by zenorss

by zenorss

by zenorss

belanda-humas: Belanda Menjadi Negara Kedua Yang Dikunjungi Delegasi Mahkamah Agung Ri Dalamrangkaiankunjungan Kerja Ke Eropa Bulan Mei 2022 Ini. Kunjungan Yang Berlangsung Tanggal 12 Sampai13 Mei 2022 Difokuskan Ke Hoge Raad Kerajaan Belanda, Stichting Studiecentrum Rechtspleging (ssr) Dan Koninklijke Beroepsorganisatie Van Gerechtsdeurwaarders (kbvg). Ini Semua Merupakan Bagian Dari Kerjasama Jangka Panjang Antara Mahkamah Agung Ri Dengan Lembaga-lembaga Tersebut.

kunjungan Ke Hoge Raad Kerajaan Belanda

kerjasama Mahkamah Agung Ri Dengan Hoge Raad Sudah Memasuki Tahun Ke-9 Sejak Nota Kesepahaman Kerjasama Yudisial Ditandatangani Pertama Kali Oleh Ketua Mahkamah Agung Ri Ym Muhammad Hatta Ali Dengan Presiden Hoge Raad Saat Itu Gjm Corstens Pada 18 Maret 2013. Nota Kesepahaman Ini Selanjutnya Ditandatangani Pada 2018 Dan Akan Berakhir 2023 Yang Akan Datang.

kunjungan Kerja Ke Hoge Raad Berlangsung Dua Hari. Hari Pertama Tanggal 12 Mei 2022 Adalah Kunjungan Oleh Perwakilan Tim Pemilah Perkara Mahkamah Agung Ri Yaitu Ibu Dr. Titik Tejaningsih, Sh., Mh Dan Ibu Ferry Agustin Budi Utami, Sh., Mh Untuk Berdialog Dengan Tim Pemilah Hoge Raad Terkait Dengan Tata Kerja Dan Tata Kelola Tim Pemilah Di Mahkamah Agung Ri Dan Di Belanda. Dialog Ini Penting Sebagai Tindak Lanjut Dari 4 (empat) Rangkaian Lokakarya Online Yang Diselenggarakan Selama Tahun 2021 Untuk Memperkuat Tim Pemilah Perkara Di Mahkamah Agung Ri Sebagai Unit Baru Yang Dibuat Untuk Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Penanganan Perkara.

delegasi Tim Pemilah Diterima Oleh Sander Lugtenburg- Panitera Pengganti Hoge Raad, Fanny De Graaf " Biro Akademik Hoge Raad, Dan Aafke Woller Van Welie - Biro Akademik Hoge Raad. Diskusi Utamanya Berada Pada Implementasi Pasal 80a Dan 81 Rechterlijke Organisatie (ro) Yang Memberikan Kewenangan Dasar Bagi Hoge Raad Untuk Menyeleksi Perkara-perkara Yang Akan Mereka Terima. Berdasarkan Aturan Itu, Maka Hoge Raad Menyeleksi Perkara Yang Masuk Dan Mengenyampingkan:

1. Perkara Yang Alasan Kasasinya Mempermasalahkan Mengenai Fakta Yang Sudah Ada Dalam Putusan Judex Facti

2. Pihak Yang Mengajukan Kasasi Tidak Memiliki Kepentingan Terhadap Perkara

perkara-perkara Yang Masuk Dalam Kategori Pasal 80a Ro Hanya Akan Diperiksa Secara Singkat Dengan Putusan Yang Sangat Sederhana. Selanjutya Perkara Yang Masuk Kategori Pasal 80a Ro Diperiksa Secara Sederhana Dan Kemudian Diputus Tidak Dapat Diterimaatau N.o. Dengan Sistem Ini Hoge Raad Berhasil Mengontrol Jumlah Perkara Yang Masuk Dengan Hanya Memeriksa Perkara Yang Benar-benar Perlu Diputus Sesuai Dengan Kewenangan Hoge Raad.

selanjutnya Pada 13 Mei 2022 Delegasi Mari Yang Didampingi Oleh Duta Besar Ri Di Den Haag Ym Mayerfas Diterima Oleh Pimpinan Hoge Raad Kerajaan Belanda. Delegasi Diterima Langsung Oleh Presiden Hoge Raad Kerajaan Belanda Ym Dinneke De Groot Yang Didampingi Oleh Hans Storm (panitera), Taru Sponken (advokat General Pidana), Annelies Rottgering (hakim Agung Kamar Pidana) Dan Tijs Kooijmans (hakim Agung Kamar Pidana), Marike Van Hilten (wakil Ketua Kamar Pajak), Marjan Boerlage (hakim Agung Kamar Pajak), Sander Lugtenburg (panitera Pengganti) Dan Ibu Aafke Woller (biro Akademik/ Asisten Ketua Mahkamah Agung). Presiden De Groot Mengatakan Bahwa Sangat Penting Untuk Melestarikan Persahabatan Diantara Kedua Instansi Tersebut, Dan Memberikan Apresiasi Terhadap Semua Kegiatan Pertukaran Pengetahuan Yang Bersifat Intelektual, Dan Juga Menyinggung Tentang Kemungkinan Kedatangan Iapada Acara Indonesia-netherlands Legal Update (inlu) Yang Sedianya Akan Diselenggarakan Pada September 2022 Yang Akan Datang.

ketua Mahkamah Agung Ri Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h., Dalam Sambutan Pembukaannya Memberikan Apresiasi Setinggi-tingginya Kepada Hoge Raad Kerajaan Belanda, Yang Tetap Memberikan Komitmen Tinggi Terhadap Pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerja Samayudisial Yang Terakhir Kali Ditandatangani 19 Januari 2018. Ia Mengakui Bahwa Tahun 2020 Ketika Pandemi Mulai Melanda, Ternyata Sangat Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Nota Kesepahaman, Yang Melambat Secara Signifikan.

dialog Berjalan Dalam Tiga Sesi, Yang Meliputi Kerja Samakemajuan Implementasi Sistem Kamar, Modernisasi Manajemen Perkara Dalam Pemilahan Perkara, Dan Terakhir Evaluasi Pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerja Samayudisial.

ketua Mari Meyebutkan Bahwa Pelaksanaan Kerja Samamemang Sedikit Melambat Pada 2020 Karena Pandemi, Namun Pada 2021 Terjadi Akselerasi Luar Biasa Dalam Pelaksanaan Nota Kesepahaman Antara Kedua Pengadilan. Sepanjang 2021 Setidaknya Ada Empat Lokakarya Online Yang Telah Dilakukan Dalam Rangka Memperkuat Implementasi Sistem Kamar Di Mahkamah Agung Ri, Lokakarya Ini Dihadiri Oleh 18 Hakim Tinggi Pemilah Yang Telah Direkrut Mahkamah Agung Ri Untuk Memperkuat Pelaksanaan Sistem Kamar Dengan Menampilkan Nara Sumber Hoge Raad Kerajaan Belanda, Yang Intinya Mencoba Mempromosikan Dialog, Pertukaran Pengetahuan, Dan Berbagi Pengalaman Antara Peradilan Tertinggi Di Kedua Negara Tersebut Untuk Mempromosikan Kepastian Dan Kesatuan Hukum.

ketua Mari Menambahkan Bahwa Lokakarya Online Merupakan Metode Yang Luar Biasa Efektif Dan Efisien, Dan Merupakan Masa Depan Dari Kerja Samayudisial. Namun Iatetap Melihat, Bahwa Manfaat Pertemuan Fisik Secara Langsung Dan Dialog Terbuka Masih Belum Sepenuhnya Tergantikan, Oleh Karena Itu, Dalam Kunjungan Ini, Selain Delegasi Inti, Mari Menyertakan Dua Orang Hakim Tinggi Pemilah Perempuan, Yaitu Dr Titik Tejaningsih, Sh., Mh Dan Ferry Agustina Budi Utami, Sh., Mh Supaya Bisa Bertemu Langsung Dengan Mitra-mitranya Hoge Raad Kerajaan Belanda Untuk Melihat, Berdialog Supaya Bisa Memahami Sepenuhnya, Praktek Terbaik Pemilahan Perkara Di Hoge Raad, Sebagai Sistem Memang Mengilhami Sistem Kamar Di Mari.

kunjungan Ke Stichting Studiecentrum Rechtspleging (ssr) Dan Koninklijke Beroepsorganisatie Van Gerechtsdeurwaarders (kbvg)bersamaan Dengan Kunjungan Kerja Ke Hoge Raad, Maka Delegasi Mari Juga Melakukan Kunjungan Kerja Ke Ssr Dan Kbvg. Kerja Samadengan Ssr Sudah Berjalan Cukup Lama, Terkait Dengan Reformasi Sistem Pelatihan Dan Pendidikan Hakim Serta Anggaran Berbasis Kinerja. Dalam Kunjungan Ini Mari Diwakili Oleh Ibu Lulik Tri Cahyaningrum, Sh., Mh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara Dan Bambang Hery Mulyono, Sh., Mh, Kepala Pusat Pendidikan Dan Latihan Teknis Hukum Dan Peradilan Balitbangdiklat Mari Dan Memfokuskan Diri Kepada Kemajuan Kerja Samadalam Bidang Diklat. Delegasi Diterima Oleh Remco Van Tooren, Anna Tahapary And Tonnie Hulman Dari Ssr, Dan Menghasilkan Beberapa Kesepakatan Tentang Penyempurnaan Kerja Samayang Sudah Berjalan Dan Meninjau Permasalahan Dalam Program Berjalan, Yang Utamanya Disebabkan Oleh Pelambatan Karena Pandemi Covid 19.

selanjutnya Delegasi Juga Melakukan Kunjungan Ke Koninklijke Beroepsorganisatie Van Gerechtsdeurwaarders (kbvg) Asosiasi Juru Sita Belanda. Diwakili Oleh Dr Ridwan Mansyur, Sh., Mh Panitera Mari Dan Dr Aria Suyudi Sh., Llm (staf Khusus Ketua Mahkamah Agung Ri) Delegasi Diterima Oleh Oscar Jans (anggota Dewan Pengurus Kbvg) Dan Stephanie Van Koninsbrugge (legal Officer). Kunjungan Ke Kbvg Menjadi Penting Dalam Kerangka Reformasi Sistem Eksekusi Yang Sedang Dijalankan Oleh Mahkmah Agung Ri, Yang Juga Akan Melihat Peluang Penyempurnaan Institusi Pelaksana Eksekusi Nasional. Sebelum 2001 Kbvg Adalah Jabatan Juru Sita Yang Berada Dibawah Pengadilan, Namun Karena Tuntutan Efisiensi Dan Efektivitas, Maka Belanda Mengeluarkan Uu Kejuru Sitaan Yang Memisahkan Jurusita Dari Pengadilan Dan Menjadikannya Jabatan Mandiri Di Luar Pengadilan. Dalam Diskusi Singkat Ini Dijajaki Kemungkinan Keterlibatan Kbvg Dalam Panel Indonesia Netherlands Legal Update (inlu) September 2022 Yang Akan Datang.(as/humas Ma)

by zenorss

jakarta-humas: Sekretaris Mahkamah Agung (ma) , Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.h., M.h., Melantik Dan Mengambil Sumpah Jabatan Tujuh Orang Pejabat Fungsional Pengelola Barang Dan Jasa Pada Jumt, 13 Mei 2022 Di Lantai 2 Gedung Tower Mahkamah Agung, Jakarta. Pada Kesempatan Yang Sama, Sekretaris Mahkamah Agung Juga Melantik Satu Orang Pejabat Eselon Iii.

pelantikan Ini Berdasarkan Dua Surat Keputusan. Pertama, Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 383/sek/kp. I/sk/iii/2022 Tentang Pengangkatan Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain Ke Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa. Kedua, Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 591/sek/kp.1/sk/v/2022 Tentang Promosi Dan Mutasi Pejabat Struktural Di Lingkungan Mahkamah Agung.

dalam Sumpahnya Para Pejabatyang Dilantik Berjanji Akan Setia Dan Taat Pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Akan Menjalankan Segala Peraturan Perundang"undangan. Mereka Juga Berjanji Akan Menjunjung Tinggi Etika Jabatan Dan Akan Bekerja Dengan Sebaik-baiknya Dan Dengan Rasa Penuh Tanggung Jawab.

Berikut Adalah Tujuh Nama Pejabat Fungsional Pengelola Barang Dan Jasa Yang Dilantik Dan Diambil Sumpahnya Yakni: 1.yuda Agusta, S.h., M.h., Sebagai Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi; 2.syaiful Anwar, S.e., M.m., Sebagai Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Balitbang Diklat Kumdil; 3.andi Asbi Muslini, S.ip., Sebagai Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi; 4.bintang Puwan Permata, S.h., Sebagai Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi; 5.prencis Sianturi., S.e., S.h., Sebagai Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Balitbang Diklat Kumdil; 6.mohd. Dedy Aprilan, S.p., M.h., Sebagai Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi; 7.septarina Ardina Wati, S.t., Sebagai Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi.

sedangkan Pejabat Yang Baru Dilantik Sebagai Kepala Bidang Program Dan Evaluasi Badan Litbang Diklat Kumdil Yaitu Danny Agus Setiyanto, S.e., M.h.

pelantikan Ini Dihadiri Oleh Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Perencaan Dan Organisasi, Kepala Biro Kepegawaian, Sekretaris Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung, Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Biro Hukum Dan Humas, Para Pejabat Eselon Iii Di Lingkungan Mahkamah Agung, Dan Yang Lainnya. Acara Dilaksakan Dengan Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Yang Ketat. (azh/rs)

by zenorss

jakarta-humas: Dalam Rangka Meningkatkan Pengawasan Di Bidang Keuangan Dan Pembangunan, Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. Hasbi, S.h., M.h., Menandatangani Dokumen Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (spip) Pada Mahkamah Agung Tahun 2022 Pada Rabu, 11 Mei 2022 Di Ruang Wiryono, Mahkamah Agung, Jakarta.

sekretaris Mahkamah Agung Menyatakan Bahwa Penandatanganan Ini Bertujuan Untuk Memberi Keyakinan Memadai Atas Tercapainya Tujuan Organisasi Melalui Kegiatan Yang Efektif Dan Efisien, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset Negara, Dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

penyandang Gelar Guru Besar Dari Universitas Lampung Ini Menyampaikan Bahwa Tahun Ini Mahkamah Agung Untuk Pertama Kalinya Berhasil Menyelesaikan 100% Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Bpk.

ia Menambahkan Mahkamah Agung Merupakan Satu Dari Empat Lembaga Yang Telah Sempurna Menindaklanjuti Temuan Bpk Ri Secara 100%. Ketiga Lembaga Lainnya Adalah Arsip Nasional Republik Indonesia (anri), Sekretariat Kabinet (setkab), Dan Bpk Ri.

untuk Meningkatkan Hal Tersebut, Alumnus Pondok Pesantren Modern Gontor Ini Menyatakan Mahkamah Agung Akan Terus Meningkatkan Pengawasan Dalam Hal Keuangan Dan Pembangunan.

ia Menjelaskan Bahwa Mahkamah Agung Telah Menyusun Serangkaian Proses Dan Kegiatan Pada Rencana Penilaian Maturitas Spip Di Mahkamah Agung, Sebagai Dasar Acuan Bagi Tim Penilai Mandiri Dan Tim Penjamin Kualitas Dalam Pelaksanaan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Spip Pada Mahkamah Agung Ri Tahun 2022

kegiatan Ini Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/lembaga/pemerintah Daerah, Yang Menyatakan Setiap Kementerian/lembaga Perlu Dilakukan Sistem Pengendalian Intern, Yaitu Sebuah Proses Yang Terintegrasi Pada Tindakan Dan Kegiatan.

perwakilan Dari Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan (bpkp) Nugroho Sri Danardono Selaku Koordinator Pengawasan Bidang Penegakkan Hukum Pada Ditwas Bidang Politik Dan Penegakan Hukum Deputi Bidang Pip Bidang Polhukam Pmk, Menyampaikan Bahwa Ada Empat Komponen Esensial Dalam Mewujudkan Implementasi Spip. Keempatnya Yakni Kegiatan Yang Efektif Dan Efisien, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset Negara, Dan Ketaatan Terhadap Perundang-undangan.

menurut Nugroho, Wtp Saja Tidak Menjamin Bahwa Kementerian/lembaga Bisa Bebas Dari Temuan. Untuk Itu Menurutnya Setiap Kementerian/lembaga Harus Memiliki Spip.

pada Kesempatan Tersebut, Nugroho Menjelaskan Prosesnya, Pertama, Penilaian Mandiri Oleh Instansi. Kedua, Penjaminan Kualitas Oleh Apip, Dalam Hal Ini Mahkamah Agung Dilakukan Oleh Badan Pengawasan (auditor), Dan Yang Ketiga Adalah Evaluasi Oleh Bpkp.

di Mahkamah Agung Sendiri Proses Penilaian Mandiri Akan Dilaksanakan Sampai Dengan Tanggal 31 Mei 2022. Lalu Penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri (lhpm), Penjaminan Kualitas Dan Finalisasi Lhpm Diagendakan Pada Juni 2022. Selanjutnya Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Spip Mahkamah Agung Tahun 2022 Akan Dilaksanakan Pada Tanggal 30 Juni 2022.

acara Yang Dilaksanakan Secara Hybrid Ini Dihadiri Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Dr. Drs. H. Aco Nur, S.h., M.h., Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Perencanaan Dan Organisasi, Kepala Biro Perlengkapan, Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan, Dan Undangan Lainnya. (azh/rs)

by zenorss