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP;
    2. Penyidik untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penuntutan;
    3. Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan misalnya saksi korban.
  3. Tuntutan ganti rugi, rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya, harus didasarkan atas:
    1. Penangkapan atau penahanan yang tidak sah;
    2. Penggeledahan atau penyitaan yang pertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang;
    3. Kekeliruan mengenai orang yang ditangkap, ditahan atau diperiksa.

PROSES PEMERIKSAAN PRA PERADILAN

  1. Pra peradilan dipimpin oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera (Pasal 78 ayat (2) KUHAP).
  2. Pada penetapan hari sidang, sekaligus memuat pemanggilan pihak pemohon dan termohon pra peradilan.
  3. Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung permohonan pra peradilan diperiksa, permohonan tersebut harus diputus.
  4. Pemohon dapat mencabut permohonan¬nya sebelum Pengadilan Negeri menja¬tuhkan putusan apabila disetujui oleh termohon. Kalau termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, Pengadilan Negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut.
  5. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan sedangkan pemeriksaan pra peradilan belum selesai maka permohonan tersebut gugur. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan.

UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN

  1. Putusan pra peradilan tidak dapat dimin¬takan banding (Pasal 83 ayat (1), kecuali terhadap putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan (Pasal 83 ayat (2) KUHAP).
  2. Dalam hal ada permohonan banding terhadap putusan pra peradilan sebagai¬mana dimaksud Pasal 83 ayat (1) KUHAP, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima.
  3. Pengadilan Tinggi memutus permintaan banding tentang tidak sahnya penghen¬tian penyidikan dan penuntutan dalam tingkat akhir.
  4. Terhadap Putusan pra peradilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.

Sumber: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008, hlm. 54-56.






NILAI IPK NILAI IKM

 

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Komunikasi Dan Koordinasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Mengenai Pengaduan " Pengaduan Terhadap Mahkamah Agung Dan Empat Lingkungan Peradilan

      jakarta " Humas : Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr. Sunarto, Sh., Mh Menerima Kunjungan Komisi Hak Asasi Manusia, Yang Diketuai Oleh Wakil Komnas Ham Munafrizal Manan, Pada Hari Senin 25/10/2021, Bertempat Diruang Rapat Wkma Bidang Non Yudisial Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Yang Ketat.

      sejarah Berdirinya Komnas Ham Berdasarkan Kepres No 50 Tahun 1993, Tentang Komnas Ham Dimotori Oleh Ali Said Yang Juga Merupakan Mantan Ketua Mahkamah Agung, Sehingga Komnas Ham Ingin Melakukan Komunikasi Dan Koordinasi Mengenai Pengaduan " Pengaduan Terhadap Ma Dan Empat Lingkungan Peradilan

      sementra Itu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr. Sunarto, Sh., Mh Menerima Dengan Baik Tujuan Wakil Komnas Ham Tersebut, Dan Juga Komunikasi Dan Koordinasi Mengenai Pengaduan " Pengaduan Terhadap Ma Dan Empat Lingkungan Peradilan Tidak Sampai Disini Saja, Dan Bisa Dilakukan Lebih Intensif Lagi Untuk Kedepannya.

      acara Audensi Ini Juga Dihadiri Oleh Ketua Kamar Pengawasan, Plt Kepala Badan Pengawasan, Inspektur Wilayah Badan Pengawasan Dan Kepala Biro Hukum Dan Humas Mahkamah Agung. Diakhir Pertemuan Ditutup Dengan Foto Bersama. (humas)

    • Resmikan Seminar Internasional, Prof. Syarifuddin Nyatakan Ma Berkomitmen Penuhi Hak Perempuan Dan Anak Dalam Penyelesaian Perkara Di Peradilan

      jakarta-humas: Jangan Biarkan Kegelapan Kembali Datang, Jangan Biarkan Kaum Wanita Kembali Diperlakukan Semena-mena. Demikian Disampaikan Oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h., Saat Meresmikan Webinar Virtual Dengan Tema "meningkatkan Kesetaraan Gender Di Peradilan" Pada Senin Pagi, (25/10) Di Ruang Conference Centre. Prof. Syarifuddin Mengutip Ucapan Raden Ajeng Kartini, Pahlawan Nasional Dan Tokoh Feminis Pertama Indonesia.

      pada Kesempatan Tersebut, Ketua Mahkamah Agung Memaparkan Bahwa Mahkamah Agung Memiliki Visi Untuk Meningkatkan Akses Perempuan Dan Anak Di Peradilan. Salah Satu Komitmen Terbebut Dibuktikan Dengan Membentuk Kelompok Kerja Perempuan Dan Anak. Kelompok Kerja Ini Bertugas Menghasilkan Berbagai Rancangan (draft) Peraturan Mahkamah Agung (perma) Yang Kemudian Dibahas Dan Disetujui Dalam Rapat Pimpinan Mahkamah Agung.

      sejauh Ini, Terdapat 2 (dua) Rancangan Perma Yang Disusun Kelompok Kerja Dan Telah Disetujui Oleh Rapat Pimpinan Mahkamah Agung Kemudian Diundangkan, Yaitu Pertama Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Yang Menjadi Panduan Bagi Hakim Agung Dan Hakim Pada Badan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung.

      kedua Yaitu Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Yang Menjadi Panduan Hakim Dalam Menangani Perkara Permohonan Izin Menikah Anak Yang Belum Berumur 19 Tahun, Di Lingkungan Peradilan Umum/perdata Dan Peradilan Agama, Agar Hakim Benar-benar Memperhatikan Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Khususnya Anak Perempuan Yang Selama Ini Banyak Menjadi Objek Perkawinan Anak Dengan Semangat Untuk Mengendalikan Bahkan Mencegah Terjadinya Perkawinan Anak (child Marriage).

      dalam Sambutannya, Mantan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Tersebut Menyampaikan Bahwa Kedua Perma Yang Penyusunannya Difasilitasi Oleh Australia Indonesia Partnership For Justice 2 (aipj2) Tersebut, Merupakan Langkah Awal, Sekaligus Pembuktian Komitmen Mahkamah Agung Dalam Memastikan Terpenuhinya Hak-hak Perempuan Dan Anak Dalam Penyelesaian Perkara Di Peradilan. Untuk Melengkapi Kedua Perma Tersebut Mahkamah Agung Juga Telah Menerbitkan Buku Panduan, Kurikulum Dan Modul Pelatihan Serta Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Upaya Diseminasi Informasi Atas Kedua Perma Tersebut.

      pada Saat Ini Kelompok Kerja Perempuan Dan Anak Sedang Membahas Rancangan Perma Tentang Tata Cara Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana, Sebagai Implementasi Undangundang Perlindungan Saksi Dan Korban. Tujuan Penyusunan Perma Restitusi Dan Kompensasi Itu, Kelak Memang Tidak Secara Khusus Melindungi Kepentingan Hukum Kaum Perempuan, Akan Tetapi Dalam Kenyataan Banyak Kaum Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Antara Lain Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Tindak Pidana Kesusilaan, Sehingga Jika Rancangan Perma Ini Disetujui Dan Diundangkan, Kaum Perempuan Di Indonesia Juga Akan Memperoleh Manfaat Terbesar, Dari Keberadaan Perma Ini.

      selain Itu, Prof. Syarifuddin Menambahkan Bahwa Mahkamah Agung Juga Berupaya Menjaga Secara Konsistensi Pendapat Hukumnya Melalui Putusan-putusan Majelis Hakim Agung. Upaya Ini Dilakukan Melalui Penyusunan Dan Penghimpunan Yurisprudensi Serta Penyusunan Rumusan Kesepakatan Kamar Perkara Yang Dituangkan Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (sema) Setiap Tahunnya.

      "upaya Ini Telah Menghasilkan Beberapa Putusan Atau Norma Yang Mencerminkan Keadilan Berperspektif Gender. Di Antaranya, Dalam Perkara Waris, Perempuan Dapat Memperoleh Hak Warisan Dari Orang Tua Mereka Dengan Porsi Yang Sama Dengan Porsi Saudara Laki-laki. Dalam Perkara Perceraian, Hakim Dapat Menambahkan Kalimat Dalam Amar Putusan Cerai Gugat Di Mana Pengambilan Akta Cerai Hanya Dapat Dilakukan Setelah Mantan Suami Memenuhi Kewajiban Pembayaran Hak-hak Mantan Isteri. Sebelumnya, Banyak Terjadi Para Mantan Suami Tidak Memenuhi Hak-hak Mantan Isteri Sebagaimana Ditetapkan Dalam Putusan Karena Telah Dapat Mengambil Akta Cerainya Terlebih Dahulu," Tutur Guru Besar Universitas Diponegoro Tersebut.

      webinar Ini Merupakan Kerja Sama Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan International Commission Of Jurists (icj). Hadir Sebagai Pembicara Dalam Webinar Yaitu Chinara Aidarbekova, Komisioner Icj (kyrgyzstan) Dan Hakim Agung Kamar Konstitusional Ma Kyrgyzstan, Nahla Haidar El Addal, Komisioner Icj (lebanon) Dan Wakil Ketua Komite Cedaw, Dame Silvia Cartwright Komisioner Icj (selandia Baru). Hadir Pula Memberikan Kata Sambutan Yaitu Gustav Dahlin, Wakil Ketua Misi, Kedutaan Besar Swedia Di Jakarta Serta Sam Zarifi, Sekretaris Jenderal Icj Memberikan Kata Penutup. Webinar Diikuti Oleh Ratusan Peserta Yang Hadir Secara Virtual Dari Dalam Maupun Luar Negeri.

      turut Hadir Mendampingi Ketua Mahkamah Agung Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Yang Ketat Yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-yudisial, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Serta Para Pejabat Eselon 1 Mahkamah Agung. (azh/rs)

    • 180 Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Mengikuti Seleksi Profile Assesment

      megamendung-humas : Sebanyak 180 Peserta Mengikuti Seleksi Profile Assesment Dan Wawancara Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tahap Xvi Tahun 2021 Pada Senin 25 Oktober 2021 Di Pusdiklat Mahkamah Agung.180 Peserta Tersebut Merupakan Peserta Yang Dinyatakan Lulus Ujian Tulis Dari Total 372 Peserta.

      acara Tersebut Dibuka Oleh Dr. Suhadi, S.h., M.h., Ketua Kamar Pidana Selaku Ketua Panitia Pelaksana Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Yang Sangat Ketat.

      dalam Sambutannya Dr. Suhadi Mengatakan Bahwa Kegiatan Profile Assesment Dalam Dua Hari Ke Depan, Akan Dilaksanakan Oleh Tim Assessment Dari Ppsdm. Para Assessor Yang Tergabung Dalam Tim Assesment Memiliki Kompetensi Dan Pengalaman Yang Cukup Serta Kualifikasi Ahli Psikologi Yang Tidak Diragukan Lagi. Diharapkan Dari Hasil Kegiatan Profile Assesment Tersebut, Diperoleh Gambaran Psikogram Secara Komprehensif Tentang Karakter Psikologi Para Peserta, Untuk Ditentukan Layak Tidaknya Diangkat Menjadi Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi.

      setelah Kegiatan Profile Assessment, Para Peserta Akan Mengikuti Seleksi Wawancara Dengan Tim Pewawancara Yang Terdiri Dari Unsur Praktisi, Pejabat Mahkamah Agung Dan Akademisi Yang Tergabung Dalam Tim Seleksi Yang Pelaksananannya Akan Dilakukan Secara Offline (tatap Muka) Dan Virtual (daring). Selanjutnya Hasil Seleksi Profile Assesment Dan Wawancara Akan Dikombinasikan Untuk Kemudian Dilakukan Rapat Penentuan Kelulusan Peserta Oleh Panitia Seleksi,pungkas Ketua Kamar Pidana Tersebut.

      diakhir Sambutannya Suhadi Menyampaikan Kepada Seluruh Peserta Untuk Menjaga Kesehatan Dan Kebersihan Dengan Baik Dengan Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan Pencegahan Covid19, Semoga Mendapatkan Hasil Yang Maksimal.

      turut Hadir Dalam Acara Tersebut, Suharto, S.h., M.hum., Hakim Agung Selaku Sekretaris Panitia Seleksi, Panitera Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, Kepala Balitbangdiklat Kumdil Mahkamah Agung, Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan, Serta Tamu Undangan Lainnya.(erw/foto:yrz)