logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Muara Bulian

Jl. Jend. Sudirman No.1, Rengas Condong, Muara Bulian, Kab. Batang Hari, Jambi 36613

Tata Tertib Persidangan di Pengadilan

Tata Tertib Persidangan di Pengadilan

SE No. 2 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan

A. TATA TERTIB UMUM

  1. Persidangan terbuka untuk umum bagi orang dewasa, kecuali dalam perkara tindak pidana kesusilaan, tindak pidana yang pelakunya anak-anak dan sidang perceraian yang berlaku tertutup untuk umum.
  2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing dan memelihara ketertiban dalam sidang.
  3. Pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus seizin Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
  4. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang.
  5. Petugas keamanan sidang karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan tanpa surat perintah untuk memastikan dan menjamin bahwa kehadiran setiap orang di Pengadilan tidak membawa senjata api, senjata tajam , bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang.
  6. Pengunjung sidang dilarang merokok, makan, minum, membaca koran, berbicara satu sama lain atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan.
  7. Seluruh orang yang hadir dalam ruang sidang dilarang mengaktifkan telepon seluler di dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung.
  8. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun diluar ruangan sidang.
  9. Dilarang berbicara, memberikan dukungan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan.
  10. Dilarang keluar masuk ruang sidang untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena mengganggu jalannya persidangan.
  11. Dilarang menempelkan pengumuman/spanduk/tulisan atau brosur dalam bentuk apapun di lingkungan pengadilan tanpa ada ijin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri.
  12. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus mengenakan pakaian yang sopan dan sepantasnya, serta menggunakan sepatu.

Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang:

  • Senjata api
  • Benda tajam
  • Bahan peledak
  • Peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang.

 

B. TATA TERTIB PERSIDANGAN

  1. Sebelum sidang dimulai, Panitera, Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Para Pihak dan Pengunjung Sidang duduk di tempatnya masing-masing dalam ruangan sidang.
  2. Pada saat Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, pejabat yang bertugas sebagai protokol mempersilakan yang hadir dalam ruang sidang untuk berdiri menghormati Hakim.
  3. Setiap orang di dalam ruang sidang wajib menunjukkan sikap sopan dan tertib.
  4. Ketua Majelis Hakim memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan.
  5. Ketua Majelis Hakim dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur delapan belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.
  6. Kehadiran anak-anak di dalam persidangan hanya dimungkinkan sepanjang sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
  7. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Hakim Ketua Majelis untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.
  8. Pengunjung sidang yang bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mematuhi tata tertib, setelah mendapat peringatan dari Ketua Majelis Hakim maka atas perintahnya, yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.
  9. Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud pada angka 7 bersifat suatu tindakan pidana, akan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.
  10. Selama sidang berlangsung setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat kepada Majelis dengan menganggukkan kepala.

 

C. KEWAJIBAN PENGADILAN

  1. Ketua Pengadilan Negeri menunjuk petugas piket sidang yang bertindak memastikan kesiapan setiap ruang sidang sebelum persidangan dan bertindak sebagai protokol dalam persidangan.
  2. Hakim sudah mengenakan toga dan perlengkapannya sebelum memasuki ruang sidang.
  3. Panitera/ panitera pengganti sudah memakai jas dan perlengkapannya sebelum memasuki ruang sidang.
  4. Hakim dan panitera pengganti yang bersidang memasuki dan keluar dari ruang sidang melalui pintu khusus yang terjamin keamanannya.
  5. Melakukan peneguran/ tindakan untuk menertibkan hal-hal yang berjalan menyimpang dari aturan di atas.
  6. Di tiap pintu masuk ruang sidang agar diinformasikan dengan simbol-simbol menyangkut larangan sebagaimana contoh terlampir.
  7. Pengadilan agar menginformasikan aturan ini, baik melalui website





NILAI IPK NILAI IKM

 

  • Berita Pengumuman Badan Peradilan Umum (Badilum)

    • Kunjungan Kerja Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Ke Pn Lumajang, Pn Kraksaan, Pn Probolinggo, Dan Pn Bangil

      pada Hari Kedua Rangkaian Kunjungan Kerja Ke Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya, Pada Hari Rabu, 29 Juni 2022, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, Sh, Mh Melaksanakan Pembinaan Di 4 (empat) Pengadilan Negeri Di Provinsi Jawa Timur, Yaitu Pengadilan Negeri Lumajang (kabupaten Lumajang), Pengadilan Negeri Kraksaaan (kabupaten Probolinggo), Pengadilan Negeri Probolinggo (kota Probolinggo), Dan Pengadilan Negeri Bangil (kabupaten Pasuruan).

      dalam Pembinaan Ini Dirjen Badilum Didampingi Sekretaris Ditjen Badilum, Drs. Wahyudin, M.si., Dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis, Dr. Lucas Prakoso, Sh.,m. Hum.

      selain Memantau Kondisi Infrastruktur, Ruang Sidang, Layanan Pos Bantuan Hukum, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (ptsp), Akses Disabilitas, Penanganan Perkara Dan Pengelolaan Anggaran Serta Barang Milik Negara, Tim Dari Direktorat jenderal Badan Peradilan Umum Juga Berdiskusi Dengan Para Pimpinan Satuan Kerja Mengenai Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pengadilan.

    • Surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

      pada Hari Rabu, 29 Juni 2022, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Melaksanakan Surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu (apm) Pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Tim Surveilan Dari Ditjen Badilum Dipimpin Oleh Zahlisa Vitalita, Sh, Mh (direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum) Dan Candra S.h. (kasubdit Tata Kelola Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum).

      surveilan Bertujuan Untuk Menjaga Kualitas Layanan Dan Administrasi Di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Sesuai Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Untuk Periode Tahun Anggaran 2022. Kegiatan Ini Dibuka Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Dr. Mochamad Djoko,s.h.,m.hum Serta Diikuti Oleh Para Hakim, Pejabat Struktural Dan Staf Pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Pada Surveilan Ini Dilakukan Pemantauan Kesesuaian Pada Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Sesuai Standar Yang Ditetapkan Mahkamah Agung Ri.

    • Kunjungan Direktur Jenderal Badanperadilan Umum Ke Pengadilan Negeri Situbondo Dan Pengadilan Negeri Bondowoso

      dalam Rangkaian Kunjungan Ke Wilayah Hukum pengadilan Tinggi Surabaya, Pada Hari Selasa, 28 Juni 2022, direktur Jenderal Badan peradilan Umum Mahakamah Agung Ri, h. bambang Myanto, Sh, Mh Melakukan Pembinaan Di Pengadilan Negeri Situbondo Dan Pengadilan Negeri Bondowoso.  Dalam Kunjungan Ini Beliau Didampingi Sekretaris Direktorat badan peradilan Umum, drs Wahyudin M.si Dan  Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Dr. Lucas Prakoso, Sh, M. Hum.

      dalam Pembinaan Dirjen Badilum Memantau Kondisi Sarana Dan Prasarana Satuan Kerja Terutama Kebersihan Dan Keamanan, Serta Pelayanan Yang Diberikan Oleh Satuan Kerja. Dirjen Badilum Dan Rombongan Disambut Oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo abu Achmad Sidqi Amsya, S.h., Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Dr. Handry Argatama Ellion, S.h., S.fil., M.h. Beserta Jajaran Hakim Dan Pegawai.

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Kunker Pimpinan Mahkamah Agung Ke Empat Peradilan Di Surabaya

      surabaya - Humas : Masih Dalam Rangkaian Acara Kunjungan Pimpinan Mahkamah Agung Ke Surabaya, Selain Menghadiri Pelaksanaan Acara Wisuda Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Pimpinan Mahkamah Agung Melanjutkan Kegiatan Kunjungan Kerja Ke Empat (4) Peradilan Di Surabaya, Yakni Pengadilan Agama (pa) Surabaya, Pengadilan Negeri (pn) Surabaya, Pengadilan Militer Tinggi (dilmilti) Iii Surabaya, Pengadilan Militer (dilmil) Iii-12 Surabaya Dan Pengadilan Tata Usaha Negara (tun) Surabaya.

      kota Surabaya Yang Cerah Di Kamis Siang 30 Juni 2022 Ini Memberikan Semangat Kepada Para Pimpinan Ma Untuk Mengunjungi Empat Peradilan Di Surabaya. Kunjungan Pun Dibagi Mengingat Padatnya Jadwal Kegiatan.

      ketua Mahkamah Agung, Prof. H.m. Syarifuddin, S.h., M.h., Meninjau Pengadilan Militer Tinggi Iii Surabaya, Pengadilan Militer Iii-12 Surabaya Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Kma Yang Didampingi Para Ketua Kamar Juga Berkesempatan Menanam Pohon Durian Bawor, Sawo Kecik Dan Jambu Air Deli Hijau, Di Halaman Kantor Dilmilti, Dilmil Dan Tun Surabaya, Yang Berada Dalam Satu Lokasi. Dalam Kunker Ini, Syarifuddin Berpesan Kepada Warga Peradilan Di Surabaya Untuk Memberikan Pelayanan Yang Sebaik-baiknya Kepada Para Pencari Keadilan, Serta Mengajak Warga Peradilan Untuk Berlomba-lomba Dalam Kebaikan.

      pada Kesempatan Yang Sama, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.h.,m.h., Meninjau Pengadilan Negeri Surabaya.

      sementara Itu, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. H. Sunarto, S.h.,m.h., Meninjau Pengadilan Agama Surabaya.

      kunker Pimpinan Ma Ini Disambut Dengan Upacara Penyambutan Penuh Semangat Dan Bahagia Oleh Warga Peradilan Di Surabaya. Acara Diakhiri Dengan Foto Bersama. (enk/photo:azh/pn).

    • Dipercaya Pimpin Lima Pengadilan Tingkat Banding, Kpt Surabaya Jalani Wisuda Purnabakti

      surabaya - Humas: Wisuda Purnabakti Merupakan Peristiwa Yang Sakral Dan Monumental Dalam Fase Kehidupan Seorang Pegawai Pengadilan. Ia Adalah Penanda Paripurnanya Pengabdian Kedinasan Seorang Juru Adil. Karena Menjadi Penanda Keparipurnaan, Tidak Semua Diberi Anugerah Oleh Allah Swt. Untuk Mengalami Momen Bersejarah.

      hal Inilah Yang Dirasakan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Zaid Umar Bobsaid, S.h., M.h., Menjalani Wisuda Purnabakti Pada Kamis, 30 Juni 2022.

      ketua Mahkamah Agung Ri, Prof. H.m. Syarifuddin, S.h., M.h., Saat Memberikan Sambutan Dalam Pelaksanaan Wisuda Purnabakti Kpt Surabaya Di Hotel Santika Surabaya Mengatakan "prestasi Puncak Inilah Yang Telah Diraih Oleh Bapak Zaid Umar Bobsaid, S.h., M.h. Tidak Hanya Satu Kali, Dalam Catatan Saya, Beliau Telah Dipercaya Memimpin 5 (lima) Pengadilan Tingkat Banding Selama Meniti Karir Di Lembaga Peradilan. Sebelum Memimpin Pengadilan Tinggi Surabaya, Beliau Pernah Dipercaya Memimpin Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Dan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Yang Lebih Membanggakan, Selama Memimpin Tersebut, Beliau Juga Sukses Mencatatkan Prestasi Pada Lembaga Yang Ia Pimpin," Ujarnya.

      lebih Lanjut Guru Besar Universitas Diponegoro Ini Mengatakan Setelah Menempuh Perjalanan Karir Yang Cukup Panjang, Dihiasi Berbagai Ujian Dan Tantangan, Akhirnya Beliau Sukses Mengakhiri Masa Bakti Tanpa Meninggalkan Rekam Jejak Negatif. Inilah Prestasi Sesungguhnya, Sebab Rapor Prestasi Yang Sebenarnya Dibuktikan Dengan Capaian Yang Paling Akhir.

      wisuda Purnabakti Kpt Surabaya Ini Berlangsung Penuh Hikmat Dengan Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan.

      acara Dihadiri Pimpinan Mahkamah Agung, Para Pejabat Eselon I Dilingkungan Mahkamah Agung, Kepala Biro Hukum Dan Humas, Serta Undangan Lainnya. (enk/photo:azh/pn)

    • Sekretaris Ma Lakukan Penandatangan Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

      jakarta " Humas : Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.h., M.h Melakukan Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Dengan 17 Pimpinan Kementerian, Lembaga, Bumn, Dan Badan Hukum Publik.

      penandatanganan Disaksikan Langsung Oleh Wakil Presiden Ri K.h. Maruf Amin Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (panrb) Ad Interim Mahfud Md. Saya Meminta Penandatanganan Nota Kesepahaman Ini Tidak Hanya Simbolis Semata. Harus Benar-benar Diwujudkan Dengan Mengesampingkan Ego Sektoral Guna Tercapainya Percepatan Penyelenggaraan Mpp (mal Pelayanan Publik) Yang Berkualitas, Ungkap Wapres Maruf Dalam Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan Mpp Di Jakarta, Selasa (28/06).

      lebih Lanjut, Wapres Maruf Amin Menyampaikan Nota Kesepahaman Menjadi Dasar Komitmen Untuk Ikut Serta Dalam Memberikan Pelayanan Di Mpp. Penandatanganan Tersebut Menjadi Langkah Penting Dalam Komitmen Untuk Merealisasikan Tugas Dan Amanat Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik.

      dalam Kesempatan Tersebut, Menteri Panrb Ad Interim Mahfud Md Menyampaikan Bahwa Penandatanganan Nota Kesepahaman Ini Dilaksanakan Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Percepatan Penyelenggaraan Mpp. Bersama Dengan Kerja Sama Ini, Maka Instansi Terkait Didorong Untuk Menyelenggarakan Pelayanan Di Mpp Sesuai Dengan Lingkup Kewenangan Masing-masing, Jelas Mahfud.

      hingga Juni 2022, Terdapat 59 Mpp Yang Telah Diresmikan Dan Tersebar Di Penjuru Indonesia. Direncanakan Hingga Akhir Tahun 2022, Sebanyak 56 Mpp Juga Akan Siap Diresmikan. Sebagai Program Prioritas, Diharapkan Mpp Dapat Berdiri Di Seluruh Kabupaten Dan Kota Di Indonesia Pada Tahun 2024.

      nota Kesepahaman Tersebut Ditandatangani Oleh Kementerian Panrb, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agama, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional (atr/bpn). Juga Ditandatangani Oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Ri, Badan Narkotika Nasional (bnn), Badan Pengawas Obat Dan Makanan (bpom), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Dan Perpustakaan Nasional. Sejumlah Bumn Pun Turut Serta Yang Terdiri Dari Bpjs Kesehatan, Bpjs Ketenagakerjaan, Pt Taspen, Serta Pt Pln. (humas/foto Humas Menpan Rb)